<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0034-2306475251.jpg" alt="Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar saat pengawasan hasil rekapitulasi surat suara oleh KPU Kabupaten Blitar. (Bawaslu Kabupaten Blitar/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar saat pengawasan hasil rekapitulasi surat suara oleh KPU Kabupaten Blitar. (Bawaslu Kabupaten Blitar/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menemukan ada selisih data surat suara pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam Pilkada 2024.</p> <p>Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria mengatakan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara digelar selama dua hari. Pada hari pertama dibacakan rekapitulasi dari 14 kecamatan. Selanjutnya, di hari kedua dibacakan rekap dari 8 kecamatan.</p> <p>&rdquo;Dari penyandingan data dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, ditemukan adanya selisih data surat suara di 19 kecamatan dari 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar," kata Nur Ida Fitria seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Blitar, Kamis (5/12).</p> <p>Ida mengungkapkan, selisih pada data surat suara dipastikan tidak berpengaruh terhadap jumlah suara yang diperoleh pasangan calon. Baik calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur serta calon bupati dan calon wakil bupati Blitar.</p> <p>&rdquo;Hanya tiga kecamatan, Panggungrejo, Udanawu, dan Wonotirto, yang sudah jelas dari jumlah data surat suara, baik pada pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun pemilihan bupati - wakil bupati,&rdquo; tutur Ida.</p> <p>Ida mengaku sudah melakukan pengecekan. Hasilnya selisih data surat suara ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat <em>setting packing</em> surat suara yang dilakukan KPU Kabupaten Blitar.</p> <p>Menurut Ida, KPU Kabupaten Blitar telah mengeluarkan surat keputusan jumlah surat suara yang diterima setiap panitia pemilihan kecamatan (PPK) berdasar jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ditambah 2,5 persen.</p> <p>&rdquo;Secara akumulatif, data selisih surat suara untuk Pilkada Jatim kurang 121 surat suara, dan untuk Pilkada Kabupaten Blitar kekurangan 71 surat suara,&rdquo; terang Ida.</p> <p>Dia mengungkapkan, selain menyoroti faktor kesalahan petugas pada saat <em>setting packing</em> surat suara, Bawaslu Kabupaten Blitar juga menyayangkan ketidaktelitian kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam menuangkan kejadian khusus mengenai adanya selisih data surat suara yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.</p> <p>Dia menambahkan atas temuan tersebut, dalam rapat pleno telah meminta kepada KPU Kabupaten Blitar agar menuangkan data selisih surat suara yang diterima KPPS sebagai bentuk koreksi atas selisih surat suara tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Pilkada di Kabupaten Blitar ini, diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar nomor urut 1 Rijanto-Beky Herdihansah (Rizky) pasangan nomor urut dua, yakni Rini Syarifah&ndash;Abdul Ghoni (Rindu).</p> <p>Pilkada 2024 mempertemukan dua pasangan calon yang sama-sama pernah menjabat Bupati Blitar. Rijanto sebelumnya adalah Bupati Blitar dan Rini Syarifah adalah rivalnya dalam Pilkada 2020.</p>

Bawaslu Kabupaten Blitar temukan ada selisih data surat suara pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Bawaslu Blitar Temukan Selisih Data Surat Suara di 19 Kecamatan

