<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Mantan-Ketua-Mahkamah-Konstitusi-MK-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2124806090.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjelaskan alasan pemberian surat peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman, terkait tingkat kehadirannya dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). MKMK menegaskan surat tersebut bukan merupakan sanksi etik, melainkan upaya menjaga kehormatan hakim. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan surat peringatan itu dikirimkan semata-mata sebagai bentuk pengingat, bukan hukuman. MKMK, kata dia, lebih mengedepankan upaya menjaga kehormatan hakim konstitusi daripada menjatuhkan sanksi. &ldquo;Kami hanya mengirimkan surat peringatan dalam pengertian bukan sebagai sanksi, tetapi mengingatkan. Mengingatkan, itu saja. Ya karena kembali lagi kepada yang kami sampaikan tadi, kami sebenarnya lebih ingin menjaga kok, bukan menghukum, gitu,&rdquo; kata Palguna di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (7/1). Palguna menjelaskan perbedaan mendasar antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Menurut dia, pelanggaran etik sejatinya lebih bersifat kesadaran internal dan seharusnya dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan. &ldquo;Apa perbedaannya antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran etik, itu kan? Kalau pelanggaran hukum, semua orang tahu itu melanggar. Tapi kalau pelanggaran etik, pada dasarnya adalah yang bersangkutan yang merasa," tegas Palguna. Palguna menegaskan, harus ada kesadaran dari masing-masing hakim konstitusi dalam melaksanakan tugasnya. "Oleh karena itu, sebenarnya yang ideal dalam penegakan etik itu adalah harus datang dari dalam, bukan dipaksakan dari luar,&rdquo; ujarnya. Menurut mantan Hakim Konstitusi itu, MKMK memiliki peran utama sebagai penjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks itu, surat peringatan yang diberikan kepada Anwar Usman dipandang sebagai bagian dari tugas menjaga marwah lembaga peradilan konstitusi. &ldquo;Barangkali itu juga penting untuk diketahui dari pihak beliau dan mungkin beliau agak keberatan dengan soal itu. Tapi kan kami di Majelis Kehormatan hanya mengemukakan fakta tentang kehadiran dan sebagainya, dan itu fakta bisa dibaca oleh semua orang karena itu ada di sistem di Mahkamah Konstitusi,&rdquo; urainya. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku terkejut menerima surat peringatan dari MKMK, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik. <h2>Anwar Usman Klaim Absen dengan Alasan Jelas</h2> Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. "Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,&rdquo; ucap Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1). Paman dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ini beralasan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas. Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK. Termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi. &ldquo;Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,&rdquo; bebernya. Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025. Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya. &nbsp;

MKMK jelaskan surat peringatan untuk Anwar Usman bukan sanksi, tapi upaya menjaga kehormatan hakim dan transparansi kehadiran di sidang MK.

