<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/ZuO4rbTK6ppwApDVeU9EcaeG2jrt7JmwqzAiitA8-1-1625563390.jpg" alt="Sonny Pudjisasono, eksekutif produser film animasi Merah Putih One For All menjelaskan soal slot tayang filmnya di bioskop. (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sonny Pudjisasono, eksekutif produser film animasi Merah Putih One For All menjelaskan soal slot tayang filmnya di bioskop. (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Film animasi Merah Putih One For All termasuk produksi yang cukup cepat pengerjaannya untuk ukuran film animasi, juga cepat dapat slot tayang di bioskop tanah air. Film ini mulai direncanakan dibuat sejak Desember 2024 dan belum sampai satu tahun sudah akan tayang di bioskop tanah air, tepatnya mulai 14 Agustus 2025 mendatang. Bukan hanya proses produksinya yang cepat. Film animasi Merah Putih yang pasca produksi membutuhkan waktu 3 bulan juga dengan cepat mendapat slot tayang di bioskop. Padahal, film-film lainnya ada yang harus menunggu sampai beberapa tahun untuk mendapat slot tayang. Beberapa waktu lalu, pihak film animasi Merah Putih One For All melakukan audiensi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan dan diterima oleh wakil menteri dari dua lembaga kementerian tersebut. Apakah film ini mendapat surat sakti dari kementerian sehingga filmnya cepat dapat slot tayang ? "Nggak ada surat sakti apapun. Yang ada, mereka memberikan pengarahan, mereka mendukung. Itu saja sudah membanggakan kita," kata Sonny Pudjisasono selaku eksekutif produser film animasi Merah Putih One For All kepada JawaPos.com, Selasa (12/8). Dia mengatakan, film ini mendapat slot tayang dengan gampang karena ada momentum yang tepat yaitu perayaan kemerdekaan RI ke-80. Film Merah Putih One For All memang secara spesial didedikasikan untuk perayaan hari kemerdekaan. "Menurut saya, peringatan kemerdekaan hanya ada satu kali dalam setahun. Dan film animasi anak Merah Putih merupakan kado yang diberikan dalam rangka 80 tahun kemerdekan RI oleh kawan-kawan para pekerja kreatif di dunia perfilman Indonesia," kata Sonny. Dia menyatakan, jika sineas tanah air ingin dapat slot tayang gampang, seharusnya memanfaatkan momentum seperti perayaan kemerdekaan atau hari-hari besar lainnya dalam membuat film. "Jangan hanya bikin film untuk kepentingan komersial saja. Bikin film yang di momen yang tepat, pasti gampang dapat slot tayang," kata Sonny. &nbsp;

Sonny Pudjisasono, eksekutif produser film animasi Merah Putih One For All jelaskan alasan filmnya cepat dapat slot tayang di bioskop.

