<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/WhatsApp-Image-2025-09-18-at-183642-1123240773.jpeg" alt="Surat keterangan yang dipakai Gibran mendaftar Cawapres pada 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Surat keterangan yang dipakai Gibran mendaftar Cawapres pada 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan terkait status ijazah SMA. Pegiat media sosial, dr Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, menyoroti persoalan ijazah Gibran yang disebut-sebut hanya berupa surat keterangan, bukan ijazah resmi. Lewat akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa menyampaikan analisis bahwa surat keterangan yang beredar di publik hanyalah satu-satunya legitimasi untuk menunjukkan Gibran pernah bersekolah di tingkat SMA. &ldquo;Ya cuma selembar kertas nggak jelas ini, satu-satunya dokumen yang digunakan Gibran untuk melegitimasi dan menjustifikasi bahwa dia pernah &lsquo;SMA&rsquo;,&rdquo; tulisnya, dikutip dari Fajar (Jawa Pos Group), Selasa (23/9). Dokter Tifa menjelaskan bahwa UTS Insearch, lembaga yang dikaitkan dengan pendidikan Gibran, sejatinya hanyalah kelas persiapan (preparation class) menuju University Technology of Sydney (UTS). Program tersebut disebut setara dengan foundation, bukan sekolah formal setingkat SMA. &ldquo;Pelaksanaannya pun hanya enam bulan bersih. Jadi sama sekali tidak eligible untuk disetarakan Kelas 12 SMK, apalagi jurusan Akuntansi, seperti yang dinyatakan dalam surat keterangan Dirjen Dikti ini,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia juga menambahkan, UTS Insearch saat ini sudah tidak ada lagi alias dibubarkan. Dengan alasan itu, Dokter Tifa menegaskan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Menurutnya, klaim pernah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura, juga patut dipertanyakan. &ldquo;Artinya memang Gibran ini tidak punya selembar pun ijazah SMA. Kalau dia pernah mengaku SMA di Singapore dengan nama Orchid Park Secondary School, pertanyaannya adalah: Mana Ijazahnya? Mana buktinya dia pernah sekolah setara SMA di Singapore, mana teman-temannya, mana foto-foto kegiatan selama SMA, mana Graduation atau Upacara Kelulusan SMA-nya?&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai keberadaan ijazah SMA menjadi krusial karena merupakan salah satu syarat untuk bisa maju sebagai calon wakil presiden. &ldquo;Kenapa soal SMA ini penting? Karena syarat untuk menjadi WAPRES adalah harus lulus dan punya ijazah SMA atau sederajat. Ijazah lho, bukan surat keterangan nggak jelas dan bodong!&rdquo; cetusnya. Dalam data KPU RI, sebagaimana dikutip pada laman infopemilu.kpu.go.id, menampilkan riwayat hidup dan motivasi Gibran menjadi cawapres. Bahkan, daftar riwayat pendidikan juga masih dapat diakses publik. Gibran tercatat menempuh pendidikan SD di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16 pada 1993-1999. Sementara pada jenjang SMP, Gibran mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta pada 1999-2002. Hal yang menarik, Gibran tercatat menempuh pendidikan SMA di luar negeri selama lima tahun. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu tercatat menempuh SMA di Orchid Park Secondary School Singapore pada 2002-2004, dan UTS Insearch Sydney pada 2004-2007. Suami Selvi Ananda itu kemudian melanjutkan jenjang studi S1 di MDIS Singapore pada 2007-2009.

Dokter Tifa menyoroti status ijazah Gibran yang hanya berupa surat keterangan, bukan ijazah resmi, dalam konteks pencalonan sebagai Wapres.

Gibran Dituding Hanya Bermodal Surat Keterangan saat Daftar Cawapres, Dokter Tifa: Tak Punya Ijazah SMA?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG_20230427_150538-3377294665.jpg" alt="Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Semarang menerima permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana. Permohonan itu dari 292 bakal calon legislator (caleg) yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. Juru bicara PN Semarang Aris Bawono Langgeng mengaku tidak tahu secara detail asal partai politik dari 292 bakal caleg yang mengajukan surat keterangan itu. &rdquo;Di berkas hanya nama, tidak disebutkan asal partai,&rdquo; kata Aris Bawono Langgeng seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, permohonan surat keterangan tersebut diajukan masing-masing bakal caleg. Jadi pengajuan itu tidak secara kolektif. Dari 292 surat permohonan yang masuk tersebut, menurut dia, tidak ada satu pun yang tercatat sebagai mantan terpidana maupun sedang dicabut hak pilihnya berdasar penelusuran dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Semarang. Sebelumnya, pendaftaran calon legislator yang akan maju dalam Pemilu Legislatif 2024 mulai dibuka 1 hingga 14 Mei. Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Gultom mengatakan, 18 partai yang lolos pemilu diperbolehkan mendaftarkan calon legislator sesuai jumlah kursi legislatif di daerahnya. Dia menjelaskan, di Kota Semarang terdapat 50 kursi DPRD. Selain surat keterangan belum pernah dipidana, para bakal caleg tersebut juga diwajibkan untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Pengadilan Negeri Semarang terima permohonan surat keterangan tak pernah dipidana dari 292 bakal caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2024