Majelis Kehormatan MK Tegaskan Surat Peringatan untuk Anwar Usman Bukan Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Ketua-MK-Terpilih-Suhartoyo-Dery-Ridwansah-13JPG-1245211840.jpg" alt="Mantan Ketua MK Anwar Usman." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua MK Anwar Usman.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akhirnya buka suara terkait surat peringatan yang dilayangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengenai tingkat ketidakhadirannya dalam sidang dan rapat permusyawaratan hakim (RPH). Anwar mengaku terkejut menerima surat peringatan tersebut, terlebih karena informasi itu diekspos ke publik. Ia menegaskan, seluruh ketidakhadirannya selama ini memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. &ldquo;Begini ya, saya juga kaget dapat surat kata-kata peringatan dari MKMK mengenai ketidakadiran saya itu. Saya ini hakim konstitusi yang paling lama. Namun demikian saya sudah jawab ke MKMK sekaligus mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa ketidakhadiran saya semuanya tidak ada yang tanpa alasan,&rdquo; kata Anwar Usman kepada wartawan, Selasa (6/1). Anwar menjelaskan, salah satu alasan ketidakhadirannya adalah kondisi kesehatan. Ia mengaku sempat disarankan untuk menjalani perawatan intensif dan tidak boleh beraktivitas. Namun, dirinya tetap memaksakan diri menghadiri pernikahan anaknya, sebelum akhirnya menjalani perawatan jalan dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku heran dengan pernyataan MKMK, mengingat pengalamannya selama dua periode menjadi hakim MK, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua MK dan duduk di Majelis Kehormatan MK. Ia memastikan sangat memahami aturan dan mekanisme kehadiran hakim konstitusi. &ldquo;Soal kinerja saya tidak perlu diragukan. Saya sudah 40 tahun mengabdi di lingkungan peradilan. Saya bahkan sering menginap di kantor, mungkin adik-adik bisa cek. Jadi yang namanya bolos itu jarang, bahkan tidak pernah. Cuti pun tidak pernah, kecuali waktu saya naik haji,&rdquo; ujar Anwar. Ia kembali menegaskan, ketidakhadirannya tidak pernah dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Menurutnya, setiap ketidakhadiran dalam sidang pleno, panel, maupun RPH selalu disertai izin kepada pimpinan MK. &ldquo;Saya perlu jelaskan bahwa tidak satu pun persidangan, baik pleno maupun panel, termasuk RPH, tanpa ada pemberitahuan,&rdquo; tegasnya. Anwar menyatakan telah memberikan klarifikasi secara resmi kepada panitera dan Sekretariat MK terkait surat peringatan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul. &ldquo;Melalui kesempatan ini, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya harus sampaikan bahwa ketidakhadiran saya tidak ada yang tanpa alasan. Saya juga masih dalam perawatan, jadi mohon dipahami,&rdquo; ucapnya. Namun demikian, Anwar mengaku kecewa karena persoalan absensi yang menurutnya bisa diselesaikan secara internal justru disampaikan ke publik oleh MKMK. Ia menyebut keluarganya turut mempertanyakan hal tersebut karena mengetahui kondisi kesehatannya. &ldquo;Keluarga saya juga protes ke saya, karena mereka tahu saya sakit,&rdquo; pungkas Anwar. Sebelumnya, MKMK memberikan surat peringatan kepada Anwar Usman karena tercatat beberapa kali tidak menghadiri sidang dan rapat. Hal itu disampaikan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan Laporan Pelaksanaan Tugas MKMK sepanjang 2025. &ldquo;Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,&rdquo; ujar Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Kamis (2/1). Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025. Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya.

Anwar Usman buka suara soal surat peringatan ketidakhadiran dari MKMK. Ia jelaskan alasan, termasuk sakit dan izin resmi saat tidak hadir.

