<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/FotoJet-27-4104780904-1225645880.jpg" alt="Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang diserbu oleh pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama bulan Februari 2024 ini. Hal tersebut lantaran pendaftaran akun siswa untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sudah dibuka. Pendaftaran KIP sendiri telah resmi dibuka sejak tanggal 12 Februari 2024 hingga tanggal 21 Oktober 2024. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Hari Purnomo mengatakan bahwa pemohon SKTM pada bulan Januari kemarin mencapai 242 orang. Sementara per tanggal 16 Februari 2024 jumlah pemohon sudah mencapai 160. &ldquo;Dinas Sosial Jombang hanya mengeluarkan SKTM berdasarkan permohonan. Sedangkan untuk pengajuan KIP, pemohon sendiri yang akan meneruskannya,&rdquo; ujar Hari Purnomo seperti dilansir dari Radar Jombang (JawaPos Group). Ia menyebut jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka permohonan SKTM pada tahun 2024 ini terhitung banyak. Karena sepanjang tahun 2022 misalnya, dalam setahun pemohon total hanya sebanyak 500. Sementara pada bulan Januari sampai Maret 2023 total jumlah pemohon sebanyak 267. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014168650/pendaftaran-kip-kuliah-2024-telah-dibuka-simak-ketentuan-dan-cara-pendaftarannya">Pendaftaran KIP Kuliah 2024 Telah Dibuka, Simak Ketentuan dan Cara Pendaftarannya</a> Menurutnya, pengajuan SKTM untuk kuliah mulai meningkat pada bulan November 2023 sebanyak 98. Kemudian pada bulan Desember 2023 mencapai 162 pemohon. Seluruh pemohon tersebut mengajukan SKTM untuk mengurus pengajuan KIP. Ia menambahkan bahwa syarat pengajuan SKTM di Dinas Sosial adalah mengajukan surat permohonan dan surat keterangan miskin asli dari kecamatan. Lalu&nbsp;fotocopy&nbsp;KTP orang tua dan pemohon,&nbsp;fotocopy&nbsp;KK, foto rumah tampak depan, samping, dan ruangan, pajak bumi terakhir,&nbsp;fotocopy&nbsp;kartu KIS dan KIP jika ada. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;KIP dibagi menjadi dua skema. Setiap mahasiswa tidak mendapatkan nilai yang sama,&rdquo; ungkapnya dikutip JawaPos.Com dari Radar Jombang. Skema yang pertama, yakni mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup. Sedangkan skema yang kedua mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan saja. Dari kedua skema tadi dana akan langsung ditransfer ke kampus untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Salah seorang mahasiswa yang mengurus SKTM dan telah mendapatkan KIP adalah Aveny Raisa. Ia merupakan alumni MAN 1 Jombang dan kini sedang menempuh kuliah di Universitas Airlangga semester dua menyampaikan pengalamannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/014168083/cara-mendaftar-kip-kuliah-2024-berikut-jadwal-dan-ketentuan-yang-berlaku-untuk-calon-pendaftar">Cara Mendaftar KIP Kuliah 2024: Berikut Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku untuk Calon Pendaftar</a> &ldquo;Saya dapat KIP skema dua, karena sebelumnya saya belum pernah menerima KIP selama sekolah,&rdquo; kata dia. Ia mengatakan untuk KIP skema satu diberikan kepada mahasiswa yang sebelumnya pernah memiliki kartu KIP selama sekolah. Sedangkan skema dua diberikan kepada mahasiswa yang belum pernah memiliki kartu KIP selama sekolah. Selain itu untuk mendapatkan KIP kuliah, siswa harus mendaftar akun KIP dan mengunggah berkas pendukung seperti KK, KTP, SKTM, kartu bantuan sosial seperti KI, KIS, dan lainnya. Siswa juga harus mendeskripsikan kondisi ekonomi serta mengisi jumlah aset dan berkas-berkas pendukungnya. &ldquo;Ketika dinyatakan sudah menjadi mahasiswa, pihak universitas akan meninjau berkas-berkas tersebut untuk menetapkan mahasiswa tersebut sebagai penerima KIP kuliah,&rdquo; pungkas Raisa.*** &nbsp;

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang diserbu oleh pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) usai pendaftaran KIP kuliah dibuka.

