<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong>JawaPos.com </strong>-&nbsp;Upaya permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan para pihak kembali terjadi. Kali ini terjadi di Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Paguyuban RW di Desa Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, kedapatan mengajukan proposal THR ke sejumlah tempat usaha.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/20210504-ilustrasi-THR_copy_800x524_1_1-1824415733.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran.</figcaption>
</figure> <p>Aksi itu sampai juga ke telinga Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan. Ia pun&nbsp; mengultimatum oknum paguyuban RW tersebut.</p> <p>&ldquo;Apapun organisasinya harus hati-hati, dan kami dari pusat pemerintah tidak ada aturannya, kalau mau minta bantuan jangan berbentuk surat, komunikasi yang baik saja,&rdquo; ungkap Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan ketika menghadiri launching Kantor Kodim, dikutip dari Radar Bogor Kamis (13/4).</p> <p>Iwan mengatakan, semua bisa dilakukan dengan komunikasi yang baik, tapi kalau sampai membawa nama organisasi baik swasta maupun instansi pemerintah, mengimbau jangan mengirim surat seperti itu.</p> <p>&ldquo;Karena masyarakat kita ini sudah cerdas dan media sosial juga sangat tajam, semua bisa melalui komunikasi yang baik antar organisasi RT RW atau paguyuban RW dengan pemilik usaha, tidak usah pakai surat,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia menambahkan, jika punya kelebihan rezeki untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan, dengan sendirinya akan berbagi, tapi kalau diminta dengan surat resikonya jadi ramai.</p> <p>&ldquo;Saya minta jangan ada permohonan, apalagi ini paguyuban RW, kalaupun kebutuhannya untuk operasional RW sudah kami kasih,&rdquo; kata dia.</p> <p>Selain itu, akan dilakukan pembinaan melalui kades dan camat, serta membuat surat edaran segera mungkin jangan meminta-minta ke perusahaan dan yang lain. &ldquo;Kami akan melakukan pembinaannya, saya minta jangan meminta bantuan lewat proposal,&rdquo; katanya.</p>

Apapun organisasinya harus hati-hati, dan kami dari pusat pemerintah tidak ada aturannya, kalau mau minta bantuan jangan berbentuk surat

Paguyuban RW di Citayam Sebar Proposal THR, Plt Bupati Bogor: Jangan Pakai Surat, Komunikasi yang Baik Saja

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Permintaan THR dari pengurus RW di Jakarta kembali terjadi. Kali ini giliran surat permintaan THR dari RW 07 Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat yang menyalahgunakan wewenangnya tersebut.&nbsp;</p> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan Setko Jakarta Barat Firmanuddin, mengatakan bahwa surat tersebut telah dicabut oleh yang bersangkutan. Hal itu dilakukan setelah pihak kelurahan memanggil pembuat surat itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/RW-Keagungan-Minta-THR-261718855.jpg" alt="Surat permintaan THR dari RW 07 Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>Surat permintaan THR dari RW 07 Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah selesaikan kemarin. Pihak kelurahan sudah memanggil pengurus RW dan sudah membuat surat pernyataan untuk mencabut surat edaran tersebut," ujar Firmanuddin dalam laman resmi Pemkot Jakarta Barat, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475167/viral-surat-rt-di-kapuk-cengkareng-minta-thr-pj-gubernur-dki-heru-budi-akan-konfirmasi-lurahnya">Viral Surat RT di Kapuk Cengkareng Minta THR, Pj Gubernur DKI Heru Budi Akan Konfirmasi Lurahnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, pemanggilan terhadap Ketua RW 07 Kelurahan Keagungan Jojo Rudi Sudarja sudah dilakukan pada Jumat (7/4) malam, sekitar pukul 22.00 WIB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertemuan itu, Jojo mengakui kesalahannya karena telah membuat dan mengedarkan surat tersebut kepada warga yang dipinpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketua RW 07, Jojo menyadari kekeliruannya, bahwa surat edaran itu menyalahi peraturan dan akan mengklarifikasi dengan menganulir dan mencabut surat edaran tersebut," jelas Firmanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan untuk mencabut surat permintaan THR itu, katanya telah dibuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani Ketua RW dengan dibubuhi materai 10.000 tertanggal 7 April 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, viral di media sosial Pengurus Rukun Warga (RW) 07/5, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, meminta pungutan ke warga dengan alasan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1444 H.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat itu terlihat tanda tangan dari Ketua RW 07/5 Jojo Rudi Sudarja dan Bendahara RW 07/5 Sri Hartini. Surat tertanggal 7 April 2023 itu menganggarkan pemberian THR hingga Rp 15 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kita sudah selesaikan kemarin. Pihak kelurahan sudah memanggil pengurus RW dan sudah membuat surat pernyataan untuk mencabut surat edaran