Anwar Usman Buka Suara Soal Surat Peringatan Ketidakhadiran dari MKMK: Jarang Saya Bolos, Kecuali Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/34_ptun-3457912167.jpg" alt="Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)" width="100%">
<figcaption>Anwar Usman. (YASUYOSHI CHIBA/AFP)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan peringatan kepada hakim konstitusi Anwar Usman terkait tingginya tingkat ketidakhadiran dalam persidangan dan rapat permusyawaratan hakim (RPH) sepanjang tahun 2025. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat resmi MKMK bernomor 41/MKMK/12/2025. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, menjelaskan bahwa surat peringatan itu merupakan bagian dari pemantauan pelaksanaan kode etik hakim konstitusi, khususnya terkait kehadiran dalam persidangan dan RPH. &ldquo;Surat dengan nomor 41/MKMK/12/2025 perihal surat peringatan kepada Yang Mulia Profesor Honoris Causa Unissula Dr Anwar Usman SH.H., M.H. memantau pelaksanaan kode etik dalam hal ini kehadiran hakim konstitusi dalam persidangan termasuk rapat permusyaratan hakim,&rdquo; kata Palguna saat menyampaikan laporan pelaksanaan tugas MKMK tahun 2025, Kamis (2/1). Berdasarkan tabel rekapitulasi kehadiran hakim dalam persidangan yang dibacakan Palguna, Anwar Usman tercatat sebagai hakim konstitusi dengan tingkat ketidakhadiran tertinggi. Ia tidak hadir sebanyak 81 kali dari total 589 sidang pleno sepanjang tahun 2025. Selain itu, Anwar Usman juga tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dari total 160 sidang panel. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan hakim konstitusi lainnya. Di urutan kedua tingkat ketidakhadiran terbanyak terdapat Arief Hidayat yang tercatat tidak hadir 28 kali dalam sidang pleno dan 4 kali dalam sidang panel. Urutan ketiga ditempati Enny Nurbaningsih dengan ketidakhadiran 9 kali dalam sidang pleno dan 2 kali dalam sidang panel. Sementara itu, dalam rekapitulasi kehadiran rapat permusyawaratan hakim (RPH), Anwar Usman tercatat tidak hadir sebanyak 32 kali dan hadir 100 kali. Dengan persentase kehadiran sebesar 71 persen, Anwar Usman menjadi hakim konstitusi dengan tingkat kehadiran terendah di antara sembilan hakim konstitusi lainnya. Lebih lanjut, Palguna menyampaikan bahwa selama periode 2 Januari hingga 31 Desember 2025, MKMK secara proaktif berupaya menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. MKMK juga terus mengingatkan para hakim konstitusi terkait potensi penilaian publik yang dapat berujung pada dugaan pelanggaran etik. &ldquo;Bahwa berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan sidang sepanjang 2025, terdapat 1.093 kali sidang yang menyidangkan 672 permohonan dan menghasilkan sejumlah 264 putusan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

MKMK beri peringatan Anwar Usman karena sering tidak hadir sidang dan rapat RPH tahun 2025. Anwar catat ketidakhadiran tertinggi

MKMK Beri Peringatan Anwar Usman Karena Banyak Tidak Hadir dalam Persidangan dan RPH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/ZlA1PXVfokLR3JLYiP2GlcgAfghrPqyNmiq4ve0w-3606588627.jpg" alt="Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada sejumlah kepala SD sepanjang 2025. Teguran itu berangkat dari sejumlah kebijakan yang dilakukan sekolah. Seperti pembelian buku meski sudah ada buku dari pemerintah. Informasi yang dihimpun, sejumlah wali murid dari beberapa sekolah mengadu atas kebijakan tersebut kepada Dispendik Kabupaten Gresik. Teguran awal pun diberikan setelah aduan masuk. Namun karena masih berlangsung, akhirnya dilakukan pemanggilan dan dijatuhi surat peringatan. Kepala SDN 4 Gresik Suci Handarini saat dikonfirmasi membantah pemberian surat peringatan atas pengadaan buku tersebut. &ldquo;Tidak ada,&rdquo; ucap dia. Desy, bukan nama sebenarnya, wali murid SD lain yang masih di lingkup wilayah kota mengatakan ada penawaran pembelian buku LKS. Selain itu juga ada iuran-iuran lain. &ldquo;Harga LKS waktu itu sekitar Rp 300 ribu. Tapi akhirnya saya beli di GKB harga Rp 140 ribu. Ya kita adukan ke dinas,&rdquo; ucap dia. Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan SD Dispendik Gresik Sunikan membenarkan bahwa Dispendik mengeluarkan surat peringatan kepada sejumlah SD di Kota Pudak. Hal itu berangkat dari aduan wali murid dan sudah diberikan teguran. Sunikan&nbsp;juga membenarkan apabila salah satunya adalah SD negeri di Kecamatan Kebomas dan Balongpanggang. Namun jumlahnya sekolah yang diberikan SP itu tidak dirinci. &ldquo;Semua berangkat dari aduan wali murid,&rdquo; tandas Sunikan.&nbsp;

Dinas Pendidikan Gresik memberikan surat peringatan kepada kepala SD terkait pengadaan buku yang tidak sesuai kebijakan