Pasca Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka, Pemohon SKTM di Dinsos Kabupaten Jombang Meroket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220531_204656.jpg" alt="Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap sejumlah temuan atau permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022. Salah satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh oknum tertentu.  ”Kemudian jalur terakhir itu ada SKTM. Jadi mereka bisa masuk lewat surat keterangan tidak mampu. Tapi SKTM juga dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (6/7).  Setelah dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD. Temuan lain, masih ada oknum orang tua siswa menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.  Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni menjadi korban perundungan di media sosial.  ”Soal titipan saya kira ini memang tidak bisa lepas dari upaya-upaya orang tua menghubungi pejabat, seperti anggota dewan, supaya anaknya masuk ke sekolah yang mereka inginkan,” papar Abdul Harris Bobihoe.  Dia meminta warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas Pendidikan dalam PPDB. Yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi.  ”Seharusnya mereka menggunakan jalur-jalur itu jangan kemudian ke anggota dewan minta surat itu kan kasihan anggota dewan di-bully (menjadi korban perundungan) terus. Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar,” ucap Abdul Harris Bobihoe.  Harris mengatakan, masih ada penyimpangan dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke tempat yang dianggap sekolah favorit. Seperti memaksakan diri memasuki zonasi terdekat sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang sebenarnya puluhan kilometer.  ”Pada era saat ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit. Hal itu harus dihapuskan. Ada orang tua maunya di SMA 3, kalau begitu gini saja di Bandung kita namanya semua sekolah SMA 3 saja. Begitu ya jadi biar anggapan ini berhenti,” tutur Abdul Harris Bobihoe.  Dia menambahkan, pada dasarnya sistem PPDB yang disiapkan dinas pendidikan sudah bagus. Namun, ulah sejumlah orang membuat permasalahan terus ada atau ditemukan.  ”Saya kira bukan sistemnya (PPDB) yang tidak baik tapi memang intervensi dari beberapa orang itu, akan terus terjadi. Mereka mencari jalan. Oknum-oknum itu akan mencari jalan demi masuk sekolah yang dianggap favorit,” ucap Abdul Harris Bobihoe.

DPRD Jabar Ungkap Temuan Penyalahgunaan SKTM di PPDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-sambut-positif-usulan-ganjar-soal-pengahapusan-sktm_m_.jpg" alt="Ilustrasi, pengamat pendidikan menilai usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghapus SKTM sudah benar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, pengamat pendidikan menilai usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menghapus SKTM sudah benar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berencana menghapus penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selama ini SKTM dinilai menimbulkan carut marut saat masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Langkah ini disambut positif dan perlu dioptimalikan ke depannya. Pengamat pendidikan dari Universitas PGRI Semarang, Ngasbun Egar mengatakan, kebijakan yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu dinilai sudah pada tempatnya. Ini merupakan langkah strategis sebagai respon dari berbagai masukan yang disuarakan oleh dewan pendidikan maupun kelompok masyarakat. "Terhadap berbagai masukan dan situasi yang tidak bagus. Maka, kalau kemudian ditempuh langkah SKTM itu tidak lagi diberlakukan, menurut saya tetap harus ada mekanisme untuk memberikan perhatian untuk membuka akses anak-anak dari keluarga tidak mampu," katanya, Rabu (8/1). Pencantuman SKTM dalam persyaratan penerimaan siswa baru di SMA/SMK beberapa waktu lalu menuai masalah. Sebagaimana banyak diberitakan media, banyak bermunculan SKTM palsu untuk disalahgunakan. SKTM palsu itu dibuat oleh orang tua siswa supaya anaknya meraih tambahan nilai dan bisa diterima di sekolah idaman. Ganjar pun merespon dengan menggagas kebijakan SKTM ini. Langkah itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ngasbun melanjutkan, mekanisme penghapusan harus tetap memperhatikan akses anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, bisa dimulai dari monitoring melalui data base rinci yang bisa diakses. &rdquo;Menurut saya cukup menggunakan data itu. Saya menyarankan panitia penyelenggara PPDB menggunakan saja data dari pusat statistik. Jadi tidak perlu lagi orang tua membuat keterangan dari RT/RW, karena ini yang rawan penyimpangan,&rdquo;&nbsp;lanjutnya. Kemudian, agar berimbang atau tak terkesan condong kepada satu kelompok masyarakat, dalam PPDB sebaiknya dilakukan pemberian skor pada masing-masing calon siswa tidak mampu tadi. Semisal bagi yang memiliki prestasi pada tingkat nasional maupun internasional. Sehingga, tidak semata-mata langsung diterima di sekolah tertentu. "Menurut saya sisi keadilannya harus dibangun. Latar belakang keluarga tidak mampu diperhatikan, yang berprestasi juga. Tetap ada level prestasinya meski sama-sama dari keluarga tidak mampu. Tidak serta merta mengalahkan semua persyaratan. Jangan sampai menjadi orang mampu jadi penderitaan, jadi tidak mampu jadi keberuntungan," terangnya panjang lebar. Alasan lain, bagaimanapun jangan sampai nantinya memaksakan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang kebetulan juga tidak mampu akademik belajar di sekolah dengan standar tinggi. Pada satu persepektif bisa membuat mereka kemungkinan tertekan, kala harus bersaing dengan siswa yang kuat secara ekonomi maupun akademik. "Ini akan menjadi penderitaan bagi mereka. Maka menurut saya, apapun yang menjadi pertimbangan persyaratan, harus ada persyaratan akademik. Jangan sampai prestasi dan kemampuan akademik diabaikan,&rdquo; tandasnya.

