<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/sekda-1-1380266291.jpg" alt="Sekda Kudus Revlisianto Subekti saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Sekda Kudus, Senin (28/7). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sekda Kudus Revlisianto Subekti saat memberikan keterangan pers di ruang rapat Sekda Kudus, Senin (28/7). (Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengeluarkan surat keputusan (SK) pembebasan tugas sementara atas dua pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Hal itu terkait kasus dugaan berkaraoke saat jam kerja serta bertikai memperebutkan pemandu karaoke. &rdquo;Kedua pejabat Dinas PKPLH Kudus itu, yakni berinisial AH dan EW per hari ini (28/7) dibebastugaskan sementara dari jabatan yang sebelumnya mereka emban,&rdquo; kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti didampingi Inspektur Daerah Kudus Eko Djumartono dan Pelaksana tugas Asisten II Setda Kudus Dwi Agung Hartono seperti dilansir dari Antara di Kudus, Senin (28/7). Dia mengungkapkan, SK Pembebastugasan sementara dikeluarkan setelah Inspektorat Kudus selesai melakukan pemeriksaan. Inspektorat memeriksa kedua pejabat di Dinas PKPLH Kudus serta satu orang pihak luar pemerintahan. Hasil dari pemeriksaan tersebut, kata dia, sudah meyakinkan tim pemeriksa bahwa ada fakta yang akan disampaikan kepada Bupati Kudus terkait peristiwa dugaan pelanggaran kedua aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Termasuk tambahan keterangan dari satu orang yang bukan unsur ASN. &rdquo;Sehingga kami tidak perlu lagi meminta keterangan dari pihak lain karena dari video yang ada sudah cukup,&rdquo; ujar Revlisianto Subekti. Hasil dari pemeriksaan Inspektorat Kudus, selanjutnya diserahkan ke tim pembina disiplin kepegawaian untuk diambil keputusan keduanya akan diberikan sanksi atau tidak. Keputusan pembebasan sementara itu, dalam rangka memperlancar pemeriksaan oleh Tim Penegakan Disiplin ASN. Sedangkan untuk mengisi kekosongan, Bupati Kudus juga menunjuk pelaksana harian (Plh). Plh Kepala Dinas PKPLH dijabat Masyudi yang menjabat Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan dan Plh Kepala UPTD Pengelola TPA Persampahan Dinas PKPLH dijabat Ristianto. Adapun keputusan sanksi terhadap keduanya, yakni AH dan EW akan diputuskan pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau Bupati Kudus Sam'ani Intakoris, maksimal tujuh hari sejak 28 Juli 2025 saat yang bersangkutan dipanggil untuk diperiksa Tim Penegakan Disiplin ASN hingga diputuskan ada tidaknya pelanggaran dan rekomendasi pemberian sanksi. &rdquo;Dalam memutuskan pemberian sanksi, didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,&rdquo; tandas Revlisianto Subekti.

Bupati Kudus keluarkan SK pembebasan tugas sementara atas dua pejabat Dinas PKPLH terkait kasus dugaan berkaraoke saat jam kerja