PN Semarang Terima Permohonan Bebas Pidana dari 292 Bakal Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220508_141327.jpg" alt="Sejumlah pemudik datang ke Kota Bandung menggunakan kereta api. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pemudik datang ke Kota Bandung menggunakan kereta api. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta para pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di kota itu setelah masa Lebaran 1443 Hijriah membuat surat keterangan tinggal sementara (SKTS).  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tatang Muhtar mengatakan, beberapa tahun sebelumnya banyak pendatang untuk urusan pekerjaan maupun pendidikan. Pembuatan SKTS dapat dilakukan melalui pendaftaran langsung ke kantor Disdukcapil Kota Bandung di Jalan Ambon No 1B.  ”SKTS juga bisa dilakukan secara daring melalui e-mail loket.c.disdukcapilkotabdg@gmail.com,” kata Tatang seperti dilansir dari Antara, Minggu (8/5).  SKTS merupakan surat keterangan yang diterbitkan untuk warga negara Indonesia sebagai pendatang sementara yang berniat menetap di daerah lain. Surat itu memiliki masa berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.  Sehingga, lanjut Tatang Muhtar, pembuatan SKTS itu ditujukan bagi pendatang yang akan tinggal di Kota Bandung dan belum akan mengurus administrasi kepindahan dari domisili asal selama minimal enam bulan.  Disdukcapil juga menggelar Operasi Simpatik guna memudahkan para pendatang membuat SKTS. Selama tiga hari ke depan, mulai 8–10 Mei, pelaksanaan operasi itu dilakukan di tiga lokasi. Yakni Terminal Leuwipanjang, Stasiun Kiaracondong, dan Terminal Cicaheum.  Untuk persyaratan, Tatang menjelaskan, perlu foto kopi KTP elektronik, foto kopi kartu keluarga (KK), pas foto, beserta dokumen pendukung lain (dari tempat bekerja, kampus, atau pengantar RT/RW di Kota Bandung).  Dia menambahkan, peraturan tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  ”Pendataan penduduk non permanen ini dilaksanakan paling sedikit enam bulan sekali. Dengan adanya kegiatan pendataan ini, diharapkan jumlah pendatang yang ada di setiap kecamatan dapat diketahui,” papar Tatang Muhtar.  Data itu akan menjadi dasar pertimbangan dan kebijakan terkait perencanaan fasilitas kota yang harus disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Seperti sarana air bersih, penyediaan TPS, dan lain sebagainya.

Pemkot Bandung Minta Pendatang Membuat STKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-09-at-20.17.05-1_1.jpg" alt="Calon penumpang pesawat melakukan check in di Bandara International Minangkabau pada Minggu (10/5). Angkasa Pura II/Antara" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat melakukan check in di Bandara International Minangkabau pada Minggu (10/5). Angkasa Pura II/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah penumpang pesawat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman, Sumatera Barat, batal berangkat tujuan ke Jakarta pada Minggu (10/5). Hal itu karena mereka tidak memiliki surat keterangan bebas Covid-19.  Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau Yos Suwagiono seperti dilansir dari Antara di Padang Pariaman menjelaskan, berdasar protokol pengamanan diri, calon penumpang pesawat harus melengkapi sejumlah dokumen.  ”Ada sejumlah penumpang yang batal berangkat ke Jakarta karena tidak memiliki dokumen bebas Covid-19 berdasar hasil pemeriksaan petugas di Tim Satgas Covid-19 BIM. Akhirnya para penumpang tersebut melakukan penjadwalan ulang keberangkatan untuk melengkapi dokumen perjalanan,” ujar Yos Suwagiono pada Minggu (10/5).  Selain itu, ada 35 calon penumpang yang telah memesan tiket tetapi tidak hadir di bandara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. ”Proses selanjutnya maskapai memfasilitasi penumpang untuk penjadwalan tiket memenuhi kriteria syarat pelaku perjalanan penerbangan atau pengembalian,” tutur Yos Suwagiono.  Dia menyebutkan, setelah melalui proses pemeriksaan, sebanyak 14 orang dibolehkan ikut dalam penerbangan pesawat rute Padang–Jakarta, tiga orang penjadwalan ulang karena mengurus kelengkapan dokumen, satu orang mengembalikan tiket, dan 35 orang tidak ada keterangan karena tidak hadir di BIM.  Yos menyatakan, sejumlah syarat perjalanan yang harus dipenuhi calon penumpang pesawat selama masa pandemi yaitu menerapkan protokol kesehatan yang ketat, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh wajah. Kemudian menunjukkan identitas KTP, surat tugas perjalanan dinas bagi ASN, TNI, dan Polri, menunjukkan hasil tes uji cepat Covid-19 yang dinyatakan negatif.  ”Selain itu wajib membuat surat pernyataan di atas materai dengan ketahui kepala desa atau lurah,” terang Yos Suwagiono.  Dia menambahkan, calon penumpang sudah harus berada di bandara tiga sampai empat jam sebelum berangkat dalam rangka pemeriksaan dokumen. Saat akan berangkat penumpang akan menjalani pemeriksaan dokumen tersebut termasuk mengisi Health Alert Card, kemudian pemeriksaan kesehatan oleh petugas kantor Kesehatan Pelabuhan dengan menerbitkan surat clearance kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SWYMgjDOgOs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qkcLMnmRqJI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7m36DnLRsM