Wali Murid Keberatan Pembelian Buku, Dispendik Gresik Beri Surat Peringatan untuk Kepala SD Negeri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/reni-PKS2-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti. DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam rapat pembahasan penyegelan gedung sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) milik Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroaminoto di Kecamatan Semampir, Surabaya, terungkap fakta lain. Yakni, ada ribuan gedung di Surabaya yang berdiri tanpa izin mendirikan bangunan (IMB).  Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Aly Murtadlo mengatakan, sepanjang 2022, pihaknya mengirimkan surat rekomendasi untuk penertiban bangunan ilegal atau tak berizin lengkap. Sebanyak  7.000 surat rekomendasi dikirim ke Satpol PP yang berwenang memberikan segel kepada para pelanggar.  Dari angka itu, lanjut Aly, bangunan yang tak berizin lengkap salah satunya adalah sekolah. Pihaknya tidak memandang fungsi bangunan tersebut secara spesifik. ”Baik itu digunakan untuk apapun, selama melanggar aturan, kami tegakkan sanksinya bagaimana aturan,” jelas Aly.  IMB diatur di dalam dua regulasi. Yakni, Perda 7/2009 dan Perwali 26/2013 terkait sanksi regulasi. Mendengar pernyataan itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti tak percaya 100 persen jika DPRKPPCKTR menyegel semua 7.000 bangunan tersebut.  Dia meminta DPRKPPCKTR tidak tebang pilih. Di kasus Yayasan Cokroaminoto, politikus PKS itu menyayangkan sikap DPRKPPCKTR yang tak melihat kondisi anak-anak.  ”Para siswa itu belajar di bawah dan dititipkan ke rumah tetangga. Kurang dua bulan lagi, sekolah sudah selesai renovasinya. Saya minta buka segelnya,” ucap Reni.  Sebelumnya pada Juli tahun lalu, Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudradjad mengatakan, ada 284.447 bangunan belum memiliki IMB. Total bangunan di Surabaya berjumlah 537.484. Nah, sekitar 290.007 atau 53,9 persen bangunan ber-IMB.

Pemkot Kirim Surat Peringatan ke Ribuan Pemilik Bangunan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1660199582508.jpg" alt="Ilustrasi Satpol PP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Satpol PP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satpol PP Kota Bogor menyegel restoran Mi Gacoan di Kelurahan Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, selama 14 hari ke depan. Penyegelan dilakukan karena tidak mengantongi izin setelah diberikan surat peringatan kepada pengelola.  Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syach menyatakan, restoran Mi Gacoan Cilendek belum mengantongi izin mulai dari Keterangan Rencana Kota (KRK), hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).  ”Sampai Kamis (24/11), kami tidak dapat melihat perizinan mereka miliki sejauh mana. Jadi sesuai dengan surat peringatan yang kami kirimkan sebelumnya, sampai dengan penyegelan,” kata Agustian seperti dilansir dari Antara.  Agustian menegaskan, jika KRK tidak keluar atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota, akan ada pembongkaran terhadap restoran tersebut.  Dalam menunggu kepastian KRK keluar untuk restoran Mi Gacoan, ada tahap pendukung yang bisa ditempuh pengelola. Satpol PP Kota Bogor juga akan memberikan perpanjangan masa penyegelan hingga izin secara lengkap sudah keluar.  ”Kondisinya belum beroperasi. Nanti kita monitor lagi progres perkembangannya seperti apa,” ujar Agustian.  Agustian menyebutkan, selain di Kelurahan Cilendek, Kecamatan Bogor Barat, ada dua restoran Mi Gacoan di kecamatan lain yang juga belum melengkapi izinnya. Kedua cabang lain itu hanya memiliki KRK.  Dia menegaskan, dengan hanya memiliki KRK bukan berarti restoran tersebut sudah memiliki bukti perizinan. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Bogor juga sudah melayangkan SP 3 kepada dua restoran tersebut, sambil melihat perkembangan proses perizinan.  ”Dua titik yang lain kami akan lihat perkembangannya. Kita lakukan SP3 pada dua lokasi tersebut. Kalau sampai hari H mereka belum dapat bukti perizinan, kami akan segel juga,” ucap Agustian.