Dua Pejabat Dinas PKPLH Kudus Dicopot Sementara Buntut Pertikaian Berebut Pemandu Karaoke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/WhatsApp-Image-2025-01-06-at-161450_188129e9-3545700040.jpg" alt="Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. Phil. Sahiron (kiri) di gedung rektorat kampus UIII Depok (6/1). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Prof. Dr. Phil. Sahiron (kiri) di gedung rektorat kampus UIII Depok (6/1). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar gembira bagi pengelola bidang lahan atau tanah garapan untuk pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Uang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan kampus UIII kembali dicairkan. Kali ini Rp 128,5 miliar untuk 689 bidang lahan. Penyaluran dana santunan itu sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/Kep. 583-Disperkim/2024 dan No: 593/Kep.582-Disperkim/2024. Keputusan itu terkait dengan aturan Penerima dan Besaran Nilai Santunan. Kemudian juga terkait Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Santunan bagi Masyarakat Terkena Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kampus UIII. Setelah keputusan Gubernur Jawa Barat itu keluar, tim dari Kementerian Agama (Kemenag) bersama Tim Terpadu Penertiban Lahan Kampus UII) menggelar penyaluran Dana Santunan atas 236 bidang lahan dan 453 bidang garapan di atas lahan UIII pada Senin (6/1). Proses ini dijadwalkan digelar sampai dengan Jumat (10/1). Kabag Umum Sekretariat Jenderal Kemenag sekaligus PPK Khusus Lahan UIII Abdullah Hanif menuturkan rasa bangga kepada Tim Terpadu. Tim ini bekerja sejak Terbitnya Perpres No. 57 Tahun 2016, peletakan batu pertama pada 5 Juni 2018, hingga saat ini. Tim Terpadu dalam bekerja senantiasa bersama warga penggarap mengawal pembangunan kampus yang digadang menjadi pusat peradaban Islam dunia ini. &rsquo;&rsquo;Ini adalah akhir dari rangkaian panjang kita mengurusi lahan ini,&rsquo;&rsquo; kata Abdullah Hanif. Yaitu sejak terbitnya Keppres tentang berdirinya UIII pada 2016. Kemudian pada 2018 dimulai pembangunan fisik kampus. Pembangunan kampus terdiri atas tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian yang terakhir ini mereka mengucapkan banyak terimakasih kepada masyarakat penggarap yang berkenan bersama-sama menuntaskan persoalan lahan. Pada penyaluran dana santunan sebagai Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan kampus UIII kali ini, disalurkan kepada 689 bidang lahan. Tahap sebelumnya telah melalui proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan total dana santunan Rp 128,5 miliar. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Prof. Dr. Phil. Sahiron, MA menuturkan, penyaluran santunan PDSK itu sekaligus menjadi penanda, buah dari kerja keras pihak-pihak yang terlibat. Yaitu sejak pencanangan berdirinya Kampus UIII di Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Terutama warga penggarap yang secara kooperatif membantu terlaksananya upaya penyediaan lahan kampus Islam Internasional pertama di Indonesia itu. &rsquo;&rsquo;Proses yang panjang ini hingga bisa sampai hari ini itu salah satunya adalah kontribusi bapak ibu semua. Turut memberikan kontribusi agar cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menuju Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,&rsquo;&rsquo; kata Sahiron. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta itu menjelaskan, didirikannya UIII merupakan salah satu upaya menyongsong Indonesia Emas 2045. Bangsa Indonesia telah bercita-cita mencetak generasi emas yang tak hanya unggul di bidang sains dan teknologi. Tetapi juga memegang teguh nilai-nilai keagamaan. &rsquo;&rsquo;Unggul dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, di sisi lain memiliki nilai-nilai spiritualitas keagamaan yang dewasa. Nilai keagamaan yang memperhatikan toleransi. Serta memperhatikan kerukunan antara umat satu dengan umat lainnya,&rdquo; ucap Sahiron.

SK Gubernur Jabar terbit, pengelola bidang lahan tanah garapan untuk pembangunan kampus UIII cair Rp 128,5 miliar untuk 689 bidang lahan

