<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/28/korban-klinik-kecantikan-ryan-drw-1454014686.jpg" alt="Ketua DPW LBH LIRA Sulsel Ryan Latif laporkan salah satu klinik kecantikan ke Polda Sulawesi Selatan. (Darwin Fatir/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPW LBH LIRA Sulsel Ryan Latif laporkan salah satu klinik kecantikan ke Polda Sulawesi Selatan. (Darwin Fatir/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Bantuan Hukum Lumbung Informasi Rakyat (DPW LBH-LIRA) Sulawesi Selatan Ryan Latief melaporkan pemilik klinik kecantikan terkait dugaan pelanggaran surat izin praktik (SIP) ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. Pihaknya menerima aduan masyarakat yang menjadi korban. &rdquo;Sudah ada tiga korban menyampaikan aduan soal Ressty Aesthetic Clinic ke kami. Para korban diminta melengkapi dokumen pendukung termasuk hasil pemeriksaan forensik, untuk dilanjutkan ke proses hukum,&rdquo; papar Ryan Latief seperti dilansir dari Antara. Pelaporan tersebut setelah pihaknya melakukan kroscek adanya kejanggalan izin praktik dan melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut dia, SIP yang diberikan kepada pengelola klinik kecantikan maksimal hanya tiga titik lokasi praktik. Namun dari penelusuran klinik tersebut memiliki lebih dari tiga klinik dan tersebar di beberapa daerah. Seperti Kota Makassar, Kabupaten Bone, hingga di Kolaka (Sulawesi Tenggara). Salah seorang korban dugaan malapraktik asal Kolaka perempuan inisial HA, 38, mengungkapkan telah menjalani tindakan prosedur estetika pada bagian hidung di klinik tersebut. Dia telah membayar Rp 7 juta. Namun, setelah menjalani tindakan dipasang benang, hidungnya malah tidak normal. Merasa hasil tidak maksimal, korban mendatangi klinik tersebut untuk kali kedua pada 29 November 2025. Selanjutnya ditangani pemilik klinik yakni dr RAM untuk dilakukan perbaikan. Meski tidak dibebani biaya, korban ditawari memasang filler bibir seharga Rp 1,5 juta. &rdquo;Saya sudah melaporkan kejadian ini ke polisi di Kolaka untuk meminta pertanggungjawaban pihak klinik. Saya mengalami (catat estetika) kerusakan pada wajah, hidung bengkok tidak normal,&rdquo; kata dia. Ryan mengungkapkan, dari penelusuran serta konfirmasi dari Dinas Kesehatan Kolaka, klinik tersebut diduga tidak memiliki izin operasi resmi. Diduga klinik itu tidak memiliki standar keamanan, fasilitas, maupun kompetensi disyaratkan pemerintah, dan bisa membahayakan orang. Sejauh ini, korbannya HA telah menjalani visum guna membuktikan dugaan malapraktik tersebut. Sedangkan untuk hasilnya, akan keluar pada Senin (29/12). Selain dilaporkan dugaan tidak pidana di Polres Kolaka, korban juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilik Ressty Aesthetic Clinic dr RAM saat dikonfirmasi secara terpisah perihal tuduhan tersebut belum memberikan reaksi. Dia hanya merespons sedang menjalankan ibadah umrah. &rdquo;Mohon maaf saat ini saya sedang fokus ibadah umrah,&rdquo; kata dr RAM singkat.

DPW LBH-LIRA Sulsel laporkan pemilik klinik kecantikan terkait dugaan pelanggaran surat izin praktik (SIP) dan malapratik ke Polda Sulsel