Film Merah Putih One For All Cepat Dapat Slot Tayang di Bioskop Padahal Ada Deretan Film Mengantre, Ada Surat Sakti?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-efek-eeektoral-surat-sakti-pakde-karwo-untuk-khofifah-emil_m_222401.jpeg" alt="Surat yang yang ditulis langsung oleh Pakde Karwo dibacakan oleh Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio." width="100%">
<figcaption>Surat yang yang ditulis langsung oleh Pakde Karwo dibacakan oleh Sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo telah memberikan kejutan mengenai dukungan politiknya di hari terkahir kampanye dengan mengeluarkan seruan kepada masyarakat untuk ikut memlih pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur nomor urut satu , Khofifah Indar Parawansa–Emil Elestianto Dardak pada Sabtu, (23/6) malam. Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi, langkah Gubernur Jawa Timur itu sudah sangat tepat selaku pimpinan partai pengusung Khofifah-Emil. Dengan dikeluarkanya surat ajakan tersebut kata Airlangga, semakin mempertegas totalitas Soekarwo untuk memenangkan Khofifah-Emil. Airlangga juga mengapresisiasi langkah Pakde Karwo sapaan lekat Soekarwo yang sangat elegan dalam menyampaikan dukungan politiknya. “Seruan Pakde Karwo sudah menegaskan secara jelas bahwa, pada detik-detik terakhir positioning Pakde Karwo semakin menguat memberikan dukungan kepada Khofifah-Emil,” kata Airlangga kepada JawaPos.com, Minggu, (24/6). “Ini menunjukan bahwa, langkah politik Pakde Karwo ini telah dibangun secara smooth dan elegan. Artinya, Pakde Karwo telah memberikan dukungan dengan tidak melakukan kampanye yang sifatnya negatif, kampanye yang terlalu berlebiham tapi tepat langkah yang diambil,” sambungnya. Airlangga menambahkan, dengan keluarnya surat seruan dari Pakde Karwo itu, akan memberikan dua efek elektoral yang signifikan bagi kemenangan Khofifah-Emil. Sebab, Pakde Karwo yang ini merupakan salah satu tokoh Jawa Timur yang berpengaruh terutaman pada wilayah Mataraman. Elektoral pertama kata Airlangg, Pakde Karwo yang berasal dari kalangan abangan tetntu memiliki hubungan kultural yang apik dengan kalangan Nasionalis. Sehingga, ada kemungkinan bisa mempengaruhi suara dukungan PDI Perjuangan kepada paslon nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. “Surat ini akan menyebar dibanyak tempat terutama dikalangan basis politik Mataraman yang menjadi basis suara Pakde Karwo. Kalau melihat Pilgub sebelumnya, pengaruh Pakde Karwo ini bisa juga berpengaruh terutaman pada basis pendukungan abangan. Dan tidak menutup kemungkinan, bisa mempengaruhi sebagian dari pendukung PDIP karena kedekatan basis kultural Pkade Karwo dengan PDIP,” urai Airlangga. Kedua, lanjut Airlangga, langkah politik Pakde Karwo ini juga sedikit banyak akan mempengaruhi arus dukungan dari kalangan Kiai dan santri. Sebab, meski dari kalangan nasionalis, Pakde Karwo juga memiliki hubungan baik dengan kalangan santri. Hal ini, tentu bisa menggerus suara santri yang mendukung Saifullah Yusuf. “Tidak menutup kemungkinan juga, Pakde karwo ini kan juga dekat dengan kalngan ulama, meski berasal dari abangan, dan ini tentunya kan berpotensi menggerus dan bisa melemahkan basis santri dari pendukung Gus Ipul. Ini langkah elegan tapi memiliki impact yang sanagt besar,” pungkasnya. Sebelumnya, Pakde Karwo mengeluarkan surat ajakan kepada masyarakat Jawa Timur untuk memilih pasangan Khofifah-Emil pada 27 Juni mendatang yang dibacakan oleh sekretaris DPD Demokrat Jatim, Renville Antonio. Berikut Seruan Pakde Karwo Selengkapnya: Dukungan dan ajakan untuk masyarakat Jawa Timur Pada akhir masa kampanye pemilihan gubernur provinsi Jawa Timur saya soekarwo (Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur) Renville Antonio (Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur) sebagai pimpinan salah satu partai pengusung pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil elestianto Dardak telah memberikan dukungan sepenuhnya dalam proses masa kampanye dan selanjutnya mengajak masyarakat Jawa Timur untuk ikut memanfaatkan pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 27 juni 2018 dengan memilih pasangan calon Khofifah Emil sebagai penerus jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Timur dengan pertimbangan: 1. Bahwa pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak adalah pasangan terbaik yang layak dan mampu untuk memimpin Jawa Timur. 2. kita yakini akan amanah jujur dan bertanggung jawab serta dapat meningkatkan pembangunan di Jawa Timur yang berkelanjutan. 3. Ibu Khofifah sebagai calon Gubernur juga punya kemampuan memimpin dan kerja secara profesional serta berpengalaman sebagai pimpinan DPR RI menteri kabinet yang berpredikat terbaik serta sebagai ketua Muslimat NU yang terbukti amanah. 4. Begitu pula Mas Emil Elestianto Dardak sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur adalah tokoh yang muda yang cerdas dan juga generasi milenial yang juga memiliki kemampuan memimpin sebagaimana ketika menjadi Bupati Trenggalek serta punya pengalaman internasional di perusahaan swasta dan lembaga pemerintah yang kita yakini bersama dapat menjadi pasangan yang ideal bagi ibu Khofifah dalam membangun infrastruktur memajukan perekonomian peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mengharumkan Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional demikian dukungan dan ajakan kepada masyarakat Jawa Timur yang dapat kami berikan untuk Jawa Timur lebih baik dan sejahtera serta berkeadilan.

