<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/2024112215385411-1768948347.jpg" alt="Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant." width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin militer Hamas Mohammed Deif. Langkah ini terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik Gaza, yang berlangsung sejak Oktober 2023. ICC menyatakan bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas penggunaan kelaparan sebagai strategi perang. Selain itu, keduanya juga didakwa melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya. Melansir The Guardian pada Jumat (22/11/2024), ICC menyatakan, &ldquo;Kedua tokoh ini dengan sengaja mencegah pasokan barang vital, seperti makanan, air, obat-obatan, bahan bakar, dan listrik ke Gaza, serta secara sadar merampas kebutuhan mendasar yang esensial bagi kelangsungan hidup penduduk sipil di wilayah tersebut.&rdquo; Kebijakan ini, menurut ICC, menyebabkan kondisi di Gaza memburuk drastis, mengakibatkan kematian warga sipil, termasuk anak-anak. ICC menambahkan, &ldquo;Kekurangan yang diciptakan secara sengaja itu telah menimbulkan kondisi kehidupan yang dimaksudkan untuk menghancurkan sebagian populasi sipil di Gaza.&rdquo; Tanggapan Israel dan Sekutu Netanyahu dengan keras mengecam keputusan ini, menyebutnya sebagai langkah &ldquo;antisemit&rdquo; dan tidak berdasar. &ldquo;Israel sepenuhnya menolak tuduhan palsu dan absurd dari Pengadilan Kriminal Internasional, sebuah lembaga politik yang bias dan diskriminatif,&rdquo; tegas kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Netanyahu juga menambahkan, &ldquo;Tidak ada keputusan anti-Israel yang akan mencegah kami&mdash;dan tidak akan mencegah saya&mdash;untuk terus membela negara kami dengan segala cara.&rdquo; Amerika Serikat juga menolak keras keputusan ICC. Presiden Joe Biden menyebut surat perintah penangkapan itu sebagai tindakan &ldquo;keterlaluan.&rdquo; Dalam pernyataannya, Biden menegaskan bahwa ICC tidak dapat menyamakan tindakan Israel dengan Hamas. &ldquo;Kami akan selalu mendukung Israel dalam melawan segala ancaman terhadap keamanannya,&rdquo; ujar Biden. Kasus Mohammed Deif Selain Netanyahu dan Gallant, ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk Mohammed Deif atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penyanderaan selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 1.200 orang, kebanyakan warga sipil Israel, dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera. Israel sebelumnya mengeklaim bahwa Deif tewas dalam serangan udara pada Juli 2024, tetapi ICC menyatakan akan terus mengumpulkan bukti untuk mengonfirmasi laporan tersebut. Respon Internasional Keputusan ICC ini disambut baik oleh organisasi hak asasi manusia. Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, menyebut langkah ini sebagai momen penting dalam menegakkan keadilan. &ldquo;Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,&rdquo; ujarnya, dilansir dari CNBC, Jumat (22/11/2024). Human Rights Watch juga menyatakan bahwa surat perintah ini menjadi pengingat bahwa, &ldquo;Tidak ada seorang pun yang kebal hukum.&rdquo; Namun, lembaga itu juga menegaskan bahwa keberhasilan ICC sangat bergantung pada dukungan negara-negara anggota untuk menegakkan hukum internasional tanpa pandang bulu. Implikasi Politik dan Hukum Langkah ICC ini akan membatasi pergerakan Netanyahu secara internasional, karena negara-negara anggota ICC diwajibkan menangkapnya jika memasuki wilayah mereka. Namun, Israel bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya. Namun di dalam negeri, langkah ini justru bisa memperkuat posisi Netanyahu, karena sebagian besar warga Israel memandang ICC sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Namun, di level internasional, keputusan ini menambah tekanan terhadap Israel di tengah upaya diplomasi untuk menghentikan konflik dengan Hamas. Keputusan ini menciptakan preseden penting karena untuk pertama kalinya pemimpin dari negara demokrasi barat dikenai surat penangkapan atas tuduhan kejahatan perang oleh ICC. Keberhasilan dalam menegakkan surat perintah ini akan menjadi ujian besar bagi komunitas internasional dalam menunjukkan komitmen terhadap keadilan global.