<div id="m#msg-f:1816866708828524509" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/Screenshot_2024-11-27-16-40-57-105_comgoogleandroidgm-edit-1078058886.jpg" alt="Foto Ronal Surapradja di kertas suara dalam Pilgub Jawa Barat. (Instagram: @rocknal)" width="100%">
<figcaption>Foto Ronal Surapradja di kertas suara dalam Pilgub Jawa Barat. (Instagram: @rocknal)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1816866708828524509-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="ltr"><br /><br /><strong>JawaPos.com</strong>-Ronal Surapradja memperlihatkan foto dirinya di surat suara sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Calon Gubernur Jawa Barat Jeje Wiradinata, melalui unggahannya di Instagram Story.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015360711/10-tips-menumbuhkan-rambut-dengan-cepat-salah-satunya-jangan-keramas-terlalu-sering">10 Tips Menumbuhkan Rambut dengan Cepat, Salah Satunya Jangan Keramas Terlalu Sering</a></strong><br /><br />Foto pria yang berprofesi sebagai penyiar radio serkaligus presenter itu paling terlihat berbeda diantara sejumlah foto dari pasangan calon lainnya. Foto Ronal di surat suara terlihat kurang formal, apalagi dengan ekspresi wajahnya yang cukup jenaka dengan mulut menganga, mata melotot, dan jari tangan menunjuk ke arah Jeje.<br /><br />Pasangan Jeje-Ronal ini cukup kontras mengingat keduanya mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda. Jeje mengenakan kemeja putih sedangkan Ronal mengenakan kemeja warna hitam.<br /><br />Ronal Surapradja juga memperlihatkan dirinya dan orang tuanya saat berada di sebuah TPS dalam rangka memberikan hak suara dalam Pilkada Serentak 2024 di Pilkada Jawa Barat.<br /><br />"Terima kasih sudah bersama-sama selama 3 bulan ini. Insya Allah hari ini adalah hari penentuan buat kita. Kita sudah ada di TPS tempat kita nyoblos, menjemput takdir bersama-sama ya Ronal," ucap Ronal Surapradja dalam unggahan video.<br /><br />Ronal telah memberikan usaha terbaik semampunya untuk menjemput takdir sebagai calon pemimpin di Jawa Barat. Apa pun hasilnya nanti, merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati. Dia pun tidak takut menghadapi situasi apa pun dari hasil akhir nanti.<br /><br />"Apa lagi yang harus ditakutkan. Ada orang tua, ada Allah, nggak ada yang ditakutkan," ujar Ronal.<br /><br />Duketahui, pasangan Jeje Wiradinata- Ronal Surapradja bersaing dengan sejumlah pasangan calon lainnya dalam sebuah usaha untuk merebut hati rakyat dalam Pilgub Jawa Barat 2024.<br /><br />Pasangan ini bersaing dengan pasangan calon Acep Adang Ruhiat-Gitalis Dwi Natarina, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. (*)</div> </div> </div> </div> </div>

Ronal Surapradja memperlihatkan foto dirinya di surat suara sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat yang berpasangan dengan Calon Gubernur J

Uniknya Foto Ronal Surapradja di Surat Suara dalam Pilgub Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/IMG-20241125-WA0043-1507977820.jpg" alt="KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pemusnahan ribuan lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan ribuan lembar surat suara Pemilihan Wali Kota, Senin (25/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pemusnahan ribuan lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan ribuan lembar surat suara Pemilihan Wali Kota, Senin (25/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur melakukan pemusnahan ribuan lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan ribuan lembar surat suara Pemilihan Wali Kota, Senin (25/11).</p> <p>Kabar ini dikonfirmasi oleh Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jatim, Miftahur Rozaq. Ia mengatakan, pemusnahan ini untuk mengantisipasi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>"Pemusnahan ini sudah disepakati dan ada berita acara untuk pemusnahan yang ditandatangani pihak KPU Jatim, Bawaslu, dan Polda Jatim," ujar Komisioner KPU Jatim Miftahur Rozaq.</p> <p>Dari data KPU Jatim, lanjut Rozaq, total surat suara yang dihancurkan sebanyak 5.555 surat suara. Lebih rincinya 2.705 lembar surat suara Pilgub Jatim, dan 2.850 lembar surat suara Pilwali/Pilbup.</p> <p>Pemusnahan dilakukan di percetakan PT. Temprina Gresik dengan menggunakan mesin penghancur kertas. "Kami hancurkan dengan mesin sehingga pemusnahan ini sah dilakukan," tukas Rozaq.</p> <p>Sebelumnya, distribusi logistik yang dilakukan oleh KPU Jatim meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori &ldquo;Pengiriman Logistik Pilkada Terbanyak Dalam Waktu Singkat&rdquo;.</p> <p>Dalam sehari, KPU Jatim berhasil mendistribusikan lebih dari separuh logistiknya ke daerah-daerah secara serentak. Hal itu telah dibenarkan oleh Ketua KPU Jawa Timur Aang Kunaifi.</p> <p>"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Per Sabtu (23/11), lanjut Aang, kurang lebih sudah ada 39 persen kotak suara dan 50 persen bilik suara yang sudah didistribusikan oleh KPU 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>"Perlu kami laporkan bahwa distribusi logistik di Jatim berjalan dengan lancar. 47.174 kotak suara dan 120.692 bilik suara sudah terdistribusi 23 November 2024 ke 666 Kecamatan," tandas Aang.</p>