Surat Keputusan Gubernur Jabar Terbit, Dana Santunan Rp 128,5 Miliar untuk Penggarap Lahan Kampus UIII Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Untitled-2760399588.jpg" alt="Sebanyak 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 akhirnya bisa tersenyum lega. Itu setelah mereka menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Penyerahan dilakukan Bupati Gresik Fandi Akhmad. Orang nomor satu di Lingkungan Pemkab Gresik itu meminta PPPK yang telah menerima SK untuk meningkatkan kinerja. &rdquo;Ketika sudah ditetapkan jadi ASN maka sikap, moralitas, dan etika, semuanya diatur dalam perundang-undangan. Jadi harus benar-benar dilaksanakan,&rdquo; ujar Bupati Fandi Akhmad Yani. Setelah diangkat, menurut dia, PPPK dalam bekerja harus berorientasi pada dua hal. Yakni, berintegritas dan loyalitas.&nbsp; &rdquo;Dua hal ini harus menjadi prinsip bagi bapak ibu PPPK," ungkap Fandi Akhmad Yani, mantan Ketua DPRD Gresik itu. Dia menjelaskan, sikap integritas dan loyalitas itu harus benar-benar ditanamkan. Sehingga, bisa menghasilkan kinerja yang baik.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Untitled11-867868732.jpg" alt="Bupati Gresik Fandi Akhmad meminta PPPK yang telah menerima SK pengangkatan meningkatkan kinerja." width="100%">
<figcaption>Bupati Gresik Fandi Akhmad meminta PPPK yang telah menerima SK pengangkatan meningkatkan kinerja.</figcaption>
</figure> &rdquo;Kalian boleh tidak suka dengan pimpinan secara pribadi. Tapi dalam bekerja harus tetap loyal. Ini untuk memastikan semua tugas berjalan dengan baik,&rdquo; ujar Fandi Akhmad Yani. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pemkab Gresik Agung Endro D. S. mengatakan, pada rekrutmen PPPK 2023, Pemkab Gresik mendapatkan 419 formasi. Dari jumlah tersebut terisi 406 PPPK. &rdquo;Namun, yang bertahan hingga menerima SK hanya 403 orang. Sedangkan tiga lainnya mengundurkan diri,&rdquo; ungkap Agung Endro. Dari 403 orang yang menerima SK PPPK rinciannya, tenaga kesehatan sebanyak 317 orang. Terdiri atas 256 orang formasi khusus dan 61 orang formasi umum. Kemudian, tenaga teknis sebanyak 36 orang yang terdiri atas 29 orang formasi khusus dan 7 orang formasi umum. &rdquo;Serta 50 orang PPPK dari formasi guru,&rdquo; terang Agung Endro.

Sebanyak 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2023 akhirnya menerima surat keputusan (SK) pengangkatan

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Serahkan SK 403 PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/WhatsApp-Image-2024-04-25-at-125020-4222647104.jpg" alt="Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim bersama jajaran pengurus menerima SK Pengurus Kwarda Jatim 2020-2025." width="100%">
<figcaption>Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim bersama jajaran pengurus menerima SK Pengurus Kwarda Jatim 2020-2025.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil bersama jajaran pengurus Kwarda menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Kwarda Jatim masa Bakti 2020-2025 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta. SK diserahkan Sekjen Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo bersama Waka Organisasi dan Hukum Kwarnas dan pengurus lain. Turut hadir Pengurus Kwarda Jatim Moh. Ali Kuncoro, Bambang Suyanto, Nurkholis, Adie Kurniawan, dan staf Kwarda Jatim. Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil yakin selama 3 sampai 4 tahun ini Kwarnas melatih Jawa Timur untuk bisa memiliki daya tahan, disiplin, dan saling menguatkan. &rdquo;Kwarda Jatim tidak bisa seperti saat ini kalau tidak ada yang menguatkan, dan kita semua sepakat untuk saling menguatkan sehingga memiliki daya tahan, disiplin sebagaimana dasadarma ke delapan,&rdquo; kata Arum Sabil. &rdquo;Kakak-kakak semua telah menguatkan, Kak Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung secara totalitas dan membimbing seluruh kegiatan Gerakan Pramuka di Jawa Timur,&rdquo; lanjut Arum Sabil. Pagi ini (25/4), kata Arum, Kwarnas Pramuka setelah memperhatikan banyaknya kontribusi, kesetiaan, dan kedisiplinan Kwarda Jatim dalam memajukan kepramukaan di Jawa Timur menjadi pertimbangan bagi Kwarnas menerbitkan SK tersebut. Kwarda Pramuka Jatim sejak 2020 berkomitmen penuh memberikan dukungan aktif dan produktif ke pemerintah dengan men-support berbagai kegiatan. Selain itu, Arum menyebut, ada kegiatan monumental dan besar yang telah dilaksanakan Kwarda Pramuka Jatim. Yakni Bakti Pramuka Peduli Semeru, Jambore, Raimuna, pelatihan-pelatihan, dan sebagainya, serta koordinasi dan pembinaan ke kwarcab terus dijalankan. &rdquo;Terima kasih kepada Kak Khofifah Indar Parawansa, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono yang telah mengomunikasikan pada Kwarnas, Ketua dan Pengurus Kwarcab se Jawa Timur, Ketua dan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,&rdquo; kata Arum Sabil. &rdquo;Terima kasih kami sampaikan dari seluruh Pramuka Jawa Timur, dengan terbitnya SK Pengurus Kwarda Jatim, mampu membawa semangat baru bagi kami di Jawa Timur untuk mengembangkan Gerakan Pramuka,&rdquo; ujar Arum Sabil. Musda Kwarda Pramuka Jatim digelar di Batu pada akhir 2020. Kala itu, Arum Sabil terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jatim menggantikan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Namun, kala itu Kwarnas tidak memberikan SK kepada kepengurusan Pramuka Jatim di bawah Arum Sabil hingga Musda digelar kembali.