Diduga Malapraktik dan Tak Punya Izin, Klinik Kecantikan Dilaporkan ke Polda Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/G54UlGDtqdiQwaGPfRUBVaF8vP9QQohX5Vun2EvQ-3147380576.jpg" alt="Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza)." width="100%">
<figcaption>Dokter diduga melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat. (Instagram drg. Mirza).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan RI menegaskan akan mencabut Surat Izin Praktik (SIP) Muhammad Syafril Firdaus, dokter kandungan yang diduga melakukan pelecehan terhadap pasiennya di Garut. Hal itu akan dilakukan jika Syafril terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan etik dan disiplin profesi. "Kementerian Kesehatan juga akan merekomendasikan kepada dinas kesehatan setempat untuk mencabut surat izin praktik atau SIP pelaku,&rdquo; ujar Juru Bicara Kemenkes, Widyawati, Rabu (16/4). Ia juga memastikan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran etik dan disiplin profesi oleh Syafril, maka Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) akan memberikan sanksi tegas. Termasuk pencabutan surat tanda registrasi atau STR tenaga kesehatan yang bersangkutan.&nbsp; Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat Kementerian Kesehatan terhadap dugaan kasus pelecehan seksual oleh tenaga kesehatan yang sempat terekam CCTV dan viral di media sosial. Pemeriksaan kini tengah dilakukan secara menyeluruh oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dengan berkoordinasi bersama organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, dan aparat penegak hukum. Widyawati menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut dan mengecam keras tindakan yang mencederai profesi kedokteran.&nbsp;&ldquo;Kami ingin menegaskan bahwa perlindungan terhadap pasien adalah hal yang utama dan tidak bisa ditawar,&rdquo; tegasnya. Kemenkes juga memastikan bahwa seluruh proses penanganan kasus ini akan dilakukan secara transparan, ketat, dan berkeadilan.&nbsp;&ldquo;Kementerian Kesehatan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan demi perlindungan dan keselamatan pasien di seluruh Indonesia,&rdquo; pungkas Widyawati.&nbsp; Sebelumnya, kasus pelecehan ini menjadi sorotan publik setelah beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan tindakan tidak pantas seorang dokter pria terhadap pasien perempuan saat melakukan pemeriksaan USG. Dalam video tersebut, dokter terlihat menyentuh bagian tubuh sensitif pasien tanpa kehadiran perawat atau pendamping medis. hal itu memicu dugaan kuat terjadinya pelecehan terhadap pasien. Setelah viral di media sosial dan menuai kemarahan warganet serta desakan anggota DPR, pihak kepolisian bergerak cepat. Meski awalnya belum ada laporan resmi dari korban, investigasi tetap dilakukan, termasuk mencari lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi. Dengan telah ditangkapnya Syafril, publik kini menanti proses hukum berjalan secara terbuka dan transparan. Pihak Kementerian Kesehatan sebelumnya juga telah mengusulkan pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) dokter tersebut ke KKI sambil menunggu hasil investigasi lengkap. &nbsp;

Kemenkes akan cabut SIP dokter kandungan yang diduga lecehkan pasien di Garut jika terbukti bersalah, publik dorong proses hukum transparan.

Kemenkes Pastikan Cabut Surat Izin Praktik Syafril Firdaus, Dokter Kandungan yang Diduga Lecehkan Pasiennya di Garut Bila Terbukti Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/1_20230914_125009_0000-2789683847.jpg" alt="Ilustrasi dokter mengecek kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter mengecek kesehatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Surat izin praktik atau SIP baru-baru ini menjadi ramai dibicarakan setelah dokter detektif mempermasalahkan izin praktik dr. Richard Lee di akun instagramnya @dokterdetektifreal. Namun, dr. Richard Lee telah memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.&nbsp; Dalam podcast youtube Denny Sumargo, dr. Richard Lee mewanti-wanti sikap Doktip (dokter detektif) yang dianggap sudah berlebihan. Bahkan, Richard langsung memberikan bukti berupa kertas yang menunjukkan kalau Surat Izin Praktiknya (SIP) di Jakarta. Terlepas dari kasus antara Dokter Richard Lee dan dokter detektif, sebenarnya apa sih SIP itu dan kepentingannya untuk dokter hingga pasien? Menurut situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Izin Praktik (SIP) merupakan dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh tenaga medis. Seperti dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya, sebagai syarat untuk menjalankan praktik di Indonesia secara legal. Surat izi praktik ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga landasan hukum yang tak hanya melindungi tenaga medis, namun juga pasien dan masyarakat secara umum. Dokumen SIP ini memastikan bahwa dokter yang bersangkutan memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut 5 fakta penitngnya SIP. Perlindungan bagi Pasien dan Masyarakat SIP berfungsi sebagai jaminan bahwa tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan telah memenuhi standar pendidikan, pelatihan, dan kompetensi yang ditetapkan. Dengan memiliki SIP, seorang tenaga medis dianggap layak dan mampu menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan standar etika dan prosedur medis. Hal ini penting untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan medisnya.&nbsp; Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis Bagi tenaga medis, SIP memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Dokumen ini menjadi bukti bahwa mereka berpraktik sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka memiliki legitimasi dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam situasi tertentu, seperti sengketa hukum atau tuduhan malpraktik, SIP dapat menjadi salah satu dasar pembelaan yang kuat bagi tenaga medis.&nbsp; Pencegahan Praktik Ilegal Penerapan SIP juga berfungsi untuk mencegah praktik medis ilegal oleh individu yang tidak berkompeten atau tidak memiliki kualifikasi yang diakui. Tanpa pengawasan ketat melalui SIP, risiko pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar dapat meningkat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Tanggung Jawab Profesional dan Etika Memiliki SIP juga mencerminkan komitmen seorang tenaga medis terhadap tanggung jawab profesional dan etika yang tinggi. Proses pengajuan dan pembaruan SIP memerlukan keterlibatan dari organisasi profesi dan institusi pemerintah, seperti Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Dinas Kesehatan, yang memastikan tenaga medis senantiasa mematuhi aturan yang berlaku. Dampak Jika Praktik Tanpa SIP Melakukan praktik medis tanpa Surat Izin Praktik (SIP) tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa risiko besar. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, merusak reputasi secara signifikan, dan meningkatkan potensi risiko bagi keselamatan pasien.