Dalam sehari, KPU Jatim berhasil mendistribusikan lebih dari separuh logistiknya ke daerah-daerah secara serentak.

Antisipasi Penyalahgunaan, KPU Jatim Musnahkan 8 Ribu Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/19e5d7f3-d404-47b8-b950-081a293b48a5-3748033787.jpg" alt="Ilustrasi proses sortir dan pelipatan suarat suara. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi proses sortir dan pelipatan suarat suara. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ratusan surat suara Pilkada 2024 di Kota Surabaya mengalami kerusakan. Baik surat suara untuk Pemilihan Wali Kota Surabaya maupun Pemilihan Gubernur Jawa Timur.</p> <p>Kabar tersebut dikonfirmasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya Suprayitno. Surat suara rusak ditemukan petugas saat proses penyortiran di gudang logistik.</p> <p>&rdquo;Untuk surat suara Pilwali Kota Surabaya di kisaran 403 lembar, kalau untuk surat suara Pilgub Jatim sekitar 483 lembar,&rdquo; ujar pria yang akrab disapa Nano baru-baru ini.</p> <p>Menurut dia, surat suara yang rusak ini tidak banyak. Sebab, jumlahnya tak sampai 1 persen dari total surat suara yang dikirim pihak percetakan ke KPU Kota Surabaya.</p> <p>Logistik berupa surat suara Pilwali Surabaya dan Pilgub Jatim, telah tiba di gudang KPU Kota Surabaya, kawasan Margomulyo pada akhir Oktober. Masing-masing berjumlah 2,8 juta surat suara. Jumlah ini menyesuaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 3.964 TPS yang berada di 153 kelurahan dan 31 kecamatan di wilayah Surabaya.</p> <p>Adapun jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Surabaya adalah 2.229.244 orang. Terdiri atas 1.081.042 pemilih laki-laki dan 1.148.202 pemilih perempuan.</p> <p>&rdquo;Ditambah dengan (surat suara) cadangan sebesar 2,5 persen untuk setiap TPS. Kemudian surat suara untuk jaga-jaga kalau terjadi pemungutan suara ulang,&rdquo; imbuh Nano.</p> <p>Dia mengatakan, ratusan surat suara rusak itu sudah dikembalikan dan sudah dicetak ulang oleh pihak percetakan. Surat suara yang dikembalikan tidak mengalami kerusakan parah. Hanya saja, tidak layak untuk digunakan. Misalnya surat suara berkerut karena proses cetak.</p> <p>&rdquo;Proses pemotongan itu menabrak halaman depannya, selain itu ada noda atau ceceran tinta menutupi kotak yang seharusnya dicoblos. Itu sudah kita selesaikan semua,&rdquo; tandas Nano.</p>

Ratusan surat suara Pilkada 2024 di Kota Surabaya baik untuk Pemilihan Wali Kota maupun Pemilihan Gubernur Jawa Timur mengalami kerusakan