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur Arum Sabil bersama jajaran pengurus menerima SK Pengurus Kwarda Jatim masa Bakti 2020-2025

SK Kwarda Jatim Terbit, Semangat Baru bagi Pramuka Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/02/IMG-20240401-WA0024_1-279227893.jpg" alt="Sebanyak 2.086 PPPK Pemkot Surabaya berkumpul di Gelora Pancasila untuk menerima SK pengangkatan." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 2.086 PPPK Pemkot Surabaya berkumpul di Gelora Pancasila untuk menerima SK pengangkatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan bagi 2.086 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di Gelora Pancasila. Para PPPK yang mendapatkan SK itu sebelumnya mengikuti seleksi penerimaan 2023. &rdquo;Seperti yang saya sampaikan, Surabaya ini diberi kesempatan oleh Menpan RB soal kuota. Ini ada 2.086 untuk 2023,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara. Eri meminta ribuan pegawai yang baru menerima SK pengangkatan agar memaksimalkan tugas pelayanan kepada masyarakat. Posisi yang saat ini digenggam tidak boleh disia-siakan, mengingat para pegawai tersebut telah melalui perjuangan melalui tahap seleksi. &rdquo;Tidak semua mendapatkan kesempatan ini, teman-teman punya jaminan sampai pensiun,&rdquo; ujarnya Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi. Wali kota juga menyebut ketika PPPK memiliki catatan kinerja yang mampu mencapai nilai 100 persen dari target, diberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga sekitar Rp 6 juta. &rdquo;Tahun depan PPPK bisa Rp 9 juta, itu dengan gajinya, tetapi selaras kerjanya juga seperti apa,&rdquo; ucap Eri Cahyadi. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Surabaya Ira Tursilawati mengatakan, sebanyak 2.086 PPPK yang menerima surat keputusan perihal pengangkatan merupakan tenaga teknis, kesehatan, dan guru. Pengangkatan tersebut merupakan tahap pertama dari total keseluruhan PPPK mencapai 3.494 orang. Kemudian untuk sisanya sebanyak 1.408 PPPK masih menunggu terbitnya surat keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Begitu suratnya sudah turun kami langsung melakukan proses,&rdquo; tutur Ira Tursilawati. Ira menambahkan 80 persen PPPK sebelumnya berstatus sebagai tenaga alih daya, hal tersebut seusai aturan yang telah ditetapkan. &rdquo;Memang BKN formasinya 20 untuk umum dan 80 untuk khusus,&rdquo; terang Ira Tursilawati.

Pemkot Surabaya menyerahkan surat keputusan pengangkatan bagi 2.086 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), di Gelora Pancasila