Tak Punya Surat Bebas Covid-19, Penumpang Pesawat Batal Berangkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pemohon-membludak-stok-blangko-e-ktp-kosong_m_179493.jpeg" alt="ANTRE: Pemohon surat kependudukan memenuhi kantor Dispenduk Capil." width="100%">
<figcaption>ANTRE: Pemohon surat kependudukan memenuhi kantor Dispenduk Capil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, kehabisan&nbsp;stok blangko KTP elektronik (e-KTP). Sebagai solusi warga masih menggunakan Surat Keterangan (Suket) untuk menggantikan e-KTP tersebut. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi menjelaskan, pihaknya menyiapkan material sebanyak 50 ribu guna pencetakan KTP elektronik tersebut. Namun, saat ini sudah habis. Dia memaparkan, sejak awal tahun, kantornya selalu dipadati dengan ribuan pemohon e-KTP. Bahkan, dalam sehari, tercatat 1.200 hingga 1.300 pemohon e-KTP dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang. "Bahkan,&nbsp;sebelum kantor dibuka,&nbsp; sudah ada 600 pemohon surat kependudukan," kata Purnadi saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (5/1).&nbsp; Dia menjelaskan, mengenai kekurangan material ini, pihaknya sudah mengajukan penambahan ke Kemendagri.&nbsp; "Sudah kami ajukan, namun kapan turun (material e-KTP), masih belum tahu," imbuh alumnus Unair Surabaya itu.&nbsp; Purnadi menambahkan, di Kabupaten Malang saat ini, tersisa 62.609 wajib KTP, dari 2.155.349 yang belum memiliki e-KTP. Artinya, kartu identitas tersebut masih belum dicetak. Sehingga, masih menggunakan surat keterangan (suket).&nbsp; "E-KTP yang sudah tercetak, sudah kami distribusikan ke setiap kecamatan.&nbsp;Asalnya ya dari suket itu, karena material habis jadi kami ganti dengan suket yang fungsinya serta kekuatannya sama dengan E-KTP," tandas dia.

Pemohon Membludak, Stok Blangko E-KTP Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/disdukcapil-terbitkan-dua-model-suket-satu-khusus-untuk-mencoblos_m_108360.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan masih mengkhawatirkan adanya penyalahgunaan surat keterangan (suket) saat pencoblosan Pilgub DKI Jakarta, 15 Februari 2017, nanti. Apalagi, berdasarkan data Dinas Dukcapil DKI Jakarta, saat ini telah diterbitkan sebanyak 57.763 suket. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Edison Sianturi, memastikan surat keterangan hanya bisa digunakan sesuai dengan domisili. Tujuannya, untuk menghindari penyalahgunaan suket saat tahapan pencoblosan. Fungsi suket sama seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). "Pemilik suket bisa mengunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup," kata Edison, Rabu (8/2). Dia menambahkan, masyarakat juga diminta aktif untuk mengecek namanya sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap atau (DPT) atau belum. "Kami padankan dengan DPT yang ada, mereka yang tidak terdaftar di DPT akan diberikan suket," tutur Edison. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Jakarta Selatan Muhammad Ikbal mengatakan, ada 10.000 lebih warga Jakarta Selatan yang menggunakan suket dalam proses pemilihan. "Data yang kita dapat dari Dukcapil itu ada 10.000 lebih suket," beber Ikbal. Ikbal menjelaskan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan dua jenis Suket. Suket yang pertama dikeluarkan untuk warga yang datanya sudah terekam di e-KTP namun belum fisiknya belum diterbitkan. &nbsp;Dalam suket kategori pertama, nantinya akan ada foto serta barcode-nya. Fungsinya (suket kategori I) selain untuk mencoblos tapi untuk kepentingan yang lainnya. "Yang kedua, suket yang tidak ada foto dan barcode-nya. Peruntukannya hanya untuk pilkada saja," ucap dia. Hanya dua kategori suket itu yang diakui oleh KPU. Nantinya, petugas di TPS akan mengecek keaslian suket tersebut. "Ada contohnya (suket) di buku panduan. Nanti petugas KPPS itu akan mencocokan," kata Ikbal. (wok/yuz/JPG)

Disdukcapil Terbitkan Dua Model Suket, Satu Khusus untuk Mencoblos