KPU Surabaya Temukan Ratusan Surat Suara Rusak, Tinta Meluber sampai Kertas Berkerut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-dki-ada-76-juta-penduduk-jakarta-yang-resmi-tercatat-sebaga-dpt_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi surat suara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi surat suara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas desain surat Pilkada calon tunggal. MK memutuskan surat suara itu diubah model plebisit dengan keterangan setuju dan tidak setuju yang mulai berlaku pada Pilkada 2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan itu dikabulkan MK dalam uji materiil Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan perkara nomor 126/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015312621/libas-judi-online-menkomdigi-meutya-hafid-ungkap-perintah-presiden-prabowo-subianto-tidak-ada-beking-beking">Libas Judi Online, Menkomdigi Meutya Hafid Ungkap Perintah Presiden Prabowo Subianto, Tidak Ada Beking-beking</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan uji materiil itu diajukan oleh mahasiswa dan karyawan swasta bernama Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya. Mereka menguji desain surat suara dalam Pasal 54 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK menyebut dalil permohonan para pemohon terkait dengan desain surat suara tersebut beralasan menurut hukum sebagian. Oleh karena itu, MK menyatakan Pasal 54 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional bersyarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan, keterangan dalam surat suara yang digunakan pada Pilkada calon tunggal saat ini yang berbunyi "Coblos pada: Foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut MK, narasi keterangan tersebut bukan yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Sebab keterangan tersebut tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, MK menilai narasi keterangan dimaksud dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca, mengingat tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju terhadap calon tunggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK berpendapat, kesalahpahaman akibat ketiadaan informasi atau penjelasan yang utuh dalam keterangan yang dimuat pada desain surat suara untuk pilkada calon tunggal secara langsung akan berdampak pada para pemilih dalam mengambil keputusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akibatnya, terdapat potensi ketidakseimbangan dalam memilih. Dalam hal ini, yang lebih diuntungkan adalah pilihan yang lebih banyak memuat informasi, seperti pilihan kolom yang memuat foto pasangan calon, lengkap dengan nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga cenderung lebih menarik para pemilih," ucap Saldi Isra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam batas penalaran yang wajar, lanjut Saldi, MK menilai desain surat suara yang demikian tidak memberikan keseimbangan dalam pilkada yang demokratis dan jauh dari asas-asas pemilu yang diamanatkan UUD 1945.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, untuk memberikan keseimbangan agar asas-asas pemilu tergambar dengan benar dalam pilkada calon tunggal, MK tetap pada pendiriannya yang menghendaki agar kontestasi Pilkada calon tunggal kembali menggunakan model plebisit, yakni model yang meminta para pemilih untuk menentukan setuju atau tidak setuju dengan calon tunggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pilihan tersebut masih tetap dapat menyisakan persoalan karena terdapat pemilih yang tidak bisa atau memiliki keterbatasan baca-tulis. Oleh karena itu, MK berpesan agar KPU menyosialisasikan secara intensif makna kata setuju atau tidak setuju dalam surat suara pilkada calon tunggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, desain atau model surat suara baru dengan model plebisit dalam pilkada dengan satu pasangan calon dimaksud, mulai diberlakukan pada Pilkada 2029," pungkas Saldi.</div>

MK memutuskan surat suara calon tunggal diubah model plebisit dengan keterangan setuju dan tidak setuju, mulai berlaku pada Pilkada 2029.

