<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220113_174540.jpg" alt="Ungkap kasus kriminal pemalsuan surat tanah di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/1). Polres Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Ungkap kasus kriminal pemalsuan surat tanah di Mapolres, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/1). Polres Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Bogor menangkap enam pelaku penipuan atau mafia tanah bermodus menjual aset tanah milik negara seluas 2.000 meter persegi di Desa Cijayanti, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka melakukan transaksi dengan surat tanah palsu.  ”Ternyata setelah berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), surat itu palsu,” ungkap Kapolres Bogor AKBP Iman Imanudin seperti dilansir dari Antara di Mapolres, Cibinong, Bogor, Kamis (13/1).  Menurut Kapolres, para tersangka sengaja memalsukan sertifikat tanah yang merupakan aset milik Kementerian Keuangan. Keenam tersangka berinisial AS, D, R, IS, MS, dan A, membuat surat tanah palsu mirip dengan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).  ”Selanjutnya mereka membuka blokir di Kantor BPN Kabupaten Bogor. Kami terus kembangkan ke sumber yang menerbitkan atau menghasilkan dari bahan-bahan palsu ini,” ujar Iman.  Kerugian atas kasus tersebut mencapai Rp 15 miliar dengan perincian Rp 10 miliar kerugian yang dialami para pembeli dan Rp 5 miliar kerugian dialami Kementerian Keuangan.  ”Terhadap keenam orang tersangka, kami kenai pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara,” tutur Iman.

Polisi Tangkap Enam Mafia Tanah Penjual Aset Negara di Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan beredarnya surat yang menyebut KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, adalah surat palsu. Dalam surat palsu tersebut menerangkan adanya kegiatan monitoring dan pengumpulan keterangan lanjutan serta penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di Gowa.  ”KPK menerima informasi beredarnya dua surat palsu tentang pengembangan hasil analisis dan penyelidikan penanganan tindak pidana korupsi yang menggunakan logo KPK. KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa kedua surat tersebut palsu,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (6/10).  Dia mengatakan, penomoran surat tersebut juga tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK. Surat tersebut menyebutkan dibuat Direktur Analisa Korupsi dan Direktur Penyelidikan yang keduanya atas nama Eko Marjono. Surat ditujukan untuk Deputi Penindakan dan Komisioner KPK.  ”Surat juga tidak dibubuhi tanda tangan serta salah dalam penyebutan pihak penandatangan, yaitu atas nama Eko Marjono sebagai Direktur Analisa Korupsi dan Direktur Penyelidikan,” kata Ali.  Dia mengatakan, penipuan dan pemerasan dengan modus pemalsuan surat yang mengatasnamakan KPK marak terjadi. KPK, meminta para pihak tidak lagi memalsukan atau melakukan tindakan-tindakan mengatasnamakan KPK untuk menipu, memeras, dan bertindak kriminal lainnya yang dapat merugikan masyarakat.  KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang sering terjadi di berbagai daerah.  ”Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” ucap Ali.