Pemkot Surabaya Angkat 2.086 PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Empat belas provinsi di Indonesia sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 per 21 November. Tenggat waktu yang diberikan pemerintah pusat dalam penetapan UMP 2024 adalah pada Selasa (21/11). Diketahui, ada 14 dari total 38 provinsi di Indonesia yang sudah merilis kenaikan UMP 2024. Berikut daftar kenaikan UMP dari 14 provinsi yang dikutip JawaPos.com dari website resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta berbagai sumber lain. <ol> <li> Jawa Barat</li> </ol> Dikutip&nbsp;JawaPos.com dari instagram resmi @disnakertransjabar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar 3,57 persen atau Rp 70.824 menjadi Rp 2.057.495 dari yang sebelumnya Rp 1.986.670. Kenaikan UMP itu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep.768-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. <ol start="2"> <li> Jawa Timur</li> </ol> Dikutip&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari akun instagram resmi&nbsp;@naker_jatim, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan UMP 2024 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 125.000 atau 6,13 persen dari awalnya Rp 2.040.244,30 menjadi Rp 2.165.244,30. Hal itu ditetapkan Gubernur Khofifah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023&nbsp;tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. <ol start="3"> <li> Bali</li> </ol> Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672. Jumlah itu naik sekitar 3,68 persen atau Rp100.000 dari UMP sebelumnya sebesar Rp 2.713.672. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menetapkan nominal tersebut melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 979/03-M/HK/2023. <ol start="4"> <li> Nusa Tenggara Barat</li> </ol> Besaran UMP NTB Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp 2.444.067, dengan kenaikan 3.06 persen, atau sebesar Rp72.660 dari UMP NTB tahun 2023 sebesar Rp <a href="tel:2371407">2.371.407</a>. Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sesuai dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B- M/243/HL.01.<a href="tel:00912023">00/X1/2023</a>. <ol start="5"> <li> Kalimantan Selatan</li> </ol> Dikutip&nbsp;<a href="https://jawapos.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://jawapos.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw0F0JhXDlhdFoFymOi5hZ9q">JawaPos.com</a>&nbsp;dari&nbsp;<a href="https://diskominfomc.kalselprov.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://diskominfomc.kalselprov.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw3RVGFN0r5_Q0kpiXqeWv2w">diskominfomc.kalselprov.go.id</a>,&nbsp;Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel mengalami kenaikan menjadi Rp <a href="tel:3282812">3.282.812</a>,21 yang awalnya Rp<a href="tel:3149977">3.149.977</a>,65 atau naik 4.22 persen. Penetapan ini berdasar keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor&nbsp;<a href="https://100.3.3.1/0792/KUM/2023" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://100.3.3.1/0792/KUM/2023&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw1xKZ-lk_ulJlDbRCQxtv_D">100.3.3.1/0792/KUM/2023</a>&nbsp;tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2024. <ol start="6"> <li> Aceh&nbsp;</li> </ol> Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, secara resmi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2024 sebesar Rp <a href="tel:3460672">3.460.672</a>. Adapun penyesuaian UMP Aceh 2024 naik sebesar 1,38 persen dari UMP tahun sebelumnya Rp&nbsp;<a href="tel:3413666">3.413.666</a>. Diketahui, keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur No. 560/<a href="tel:16662023">1666/2023</a>&nbsp;tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2024. <ol start="7"> <li> Sumatera Utara</li> </ol> Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp <a href="tel:2809915">2.809.915</a>. Diketahui jumlah tersebut naik sekitar 3,67 persen dari UMP tahun lalu yang sebesar Rp&nbsp;<a href="tel:2710493">2.710.493</a>. <ol start="8"> <li> Sumatera Barat</li> </ol> Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:&nbsp;<a href="tel:5627682023">562-768-2023</a>, UMP Sumatera Barat resmi mengalami kenaikan sebesar 2,52 persen. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan nilai sebesar Rp <a href="tel:2811449">2.811.449</a>,27. Jumlah tersebut naik&nbsp;Rp68.973 dari UMP Sumbar sebelumnya yaitu sebesar Rp <a href="tel:2742476">2.742.476</a>. <ol start="9"> <li> Jambi&nbsp;</li> </ol> Dikutip&nbsp;<a href="https://jawapos.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://jawapos.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw0F0JhXDlhdFoFymOi5hZ9q">JawaPos.com</a>&nbsp;dari akun YouTube JambiTV, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan UMP 2024 naik Rp 94.000 atau sekitar 3,2 persen menjadi Rp <a href="tel:3037121">3.037.121</a>&nbsp;dari sebelumnya Rp <a href="tel:2943033">2.943.033</a>. <ol start="10"> <li> Bangka Belitung</li> </ol> UMP Bangka Belitung naik sebesar 4,04 persen atau Rp 141.521 dari yang awalnya sebesar Rp <a href="tel:3498479">3.498.479</a> menjadi Rp <a href="tel:3640000">3.640.000</a>. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1220/DISNAKER/2023. <ol start="11"> <li> Sulawesi Barat</li> </ol> Dikutip&nbsp;<a href="https://jawapos.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://jawapos.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw0F0JhXDlhdFoFymOi5hZ9q">JawaPos.com</a>&nbsp;dari&nbsp;<a href="https://sulbar.bpk.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sulbar.bpk.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw3mrdvxwjSqY_rgN7-ajCM1">sulbar.bpk.go.id</a>,&nbsp;berdasar rumusan dari Dewan Pengupahan, dengan menggunakan formulasi PP 51, UMP Sulbar 2024 naik dari Rp <a href="tel:2871795">2.871.795</a>&nbsp;menjadi Rp <a href="tel:2914958">2.914.958</a>&nbsp;atau naik 1,5 persen atau Rp 43.163. Keputusan itu didasari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 688 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, ditetapkan pada 20 November 2023. <ol start="12"> <li> Sulawesi Utara</li> </ol> Provinsi Sulawesi Utara akhirnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 naik 1,67 persen atau Rp 57.920 yang akhirnya digenapkan menjadi Rp 60.000. Sehingga UMP Sulut 2024 diumumkan menjadi Rp <a href="tel:3545000">3.545.000</a>. Jumlah ini naik dari UMP 2023 lalu sebesar Rp <a href="tel:3485000">3.485.000</a>. <ol start="13"> <li> Sulawesi Selatan</li> </ol> Dikutip&nbsp;<a href="https://jawapos.com/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://jawapos.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw0F0JhXDlhdFoFymOi5hZ9q">JawaPos.com</a>&nbsp;dari&nbsp;<a href="https://sulselprov.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sulselprov.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1700691153272000&amp;usg=AOvVaw0QcFBjugNrWblKamxW2yYE">sulselprov.go.id</a>, Pemerintah Provinsi Sulsel menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2023 dengan kenaikan 6,9 persen atau Rp 219.000 menjadi Rp <a href="tel:3385145">3.385.145</a>&nbsp;dari sebelumnya Rp <a href="tel:3165876">3.165.876</a>. Kenaikan UMP Sulsel tersebut ditetapkan SK Gubernur Sulsel No 1671/12/2023/21.11.2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan tanggal 21 November 2023. <ol start="14"> <li> Maluku Utara</li> </ol> Dewan Pengupahan Provinsi Maluku Utara (Malut) telah mencapai kesepakatan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 7.50 persen. Kenaikan UMP mencapai Rp 221.646,57. Total UMP Maluku Utara 2024 mencapai Rp 3.200.000.