Satpol PP Kota Bogor Segel Restoran Belum Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664191891594.jpg" alt="Ilustrasi sakit pernapasan. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sakit pernapasan. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Pemkot Surabaya mulai melakukan pencegahan penyakit legionellosis. Penyakit yang menyerang organ pernapasan itu telah ditetapkan kementerian kesehatan sebagai salah satu penyakit yang diantisipasi.  Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Nomor HK.02.02/C/4310/2022.  Surat itu membahas tentang kewaspadaan terhadap penyakit legionellosis di Indonesia. Ditandatangani pada 13 September, surat itu juga mengatur upaya kewaspadaan dan antisipasi terhadap penyakit legionellosis.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nanik Sukristina menyebut, mulai melakukan beberapa upaya antisipasi. Salah satunya mengirimkan surat peringatan ke puskesmas dan rumah sakit.  ”Meningkatkan kewaspadaan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) melalui pengamatan terhadap gejala sesuai definisi operasional penyakit legionellosis,” tutur Nanik, Senin (26/9).  Selain itu, Dinkes juga mulai melakukan deteksi ll kasus penyakit legionellosis. Deteksi, dilakukan melalui pelaksanaan surveilans pneumonia, influenza like illness (ILI).  ”Atau severe acute respiratory infection (SARI) dengan memanfaatkan aplikasi sistem kewaspadaan dini dan Respon,” papar Nanik.  Nanik meminta bagi warga yang mengalami beberapa gejala untuk segera memeriksakan diri. Beberapa gejala penyakit tersebut di antaranya adalah batuk berdahak, demam, myalgia (nyeri otot), diare. ”Kemudian dispnea (sesak napas), kehilangan nafsu makan, lemah lesu, dan sakit kepala,” papar Nanik.  Fasyankes, lanjut Nanik, diminta untuk melakukan pemantauan perkembangan kasus legionellosis tingkat global melalui kanal resmi seperti https://infeksiemerging.kemkes.go.id. ”Sejauh ini belum ada kasus. Namun antisipasi tetap dilakukan dan ditingkatkan,” ucap Nanik.