Surat izi praktik ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga landasan hukum yang tak hanya melindungi tenaga medis.

Ramai Soal Isu Surat Izin Praktik Dokter Richard Lee, Ketahui 5 Fakta Pentingnya SIP Bagi Tenaga Medis hingga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Terawan-Agus-Putranto-Raka-Denny-2.jpg" alt="Dokter Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dokter Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sudah dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto tetap masih bisa melakukan praktik. Hal itu karena Terawan masih mengantongi Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku hingga 5 Agustus 2023. Dokter Terawan dipecat karena dianggap menyalahi etik terkait metode Brain Washing atau cuci otak pasien stroke dengan DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode cuci otak itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak. Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sekaligus Juru bicara PB IDI untuk sosialisasi hasil Muktamar ke-31 IDI, Beni Satria mengatakan, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto masih memiliki izin praktik dokter. Menurutnya surat SIP Terawan masih berlaku hingga 2023 mendatang. "Yang pasti sampai hari ini, izin praktiknya masih berlaku sampai 5 Agustus 2023," kata Beni dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (1/4). Namun, Beni mengingatkan agar Terawan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan kajian ilmiah (evidence based). Hasil keputusan Majelis Kode Etik Kedokteran mengungkapkan dokter Terawan menyalahi etik karena menguji metode cuci otak tersebut padahal belum ada bukti ilmiahnya. Jika pun berpraktik, dokter Terawan diminta hanya melakukan praktik kedokteran sesuai dengan bidangnya yaitu ahli radiologi. Contohnya, membaca hasil radiologi. "Beliau (Terawan) kan ahli Radiologi, kalau beliau melakukan praktik kedokteran sebatas membacakan hasil radiologi, dan ini kewenangannya, silakan," jelasnya. Lebih lanjut, Beni mengatakan, ketika dokter Terawan tetap melakukan praktik medis yang tidak memiliki bukti ilmiah dan membahayakan pasien, pihaknya akan kembali mengingatkan pemerintah dan institusi praktik tersebut. Sebab peran IDI adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang anggotanya. "Karena jelas pelanggaran kedokteran yang tidak sesuai dengan standar, itu ada ancaman pidananya, dan denda 50 juta maksimal, ini yang akhirnya membahayakan masyarakat," katanya. Seperti diketahui, mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto resmi dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil muktamar IDI di Aceh pada Jumat (25/3). Keputusan ini menindaklanjuti rekomendasi PB ID pada tahun 2018 lalu yang belum dilaksanakan selama ini. Sebetulnya rekomendasi pemecatan itu sudah disampaikan dalam penjelasan khusus pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI pada 9 April 2018. Dalam surat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia dr. Broto Wasisto, MPH, DTM&amp;H (Alm), disebutkan pandangan para ahli terkait metode cuci otak atau DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode cuci otak itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak. Menurut para ahli, metode itu bukan metode baru dalam dunia medis. Akan tetapi, dokter Terawan dinilai terlalu berlebihan mengiklankan diri seolah-olah metode tersebut sebagai inovasi medis pertama di Indonesia sehingga membuat pasien stroke tertarik untuk mencobanya.

