<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/ESDM-23-1375742018.jpg" alt="Dalam upaya memastikan distribusi energi tepat sasaran, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi terdata dengan baik." width="100%">
<figcaption>Dalam upaya memastikan distribusi energi tepat sasaran, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi terdata dengan baik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam upaya memastikan distribusi energi tepat sasaran, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi terdata dengan baik. Data per 16 Oktober 2025, BPH Migas mencatatkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi 296.577 konsumen pengguna di seluruh Indonesia. Surkom merupakan surat resmi yang diterbitkan untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) seperti solar subsidi serta Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Dokumen ini diberikan dalam volume dan periode tertentu untuk konsumen pengguna yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian JBT dan JBKP. Melalui penerapan sistem digital berbasis aplikasi XStar, penerbitan Surkom menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau. Sistem tersebut mengintegrasikan BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan seperti Pertamina. Hingga kini, tercatat 3.015 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 23 provinsi telah menerbitkan Surkom yang disalurkan melalui 3.438 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di 468 kabupaten dan kota. Program ini menjadi mekanisme penting dalam memastikan BBM subsidi digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Surkom diberikan kepada berbagai sektor produktif seperti usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi, dan pelayanan publik yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Pisor Ansori (40), nelayan asal Pandeglang, Banten, menyebut kebijakan Surkom sangat membantu nelayan memperoleh solar subsidi. &ldquo;Surat rekomendasi itu bukan lagi bermanfaat untuk kami, bahkan itu menolong,&rdquo; ujarnya. Ia menuturkan, saat cuaca bersahabat, dirinya bisa melaut 20 hingga 22 hari dalam sebulan. Namun ketika cuaca buruk, ia memilih tidak melaut demi keselamatan. Ia menilai Surkom memastikan BBM subsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak. &ldquo;Nelayan di sini (Pandeglang) ini benar-benar mengikuti aturan, perintah yang ada dari Pertamina bagaimana caranya kita mendapatkan solar subsidi itu tepat pada tempatnya,&rdquo; katanya. Senada dengan itu, Sofyan (48), Ketua Rukun Nelayan Samadikun di Kota Cirebon, Jawa Barat, juga mengakui manfaat besar Surkom. &ldquo;Alhamdulillah bagi saya selaku nelayan dengan adanya (Surat) Rekomendasi sangat bermanfaat dan bikinnya juga enggak susah, gampang,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, kegiatan melaut para nelayan di Cirebon sangat tergantung pada cuaca. &ldquo;Kalau lagi dapat (cuaca bagus) full (melaut) tidak ada berhentinya, mumpung ada,&rdquo; ujar Sofyan yang setiap hari mencari udang di perairan sekitar Cirebon. BPH Migas menegaskan, Surkom menjadi bagian dari sistem pengawasan agar subsidi energi dari anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Kebijakan ini juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan dalam memperkuat sektor produktif masyarakat. Melalui penerapan Surkom, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi dan kompensasi makin efisien, transparan, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing ekonomi daerah.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi terdata baik.