Lagi, Pengurus RW di Keagungan Minta THR ke Warga, Total Anggaran Rp 15 juta

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Camat Cengkareng Ahmad Farih mengaku bahwa surat permintaan THR dari Pengurus RT 009 RW RW 016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, sudah dicabut. Hal itu menurutnya sudah dilakukan setelah dirinya berkoordinasi dengan Lurah Kapuk.</p> <div dir="auto">"Saat ini sudah dilakukan pembinaan oleh lurah dan mencabut surat edaran tersebut," ujar Ahmad saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Surat-THR-3677180765.jpg" alt="surat permintaan THR dari Pengurus RT 009 RW RW 016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat" width="100%">
<figcaption>surat permintaan THR dari Pengurus RT 009 RW RW 016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan bahwa dari para pihak yang bersangkutan juga sudah menyatakan siap untuk mencabut surat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475189/viral-pengurus-rt-di-cengkareng-minta-thr-ke-warga-dipatok-rp-60-300-ribu">Viral Pengurus RT di Cengkareng Minta THR ke Warga, Dipatok Rp 60-300 Ribu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya siap mencabut hari ini juga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, meski dalam surat yang viral itu disebutkan bahwa penarikan uang THR itu sudah dimulai sejak tanggal 2 April lalu, menurut Ahmad belum ada uang warga yang sudah diambil saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nampaknya sih belum (ada warga yang memberikan THR)," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat edaran yang viral di media sosial, tampak surat yang meminta THR itu ditandatangani Ketua RT, Sekretaris RT, Bendahara RT, Ibu PKK, dan Ketua Musalah Aljihad tertanggal 30 Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat tersebut berisikan permintaan secara terang-terangan THR kepada Pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis,dan ZIS Kelurahan. Adapun permintaan THR itu bahkan sudah dipatok nilainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475167/viral-surat-rt-di-kapuk-cengkareng-minta-thr-pj-gubernur-dki-heru-budi-akan-konfirmasi-lurahnya">Viral Surat RT di Kapuk Cengkareng Minta THR, Pj Gubernur DKI Heru Budi Akan Konfirmasi Lurahnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk home industri senilai Rp 300 ribu, warung Rp 150 ribu, kontrakan Rp 200 ribu, dan rumah tinggal Rp 60 ribu. Uang THR tersebut ditarik mulai tanggal 2, 9, dan 16 April 2023 dan bisa dicicil selama tiga kali penarikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Saat ini sudah dilakukan pembinaan oleh lurah dan mencabut surat edaran tersebut," ujar Ahmad saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (6/4).

