<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/2024050110364603-499063808.jpg" alt="Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya terus meningkatkan kualitas layanan melalui puskesmas. Termasuk dalam hal penerbitan surat keterangan sehat bagi siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Layanan ini tersedia di seluruh puskesmas, salah satunya di Puskesmas Krembangan Selatan. Menurut informasi terbaru, proses layanan tersebut kini telah dilakukan secara gratis. Kepala Puskesmas Krembangan Selatan dr. Raden Muhammad Ali Satria menjelaskan, kebijakan ori sesuai instruksi pimpinan khususnya untuk proses pemeriksaan kesehatan dilakukan bebas biaya. &rdquo;Iya betul, dan sudah kami informasikan, per 2 Juni bersifat gratis,&rdquo; katanya Minggu (15/6). Dia menjelaskan, kebijakan itu diambil untuk memudahkan para siswa dan keluarga untuk mendapatkan surat sehat. Khususnya dengan tujuan untuk pendaftaran siswa baru untuk jenjang SMP, jenjang SMA/SMK sederajat. "Termasuk ke kuliah ya, kami juga informasikan untuk pengembalian biaya surat sehat, bagi yang sebelumnya sudah membayar,&rdquo; jelasnya. Dia mengungkapkan, mekanisme pengembalian juga telah diinformasikan, mulai Senin hingga Sabtu sesuai jam kerja.&nbsp; "Langsung datang ke loket, dan nanti petugas kami akan melakukan verifikasi data Rekam Medis, hingga 30 Juni mendatang ya,&rdquo; paparnya. Soal jumlah, yang sudah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk masuk sekolah, Satria menyebut berdasar catatan 9 Mei hingga 12 Juni mencapai ratusan siswa. Dia merinci, dari jumlah total hingga 12 tercatat 242 siswa, beberapa di antaranya membuat surat sehat untuk melanjutkan kuliah sebanyak 9 siswa. Sedangkan, pengurusan surat sehat melanjutkan SMA, SMK mencapai 233 siswa.&nbsp;(zam)

Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyediakan layanan surat sehat gratis bagi siswa hingga akhir bulan ini.

Dinkes Surabaya Mudahkan Siswa Mendapat Surat Keterangan Sehat dari Layanan Kesehatan Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/1002197021-3136900046.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah menggratiskan biaya penerbitan surat keterangan sehat bagi pelajar sekolah menengah pertama (SMP) yang akan mendaftar ke jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). &rdquo;Saya sudah minta seluruh puskesmas dan rumah sakit milik Pemkot Surabaya untuk menggratiskan biaya pembuatan surat keterangan sehat bagi anak-anak Surabaya yang mau daftar ke SMK. Jangan sampai anak-anak Surabaya kesulitan mengakses penerbitan surat keterangan sehat yang bisa mengganggu proses pendaftaran di SMK,&rdquo; kata Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Kota Surabaya, Selasa (10/6). Dia mengatakan, calon murid baru SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu diwajibkan melakukan verifikasi hasil tes kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. &rdquo;Verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu akan berlangsung hingga 14 Juni 2025,&rdquo; ujar Eri Cahyadi. Dia mengatakan, aturan soal retribusi jasa umum pelayanan kesehatan puskesmas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023. Di dalamnya mengatur soal penerbitan surat keterangan sehat. Khusus periode Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggratiskan biaya tersebut dan berlaku untuk siswa SMP orang tuanya ber-KTP Surabaya. &rdquo;Kami ingin membantu adik-adik SMP, MTs dan yang sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu yang mensyaratkan adanya surat keterangan sehat. Langsung saja datang ke puskesmas, gratis. Kebijakan ini juga akan diterapkan pada penerimaan murid baru tahun berikutnya untuk pendaftaran SMK agar semakin meringankan pelajar dan orang tuanya,&rdquo; tandas Eri Cahyadi. Dia mengatakan, kepada siswa yang sudah terlanjur membayar bukti pembayaran bisa diserahkan kembali ke Puskesmas. &rdquo;Biaya akan dikembalikan,&rdquo; ucap Eri. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan ini diterapkan untuk membantu calon pelajar SMK di Surabaya. Meski sistem pengelolaan SMA/SMK bukan berada wewenang Pemkot Surabaya, dia berkomitmen untuk seoptimal mungkin membantu dari aspek-aspek penunjang. Termasuk menggratiskan surat keterangan sehat bagi calon pendaftar SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu. &rdquo;Pemkot Surabaya juga sejak beberapa tahun terakhir memberikan Beasiswa Pemuda Tangguh yang telah dinikmati 21 ribu pelajar SMA/SMK. Juga ada perlengkapan sekolah gratis bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Kita akan tanggung jawab semaksimal mungkin, membantu anak-anak ini ke jenjang pendidikan berikutnya. Artinya, problem administrasi yang bisa kita jangkau, pasti akan kita tindak lanjuti. Seperti surat keterangan sehat ini,&rdquo; ungkap Eri Cahyadi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi gratiskan biaya penerbitan surat keterangan sehat di puskesmas bagi pelajar SMP mendaftar ke SMK

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Gratiskan Surat Sehat untuk Pelajar Daftar SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/DtbENfGuNBI95GklHHyIs6AGPIovxpuiDSvRk3ZQ-1-1615781858.jpg" alt="Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menanggapi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang kembali memperbolehkan Pemda gelar acara di hotel maupun restoran. (Novia Herawati/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menanggapi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang kembali memperbolehkan Pemda gelar acara di hotel maupun restoran. (Novia Herawati/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ada kabar gembira bagi pelajar SMP/sederajat di Surabaya. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggratiskan biaya penerbitan Surat Keterangan Sehat, sebagai syarat mendaftar ke jenjang pendidikan SMK. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016121584/garuda-indonesia-bebas-tugaskan-semua-kru-pesawat-ga-716-buntut-hilangnya-iphone-milik-penumpang">Garuda Indonesia Bebas Tugaskan Semua Kru Pesawat GA 716 Buntut Hilangnya iPhone Milik Penumpang</a> Sebagai informasi, proses pra pendaftaran SPMB jenjang SMA/SMK sederajat sedang berlangsung. Untuk pendaftar SMK dengan konsentrasi keahlian tertentu, terdapat syarat tambahan berupa hasil tes kesehatan. Melansir dari laman resmi spmbjatim.net, verifikasi dan validasi hasil tes kesehatan dari puskesmas atau RS Pemerintah untuk syarat pendaftaran SMK pada konsentrasi keahlian tertentu, berlangsung 2 - 14 Juni 2025. "Saya sudah minta seluruh puskesmas dan RS milik Pemkot Surabaya untuk menggratiskan Surat Keterangan Sehat bagi anak-anak Surabaya yang mau daftar ke SMK," tutur Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pada Senin (9/6). Meski SPMB SMA/SMK bukan wewenang Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri berkomitmen untuk membantu dari aspek-aspek penunjang, termasuk menggratiskan surat keterangan sehat yang dibutuhkan pendaftar SMK. Selama ini, aturan soal retribusi jasa umum pelayanan kesehatan puskesmas tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya No. 7 Tahun 2023, yang di dalamnya mengatur soal penerbitan surat keterangan sehat.&nbsp; Khusus SPMB tahun ajaran 2025/2026, Wali Kota Eri menggratiskan biaya tersebut. Namun hanya berlaku bagi lulusan SMP yang orang tuanya ber-KTP Surabaya. "Jangan sampai anak-anak Surabaya kesulitan mengakses penerbitan surat keterangan sehat yang bisa mengganggu proses pendaftaran di SMK. Langsung saja datang ke puskesmas, gratis," imbuhnya. Wali Kota Eri mengatakan bahwa kebijakan ini juga rencananya diterapkan pada penerimaan murid baru tahun berikutnya, dengan tujuan untuk pendaftaran SMK agar semakin meringankan pelajar dan orang tuanya. "Bagi yang sudah terlanjur bayar, bukti pembayaran bisa diserahkan kembali ke Puskesmas. Biaya akan dikembalikan. Kami akan tanggung jawab semaksimal mungkin membantu pendidikan anak-anak ke jenjang berikutnya," tukas Eri. (*)

Pemkot Surabaya menggratiskan biaya penerbitan Surat Keterangan Sehat untuk pendaftar SMK, demi meringankan beban pelajar dan orang tua.