KPK Pastikan Surat Penyelidikan Korupsi di Kabupaten Gowa Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pemalsu-keterangan.jpg" alt="Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai saat menggelar konferensi pers terkait pelaku pemalsu surat keterangan bebas Covid-19 antigen palsu di Mapolres Cianjur, Selasa (4/5). Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai saat menggelar konferensi pers terkait pelaku pemalsu surat keterangan bebas Covid-19 antigen palsu di Mapolres Cianjur, Selasa (4/5). Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Cianjur, Jawa Barat, menangkap pasangan suami istri JA, 32, dan AR, 30, pelaku pemalsu surat keterangan bebas Covid-19 antigen.  Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai seperti dilansir dari Antara di Cianjur mengatakan, pelaku JR selama ini memalsu surat keterangan bebas Covid-19 antigen setelah mendapat contoh surat asli dari AR sang istri. AR bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Kesehatan Cianjur.  Kapolres menjelaskan, terungkapnya surat keterangan bebas Covid-19 antigen palsu, setelah petugas menjaring sopir travel gelap MR yang berdalih mengantongi surat bebas antigen yang setelah diselidiki ternyata palsu.  ”Kami melakukan pengembangan dan diketahui MR mendapat surat tersebut dari tersangka JA yang tinggal di wilayah Kota Cianjur. Petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersangka. Petugas menemukan ratusan lembar surat keterangan palsu,” kata Mochamad Rifai pada Selasa (4/5).  Tersangka mengakui telah banyak membuat surat keterangan bebas Covid-19 antigen palsu yang sebagian besar pesanan sopir travel gelap dengan harga Rp 50.000 per lembar. Selama ini, tersangka mendapat contoh surat keterangan asli yang dikeluarkan Dinkes Cianjur.  Contoh surat asli tersebut, lanjut Mochamad Rifai, didapat JA melalui istrinya AR yang bekerja sebagai tenaga honorer Dinas Kesehatan, termasuk cap basah milik Dinas Kesehatan Cianjur. Tersangka cukup mengedit nomor surat dan nama pengguna surat keterangan palsu tersebut.  ”Pelaku sudah membuat surat keterangan palsu sejak Februari dengan jumlah lebih dari 100 lembar yang sebagian besar pesanan sopir travel gelap untuk melancarkan perjalanan saat ada pemeriksaan petugas,” kata Mochamad Rifai.  Pasangan suami istri tersebut, tambah dia, sudah ditetapkan sebagai tersangka sedangkan MR masih berstatus sebagai saksi. Kedua tersangka akan dijerat pasal 263 KUHP dan pasal 268 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.  Polres Cianjur sebelumnya memanggil sejumlah pegawai di Dinas Kesehatan Cianjur untuk dimintai keterangan terkait surat bebas Covid-19 antigen asli tapi palsu yang ditanda tangani pejabat terkait. Bahkan polres memanggil kepala Dinas Kesehatan Cianjur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vyNwk3wy-jA

Polisi Tangkap Suami-Istri Pemalsu Surat Keterangan Antigen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/kapolres-ifai-1.jpg" alt="Kapolres Cianjur Jawa Barat AKBP Mochamad Rifai. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Cianjur Jawa Barat AKBP Mochamad Rifai. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Cianjur, Jawa Barat, memanggil sejumlah pegawai di Dinas Kesehatan Cianjur untuk dimintai keterangan terkait surat bebas Covid-19 antigen asli tapi palsu yang ditandatangani kepala dinas. Polisi masih memburu dan segera menangkap pelaku yang diduga oknum PNS.  Kapolres Cianjur AKBP Mochamad Rifai mengatakan, terkait surat keterangan bebas Covid-19 antigen palsu, pihaknya telah minta keterangan sejumlah pegawai di dinas terkait. Polisi segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan Cianjur.  ”Kita akan panggil kepala dinas untuk dimintai keterangan terkait beredarnya surat keterangan asli tapi palsu karena informasi secara lisan, pejabat di lingkungan dinas tidak pernah mengeluarkan dan surat keluar harus disertai tes cepat antigen,” kata Mochamad Rifai seperti dilansir dari Antara, pada Senin (3/5).  Hingga saat ini, ungkap dia, pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut dengan cara memanggil sejumlah pihak di dinas terkait hal tersebut. Polres segera menetapkan tersangka setelah kepala dinas memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait prosedur yang berlaku.  ”Kami akan usut tuntas dan tidak segan untuk menangkap pelaku meskipun statusnya ASN. Kita tidak akan pandang bulu, kemungkinan ini jaringan,” ujar Mochamad Rifai.  Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Irvan Nur Fauzy mengatakan, hingga saat ini, pihaknya telah melakukan penelusuran secara internal dengan meminta keterangan sejumlah pegawai yang mengeluarkan surat keterangan bebas Covid-19 antigen asli dari dinas. Beberapa kejanggalan jelas terlihat dari surat keterangan palsu tersebut, terutama tanda tangan pejabat yang dipalsukan.  ”Kami sudah menelusuri tanda tangan dan format surat keterangan tersebut, hampir sama dengan yang kami keluarkan,” kata Irvan Nur Fauzy.  Saat ini, pihaknya menyerahkan kasus tersebut ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Sebab selama ini, pihaknya tidak mengeluarkan surat keterangan tanpa dilakukan tes cepat antigen. ”Tidak ada surat keterangan yang dikeluarkan tanpa tes terlebih dahulu,” tutur Irvan Nur Fauzy.  Sementara itu Bupati Cianjur Herman Suherman minta kepolisian secepatnya menangkap pelaku pembuat surat keterangan bebas Covid-19 antigen asli tapi palsu karena dapat membahayakan warga terutama di Cianjur. ”Saya minta pelaku dihukum seberat-beratnya, saya sudah komunikasikan dengan kapolres untuk segera menangkap pelaku pembuat surat keterangan aspal,” ucap Herman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McfnSELq4l8