Pengamat Sambut Positif Usulan Ganjar Soal Pengahapusan SKTM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sekolah-temukan-sktm-abal-abal-salah-satunya-anak-asn_m_227079.jpg" alt="ILUSTRASI: Penggunaan SKTM di Kota Solo ditemukan adanya penyimpangan. Bahkan dari hasil survei ditemukan SKTM abal-abal, salah satunya oleh anak ASN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Penggunaan SKTM di Kota Solo ditemukan adanya penyimpangan. Bahkan dari hasil survei ditemukan SKTM abal-abal, salah satunya oleh anak ASN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tipu-tipu penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) berbuntut panjang. Pihak sekolah di Kota Solo pun menerjunkan tim untuk melakukan survei kebenaran terkait penggunaan SKTM tersebut. Hasilnya petugas menemukan sedikitnya tiga SKTM abal-abal, bahkan salah satunya diketahui merupakan anak dari seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).  Agung Wijayanto selaku Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo, membenarkan temuan tersebut. Agung mengatakan bahwa siswa yang menggunakan SKTM abal-abal tersebut dari dua sekolah. Seperti di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 8. "Ada dua siswa di SMAN 2 dan satu siswa di SMAN 8," ungkapnya, Rabu (11/7).  Sementara itu, Ketua PPDB SMAN 2 Solo, Dwi Arti Maryunani mengatakan, setidaknya timnya sudah melakukan survei ke delapan rumah siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. Dari hasil survei diketahui, enam diantaranya sudah sesuai. Sedangkan dua yang lainnya tidak sesuai. "Ada yang menggunakan SKTM, tapi tanpa SK Gakin Wali Kota Solo. Dan setelah kami lakukan pengecekan, dari data siswa tersebut merupakan warga Pasar Kliwon, tetapi ternyata sudah pindah ke Bekonang, Sukoharjo," ungkapnya. Sedangkan, lanjut Dwi, satu lagi diketahui dari keluarga yang berada. Tidak hanya itu, orang tua siswa tersebut merupakan seorang ASN. "Setelah kami cek, siswa yang sebelumnya mendaftar menggunakan KIP ini ternyata orang mampu. Dari hasil itu, dua siswa itu langsung kami coret.