MK Ubah Desain Surat Suara Pilkada Calon Tunggal yang Mulai Berlaku 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-08-at-101853-1-248351703.jpg" alt="Petugas menunjukkan surat suara yang rusak usai sortir dan pelipatan di gudang KPU Jember. (Zumrotun Solichah/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan surat suara yang rusak usai sortir dan pelipatan di gudang KPU Jember. (Zumrotun Solichah/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember menemukan sebanyak 475 lembar surat suara pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024 rusak. Itu diketahui setelah dilakukan sortir dan pelipatan di gudang KPU Jember.</p> <p>&rdquo;Alhamdulillah sortir dan pelipatan surat suara selesai lebih cepat dua hari dari jadwal estimasi yang kami tentukan,&rdquo; kata Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni seperti dilansir dari <em>Antara</em>, Jumat (8/11).</p> <p>KPU Jember menerima sebanyak 2.509.990 lembar surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember totalnya mencapai 2.511.990 lembar, dan ada tambahan 2.000 surat suara sebagai cadangan apabila ada kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU).</p> <p>&rdquo;Proses sortir dan pelipatan surat suara Pilkada Jatim dan Pilkada Jember melibatkan sebanyak 200 orang yang dilakukan di gudang KPU Jember dengan target selesai pada 8 November 2024. Namun, pada 6 November 2024 sudah selesai,&rdquo; ujar Dessi Anggraeni.</p> <p>Menurut dia, hasil sortir dan pelipatan surat suara tersebut ditemukan sebanyak 475 lembar surat suara rusak dengan rincian sebanyak 170 lembar surat suara Pilkada Jatim dan sebanyak 305 lembar surat suara Pilkada Jember.</p> <p>&rdquo;Surat suara rusak itu ditemukan sebelum dilakukan pelipatan oleh pekerja seperti robek dan ada lubang yang sangat tipis, itu jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan, sehingga tidak bisa digunakan,&rdquo; tutur Dessi Anggraeni.</p> <p>Sesuai dengan mekanisme, lanjut dia, surat suara Pilkada Jatim dan Pilkada Jember yang rusak dilaporkan ke KPU Provinsi Jatim untuk dilakukan penggantian sesuai dengan ketentuan.</p> <p>&rdquo;Kami berharap penggantian surat suara pilkada yang rusak bisa dilakukan secepatnya oleh KPU Jatim, sehingga tahap terkait dengan distribusi logistik pilkada bisa dilaksanakan sesuai jadwal,&rdquo; tandas Dessi Anggraeni.</p> <p>Pilkada Jember diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan petahana Hendy Siswanto-M. Balya Firjaun Barlaman dengan nomor urut 1 an pasangan M. Fawait-Djoko Susanto dengan nomor urut 2.</p> <p>Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jember sebanyak 1.995.219 orang. Sebanyak 965.055 pemilih laki-laki dan 990.164 pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 4.046 TPS yang tersebar di 31 kecamatan.</p>

KPU Kabupaten Jember menemukan 475 lembar surat suara Pilkada 2024 rusak setelah dilakukan sortir dan pelipatan di gudang KPU Jember

KPU Jember Temukan 475 Surat Suara Pilkada Rusak Usai Sortir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/01/SS-KPU-Pamekasan-3091620820.jpg" alt="Pekerja melakukan sortir dan lipat surat suara untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan. (KPU Pamekasan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan sortir dan lipat surat suara untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan. (KPU Pamekasan/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan menemukan 146 surat suara rusak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.</p> <p>&rdquo;Temuan adanya surat suara rusak tersebut saat kami melakukan sortir dan lipat surat suara,&rdquo; kata Ketua KPU Kabupaten Pamekasan Mahdi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Pamekasan.</p> <p>Mahdi menjelaskan, jenis kerusakan surat suara itu terdiri atas kerusakan akibat kurang tinta, sobek, dan adanya potongan yang tidak sempurna. Surat suara yang rusak karena kurang tinta sebanyak 99 lembar, sobek sebanyak 35 lembar, dan surat suara yang rusak akibat pemotongan yang tidak sempurna sebanyak 12 lembar.</p> <p>&rdquo;Terkait dengan temuan ini, kami sudah membuat berita acara untuk disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Timur,&rdquo; ujar Mahdi.</p> <p>Jumlah surat suara yang diterima KPU Pamekasan untuk pilkada serentak pada 27 November sebanyak 683.272 lembar. Jumlah itu, menurut Mahdi, lebih 17.224 lembar jika dibanding dengan jumlah pemilih yang terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 666.048 orang.</p> <p>&rdquo;Kelebihan surat suara ini merupakan cadangan,&rdquo; terang Mahdi.</p> <p>Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan diikuti tiga pasangan calon. Yakni Fattah Jasin-Mujahid Ansori (Tauhid), KH Kholilurrahman-Sukriyanto (Kharisma), dan Mohammad Baqir Aminatullah-Taufadi (Berbakti).</p> <p>Pasangan Tauhid diusung koalisi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Partai Golkar, PSI, Garuda, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).</p> <p>Pasangan Kharisma diusung Partai Demokrat, Gelora, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai NasDem. Pasangan Berbakti diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Hanura, dan Perindo.</p> <p>KPU Kabupaten Pamekasan telah menetapkan 1.270 TPS pada Pilkada 2024 yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan. Jumlah pemilih sebanyak 666.048 orang (321.417 laki-laki dan 344.631 perempuan).</p>