Polisi Panggil Pegawai Dinas Terkait Surat Keterangan Antigen Aspal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201215_101635-01.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan tengah menyelidiki kasus dugaan penggunaan surat tes antigen Covid-19 palsu. Jajaran Polres jajaran Polda  Jabar di Kabupaten Cianjur langsung bergerak setelah mendapat laporan masyarakat.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago mengatakan, Polres Cianjur langsung bergerak mendalami informasi itu. Surat palsu itu diduga digunakan sejumlah sopir angkutan travel gelap.  ”Dengan adanya informasi tersebut, tadi pagi (1/5) sudah melakukan penyelidikan. Kita tunggu saja,” kata Erdi seperti dilansir dari Antara di Bandung, Sabtu (1/5).  Menurut dia, pihak kepolisian masih menyelidiki soal modus yang digunakan para pengguna surat palsu tersebut. Adapun surat palsu itu diduga digunakan para sopir travel gelap di perbatasan daerah Cianjur untuk mengelabui petugas saat melakukan pengecekan.  ”Ya artinya apakah ditemukan mensrea (perbuatan melawan hukum) atau tidaknya, tujuannya untuk apa, kalau, misalkan, untuk mendapat keuntungan, tapi ini kan sangat membahayakan,” ucap Erdi.  Polisi saat ini masih mengusut asal atau pembuat surat palsu itu hingga bisa digunakan para travel gelap tersebut.  ”Kita belum tahu (apakah membawa penumpang), makanya kita lagi telusuri,” ujar Erdi.  Adapun surat tersebut tampak seperti surat asli yang dikeluarkan dinas kesehatan setempat. Lengkap dengan tanda tangan dari petugas dinas. Surat palsu tersebut juga memiliki tarif yang beragam.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hu3X3QvmXoI

Polda Jabar Selidiki Penggunaan Surat Tes Antigen Palsu di Cianjur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/surap-covid-palsu-antara.jpg" alt="Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers penangkapan tujuh orang yang terlibat dalam perkara pemalsuan surat keterangan hasil tes COVID-19, Senin (25/1/2020). ANTARA/Fianda SJofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers penangkapan tujuh orang yang terlibat dalam perkara pemalsuan surat keterangan hasil tes COVID-19, Senin (25/1/2020). ANTARA/Fianda SJofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap empat pemesan dan pengguna surat tes usap (swab test) antigen maupun polymerase chain reaction (PCR) Covid-19 palsu.  Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan penyidik menjerat pembuat maupun pengguna surat kesehatan palsu.‘’’Apakah ini hanya menjerat kepada pelakunya atau tidak? Di dalam Pasal 263 kita terapkan semuanya, ayat 1 yang membuat, ayat 2 yang menggunakan,’’ kata Tubagus di Polda Metro Jaya, Senin (25/1), seperti dikutip dari Antara.  Polisi awalnya menangkap delapan orang dalam kasus tersebut, namun kemudian hanya tujuh orang yang ditahan karena satu di antaranya masih di bawah umur.  Adapun inisial para tersangka tersebut yakni RSH (20), RHM (22), IS (23), MA (25), SP (38), MA (20) dan Y (23). Sedangkan satu tersangka yang berinisial DM tidak ditahan karena masih di bawah umur. Tersangka yang diketahui adalah pemesan maupun pengguna surat palsu tersebut yakni IS (23), MA (25), SP (38) dan DM.  Dia kembali menegaskan polisi akan melacak pihak yang telah menggunakan surat palsu tersebut dan dilakukan tracing untuk memetakan dan menekan potensi penyebaran Covid-19.  Kemudian terkait apakah pengguna surat kesehatan palsu yang telah melakukan perjalanan bisa dijerat pidana dan diproses hukum, Tubagus menegaskan bahwa penggunanya bisa dipidana. ’’Apa itu bisa dikenakan dan diterapkan dan dilakukan upaya hukum? Jawabannya adalah bisa, sangat bisa,’’ kata Tubagus.  Para tersangka pengguna surat palsu ini akan dijerat dengan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 268 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan surat keterangan dokter dengan ancaman hukuman maksimal 6 penjara.  Polda Metro Jaya pada Kamis (7/1) meringkus tiga orang yang tersangka pemalsuan surat tes usap PCR yang dipasarkan secara daring melalui media sosial.  Tiga pelaku pemalsuan tersebut yakni MFA yang ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, EAD yang ditangkap di Bekasi dan MAIS yang diamankan petugas di Bali.  Terkuaknya kasus pemalsuan surat tes usap tersebut berawal dari unggahan media sosial tersangka MFA. Unggahan soal surat tes usap palsu kemudian menjadi ramai bahan pembicaraan warganet, salah satunya adalah dr. Tirta Mandira Hudhi.  Polres Bandara Soekarno-Hatta juga meringkus 15 orang sindikat pemalsuan surat hasil tes usap Covid-19 untuk digunakan sebagai syarat penerbangan.  Kelima belas tersangka dalam kasus ini berinisial MHJ, M, ZAP, DS, AA, YS, SB, IS, CY, RAS, PA, S bin N, S alias C, U alias B dan U alias U. Para tersangka ditangkap oleh petugas pada rentang waktu 7–13 Januari 2021.  Kemudian saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui para tersangka ini sudah menjalankan aksinya sejak Oktober 2020. Adapun modus para tersangka dalam menjalankan aksinya adalah dengan memalsukan surat tes usap yang diterbitkan oleh sejumlah penyelenggara tes usap resmi. Akibat perbuatannya, para tersangka pemalsu surat tes kesehatan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun penjara. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CuLFpQ5mjq0