Keputusan ini memicu reaksi beragam, dari kritik keras Israel dan sekutunya hingga dukungan dari kelompok hak asasi manusia.

ICC Resmi Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Karim-Khan-by-REUTERS-2623395601.jpg" alt="Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan, kemungkinan akan meminta surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel. (REUTERS)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Karim Khan, kemungkinan akan meminta surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel. (REUTERS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Luar Negeri Israel telah memperingatkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional, dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin tertinggi negara Yahudi tersebut. Surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin tertinggi di Israel akan dikeluarkan, sebagai bagian dari penyelidikan badan tersebut atas tindakan perang mereka. Kementerian tersebut memperingatkan, para pemimpin tertinggi di Israel pada Minggu malam (28/4) tentang rumor penangkapan tersebut.&nbsp; Serta memperingatkan bahwa para pejabat politik dan militer senior dapat menjadi target ketika berada di luar negeri, seperti yang dikutip dari New York Post. International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, tidak memberikan komentar atas rumor tersebut.&nbsp; ICC belum memberikan pemberitahuan resmi, bahwa mereka akan meminta surat perintah dalam penyelidikan atas konflik Israel-Palestina. Pengadilan tersebut telah meluncurkan penyelidikan tiga tahun lalu, atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, dan militan Palestina selama perang Israel-Hamas di tahun 2014. Israel dituduh menargetkan instalasi Palang Merah selama konflik, dan secara ilegal membangun permukiman di wilayah Tepi Barat yang disengketakan. Hamas dan kelompok-kelompok militan Palestina lainnya dituduh dengan sengaja menyerang warga sipil, dan menggunakan warga Palestina sebagai perisai manusia untuk melawan serangan Israel. Penyelidikan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya konflik yang terjadi di Gaza saat ini, dimana kejahatan perang semacam itu diduga telah diulangi oleh Israel dan Hamas. Mahkamah Internasional, sebuah badan independen yang menyelidiki negara-negara dan bukan individu. Sedang menyelidiki tuduhan-tuduhan saat ini, bahwa Israel telah melakukan tindakan genosida di Gaza terkait tingginya angka kematian warga sipil. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengecam investigasi pengadilan dan mengatakan pada hari Jumat (26/4), bahwa negaranya tidak akan pernah menerima upaya apa pun yang dilakukan oleh ICC, untuk mengganggu haknya untuk membela diri. "Ancaman untuk menangkap para tentara serta pejabat negara demokrasi di Timur Tengah, dan satu-satunya negara Yahudi di dunia ini sangat keterlaluan. Kami tidak akan tunduk padanya," tulisnya dalam sebuah postingan di X. Baik Israel maupun Amerika Serikat tidak menerima yurisdiksi ICC, tetapi para pemimpin Israel dapat menemukan diri mereka dalam bahaya, jika mereka berada di salah satu dari 124 negara yang mengakui pengadilan tersebut. Dalam sebuah artikel opini di The Post, Douglas Murray, seorang rekan senior di National Review Institute, memperingatkan bahwa jaksa penuntut ICC, Karim Khan, akan mengupayakan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pemimpin Israel, termasuk Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Jika surat perintah tersebut dikeluarkan, Netanyahu akan mendapati dirinya bersama Presiden Rusia Vladimir Putin, sebagai pemimpin dunia yang dicari atas dugaan kejahatan perang.

Para pejabat Israel khawatir, pengadilan internasional mungkin akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk mereka.