Dua Efek Elektoral Surat 'Sakti' Pakde Karwo Untuk Khofifah-Emil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/soal-surat-sakti-politikus-senior-golkar-ini-malu-dengan-novanto_m_173972.jpeg" alt="Politikus Partai Golkar Fadel Muhammad" width="100%">
<figcaption>Politikus Partai Golkar Fadel Muhammad</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin seba&lrm;gai Ketua DPR menimbulkan polemik. Saat ini anggota DPR dari Partai Golkar pun melakukan penolakan. Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad mengatakan, harusnya pergantian jabatan Ketua DPR setelah diselenggarakannya musyawarah nasional (munaslub) Partai Golkar. Sebab menurut Fadel, saat ini pergantian posisi ketua DPR kepada Aziz Syamsuddin terkesan dipaksakan, dan sangat kelihatan hanya keinginan Setya Novanto saja dan pendukungnya. "Sekarang ini dipaksakan seperti kehendak beberapa orang saja," ujar Fadel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/12). Karena hanya disetujui oleh Novanto dan pendukungnya, Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR bisa dianulir setelah Partai Golkar mempunyai ketua umum definitif. Hal ini karena ketua umum Partai Golkar punya wewenang menentukan kadernya menjadi pucuk pimpinan tertinggi wakil rakyat tersebut. "Jadi menurut perasaan saya, akan terjadi kembali pergantian lagi jadi Ketua DPR," katanya. Dilain pihak, Fadel mengaku malu dengan kegaduhan baru yang dihadapi oleh Partai Golkar terkait penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR. Pasalnya penunjukkan tidak melalui mekanisme yang berlaku seperti diadakan rapat pleno. "Sebagai senior merasa malu dengan melihat permasalah yang dihadapi ini," katanya. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dia berharap &lrm;penunjukkan Aziz Syamsuddin dianulir. Sebab perlu adanya persetujuan dari para pengurus Partai Golkar sehingga keputusannya tidak terlihat dipaksakan. "Karena kalau dipaksakan terburu-buru sangat tidak bagus," pungkasnya. Sebelumnya, Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Partai Golkar, Roem Kono membenarkan bahwa Aziz Syamsuddin telah ditunjuk untuk mengantikan Setya Novanto lewat 'surat sakti'. Selanjutnya ungkap Roem, Partai Golkar akan menyelenggarakan rapat internal guna membahas penunjukan surat Setya Novanto kepada Aziz Syamsuddin ini. Sekadar informasi, Setya Novanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Setya Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014, bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu. Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri. Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Soal Surat Sakti, Politikus Senior Golkar Ini Malu dengan Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/bukti-setya-novanto-ogah-lepas-kekuasannya_m_173847.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/10/173802/surat-sakti-novanto-dianggap-ilegal-nih-alasannya" target="_blank">korupsi e-KTP Setya Novanto </a>dinilai masih belum ikhlas melepas jabaannya. Dia dianggap telah melakukan manuver politik demi menjaga kekuasaannya di DPR RI melalui kroni-kroninya. Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurniawan mengatakan, hal tersebut terlihat dari adanya <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/10/173802/surat-sakti-novanto-dianggap-ilegal-nih-alasannya" target="_blank">surat dari Setya Novanto yang menunjuk Azis Syamsudin </a>menggantikannya menjabat Ketua DPR. Menurut dia, surat itu ilegal. "Setya Novanto terlihat masih ingin mempertahankan kekuasaan melalui kroni-kroninya," ujar Doli di Manhattan Hotel Jakarta, Minggu (10/12). Doli menganggap Azis Syamsudin adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Novanto. Jadi, apabila Azis memimpin DPR dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan jabatan. Doli menambahkan bahwa prosedur yang benar dalam menunjuk ketua DPR baru adalah melalui <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/12/10/173802/surat-sakti-novanto-dianggap-ilegal-nih-alasannya" target="_blank">rapat pleno bersama DPP Partai Golkar. </a>Apabila pleno telah dilakukan maka DPP akan mengeluarkan surat resmi kepada DPR untuk memilih pemimpin baru. "Pengambilan kebijakan harus melalui keputusan resmi DPP partai Golkar," ungkap Doli. Terkait rapat pleno sendiri yang akan dilaksanakan besok, menurut calon ketua umum baru Airlangga Hartarto dalam rapat besok tidak ada agenda pembahasan mengenai surat rekomendasi untuk menunjuk ketua DPR baru. "Dari agenda rapat pleno yang dikeluarkan sekjen (Golkar), tidak ada agenda itu," pungkas Airlangga.