Sebanyak 14 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sudah resmi merilis UMP masing-masing per 21 November

Tercatat 14 Provinsi Sudah Resmi Merilis Kenaikan UMP, Cek di Provinsimu Berapa Naiknya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Screenshot_2022-06-23-16-24-14-78_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg" alt="Fasad depan RSDLB. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Fasad depan RSDLB. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Usai beroperasi selama 1 tahun, Rumah Sakit Darurat Lapangan Bangkalan (PPKPC-RSDLB) resmi ditutup pada Senin (20/6). Penutupan itu berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/401/KPTS/013/2022 tentang Penutupan RSDL Bangkalan/Rumah Isolasi OTG Pemprov Jawa Timur tertanggal 15 Juni 2022.  Ketua Pelaksana PPKPC-RSDLB Radian Jadid menjelaskan, berdasar data kondisi saat ini, penanganan pandemi Covid-19 sudah semakin terkendali. Pemerintah pusat juga telah menlonggarkan kebijakan pemakaian masker.  ”Ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 kemungkinan akan segera berakhir dan menjadi endemi,” papar Radian Jadid pada Kamis (23/6).  Selain itu, RSDLB sudah tidak merawat pasien Covid-19. Sehingga, untuk efisiensi anggaran kegiatan operasional, pelayanan RS lapangan tersebut dihentikan dan dilakukan penutupan.  ”Juga ada pertimbangan bahwa masa pinjam pakai barang milik negara kepada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) telah selesai dan harus dikembalikan dan dituangkan dalam berita acara serah terima,” jelas Radian Jadid.  Dengan pertimbangan tersebut, melalui SK Nomor 188/401/KPTS/013/2022, Gubernur Jawa Timur memutuskan Penutupan Rumah Darurat Lapangan Bangkalan/Rumah Isolasi Orang Tanpa Gejala Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jalan Moh. Noer, Laban, Bangkalan.  Adapun barang milik negara berupa bangunan dan sarana prasarana yang dipinjam dari Badan Pelaksana BPWS yang dipinjam Pemprov Jatim akan dikembalikan dan dituangkan dalam berita acara serah terima pengembalian. Sedangksn semua sumber daya manusia yang ditugaskan sebagai sukarelawan untuk mendukung pelayanan di RSDLB dapat dikembalikan untuk bertugas kembali di instutusi masing-masing.  ”Dengan demikian, semua rumah sakit lapangan untuk penanganan Covid-19 di Jawa Timur sudah ditutup semua. Selanjutnya apabila ada yang terjangkit Covid-19 akan ditangani di rumah sakit umum,” terang Radian Jadid.  Jadid menegaskan, status RS Darurat Lapangan didesain untuk kedaruratan dan insidentil/temporary. Sehingga, berjalan untuk tempo/waktu tertentu selama pandemi Covid-19 untuk menangani pasien.  Berdasarkan data PPKPC-RSDLB, selama satu tahun beroperasi, dengan melibatkan lebih dari 56 personel relawan (nakes dan non nakes) serta 46 tenaga security dan CS, dan kapasitas 336 bed/tempat tidur, RSDLB telah menangai sejumlah 916 pasien Covid-19. Sebanyak 836 orang (466 laki-laki dan 370 perempuan) dinyatakan sembuh, 32 orang dirujuk ke faskes yang lebih tinggi serta 48 orang melanjutkan isolasi mandiri.  ”Sedangkan angka kematian adalah 0 (nol),” ucap Radian Jadid.