Panik! Kementerian Luar Negeri Israel Memperingatkan Para Pemimpin Tertinggi Mengenai Isu Penangkapan dari Pengadilan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Protes-Korsel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Distrik Seoul, Korea Selatan, meminta penangkapan terhadap Chung Kyung-shim, istri mantan Menteri Kehakiman. Dia dituduh berusaha untuk menghancurkan barang bukti dan memalsukan dokumen putrinya untuk masuk sekolah kedokteran.  Tindakan yang dilakukan Chung tersebut memicu protes warga Korsel dan merusak popularitas Presiden Moon Jae-in. Sebelumnya, suaminya yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Cho Kuk, terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 14 Oktober setelah istrinya, Chung, dituduh melakukan tindakan kejahatan perusakan barang bukti dan pemalsuan dokumen anaknya.  Sebagai langkah awal pemeriksaan, Kantor Kejaksaan Distrik Seoul pada Senin (21/10) meminta surat perintah penangkapan untuk Chung atas dugaan keterlibatannya dalam investasi ekuitas swasta yang dianggap meragukan dan upaya untuk menghancurkan bukti. Selain itu, Chung juga dituduh memalsukan dokumen terkait dengan pekerjaan suka rela putrinya untuk mendaftarkan ke sekolah kedokteran.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cho-Kuk-EPA-via-Yonhap.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Cho Kuk terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 14 Oktober (EPA via Yonhap)  Tuduhan tersebut dilemparkan pada awal September. Setelah tuduhan terhadap istrinya, Cho Kuk terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada 14 Oktober setelah menjabat sebagai Menteri Kehakiman hanya selama lebih dari sebulan. Pengunduran diri tersebut dia lakukan untuk mengurangi beban politik Presiden Moon.  Cho sendiri ditunjuk oleh Presiden Moon sebagai Menteri Kehakiman pada 9 September untuk memimpin reformasi kejaksaan di Korsel. Namun, dia akhirnya harus mundur setelah baru menjabat sebulan lebih. Kala itu, penunjukannya di tengah penyelidikan atas investasi keuangan keluarganya dan terkait proses masuk universitas anaknya telah memicu protes.  Cho mengundurkan diri karena peringkat kepercayaan publik terhadap Presiden Moon turun menjadi 41,4 persen, level terendah sejak dia menjadi presiden pada 2017. Sejak pengunduran diri Cho, angka kepercayaan publik telah mulai pulih menjadi 45,5 persen.

Kejaksaan Minta Istri Mantan Menteri Kehakiman Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/63037_82101_awi-setiyono-jpnn.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membantah penangkapan terhadap lima terduga perusuh &nbsp;di demo 4 November tanpa dilengkapi surat penahanan.&nbsp; Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono menegaskan &nbsp;bahwa &nbsp;tidak benar bila anggota &nbsp;kepolisian yang menyergap kelima perusuh tak mengantongi surat penahanan. &ldquo;Siapa bilang? Mereka (penyidik) dilengkapi administrasi, tanda tangannya di depan saya, tanda tangan penangkapan,&rdquo; kata Awi di Polda Metro Jaya, Selasa (8/11). Awi menegaskan, dalam setiap kegiatan, apalagi penangkapan, polisi lanjut Awi selalu bergerak atas fakta hukum. &ldquo;Berdasarkan bukti formula yang cukup, tidak sembarangan,&rdquo; tegas perwira menengah ini. Bahkan saat disinggung aksi besar-besaran yang bakal dilakukan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) bila dalam waktu 1x24 jam, Awi enggan ambil pusing. Menurut dia, polisi adalah pengayom masyarakat dan juga penegak hukum.&nbsp; &ldquo;Tentunya kita akan lakukan secara proporsional dan profesional. Terus kalau polisinya diancam nanti siapa yang akan lindungi,&rdquo; terang dia. Diketahui Polda Metro Jaya menangkap lima perusuh di aksi demo tanggal 4 November. Masing-masing kelima pelaku berinisial II, AH, RR, MRP dan RM. (elf/JPG)

Polda Metro Bantah Tak Memiliki Surat Penangkapan