Sekolah Temukan SKTM Abal-abal, Salah Satunya Anak ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-sktm-fiktif-polda-jateng-terjunkan-tim_m_227054.jpg" alt="ILUSTRASI: Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah berbuntut panjang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah berbuntut panjang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Jawa Tengah berbuntut panjang. Polda Jawa Tengah bahkan dikabarkan telah menerjunkan tim untuk menyelidiki fenomena tersebut.  Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono menegaskan akan menyelidiki temuan ini. Condro berujar pihaknya bakal menindak tegas pihak-pihak yang secara sengaja memanipulasi data pada SKTM. Sehingga dapat disalahgunakan oleh peserta didik dari golongan mampu. "Akan kami tindak tegas siapa saja yang bertanggung jawab menerbitkan SKTM yang tidak sesuai fakta dan aturan yang ditetapkan," ujar Condro saat ditemui di Mapolda Jateng, Rabu (11/7). Dalam pelaksanaannya, Condro berujar akan ada tim khusus yang diketuai oleh Direktur Kriminal Umum (Direskrimum). Nantinya, personel di Polres juga akan dilibatkan dalam penyelidikan ini. Manakala nanti didapati adanya tindakan pemalsuan, lanjut Kapolda, semua pihak terlibat dalam penerbitan SKTM yang disalahgunakan tersebut, akan diproses sesuai dengan Pasal 263 KUHP. Yakni tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Seperti diberitakan sebelumnya, pada sidak proses verifikasi yang dilakukan di kantor Disdikbud Jateng, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (10/7) mengungkap ada 78.065 buah SKTM yang dicoret. Lantaran, penggunaannya terbukti disalahgunakan oleh peserta didik dari golongan mampu. Rincian yang dicoret, meliputi 42.116 buah untuk tingkat SMK dan 35.949 untuk SMA. Disdikbud sendiri tahun ini meloloskan sebanyak 26.507 pengguna SKTM di tingkat SMA dan 44.320 untuk SMA dari jumlah total pemohon 148.892 orang. Menanggapi hal itu, Dirkrimum Polda Jateng Kombes Hero Santoso mengatakan, tim penyelidik kasus penyalahgunaan SKTM tadi sudah diturunkan sejak Selasa kemarin. Ia menyebut, tindakan penangkapan dilakukan kepada mereka yang terlibat pemalsuan data dan penyalahgunaan SKTM.&nbsp; "Setelah itu baru diproses, tapi ini masih dalam penyelidikan. Sudah ada instruksi melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat," imbuhnya.