KPU Kabupaten Pamekasan menemukan 146 surat suara rusak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan

KPU Pamekasan Temukan 146 Surat Suara Rusak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/JKT_PELIPATAN-SURAT-SUARA-DI-KPU-JAKPUS_HANUNG-HAMBARA_22102024-3-3748976733.jpg" alt="Sejumlah tenaga harian lepas melipat surat suara di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga harian lepas melipat surat suara di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta akan digelar pada 27 November 2024. Artinya, KPU hanya memiliki waktu sekitar satu bulan lagi untuk mempersiapkan Pilkada DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jakarta Nelvia Gustina menyatakan, seluruh persiapan yang dilakukan KPU masih sesuai jadwal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, lanjut Nelvia, KPU tengah melakukan proses sortir dan lipat kertas suara. Tahapan itu telah dimulai sejak 20-30 Oktober 2024. Sejumlah wilayah pun telah menyelesaikan proses sortir dan lipat surat suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015242896/hasil-lengkap-ufc-308-ilia-topuria-ko-max-holloway-klan-dagestan-pamer-kedigdayaan">Hasil Lengkap UFC 308: Ilia Topuria KO Max Holloway, Klan Dagestan Pamer Kedigdayaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Per hari ini empat kota sudah selesai melaksanakan sortir lipat surat suara yakni KPU Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan," ujar Nelvia kepada <em>JawaPos.com</em>, Minggu (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu saat masih melangsungkan proses sortir lipat surat suara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nelvia, hal itu masih sesuai dengan jadwal yang adan. Sebab, proses sortir dan lipat surat suara tersebut memang ditargetkan rampung pada 30 Oktober 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepulauan seribu baru akan memulai sortir lipat surat suara tanggal 27 -28Oktober. Hal ini masih sesuai rencana karena kami menjadwalkan sortir lipat surat suara seluruhnya selesai pada tanggal 30 Oktober," jelas Nelvia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242878/punya-tato-dan-tindik-di-tubuh-biasanya-kamu-memiliki-7-perilaku-ini-menurut-psikologi">Punya Tato dan Tindik di Tubuh? Biasanya Kamu Memiliki 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta telah mencetak surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 sebanyak 8.427.775 lembar Surat Suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah tersebut telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta mencapai 8.214.007 pemilih ditambah 2,5 persen atau sebanyak 211.768 surat suara dan penambahan 2.000 surat suara sebagai cadangan jika nantinya terjadi pemungutan suara ulang (PSU).</div>

Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jakarta Nelvia Gustina menyatakan, seluruh persiapan yang dilakukan KPU masih sesuai jadwal.

KPU Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu Belum Rampungkan Sortir Lipat Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/IMG-20241017-WA0056-379488427.jpg" alt="KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring loading pengiriman surat suara Pilkada Jakarta 2024 di PT. Percetakan Gramedia Cikarang, Bekasi pada Kamis (17/10). (Nelvia kepada JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring loading pengiriman surat suara Pilkada Jakarta 2024 di PT. Percetakan Gramedia Cikarang, Bekasi pada Kamis (17/10). (Nelvia kepada JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - KPU DKI Jakarta mulai mendistribusikan surat suara ke gudang logistik tingkat kota. Distribusi dilakukan sebagai persiapan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.</p> <p>"Hari ini tanggal 17 oktober 2024, PT. Percetakan Gramedia Cikarang selaku penyedia pencetakan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai mendistribusikan logistik surat suara Pilkada Tahun 2024," ujar Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina, Kamis (17/10/2024).</p> <p>Adapun jumlah Surat Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebanyak 8.425.775.</p> <p>Dengan rincian, Kepulauan Seribu sebanyak 21.452, Jakarta Pusat 834.814, Jakarta Utara 1.380.420, Jakarta Barat 1.959.007, Jakarta Selatan 1.794.204 dan Jakarta Timur sebanyak 2.435.878.</p> <p>Nelvia menjelaskan, distribusi akan dilakukan dalam dua hari, yakni hari ini dan besok. Untuk wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Baray distribusi surat suara akan dilakukan hari ini Kamis (17/10/2024).</p> <p>"Nanti malam sampai besok siang tanggal Oktober loading dan pengiriman untuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara," terang Nelvia.</p>