Satu Tahun Beroperasi, RS Darurat Covid-19 Resmi Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) menyatakan menolak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Sebab, mereka menilai kebijakan itu terburu-buru.  ”Kami menyatakan menolak SK 287 tentang KHDPK,” kata Sekretaris Jenderal SP2P Sugito seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dalam seminar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Eksistensi Hutan Jawa di UGM pada Sabtu (28/5), Sugito menuturkan, SK Nomor 287 tentang KHDPK tidak dibarengi atau diikuti kesiapan Kementrian LHK membuat aturan tata kelola kawasan KHDPK. Selain itu, tanpa penyiapan fase atau tahap transisi yang jelas.  ”Tanpa penyiapan pemahaman kepada pihak yang berpotensi menjadi subjek pengelola KHDPK tentang pemulihan hutan,” terang Sugito.  Berdasar SK tersebut, KHDPK mencakup hutan negara di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten dengan luas 1.103.941 hektare. Yakni terdiri atas hutan produksi seluas 638.649 hektare (58 persen) dan hutan lindung 465.294 hektare (42 persen).  Menurut Sugito, penetapan areal KHDPK seluas 1,1 juta hektare merupakan kebijakan yang berdampak luas. Sebab, mencakup 45 persen kawasan hutan produksi dan hutan lindung milik negara di Pulau Jawa dan Madura.  Sosiologi UGM Arie Sudjito mengatakan, pemerintah perlu membuat peta jalan kebijakan yang komprehensif serta tidak sekadar berhenti pada politik populisme.  ”Karena itu fase transisional diperlukan dengan melibatkan publik dalam mengantisasipasi distorsi kebijakan, mempertimbangkan subjek penerima manfaat, dengan tetap menjaga nilai kelestarian alam, keadilan ekologi serta hutan yang bermakna sosial ekonomi,” papar Arie Sudjito.  Sementara itu, Heri Santoso dari Java Learning Center (Javlec) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penetapan kawasan KHDPK. Harus ada persiapan pendampingan subjek pengelola KHDPK untuk dapat memperoleh market access player.  ”Hal ini berkaca kepada perhutanan sosial yang telah berjalan seluas 4 juta hektare di luar Pulau Jawa yang kurang lebih 50 persennya mangkrak,” tutur Heri.