BPH Migas Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran Lewat 542 Ribu Surkom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/Screenshot_2024-08-27-13-45-23-707_comandroidchrome-edit-3560134377.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dmenyerahkan surat rekomendasi partainya kepada Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju Pilgub Jakarta 2024" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dmenyerahkan surat rekomendasi partainya kepada Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju Pilgub Jakarta 2024</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil (RK)-Suswono menerima surat rekomendasi dukungan dari DPP Partai Demokrat untuk maju pada Pilkada 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015022830/jadwal-lengkap-liga-2-indonesia-20242025-grup-tengah-nusantara-united-fc-siap-tantang-persiku-kudus-di-laga-pembuka">Jadwal Lengkap Liga 2 Indonesia 2024/2025 Grup Tengah, Nusantara United FC Siap Tantang Persiku Kudus di Laga Pembuka</a> Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan secara langsung surat rekomendasi partainya itu kepada pasangan RK-Suswono di kantor pusat Demokrat, Jakarta, Selasa. &ldquo;Kang RK merupakan tokoh atau figur yang selama ini telah meniti karier telah berjuang dan mengabdi untuk masyarakat, utamanya di Kota Bandung kemudian menjadi gubernur Jawa Barat, sebuah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia,&rdquo; kata AHY saat menyerahkan surat rekomendasi itu ke RK-Suswono. AHY pun berharap Ridwan Kamil dapat membawa semangat yang sama ke Jakarta, provinsi yang disebut AHY &ldquo;spesial&rdquo;. &ldquo;(Jakarta) saat ini sedang mengalami transisi, ketika Ibu Kota Nusantara (IKN), benar-benar menjadi pusat pemerintahan baru, tentu harus ada reposisi, redefinisi terhadap Jakarta, mau diapakan, mau dibawa ke mana Jakarta, dan tentunya Kang RK punya mimpi besar, cita-cita, visi dan mimpi besar untuk Jakarta,&rdquo; kata AHY. Dia melanjutkan pada Senin malam (26/8), AHY juga telah berbincang-bincang dengan RK dan Suswono membahas visi misi itu. AHY pun menitipkan cita-citanya itu ke RK-Suswono, mengingat AHY pun pernah mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta pada pemilihan tahun 2017. &ldquo;Sekarang saatnya Kang RK ingin mewujudkan Jakarta yang semakin maju, kota global dan ekonomi, dan masyarakatnya semakin sejahtera,&rdquo; kata AHY. Di lokasi yang sama, AHY juga menyebut sosok Suswono tak asing bagi Demokrat, mengingat dia pernah menjabat sebagai menteri pertanian pada masa pemerintahan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). &ldquo;Gagasan, kreativitas, dan energi muda Kang Emil dipadukan dengan pengalaman, wisdom Pak Suswono, kerja sama ini, kombinasi ini saya rasa ideal untuk menghadapi siapa pun lawan di Jakarta,&rdquo; kata AHY. Di lokasi yang sama, Ridwan Kamil berterima kasih atas dukungan Demokrat. &ldquo;Kebetulan Mas AHY dulu pernah ikut juga di Jakarta, banyak ide-ide briliannya yang tentu kita bisa implementasikan juga,&rdquo; kata Ridwan Kamil. Dalam kesempatan itu, Ridwan Kamil juga menitipkan pesan kepada AHY agar dia memerintahkan kader Demokrat di Jakarta &ldquo;all out&rdquo; atau total mendukung kerja-kerja pemenangan RK-Suswono di Jakarta. &ldquo;Kita all out ya, sampai ke ujung gang kampung untuk memenangkan cita-cita kita bersama,&rdquo; kata Ridwan Kamil. Ridwan Kamil-Suswono pun saat ini didukung mayoritas partai politik, di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI, kemudian ada juga PKB, PKS, NasDem, dan Perindo. Penyerahan surat rekomendasi ke RK-Suswono hari ini di kantor pusat Demokrat, pun mengakhiri rangkaian penyerahan dukungan partai itu ke bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur untuk Pilkada 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. (*)

Ridwan Kamil-Suswono pun saat ini didukung mayoritas partai politik, di antaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, Partai Demokrat, PSI