Adapun jumlah Surat Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebanyak 8.425.775.

KPU DKI Jakarta Mulai Distribusikan Surat Suara ke Tiga Wilayah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/05/nung-siring-2249012982.jpg" alt="KPU Bangkalan temukan kertas plano kosong dan surat suara tidak tercoblos di beberapa TPS./Dok Antara" width="100%">
<figcaption>KPU Bangkalan temukan kertas plano kosong dan surat suara tidak tercoblos di beberapa TPS./Dok Antara</figcaption>
</figure> <div id=":qt" class="ii gt"> <div id=":qu" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan menemukan kertas plano kosong dan surat suara yang belum tercoblos.</p> <p>Tak hanya di satu tempat, penemuan ini diketahui terjadi di enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Gunung Siring, Kecamatan Kwanyar.</p> <p>Alhasil, kejadian ini memaksa mereka untuk melakukan penghitungan ulang.</p> <p>Dikutip dari ANTARA, Senin (4/3), Zainal Arifin, Ketua KPU Bangkalan, menjelaskan bahwa penghitungan ulang dilakukan setelah protes dari pengurus partai politik kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menyebutkan ketidaksesuaian data hasil perolehan.</p> <p>Enam TPS yang terkena dampak adalah TPS 007, TPS 001, TPS 008, TPS 004, TPS 005, dan TPS 002.</p> <p>"Karena itu, khusus enam TPS tersebut kami melakukan penghitungan ulang hari ini, sebagai tindak lanjut sekaligus upaya penyelesaian," katanya.</p> <p>Awalnya dilaporkan ada 16 TPS bermasalah, tapi setelah penelitian, hanya enam yang terkonfirmasi.</p> <p>"Awalnya ada 16 TPS yang dilaporkan bermasalah oleh pengurus partai politik, tapi setelah dilakukan penelitian hanya enam TPS," ucapnya.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Shaleh, mengungkapkan bahwa 85 TPS memiliki masalah serupa yang memerlukan pengecekan data hasil perolehan suara.</p> <p>Namun, hingga saat ini, hanya enam TPS yang telah dilakukan penghitungan ulang, sementara sisanya masih dalam pertimbangan lebih lanjut.</p> <p>Mustain juga menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan adanya kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilu dalam kesalahan data tersebut.</p> <p class="class-paragraph">Hal ini menjadi perhatian karena bukan pertama kalinya pemilu di Kabupaten Bangkalan mengalami insiden serupa.</p> <p>"Kami juga masih menelusuri lebih lanjut mengenai hal ini, terutama akan kemungkinan adanya unsur kesengajaan oleh oknum penyelenggara pemilu sehingga data perolehan suara bisa berbeda antara yang tertulis di C1 dan C plano," tutur Mustain.</p> <p>Sebelumnya, KPU telah melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS karena pelanggaran yang serupa.</p> <p>Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan sendiri melibatkan 3.082 TPS di 273 desa dan 8 Kelurahan di 18 kecamatan dengan jumlah pemilih mencapai 868.515 orang.</p> </div> </div> <div class="yj6qo">***</div> </div> </div>

KPU Bangkalan menemukan kertas plano kosong dan surat suara yang belum tercoblos di enam Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat suara

Berita Terkini