Marak SKTM Fiktif, Polda Jateng Terjunkan Tim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/78-ribu-kasus-penyalahgunaan-sktm-ditemukan-di-jateng_m_226696.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat meninjau proses verifikasi SKTM di Kantor Dinas Pendidikan Jateng, Semarang, Selasa (10/7)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat meninjau proses verifikasi SKTM di Kantor Dinas Pendidikan Jateng, Semarang, Selasa (10/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) marak terjadi di Jawa Tengah (Jateng) untuk kepentingan pendaftaran sekolah. Tercatat ada 78.065 kasus. Hal itu terungkap usai Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melakukan pemantauan verifikasi di Kantor Dinas Pendidikan. Puluhan ribu SKTM tersebut akhirnya dibatalkan penggunaannya. Dengan rincian 42.116 buah untuk tingkat SMK dan 35.949 untuk SMA. &ldquo;Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus. Namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,&rdquo; tegas Ganjar, Selasa (10/7). Menurut data dari Dinas Pendidikan Jateng, tahun ini daya tampung SMAN sebanyak 113.325 siswa. Pendaftarnya ada 113.092 siswa. Jumlah pendaftar yang menggunakan SKTM ada 62.456 siwa. Tapi setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.507 siswa. Sedangkan untuk SMKN, jumlah pendaftar ada 108.460 siswa. Sedangkan daya tampungnya hanya 98.486 siswa. Pengguna SKTM sebanyak 86.436 siswa. Tapi yang lolos seleksi 44.320 siswa atau sekitar 45 persen. Dari pantauan, ditemukan data adanya sejumlah sekolah yang menerima siswa menggunakan SKTM dengan jumlah yang tak sesuai. Seperti penggunaan SKTM mencapai di atas 60 persen, bahkan ada yang sampai 90 persen. Atas temuan itu, Ganjar mengaku sudah menghubungi langsung sejumlah kepala sekolah yang belum melakukan vefifikasi. Yakni, SMA Mojogedang Karanganyar, SMK Negeri 2 Blora dan SMK 1 Purwokterto. &ldquo;Saya tegas pada kepala sekolah yang tidak mau melakukan verifikasi, kalau tidak mau jadi kepala sekolah ya berhenti. Saya tegas saja,&rdquo; tandasnya. PPDB online sendiri dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018. Peraturan itu mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20 persen. Batas maksimal yang tak disertakan menjadi biang perdebatan. Ganjar pun mengupayakan mencari solusinya. Ganjar menyebutkan, ada rencana seleksi peserta didik tergolong tak mampu melalui jalur tersendiri pada tahun depan. Adapun pemberian syarat minimum prestasi yang harus dilalui terlebih dahulu di samping alternatif beasiswa. &ldquo;Ini masukan ke saya, sudah banyak sekali memang yang komplain. Secara sosiologis ini tidak aplikatif. Karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM itu,&rdquo; tambahnya. Ganjar mengaku akan terus memantau verifikasi SKTM yang dilakukan. Ia pun mengatakan adanya kemungkinan pengumuman yang molor tergantung evaluasi verifikasi. &ldquo;Dilihat dulu hari ini. Kalau memang harus mundur pengumumannya, ya mundur nggak apa-apa satu atau dua hari. Yang penting semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Nanti disampaikan agar publik tahu,&rdquo; tutur Ganjar. Terkait dengan adanya permintaan dari masyarakat tentang diulangnya pelaksanaan PPDB, Ganjar mengatakan hal ini tidak mungkin karena sudah dilakukan. &ldquo;Tidak kalau diulang. Karena sudah dilaksanakan, kami tanggung jawab. Yang penting verifikasinya kalau sekarang, dan ini jadi evaluasi,&rdquo; ujarnya. PPDB online menjadi pembelajaran semua pihak. Pertama pada orang tua agar tidak mendidik anaknya untuk berbohong hanya karena ingin sekolah di sekolah tertentu. Serta bagi pemerintah untuk bisa profesional sehingga pelayanan yang baik dan jujur ke depannya dapat tercipta. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Gatot Bambang Hastowo mengaku sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7) lalu. Tujuannya untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM. Sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi. Bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk menerangkan terkait dengan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu. &ldquo;Seperti SMA 1 Boyolali. Ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,&rdquo; ungkapnya.

78 Ribu Kasus Penyalahgunaan SKTM Ditemukan di Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppdb-smksma-jateng-marak-penyalahgunaan-surat-keterangan-tidak-mampu_m_226436.jpg" alt="ILUSTRASI: Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima sekitar 20 pengaduan yang didominasi dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima sekitar 20 pengaduan yang didominasi dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMK/SMA telah ditutup. Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menerima sekitar 20 pengaduan yang didominasi dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Asisten Kepala Ombudsman Jateng Sabarudin Hulu mengatakan, puluhan pelaporan itu diterimanya melalui surat resmi maupun layanan pengaduan via WhatsApp. "Dominan di sini adalah keberatan orang tua peserta didik atas banyaknya penggunaan SKTM oleh orang tua peserta didik lain," ujarnya saat dihubungi, Senin (9/7). Orang tua yang mengadu, kebanyakan merasa anak-anak menjadi tersingkir lantaran maraknya penggunaan SKTM. Yang diduga turut digunakan oleh oknum orang tua peserta didik dari golongan mampu. Lokasi pelaporan sendiri, lanjut Sabarudin, tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng. Macam Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Banyumas, Purworejo, Ambarawa, Pati. "Masih dalam pemeriksaan oleh Ombudsman," sambungnya. Sabarudin pun mengklaim, Ombudsman telah mendorong pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan survei kepada peserta didik pengguna SKTM. Tujuannya, memastikan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuannya. "Melihat kondisi rumah yang bersangkutan, mampu secara ekonomi atau tidak itu sesuai SKTM yang diterbitkan atau tidak," imbuhnya lagi. Dengan maraknya pelaporan ini, menurut Sabarudin berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota, sudah ada orang tua siswa yang mencabut penggunaan SKTM mereka. Lantaran, kasus ini, lanjutnya juga sudah menjadi perhatian publik dan tanpa perlu ada sidak dari satuan pendidikan. "Seperti katakanlah di Banyumas, misalnya kuota jurusan 108, itu SKTM nya juga 108. Bahkan di Kota Semarang itu hari pertama tidak ada SKTM, tapi hari kedua peserta didik ini mendatangi dan menyerahkan SKTM. Jadi dalam waktu satu hari, membuat pihak sekolah menduga ada penyalahgunaan," bebernya. Adapun sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna SKTM, yakni peserta didik bakal dikeluarkan dari sekolah atau sesuai aturan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3. Ancaman pidana juga mengintai bagi mereka yang sengaja memberikan keterangan palsu agar SKTM bisa diterbitkan. "Kalau misalnya pejabat yang melakukan, misalkan satuan pendidikan membiarkan, atau kepala desa membiarkan SKTM tidak sesuai penerbitannya, maka dari ombusman mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014, ada sanksi teguran tertulis, lisan, atau bisa jadi penurunan atau pencopotan jabatan," tandasnya.