Polisi Ringkus Pengguna dan Pemesan Surat Tes Covid-19 Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/J68A9750_1602864448031_1-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi beredarnya surat tugas dan surat edaran di wilayah Provinsi Papua yang mengatasnamakan KPK sebagai pihak yang menerbitkan. KPK menegaskan, surat yang diterbitkan tersebut palsu.  "KPK menyatakan dengan tegas bahwa Surat Tugas dan Surat Edaran tersebut palsu," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/1).  Ali menegaskan, KPK tidak pernah menerbitkan surat tugas dan surat edaran di wilayah Provinsi Papua. Terlebih mencantumkan nama dan tandatangan Ketua KPK, Firli Bahuri.  Surat tersebut berisi penugasan kepada individu tertentu untuk melakukan pemantauan, penghimpunan data, pelaporan dan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk monitoring dan pencegahan tindak pidana korupsi.  "Sedangkan dalam surat edaran, disebutkan adanya pelantikan pengurus, penyerahan SK atribut dan pembekalan pengurus KPK tingkat Provinsi yang akan dilakukan di lokasi tertentu," cetus Ali.  Hingga saat ini, Ali menegaskan, KPK tidak memiliki cabang atau kepengurusan di tingkat daerah. KPK juga tidak memberikan mandat atau wewenang melalui surat tugas kepada pihak lain selain Pegawai KPK dalam menjalankan tugas monitoring dan pencegahan korupsi.  "KPK berharap semua pihak bisa lebih bertanggungjawab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar," tegas Ali.  Oleh karena itu, KPK mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan verifikasi terkait dengan pihak dan atau informasi yang mengatasnamakan KPK. Apabila ada pihak yang meminta uang, fasilitas, atau pemerasan dalam bentuk apapun, dipersilakan melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Konfirmasi kepada KPK dapat dilakukan melalui call center 198 atau e-mail: <a href="mailto:informasi@KPK.go.id">informasi@KPK.go.id</a>. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/a2mkPHilQmU