Bukti Setya Novanto Ogah Lepas Kekuasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/surat-sakti-fraksi-gerindra-untuk-pimpinan-dewan_m_119982.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang mengirim surat sakti ke pimpinan dewan setempat. Surat tersebut berisikan tentang pemberhentian Erisman, anggota fraksi itu sebagai Ketua DPRD. Bahkan disinyalir surat itu sudah dikirim sebelum keluarnya keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Tepatnya Senin (27/3) lalu. Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Padang, Elly Thrisyanti mengakui, pihaknya telah meneruskan surat pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang kepada pimpinan DPRD. &ldquo;Ya, sudah dimasukkan Senin lalu. Semuanya kami serahkan pada partai karena kita hanya kader,&rdquo; kata Elly seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (31/3). Sementara itu, salah seorang pimpinan di DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mengaku belum mengetahui secara pasti, apakah surat dari Fraksi maupun Partai Gerindra sudah masuk ke pimpinan dewan. Menurutnya, kemungkinan surat telah berada di bagian umum, hanya karena DPRD Padang tengah melakukan bimbingan teknis (bimtek), sehingga DPRD masih fokus pada agenda rutin tersebut. &ldquo;Belum, belum sampai,&rdquo; kata Wahyu. Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) Ali Basar mengaku belum mengetahui perihal penggantian Ketua DPRD Padang dari Erisman kepada Elly Thrisyanti. Sekadar diketahui, DPP Gerindra mengeluarkan surat pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Padang tertanggal 25 Januari 2017. Selain pemberhentian Erisman, surat DPP sekaligus menerangkan penggantian Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Padang. SK tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai dasar pengajuan penggantian unsur Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang. Wasekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra, Andre Rosiade&nbsp; membenarkan DPP mengeluarkan surat tersebut. Menurutnya, surat DPP tersebut hanya bentuk penyegaran. (dby/iil/JPG)

Surat Sakti Fraksi Gerindra untuk Pimpinan Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/blangko-e-ktp-kosong-warga-dibekali-surat-sakti_m_107570.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan kekosongan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) masih terdapat di daerah. Padahal semua warga telah diwajibkan untuk memiliki kartu identitas itu untuk kepentingan administrasi lainnya. Sementara di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) ribuan warganya hingga kini belum mengantongi e-KTP, lantaran kekosongan blanko di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (Disdukcapil) setempat. Padahal warga telah melakukan proses perekaman. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kabupaten Solok, Bermalis menyebutkan, total warga wajib e-KTP mencapai 267.828 orang. Dari jumlah itu, sekitar 238.099 lebih telah melakukan perekaman data.&nbsp; &ldquo;Sekitar 87 persen lebih masyarakat sudah rekam data. Tapi, data pastinya ada di kantor,&rdquo; kata Bermalis seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (6/2). Bermalis menuturkan, sejak September 2016, masyarakat hanya melakukan perekaman data, sedangkan e-KTP belum bisa diterbitkan. Belum dikirimnya blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke daerah membuat proses pencetakannya terkendala. &ldquo;Blangko dari Pemerintah Pusat yang kosong. Jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa,&rdquo; sebut Bermalis. Mengantisipasi sekaligus mengurangi kerepotan masyarakat mengambil e-KTP ketika sudah bisa diterbitkan, pihaknya memberikan surat keterangan pada masing-masing warga yang telah melakukan perekaman data. Surat itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang membutuhkan e-KTP. Namun, Bermalis mengaku, tidak mengetahui pasti berapa jumlah total warga yang telah mendapatkan surat keterangan tersebut. &ldquo;Untuk pegangan dan pendataan, kami mengeluarkan surat pemberitahuan bagi yang sudah melakukan perekaman,&rdquo; sebutnya. Ketiadaan blanko e-KTP ini sangat dikeluhkan warga setempat. Syafriadi, 29, warga Muarapanas, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok mengaku telah melakukan perekaman e-KTP sejak Oktober 2016 lalu. Namun, hingga hari ini dia belum mendapatkan e-KTP. &ldquo;Saya mengurus pindah dari Cupak ke Muaraapanas, sekaligus perpanjangan KTP,&rdquo; sebutnya. Dalam surat keterangan perekaman itu dinyatakan, bahwa warga yang tersebut namanya dalam surat itu telah melakukan perekaman e-KTP dan sudah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Solok. &ldquo;Masa berlakunya 6 bulan,&rdquo; sebut Syafriadi. Kendati demikian, Syafriadi berharap, Pemkab menyegerakan penerbitan blangko e-KTP. Sebab, kondisi saat ini justru semakim merepotkan masyarakat. (rch/iil/JPG)

Blangko e-KTP Kosong, Warga Dibekali Surat Sakti

surat sakti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat sakti