<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/polres-payakumbuh-3433592643.jpg" alt="Warga menuntut surat keterangan kematian di Satlantas Polres Payakumbuh." width="100%">
<figcaption>Warga menuntut surat keterangan kematian di Satlantas Polres Payakumbuh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah video diunggah di Facebook oleh akun Yona Maria pada Sabtu (18/5). Di video itu memperlihatkan suasana di kantor Unit Gakkum Satlntas Porles Payakumbuh. Di dalam video itu ada suara seorang perempuan menuntut surat keterangan kematian adiknya yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Namun, dia merasa penerbitan surat itu dipersulit oleh oknum Satlantas Polres Payakumbuh. Suara perempuan itu menyatakan bahwa surat keterangan kematian itu sangat dibutuhkan karena menjadi dasar untuk menyelesaikan utang piutang di leasing. Namun, surat itu tak kunjung diberikan oleh anggota kepolisian. Dia mempertanyakan anggota polisi tak kunjung memberikan surat keterangan kematian yang asli. Di video itu terlihat beberapa anggota Satlantas dan warga yang disebut sebagai suami dan anak korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan. "Alasannyo a? SOP-nya A (Alasannya apa? SOP-nya apa)," desak suara perempuan tersebut. Namun, ketika didesak anggota polisi di dalam video itu hanya diam dan tidak bisa memberikan penjelasan. "Lah mati adiek, den. Tahu ndak (Sudah mati adik saya, tahu tidak)," geramnya suara itu. Lantas anggota polantas itu beralasan surat itu digunakan untuk kebutuhan penyidikan dan dengan pihak rumah sakit. Lagi-lagi suara perempuan itu membalas lagi bahwa, kasus kecelakaan lalu lintas itu sudah di-SP3-kan. Artinya kasus itu sudah ditutup. Sementara surat keterangan kematian dibutuhkan keluarga korban untuk urusan utang di perusahaan pembiayaan. Bahkan perempuan itu mengaku sempat diancam oleh oknum Satlantas Polres Payakumbuh. "Ikonyo si Lubis yang mengancam den (Ini dia si Lubis yang mengancam saya sewaktu di polres)," tudingnya. Diketahui, perempuan di video viral itu merupakan seorang Sekretaris Satpol PP Kota Payakumbuh bernama Dwi Sulistyawan. Sementara itu, Satlantas Polres Payakumbuh ketika dikonfirmasi JawaPos.com via akun media sosialnya di Instagram @lantasrespayakumbuh belum memberikan respons. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan ketika diminta tanggapannya menyatakan, jajaran Unit Lakalantas Polres Payakumbuh sudah melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dia menyatakan kasus itu bermula dari kecelakaan lalu lintas pada Maret lalu antara truk dengan sepeda motor. Keluarga dari sopir truk minta mengamankan diri ke Polres. Selama tujuh hari Polres Payakumbuh mengamankan sopir. Sementara itu, satu hari setelah kejadian keluarga sopir truk melakukan pendekatakan dengan keluarga pengendara motor dengan berturut-turut datang ke rumah duka sampai menujuh hari. Dalam pertemuan itu, suami pengendara motor atau suami korban minta keluarga sopir mobil untuk datang ke rumah Dewi Novita membicarakan terkait kecelakaan tersebut. "Namun dari pengakuan sopir sesampainya di sana keluarga sopir malah mendapatkan makian dari Dewi Novita,&rdquo; ujar Dwi Sulistyawan mengutip statemen Kasatlantas Polres Payakumbuh AKP Firdaus. Menurut keterangan sopir truk, sambung Dwi, setelah kejadian itu keluarga keluarga sopir trauma untuk melakukan pendekatan langsung. Akhirnya keluarga sopir meminta bantuan kepada penyidik untuk dipertemukan dengan keluarga pengendara motor di Polres Payakumbuh. &ldquo;Kami fasilitasi sudah tiga kali pertemuan antara keluarga sopir truk dengan pengendara motor, dari pihak supir truk hanya mempuanyai kemampuan untuk memberi santunan Rp 5 juta. "Akan tetapi dari keluarga pengendara motor tidak terima dengan melontarkan kata, Rp 5 juta untuk pemakaman saja tidak cukup.

Di dalam video itu ada suara seorang perempuan menuntut surat keterangan kematian adiknya yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas.

Anggota Keluarga Meninggal Karena Kecelakaan, Warga Dipersulit Mendapat Surat Kematian dari Satlantas Polres Payakumbuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-mekanisme-sk-jenazah-lion-air-yang-tidak-teridentifikasi_m_-scaled.jpg" alt="Ilustradi jenazah korban Lion Air" width="100%">
<figcaption>Ilustradi jenazah korban Lion Air</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah Sakit Polri Jakarta tidak akan mengeluarkan surat kematian bagi jenazah pesawat Lion Air JT-610 yang tidak berhasil diidentifikasi. Adapun yang mengeluarkannya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kepala Tim Disaster Victim Investigation (DVI) Polri Kombes Pol Lisda Cancer mengatakan, pihaknya hanya akan mengeluarkan surat kematian terhadap korban yang berhasil diidentifikasi. "Kalau sudah teridentifikasi kita keluarkan, kalau belum, kita tidak bisa mengeluarkan surat kematian," ujarnya di RS Polri, Jakarta, Selasa (13/11). Bagi yang tidak teridentifikasi, berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, bahwa Dukcapil untuk mengeluarkan surat itu mengacu kepada UU Nomor 1 tahun 2009 pasal 178. Ayat (1) berbunyi, penumpang yang berada dalam pesawat udara yang hilang, dianggap telah meninggal dunia, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pesawat udara seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir tidak diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut, tanpa diperlukan putusan pengadilan. Sementara ayat (2) mengatakan, hak penerimaan ganti kerugian dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Aturan ini muncul ketika tragedi jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Desember 2014 lalu. Kata Lisda, kala itu ada 60 jenazah yang tidak teridentifikasi. Lantas Kementerian Perhubungan meminta fatwa ke MA. Dalam kasus Lion Air, aturan itu bisa dipakai. Bahwa penumpang yang berada di pesawat yang hilang dianggap meninggal dunia apabila dalam jangka waktu 3 bulan setelah pesawat udara mendarat. "Nah ini mungkin yg harus disosialisasikan bahwa keluarga penumpang harus bersabar nunggu tiga bulan. Artinya, penumpang yang tidak teridentifikasi jika tidak tahu hal ikhwalnya gimana kan, tanpa diperlukan putusan pengadilan. Artinya ini Dukcapil langsung mengeluarkan surat kematian tersebut," jelasnya. Jika memang ada jenazah yang tidak teridentifikasi, pihaknya akan melaporkan ke Dukcapil untuk mengurus surat kematiannya. "Sehingga hak-hak korban kayak asuransinya, saldo berapa miliar itu bisa keluar, terus acc di bank, mau ambil deposito misalnya suaminya punya deposito kan istrinya ggak bisa ambil di bank kalau nghak ada surat kematian suaminya," pungkas Lisda.&nbsp;

Begini Mekanisme SK Jenazah Lion Air yang Tidak Teridentifikasi

surat kematian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat kematian

Berita Terkini

Anggota Keluarga Meninggal Karena Kecelakaan, Warga Dipersulit Mendapat Surat Kematian dari Satlantas Polres Payakumbuh

Begini Mekanisme SK Jenazah Lion Air yang Tidak Teridentifikasi

Download Aplikasi JawaPos.com