Surat Permintaan THR Pengurus RT di Cengkareng Akan Dicabut Hari Ini

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial surat dari pengurus RT 009 RW 016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang meminta THR kepada warga yang bermukim di wilayah tersebut. Camat Cengkareng Ahmad Farih membenarkan kejadian tersebut.</p> <div dir="auto">"Iya saya juga baru dapet info. Hal itu tentu tidak ada aturan yang membolehkan dan tidak ada pula aturan yang melarang," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/06/Surat-THR-2583674562.jpg" alt="Viral di media sosial surat dari pengurus RT 009 RW 016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang meminta THR kepada warga yang bermukim di wilayah tersebut" width="100%">
<figcaption>Viral di media sosial surat dari pengurus RT 009 RW 016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang meminta THR kepada warga yang bermukim di wilayah tersebut</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, secara norma di masyarakat yang berlaku, ia mengatakan bahwa hal itu tak dibenarkan dilakukan oleh pengurus RT maupun tokoh masyarakat di manapun, termasuk di wilayah Cengkareng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01475178/mkd-dpr-berikan-peringatan-lisan-ke-legislator-gerindra-yang-minta-sedekah-sarung-ke-pertamina">MKD DPR Berikan Peringatan Lisan ke Legislator Gerindra yang Minta Sedekah Sarung ke Pertamina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara kepatutan tentu hal yang tidak patut dilakukan oleh tokoh masyarakat (ketua RT atau RW) di tengah masyarakat kita yang sedang memghadapi kesulitan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Ahmad mengaku bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan lurah Kapuk untuk memberikan pembinaan terhadap yang bersangkutan. Selain itu, meminta agar surat permintaan THR itu untuk dicabut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini sudah dilakukan pembinaan oleh lurah dan mencabut surat edaran tersebut," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat edaran yang viral di media sosial, tampak surat yang meminta THR itu ditandatangani Ketua RT, Sekretaris RT, Bendahara RT, Ibu PKK, dan Ketua Musalah Aljihad tertanggal 30 Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01475174/pj-gubernur-dki-heru-budi-larang-asn-dki-mudik-pakai-mobil-dinas">Pj Gubernur DKI Heru Budi Larang ASN DKI Mudik Pakai Mobil Dinas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat tersebut berisikan permintaan secara terang-terangan THR kepada Pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis,dan ZIS Kelurahan. Adapun permintaan THR itu bahkan sudah dipatok nilainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk home industri senilai Rp 300 ribu, warung Rp 150 ribu, kontrakan Rp 200 ribu, dan rumah tinggal Rp 60 ribu. Uang THR tersebut ditarik mulai tanggal 2, 9, dan 16 April 2023 dan bisa dicicil selama tiga kali penarikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Iya saya juga baru dapet info. Hal itu tentu tidak ada aturan yang membolehkan dan tidak ada pula aturan yang melarang," ujarnya

Viral Pengurus RT di Cengkareng Minta THR ke Warga, Dipatok Rp 60-300 Ribu

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono angkat suara terkait viralnya&nbsp;surat permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) pengurus RT 009, RW 016, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).</p> <p>Untuk mengatasi hal itu, Heru berjanji akan menghubungi Lurah Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-7.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa</figcaption>
</figure> <br /><br />"Nanti saya telepon Pak Lurahnya," kata Heru di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (6/4).<br /><br />Selain itu, Heru juga akan meminta lurah, camat, hingga Wali Kota Jakarta Barat untuk mencari tahu kebenaran soal edaran permintaan THR itu.</p> <p>"Nanti Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah saya suruh," ujar Heru.</p> <p>Surat yang dibuat pada 30 Maret 2023 itu viral di akun Twitter @txtdrjkt. Surat tersebut diperuntukan bagi seluruh warga 009 dan ditandatangani&nbsp;oleh Ketua RT, Sekretaris, Bendahara RT, Ketua Mushola Al-Jihad, hingga&nbsp;PKK dan Dawis.</p> <p>"Sehubungan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 M yang jatuh pada tanggal 21-22 April 2023, kami mengimbau kepada warga RT 009/016 Kelurahan Kapuk, memberikan Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1444 H," isi surat edaran yang beredar.</p> <p>Adapun jumlah THR yang diminta mulai dari Rp 60 ribu untuk rumah tinggal hingga Rp 300 ribu untuk home industry. Selain itu, penarikan uang THR pada surat itu dilakukan pada 2, 9, dan 16 April 2023 yang bisa dicicil tiga kali.<br /><br /><br /></p>

"Nanti saya telepon Pak Lurahnya," kata Heru di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (6/4).

Viral Surat RT di Kapuk Cengkareng Minta THR, Pj Gubernur DKI Heru Budi Akan Konfirmasi Lurahnya

Surat Permintaan THR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Surat Permintaan THR

Berita Terkini

Paguyuban RW di Citayam Sebar Proposal THR, Plt Bupati Bogor: Jangan Pakai Surat, Komunikasi yang Baik Saja

Lagi, Pengurus RW di Keagungan Minta THR ke Warga, Total Anggaran Rp 15 juta

Surat Permintaan THR Pengurus RT di Cengkareng Akan Dicabut Hari Ini

Viral Pengurus RT di Cengkareng Minta THR ke Warga, Dipatok Rp 60-300 Ribu

Viral Surat RT di Kapuk Cengkareng Minta THR, Pj Gubernur DKI Heru Budi Akan Konfirmasi Lurahnya

Download Aplikasi JawaPos.com