Hoaks KPK Terbitkan Surat Tugas dan Surat Edaran di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/demi-bayar-utang-oknum-asn-palsukan-surat-dan-stempel-polres_m_150410.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Berau berinisial RE (36), harus berurusan dengan pihak kepolisian. Wanita yang tinggal di Jalan Mangkubumi II, Kecamatan Sambaliung itu nekat memalsukan surat dan stempel dari Polres Berau. Kapolres Berau AKBP Andy Ervyn mengungkapkan, pelaku memalsukan surat keterangan dari Polres yang berisi pendampingan atau pernyataan untuk dirinya. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa RE bersedia mengganti uang perjalanan dinas yang diduga telah digunakannya, setelah pengajuan pinjaman uang dari bank yang diajukannya bisa dicairkan. &ldquo;Ya, dia (pelaku, red) membuat surat pernyataanlah sanggup membayar uang yang dipakainya. Kami sama sekali tidak pernah buat surat-surat seperti ini, jelas ini merupakan pemalsuan,&rdquo; tegas perwira berpangkat dua melati ini, sebagaimana dikutip dari Berau Post (Jawa Pos Group). Uang perjalanan dinas yang digunakan RE sebesar Rp 43.714.000. Dia membuat surat palsu tersebut tertanggal 8 Agustus 2017 dan paling lambat akan menggantinya tanggal 31 Agustus 2017 setelah pinjaman yang diajukannya cair. Sementara nama polisi yang dicatut adalah Brigpol Arpian Joko dari Satuan Intelkam. &ldquo;Terungkapnya kasus ini, setelah anggota saya itu (Arpian Joko, red) mendapatkan informasi ada yang menggunakan namanya dalam surat pernyataan, kemudian dilakukan penyelidikan,&rdquo; jelasnya. Untuk mempertanggungjawabkannya, polisi menjemput RE di kantor Dinas Pendidikan Berau sekitar pukul 16.00 Wita, Kamis (10/8). Kini, RE mendekam di balik jeruji ruang tahanan Mapolres Berau. Karena kasus ini, kapolres memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan indikasi keterlibatan orang lain, ataupun ada oknum ASN di instansi lain melakukan perbuatan yang sama. &ldquo;Untuk sementara murni katanya dia sendiri yang melakukan. Tapi kami coba telusuri,&rdquo; ujarnya. Terkait stempel Polres, ditegaskan Andy, tidak serta-merta sembarang orang bisa menggunakannya. Bahkan personel polres sekalipun. Selain itu, setiap stempel punya kode khusus sehingga tidak mudah untuk bisa dipalsukan. Lanjut mantan Kapolres Bontang ini, RE dijerat Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Pemalsuan, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun. Dalam kasus ini, Satreskrim mengamankan barang bukti berupa 1 buah stempel polres palsu, printer, PC dan surat palsu. RE yang ditemui di Mapolres Berau, mengakui telah memakai uang perjalanan dinas dari 18 ASN di Dinas Pendidikan Berau pada Mei 2017 yang dicairkan pada Juni 2017. &ldquo;Saya gunakan uangnya untuk membayar utang, yang jelas pasti saya ganti,&rdquo; tutur RE. Ide memalsukan surat itu merupakan idenya sendiri, dengan mencontoh surat pernyataan hasil pencarian di Google, termasuk nama personel Polres Berau yang dicatut. &ldquo;Saya cari di Google karena sudah terdesak. Yang tahu baru koordinator perjalanan dinas saja kalau saya pakai uang itu,&rdquo; tuturnya. RE mengaku tidak mengetahui jika perbuatannya dinilai melanggar hukum.

Demi Bayar Utang, Oknum ASN Palsukan Surat dan Stempel Polres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polda-metro-telusuri-aliran-dana-di-kasus-surat-palsu-jokowi_m_146299.jpeg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya telah mengungkap jaringan penjahat yang menyebarkan surat palsu ke - 51 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo itu berisikan permintaan dana untuk Pilpres 2019.&nbsp;Dari pengungkapan kejahatan tersebut, sebanyak tiga pelaku telah ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat menerankan, pelaku terus menjalani pemeriksaan.&nbsp; "Sudah ditahan ada tiga orang," terangnya, Senin (24/7). Untuk keuntungan yang diraih pelaku, menurutnya, masih didata. Mereka bekerja sama dengan perbankan dan otoritas jasa keuangan. "Kami lagi inventarisasi tapi hasilnya belum dapat, karena itu dikirimkan ke beberapa BUMN," sambungnya. Terlebih ada BUMN yang melapor dan tidak. Penyidik juga kata dia menelusuri background dari pelaku. "Pertama itu dia pernah balik bolak balik luar negeri, yang ditangkap pertama, si Kaba," lanjut dia. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana keahlian pelaku dalam melakukan kejahatan ini.  Sebelumnya, unit Cyber Crime Polda Metro Jaya menangkap pelaku atas nama Kaba Sulaiman (46) Warga Negara Republik Guinea di Hotel Aston Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, (18/7) yang merupakan otak pelaku. Setelah melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap pasangan suami istri Daniel (31) Warga Negara Liberia dan Ria Situmorang (26) Warga Negara Indonesia (WNA) di Apartemen Green Lake Sunter, Jakarta Utara, Rabu, (19/7) hari ini.&nbsp;

Polda Metro Telusuri Aliran Dana di Kasus Surat Palsu Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat palsu

Berita Terkini