PPDB SMK/SMA, Jateng Marak Penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/siswa-mampu-ngaku-miskin-dinas-pendidikan-langsung-diskualifikasi_m_225142.jpg" alt="ILUSTRASI: Selain sistem zonasi, pendaftaran SMAN/SMKN di Jawa Tengah juga diberlakukan pula kuota minimal 20 persen di masing-masing sekolah untuk dapat menerima siswa tidak mampu secara prioritas. " width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Selain sistem zonasi, pendaftaran SMAN/SMKN di Jawa Tengah juga diberlakukan pula kuota minimal 20 persen di masing-masing sekolah untuk dapat menerima siswa tidak mampu secara prioritas. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo menyatakan tak segan memberi sanksi kepada siswa yang mendaftar sekolah dengan mengaku miskin, tapi nyatanya masuk golongan orang mampu. Mereka yang terbukti berbuat curang akan langsung didiskualifikasi. "Saat mendaftar membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), akan diverifikasi dan menanda tangani pernyataan fakta integritas benar-benar miskin. Kalau seandainya tidak benar maka sanksinya kita kembalikan ke orang tua," ujarnya di kompleks kantor gubernuran, Rabu (4/7). Ia juga berujar bahwa nantinya dari pihak Dinas juga akan menurunkan tim tersendiri. Manakala diperlukan investigasi mendalam terkait pengguna SKTM tersebut. Pernyataan Gatot mengacu kepada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN/SMKN di Jawa Tengah yang telah menjadi kewenangan pemprov setempat. Dimana selain sistem zonasi, diberlakukan pula kuota minimal 20 persen di masing-masing sekolah untuk dapat menerima siswa tidak mampu secara prioritas.&nbsp; &ldquo;Kuota siswa miskin minimal 20 persen dengan tidak ada batasan maksimal. Jadi bisa saja nanti, satu sekolah itu kuota siswa miskinnya bisa 35 persen. Nah ini pemerintah hadir dalam rangka mengangkat atau mengurangi angka kemiskinan melalui pendidikan,&rdquo; jelasnya. Oleh karenanya, Gatot turut mengimbau seluruh pejabat daerah yang berkewenangan mengeluarkan SKTM benar-benar bekerja dengan cermat dan jujur. Dalam hal ini diperlukan kinerja yang sesuai untuk memastikan status dari pemohon SKTM itu tadi. "Saya minta semua pejabat yang bersangkutan dari RT, RW, Kades, Camat bekerja dengan baik yaitu benar-benar menerangan miskin," sambungnya. Pasalnya, ia tak ingin kasus serupa macam tahun lalu terulang kembali. Dimana selama masa pendaftaran didapati ada sebanyak 168 siswa dari keluarga golongan mampu yang malah menggunakan SKTM agar melicinkan jalan mereka diterima di sekolah negeri. "Ada yang tidak kita umumkan dan tidak kami masukan dalam daftar siswa yang diterima. Padahal tidak menggunakan SKTM mereka ini bisa diterima," tandasnya.&nbsp;

Siswa Mampu Ngaku Miskin, Dinas Pendidikan: Langsung Diskualifikasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat keterangan tidak mampu

Berita Terkini

Pasca Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka, Pemohon SKTM di Dinsos Kabupaten Jombang Meroket