Puskesmas dan RS di Surabaya Siap-Siap Terima Pasien Legionellosis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/6.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda Ernst Johan Kuipers. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) bersama Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda Ernst Johan Kuipers. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, memberikan sanksi berupa surat peringatan pertama kepada sebuah klinik kesehatan di Kediri. Sebab, menolak merawat ibu hamil yang diketahui terkonfirmasi positif Covid-19.  ”Sekarang masih satu, sudah SP (surat peringatan) dikeluarkan. Kami tidak ingin main-main,” kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar seperti dilansir dari Antara di Kediri, Sabtu (7/8).  Dia mengatakan, temuan itu dari evaluasi yang telah dilakukan pemkot. Terdapat sebuah klinik yang ternyata menolak ibu hamil yang kemudian diketahui terkonfirmasi positif Covid-19. Ibu hamil itu diminta pulang, padahal seharusnya jika sudah ada di klinik harus dirawat.  Menurut dia, tindakan klinik kesehatan yang menolak ibu hamil terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut tidak manusiawi, sehingga layak untuk diberikan sanksi. ”Saya tidak mau seperti itu. Bukan apa-apa, ini masalah kemanusiaan. Ada ibu hamil ke klinik, dia mau periksa ada keluhan. Kalau sekarang positif (Covid-19) biasa, karena pandemi ini di dunia, bukan hanya Kediri. Jadi, orang ke rumah sakit tahu-tahu kena, wajar, seharusnya diterima,” tegas Abdullah Abu Bakar.  Dia juga sudah memberikan perintah kepada seluruh rumah sakit di Kediri untuk menyediakan tempat isolasi bagi yang sakit Covid-19. Untuk klinik, juga diminta untuk tidak menolak ibu hamil yang sakit Covid-19.  Wali Kota menegaskan, pemerintah kota sangat perhatian pada ibu hamil, karena risikonya tinggi saat pandemi Covid-19. Sesuai dengan informasi dari pusat, ibu hamil seperti orang yang mempunyai komorbid, dia membawa janin.  Untuk itu, pemerintah kota segera melakukan vaksinasi Covid-19 bagi ibu hamil begitu ada surat edaran dari kementerian kesehatan tentang vaksinasi bagi ibu hamil. Pihaknya berharap ibu hamil di Kediri seluruhnya ikut vaksinasi Covid-19 dengan harapan supaya lebih aman baik saat menjalani kehamilan maupun saat melahirkan.  Data Dinas Kesehatan Kota Kediri terdapat lebih dari 600 orang ibu hamil. Hingga kini, terdapat sembilan orang ibu hamil yang diketahui meninggal dunia, setelah yang bersangkutan mendapatkan perawatan karena Covid-19. Dari jumlah itu, ada bayi yang meninggal juga, namun beberapa di antaranya bisa diselamatkan. Selain itu, saat ini masih terdapat dua ibu hamil yang menjalani isolasi.  Vaksinasi bagi ibu hamil digelar di Taman Sekartaji, Hutan Kota Joyoboyo, serta Taman Tempurejo, Kota Kediri, bagi ibu hamil yang belum bisa ikut di dua tempat itu bisa vaksinasi di puskesmas. ”Kalau data kami 600-an sekian (ibu hamil). Memang harus diedukasi dan kami sampaikan kalau hamil harus divaksin, karena vaksin ini mau beli di mana tidak ada. Mumpung pemkot memfasilitasi, ambil apapun vaksinnya supaya aman,” kata Abdullah Abu Bakar.  Di Kota Kediri, hingga Jumat (6/8) terdapat 3.091 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ada 157 orang suspek, dan 46 probable.

Pemkot Kediri Beri Sanksi Klinik Tolak Ibu Hamil Terpapar Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/antiklimaks-penggusuran-warga-jebres-batal-dilakukan_m_206046.jpeg" alt="LAHAN KONFLIK: Spanduk protes warga Jebres Tengah yang menempati lahan HP 105 milik Pemkot Surakarta, Selasa (27/3)." width="100%">
<figcaption>LAHAN KONFLIK: Spanduk protes warga Jebres Tengah yang menempati lahan HP 105 milik Pemkot Surakarta, Selasa (27/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP Kota Solo secara mengejutkan membatalkan rencana pemberian surat peringatan (SP) III kepada warga Jebres yang menempati lahan hak pakai (HP) 105. Satpol PP berdalih pembatalan ini dikarenakan sejumlah warga sudah bersedia pindah dan menerima kompensasi uang bongkar dan angkut yang diberikan Pemkot.  "Warga sudah bersedia untuk pindah dan membongkar rumah sendiri, jadi kenapa harus dilayangkan SP III," ungkap Kepala Satpol PP, Sutarja kepada JawaPos.com, Jumat (20/4). Sutarja menambahkan, dari 23 kepala keluarga yang menempati lahan HP 105, ada lima warga yang sudah bersedia untuk meninggalkan lokasi. Tidak hanya ketersediaan untuk pindah, tetapi warga juga sudah menerima kompensasi yang diberikan oleh Pemkot Solo.  Kompensasi tersebut dalam bentuk uang bongkar rumah dan juga untuk angkutan pindah. "Sudah ada lebih kurang lima warga yang mengambil kompensasi, " katanya. Sebenarnya, masih kata Sutarja, ada beberapa warga yang akan membongkar bangunannya sendiri. Hanya saja, mereka masih sungkan dengan warga lainnya. "Karena mereka pekewuh, jadi mereka belum bersedia membongkarnya," kata Sutarja.  Dengan adanya warga yang sudah bersedia pindah ini, Satpol PP akan melakukan pendekatan kepada warga yang belum bersedia pindah. Hal ini dilakukan agar warga bersedia pindah tanpa harus dilakukan penggusuran paksa menggunakan alat berat. Apa yang dilakukan oleh Satpol PP ini bertolak belakang dengan sikap dari Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo. Dari awal Rudy begitu dia akrab disapa dengan tegas mengatakan, bahwa warga yang menempati lahan HP 105 harus segera meninggalkan lokasi. Hal ini dikarenakan, lahan tersebut akan digunakan untuk perluasan Solo Techno Park (STP).  "Kalau mereka tidak mau meninggalkan ya akan kami lakukan penggusuran," ucanya.