Kabar Baik! Pelajar SMP Surabaya Tak Perlu Bayar SK Sehat untuk Daftar SMK, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/terminal-purabaya.jpg" alt="KETIMBANG RUGI: Sebanyak 5 perusahaan otobus memutuskan tidak beroperasi karena adanya pembatasan sosial berskala besar. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KETIMBANG RUGI: Sebanyak 5 perusahaan otobus memutuskan tidak beroperasi karena adanya pembatasan sosial berskala besar. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terminal Purabaya belum mewajibkan penumpang dan kru bus membawa surat hasil rapid test. Pengelola masih mensyaratkan surat keterangan sehat. Saat ini fokusnya adalah ketertiban di area lingkungan terminal.  Kasubnit Terminal Purabaya Imam Hidajat menyatakan, hingga kemarin (15/9) belum ada instruksi tentang kewajiban membawa surat hasil rapid test bagi penumpang maupun kru bus. Termasuk penumpang dari luar kota yang masuk Surabaya. Aturan tetap diberlakukan seperti sebelumnya. Yakni, membawa surat keterangan sehat dan harus memakai masker.  ”Tapi, pengamanan dan ketertiban memang diperketat,” katanya. Misalnya, penumpang dan kru bus yang tidak memakai masker atau penutup mulut dan hidung tersebut langsung akan mendapatkan sanksi di tempat.  Misalnya, yang terjadi kemarin. Salah seorang penumpang langsung diminta turun karena tidak membawa masker. Dia disuruh push-up dan membeli masker ke kios. Begitu pun seorang kru bus yang memakai masker di dagu. Dia langsung diminta push-up. Selain push-up, sanksi lainnya adalah menghafalkan Pancasila. ”Kalau dulu nggak bawa masker suruh beli saja, sekarang harus ada sanksi,” tuturnya.  Aturan itu diterapkan secara tegas lantaran saat ini Terminal Purabaya dijaga aparat gabungan. Mulai TNI, Polri, hingga dinas perhubungan (dishub). Mereka siaga berpatroli di lingkungan terminal serta memantau dan menertibkan siapa saja yang abai dengan peraturan.  Selain itu, di ruang kedatangan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan scanner. Petugas terminal bakal memantau penumpang yang berdatangan secara aktif dan real time. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/09/2020/denda-rp-250-ribu-incar-pelanggar-protokol-kesehatan-di-surabaya/">Denda Rp 250 Ribu Incar Pelanggar Protokol Kesehatan di Surabaya</a></li> </ul> Imam mengakui, hingga kemarin, situasi pandemi berdampak di Terminal Purabaya. Jumlah penumpang harian belum menyentuh angka normal seperti data sebelum pandemi. Terminal masih sepi penumpang.  Meski begitu, memang mulai ada sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan bulan lalu. Terutama saat akhir pekan. Ada kenaikan sekitar 24 persen untuk jumlah penumpang dan 64 persen untuk armada bila dibandingkan dengan bulan lalu. ”Tapi, tetap sepi kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi,” jelasnya.   Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

Terminal Purabaya Belum Wajibkan Rapid Test, Hanya Surat Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/orang-gila-boleh-mencoblos-asalkan-kantongi-surat-dari-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU mempersilakan orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya asalkan mengantongi surat sehat dari dokter." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU mempersilakan orang dengan gangguan jiwa untuk menggunakan hak pilihnya asalkan mengantongi surat sehat dari dokter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir pasti menolak keberatan Partai Gerindra atas masuknya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam daftar pemilih tetap (DPT). Penyelenggara pemilu itu memiliki landasan kuat untuk tetap memasukkan ODGJ sebagai bagian dari DPT. Hanya, dalam praktiknya di lapangan, ada persyaratan tambahan. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU tidak asal memasukkan seseorang dalam DPT. Termasuk ODGJ. "Pengakomodiran kami lakukan karena ada putusan MK," terangnya kemarin (21/11). Putusan MK itu bernomor 135/PUU-XIII/2015. Menurut dia, syarat baru yang harus dilengkapi ODGJ untuk mencoblos adalah harus memiliki surat keterangan sehat dari dokter. "Bila doker mengatakan dia bisa memilih, ya bisa. Jika tidak ada surat dokter, tidak bisa memilih," lanjut mantan wakil ketua KIP Aceh itu. KPU akan memasukkan para ODGJ dalam kategori disabilitas, yakni disabilitas mental. Selebihnya, lanjut dia, syarat untuk ODGJ agar memiliki hak pilih tetap sama dengan mereka yang non-ODGJ. Harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki e-KTP. Tanpa e-KTP, meski dinyatakan sembuh oleh dokter, dia tidak akan bisa dicatat dalam DPT. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, ODGJ memiliki sejumlah kategori yang bergantung pada tingkat gangguan jiwanya. Ada yang memang benar-benar sampai hilang ingatan, tapi ada yang stres berat. Beberapa jenis gangguan jiwa masih mungkin untuk diupayakan kesembuhannya. Menurut dia, nama ODGJ juga dicantumkan dalam DPT untuk mengantisipasi kesembuhan mereka. Sebab, tidak semua gangguan jiwa itu bersifat permanen. "Kalau tidak didaftar di DPT, nanti saat hari pemungutan suara ternyata sembuh, berarti pemilih ini kehilangan hak pilih." Karena itu, lanjut dia, jalan tengahnya adalah memasukkan nama ODG ke DPT. Menjelang hari H pemungutan suara, bila sudah mendapat rekomendasi dari dokter kejiwaan, dia boleh menggunakan hak pilihnya itu. Sebaliknya, bila dokter berkata belum bisa memilih, hak pilihnya tidak akan diberikan. "Jadi, hak pilihnya dulu yang dilindungi. Soal nanti mencoblosnya, harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat," tambahnya. Saat ditanya berapa jumlah pemilih yang masuk kategori ODGJ atau disabilitas mental, Pramono mengaku tidak hafal. Sebab, data mereka disatukan dengan penyandang disabilitas lainnya yang jumlahnya sekitar 400 ribu pemilih. Jumlah itu mungkin tidak sebanyak jumlah riil pemilih disabilitas. Namun, problemnya adalah tidak semua keluarga mau terbuka pada petugas coklit bahwa anggota keluarga mereka merupakan penyandang disabilitas. Senada, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa ODGJ yang memenuhi syarat untuk memilih tetap harus didata. Baru ketika hari H dokter menyatakan dia tidak bisa memilih, ODGJ tersebut tidak diberi hak pilih. "Jangan sampai orang dicap duluan baru dimasukkan di data, tapi dimasukkan dulu baru kemudian kalau berat (sakitnya) dikeluarkan," terangnya di Kemendagri kemarin. Untuk berat atau tidaknya gangguan jiwa yang dialami, tentu hanya dokter yang bisa menentukan. "Informasi yang saya terima, (jumlahnya) sekitar 5.000," lanjutnya. Berapa pun jumlahnya, bila mereka memenuhi syarat administratif, tentu wajib diberikan hak-haknya. Apakah nanti hak pilih itu digunakan atau tidak, bergantung rekomendasi dokter menjelang hari pemungutan suara. Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyoal masuknya ODGJ dalam DPT. "Dalam pasal 1330 KUH Perdata secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum dan itu termasuk memilih dalam pemilu," ujar Sufmi dalam pernyataannya. Menurut dia, bila orang gila diberi hak pilih, kualitas hasil pemilu akan diragukan. Yang paling berbahaya, lanjut dia, pemberian hak pilih kepada orang gila membuka peluang terjadinya manipulasi. "Bisa saja orang gila tersebut diarahkan atau diwakili untuk memilih partai atau paslon tertentu," tambahnya. Sebab, mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan.&nbsp;

Orang Gila Boleh Mencoblos, Asalkan Kantongi Surat dari Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cjh-tak-sehat-tidak-diperkenankan-lunasi-biaya-haji_m_196879.jpeg" alt="Bagi calon jamaah haji yang tidak sehat tidak bisa melunasi biaya naik haji. Otomatis kesempatanya akan tertuntda." width="100%">
<figcaption>Bagi calon jamaah haji yang tidak sehat tidak bisa melunasi biaya naik haji. Otomatis kesempatanya akan tertuntda.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para calon jamaah haji (CJH) tidak boleh meremehkan urusan kesehatan. Tahun ini pemerintah memperketat urusan kelayakan istithaah (kemampuan) kesehatan jamaah. Bahkan, rekomendasi istithaah menjadi syarat utama pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Ketentuan "pengetatan" ibadah haji dari aspek kesehatan itu tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nomor 4001/2018. Di dalam surat itu ditegaskan bahwa jamaah yang mendapatkan surat keterangan tidak istithaah alias tak mampu berhaji dari aspek kesehatan tidak dapat melunasi BPIH. Teknisnya, data kesehatan CJH dikontrol. Lalu, di-input dokter ke pusat data siskohat kesehatan (siskohatkes) dan terhubung ke siskohat Kemenag. Kemudian, dikaji apakah seorang jamaah dinyatakan istithaah atau tidak. Jika dinyatakan tidak memenuhi istithaah, mereka tidak bisa melakukan pelunasan di bank. "(Aturan ini, Red) bukan ketat, bukan disiplin. Memang itu seharusnya," kata Kepala Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaj) Kemenkes Eka Yusuf Singkat kemarin (17/3). Dia menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya masih ada jamaah yang tidak memenuhi syarat istithaah dari sisi kesehatan, tetapi tetap diperbolehkan melunasi BPIH. Bahkan, ada jamaah yang sudah berada di asrama haji, kemudian dinyatakan tidak mampu berhaji dari sisi kesehatan. Eka mengungkapkan, tahun ini persentase CJH risiko tinggi mencapai 67 persen. Hampir sama dengan tahun lalu. Penyakitnya, antara lain, adalah jantung, paru-paru, kejiwaan, diabetes, dan hipertensi. Calon jamaah juga diimbau untuk mengantisipasi cuaca Arab Saudi saat musim haji nanti yang bisa mencapai 50 derajat Celsius, bahkan lebih. Cek kesehatan bagi calon jamaah haji sejatinya sudah dilakukan pada Januari. Tim Puskeshaj Kemenkes sudah memiliki data CJH yang diperkirakan berhaji tahun ini. Hasil rekapitulasi per 13 Maret menunjukkan tingkat pemeriksaan CJH di Provinsi Riau tertinggi dengan angka 82,23 persen. Disusul DIJ (75,87 persen), Jawa Barat (66,47 persen), dan DKI Jakarta (38 persen). Wakil Ketua Komisi VIII DPR Noor Achmad mengimbau CJH menjaga kesehatan dan terus menjalani kontrol. Imbauan itu diutamakan juga kepada CJH kategori risiko tinggi. Noor menjelaskan, selain urusan kesehatan, CJH diminta memperhatikan persiapan ibadah. Mereka diimbau mem&shy;perdalam dan memperbanyak latihan manasih kaji.&nbsp;

CJH Tak Sehat Tidak Diperkenankan Lunasi Biaya Haji