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220519-WA0023.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khatimah. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khatimah. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Surat keputusan (SK) guru yang diterima sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga diterima hingga kini. Warga pun curhat ke DPRD Kota Surabaya.  Kamis (19/5), pada masa reses, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menerima sejumlah keluhan dari warga saat melakukan reses di wilayah Surabaya Utara.  Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), PPPK guru termasuk dalam kategori ASN.  Seperti PNS, PPPK guru maupun nonguru mendapatkan gaji dari negara. Menurut Khusnul, ratusan guru PPPK di Surabaya hingga kini masih belum jelas nasibnya. Sebab, mereka tidak tahu kapan surat keputusan (SK) pengangkatannya itu turun dan ditempatkan dimana.  ”Saya sangat prihatin dengan nasib para guru PPPK ini. Saat saya menggelar reses, mereka mengeluh statusnya yang masih belum jelas. SK belum turun dan belum tahu ditempatkan dimana. Mereka gundah karena ketidakjelasan ini,” tutur Khusnul.  Anggota dewan asal PDI Perjuangan itu mengatakan, jumlah guru PPPK yang dinyatakan lulus pada tahap pertama sebanyak 470 guru. Untuk tahap pertama, tidak ada kendala, karena pada 2 Juni segera mendapat kepastian mereka penempatan.  Sedangkan untuk jumlah guru PPPK yang lulus tahap kedua, lanjut Khusnul, jumlahnya 413 orang. Guru PPPK yang tahap dua ini yang sampai saat ini nasibnya belum jelas.  ”Dari informasi yang saya dapat, saat ini sedang proses pengajuan NIP (Nomor Induk Pegawai) ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Saya mendorong BKN mempercepat proses administrasi guru-guru PPPK ini. Sehingga beliau-beliau ini tidak menganggur berkepanjangan,” papar Khusnul Khotimah.  Khusnul yang juga menjadi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu mengatakan, guru PPPK yang lolos pada tahap kedua mayoritas mengabdi di sekolah swasta. Sejak diumumkan diterima sebagai guru PPPK, ada sekolah yang langsung menghentikan tugas mereka. Itu artinya para guru itu menganggur.  ”Sejak ditetapkan diterima sebagai guru PPPK, guru-guru tersebut menganggur menunggu hingga SK dari BKN turun. Padahal beliau memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Apalagi kalau ada yang punya tanggungan. Makanya saya berharap agar proses administrasi di BKN segera tuntas,” ucap Khusnul Khotimah.

SK Guru PPPK Belum Turun, Warga Curhat ke DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SK-CPNS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Gresik bergembira. Sebab, mereka telah surat keputusan (SK) pengangkatan. SK tersebut seolah menjadi kado manis menjelang Lebaran.  Penyerahan SK itu secara simbolis dilakukan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Ada sebanyak 1.284 SK yang diserahkan. Terdiri atas SK pengangkatan 423 CPNS dan selebihnya PPPK guru tahap 1 dan PPPK non-guru formasi tahun 2021.  Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan apresiasi setinggi tingginya kepada CPNS yang telah diterima bekerja di lingkungan Pemkab Gresik. Mereka merupakan putra-putri terbaik yang terpilih untuk menyandang tanggung jawab pengabdian melayani masyarakat.  ‘’Dari sekian ribu pelamar, Anda adalah manusia istimewa yang beruntung mendapatkan kesempatan, peluang untuk mengembangkan diri, mengabdikan diri pada masyarakat,’’ ujar Yani, panggilan akrabnya.  Bupati alumnus Universitas Airlangga itu berharap, para aparatus sipil negara (ASN) baru menunjukkan pengabdiannya. ‘’Tunjukkan performa terbaik saudara untuk melayani masyarakat," tegasnya.  Badrul Ain, salah seorang PPPK guru, mengatakan, permasalahan PPPK guru sempat mengganjal. Sebab, aturan dari pemerintah pusat berubah-ubah.  Awalnya, ada ketentuan minimal 3 tahun menjadi guru untuk bisa mengikuti PPPK guru. Nah, sekarang berubah lagi dan tidak ada aturan tersebut. Dia pun  bersyukur, akhirnya SK sudah diserahkan.  ‘’Ini menjadi kado spesial menjelang Lebaran. Sebab, sudah ditunggu teman-teman sejawat selama bertahun-tahun,” kata koordinator guru honorer Gresik itu.

SK Turun, Jadi Kado Spesial CPNS dan PPPK Gresik Jelang Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat keputusan

Berita Terkini