Antiklimaks, Penggusuran Warga Jebres Batal Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/hti-tidak-pernah-diberi-surat-peringatan-jangan-semena-mena_m_128738.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto dalam pernyataannya kepada media, Senin (8/5). Dia menyebut keberadaan HTI bertentangan dengan asas Pancasila. Pembubaran ini sangat disayangkan anggota HTI, termasuk di Kalimantan Barar (Kalbar). Lewat Humas HTI Kalbar, Wandra Irvandi saat dihubungi Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group) kemarin menegaskan, Hizbut Tahrir merupakan organisasi legal berbadan hukum. &ldquo;Dan telah melaksanakan aktivitas dakwah di negeri ini selama lebih dari 25 tahun secara legal, tertib, damai dan praktis dikatakan tidak pernah menimbulkan persoalan hukum,&rdquo; ungkap Wandra merujuk dari pernyataan juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Menurut pria yang biasa disapa Ivan ini, sikap pemerintah yang membubarkan HTI merupakan sebuah tanda tanya besar. &ldquo;Apa yang dipersangkakan kepada kami, karena kami tidak pernah diundang untuk dimintai keterangan,&rdquo; ungkapnya. Termasuk pula jika merujuk Undang-Undang Ormas, seharusnya sebelum tiba pada pembubaran, ada tahapan mulai dari peringatan ke satu hingga peringatan ke tiga. &ldquo;Jangankan ke tiga, peringatan ke satu pun kami tidak pernah (terima),&rdquo; imbuhnya. Ivan mengungkapkan, Hizbut Tahrir merupakan kelompok dakwah yang menyampaikan ajaran Islam dan meyakini bahwa Islam merupakan solusi untuk berbagai masalah di negeri ini. HTI terdorong untuk mengambil peran berpartisipasi di dalam menyelamatkan negeri ini dan membawa negeri ini kepada kebaikan melalui jalan dakwah. &ldquo;Dengan demikian sesungguhnya dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir merupakan bukti tanggung jawab kami dan kecintaan kami terhadap negeri ini,&rdquo; terangnya. &ldquo;Tidaklah tepat kami diperlakukan seperti ini, sangat semena-mena lewat tuduhan yang mengada-ada,&rdquo; katanya lagi. HTI pun menilai langkah pemerintah untuk pembubaran tersebut harus dihentikan. &ldquo;Karena menghentikan dakwah bukan saja bertentangan dengan undang-undang, tapi juga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat serta bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri,&rdquo; tegas Ivan. Sampai sekarang HTI Kalbar sendiri masih belum menyiapkan langkah apapun terkait pembubaran ini. &ldquo;Ya kami tetap mengimbau agar langkah pemerintah tersebut dihentikan,&rdquo; ujar Ivan. &ldquo;Selain itu sementara belum ada, dan kita lihat perkembangan saja nanti gimana,&rdquo; tambahnya. Sebelumnya Ivan juga menepis tuduhan makar yang dituduhkan pada HTI. Ia menyebut bahwa yang dilakukan oleh HTI hanyalah semata-mata dakwah. Ia juga membuka diri untuk mediasi dan berdialog dengan pihak manapun yang ingin mengenal HTI lebih jauh. (Iman Santosa/Hamka Saptono/fab/JPG)

HTI Tidak Pernah Diberi Surat Peringatan, Jangan Semena-mena

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat peringatan

Berita Terkini