Partai Demokrat Serahkan Surat Rekomendasi untuk Maju pada Pilkada Jakarta 2024 kepada Paslon Ridwan Kamil-Suswono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/20240814_133406-739836339.jpg" alt="Bakal calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi usai menerima rekomendasi dari PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bakal calon Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi usai menerima rekomendasi dari PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Bakal Calon Gubernur (cagub) Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memastikan dirinya tak merasa tertekan dengan situasi lawannya di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024. Yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution yang didukung super koalisi 9 partai politik. Kesembilan partai politik itu masing-masing Partai Gerindra, Golkar, PKB, PKS, PSI, PAN, PPP, Nasdem, dan Demokrat. "Tidak ada tekanan. Berjalan demokrasi," kata Edy usai menerima surat rekomendasi dari PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). Menurut Edy, mendukung dan tidak mendukung dalam negara demokrasi merupakan hal biasa. Dia menegaskan, kedaulatan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. "Silakan rakyat berpesta, tinggal memilih mana yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin," ucap Edy. Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan, koalisi itu bukan persoalan gemuk atau tidak gemuk. Yang terpenting jumlah kursi partai politik yang mendukungnya memenuhi syarat 20 persen, atau sekitar 22 kursi untuk mengusung pasangan calon. "Yang terpenting adalah persyaratan 20 persen. Siapa yang memenuhi 20 persen, berarti kita berlayar. Saya, saat ini yang sudah komunikasi dan akan didukung oleh PDIP dan Hanura," ucap Edy. PDIP, ujar Edy, memiliki&nbsp;21 kursi di DPRD Sumut plus 5 kursi dari Partai Hanura. Sehingga Edy merasa sudah memenuhi syarat dukungan partai politik untuk maju di Pilgub Sumut. "Jadi persoalan bukan gemuk atau kurus, tapi adalah kuota yang bisa mengantar berlayar untuk demokrasi," tegas Edy. Sebelumnya, Edy Rahmayadi resmi menerima surat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8). Penyerahan dukungan ini juga bersamaan dengan pemberian surat rekomendasi kepada 13 bakal calon gubernur di provinsi lain. PDIP juga resmi mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP di Pilkada Serentak 2024. Dari 305 calon kepala daerah itu terdiri dari 13 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dan 293 kabupaten/kota. &nbsp;

Calon Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyatakan tidak merasa ada tekanan dengan kondisi Bobby Nasution yang diusung Super Koalisi.

Bobby Nasution Diusung Super Koalisi di Pilkada Sumatera Utara, Edy Rahmayadi Tegaskan Tidak ada Tekanan  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220911-WA0023.jpg" alt="Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur di Lampung. Hilmi Setiawan/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur di Lampung. Hilmi Setiawan/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyentil layanan keimigrasian karena berjalan dengan cara-cara lama. Sikap presiden tersebut mendapat dukungan dari pelaku penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Mereka berharap syarat yang mempersulit jamaah umrah mengurus paspor dihapus.  Masih adanya syarat yang mempersulit calon jamaah umrah menjadi sorotan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). Di antaranya adalah persyaratan yang meminta calon jamaah umrah membawa rekomendasi dari kantor kemenag kabupaten/kota dan travel umrah untuk mengurus paspor.  Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur mengatakan, urusan yang mempersulit jamaah umrah itu, dibahas dalam gelaran Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 2022 di Lampung beberapa hari lalu.  ”Arahan presiden sejalan dengan rekomendasi Mukernas AMPHURI, yang meminta Ditjen Imigrasi tidak menggunakan cara lama yang mempersulit warga negara Indonesia yang hendak menunaikan ibadah umrah,” kata Firman di Jakarta pada Minggu (11/9) malam.  Firman menjelaskan, salah satu rekomendasi Mukernas 2022 AMPHURI mendesak agar Dirjen Imigrasi mencabut persyaratan yang diskrimatif terhadap umat Islam yang akan membuat paspor untuk keperluan umrah. Yakni calon jamaah wajib membawa surat rekomendasi dari kantor kemenag kabupaten/kota dan PPIU.  ”Ini aturan diskrimatif terhadap umat Islam yang ingin membuat paspor untuk perjalanan umrah,” ujar Firman M. Nur.  Sementara persyaratan yang sama berupa surat rekomendasi tidak diwajibkan bagi umat agama lain yang akan melakukan perjalanan ibadah sesuai agamanya. Lebih lanjut Firman menjelaskan, selama ini, warga negara Indonesia (WNI) yang membuat paspor untuk berwisata ke luar negeri tidak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Dinas Pariwisata.  ”Kenapa untuk umrah harus ada rekomendasi dari kementerian agama kabupaten atau kota,” ucap Firman M. Nur.  Karena itu, Firman menegaskan, mereka mendesak agar persyaratan itu dicabut dengan pertimbangan bahwa memiliki paspor adalah hak setiap warga negara. Kemudian, surat rekomendasi kementerian agama bukan jaminan bahwa jamaah tidak akan kabur ketika berada di tanah suci.  ”Syarat surat rekomendasi ini merupakan tindak diskriminasi oleh Ditjen Imigrasi kepada jamaah umrah dan umat Islam,” papar Firman M. Nur.

Syarat Surat Rekomendasi Kemenag, Persulit Jamaah Umrah Urus Paspor