Surat Izin Masih Berlaku, Terawan Tetap Bisa Praktik hingga 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kadinkes-Surabaya-Febria-rachmanita.jpg" alt="KELUHKAN PENERBITAN SIP: Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita (kanan) menjawab pertanyaan para dokter spesialis di ruang Komisi D DPRD Surabaya kemarin (13/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KELUHKAN PENERBITAN SIP: Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita (kanan) menjawab pertanyaan para dokter spesialis di ruang Komisi D DPRD Surabaya kemarin (13/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah polemik tidak kunjung dikeluarkannya surat izin praktik (SIP) sejumlah dokter spesialis RS tipe C, Dinkes Surabaya menegaskan bahwa keputusan itu tidak akan mengganggu jumlah pasien. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, penerapan Permenkes 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit tidak akan berdampak pada kunjungan pasien ke RS.   Distribusi pasien sudah dilakukan dengan merata. Sistem rujukan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain yang lebih tinggi kelasnya bisa berjalan dengan baik. "Saya jamin. Kalau di Surabaya, saya bertanggung jawab. Apa yang saya sampaikan kemarin itu sesuai permenkes bahwa rumah sakit itu tidak akan kehilangan pasien," ujar pejabat yang akrab disapa Feni itu seusai peresmian Puskesmas Wonokromo kemarin (15/5).  Selain itu, dia menyebutkan bahwa SIP dokter yang sebelumnya dipersoalkan kini sudah diterbitkan. Feni menuturkan, memang ada satu SIP dokter yang belum keluar. Sebab, masih ada analisis terlebih dahulu. "Sudah ditandatangani. Menunggu analisis tepat, ini surat meluncur. Insya Allah, aku ndak akan zalim sama orang lain," tegas dia.  Dia menekankan bahwa di Surabaya sistem pemerataan rumah sakit harus benar-benar berjalan dengan baik. Penumpukan dokter spesialis di rumah sakit tertentu tidak bisa dibiarkan karena bisa mengganggu sistem rujukan. Dia menyebutkan, di satu daerah karena terjadi penumpukan dokter di rumah sakit, sampai ada rujukan dari rumah sakit kelas B ke rumah sakit kelas C. "Di Surabaya ada 59 rumah sakit. Kemudian, ada 5 rumah sakit yang akan jadi. Total nanti ada 64 rumah sakit," ungkap Feni Dari data terbaru yang masuk ke Dinkes Surabaya, ada delapan rumah sakit tipe D. Dari jumlah tersebut, empat rumah sakit berkomitmen untuk naik kelas ke tipe C. Dari 12 rumah sakit tipe C, semuanya berkomitmen untuk naik tingkat ke rumah sakit tipe B. "Rata-rata semua sudah menandatangani," jelas dia.  RS Bhakti Dharma Husada milik Pemkot Surabaya pun meningkatkan statusnya. Dari kelas C menjadi B. Memang tidak mudah karena mereka memulai sejak 2017, tapi belum berhasil. Nah, tahun ini diajukan kembali peningkatan akreditasi tersebut. "Tahun 2019 dinaikkan lagi. Ke depan kalau (status) B-nya sudah keluar, pemkot ingin ada pelayanan nuklir untuk kesehatan," jelas dia.  Sebelumnya, ada pengaduan yang disampaikan dokter karena mereka tak kunjung menerima SIP. Padahal, SIP itu menjadi pegangan para dokter untuk bisa berpraktik. Masalah tersebut dijadikan bahan rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya. Salah satu inti masalahnya adalah perbedaan tafsir terkait dengan Permenkes 56/2014. Dewan berencana untuk berkonsultasi ke Kementerian Kesehatan agar persoalan tersebut bisa benar-benar tuntas.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi mengungkapkan bahwa memang ada perbedaan pemahaman antaran IDI, Persi, dan Dinas Kesehatan Surabaya dalam rapat dengar pendapat di komisi tersebut. Perbedaan pandangan itu harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut.  ''Ada rencana untuk rapat bersama dengan pejabat dari Kementerian Kesehatan agar persoalan ini benar-benar klir,'' katanya.  Dalam rapat tersebut memang belum ada kesepakatan soal waktu pertemuan dengan Kemenkes. Yang jelas, pertemuan itu harus dilangsungkan secara bersama-sama. Tujuannya, semua pihak, mulai IDI, Persi, sampai Dinkes Surabaya, bisa punya pemahaman yang sama atas permenkes tersebut.  ''Terserah nanti yang memfasilitasi siapa. Apakah dinkes atau Persi, kami menunggu. Semestinya dalam bulan ini sudah ada kepastian,'' jelas Junaedi.  Di sisi lain, komisi D belum berencana kunker ke Kemenkes. Sebab, pemahaman soal permenkes itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai unsur tersebut. Junaedi sangat menyayangkan adanya dokter yang tidak mendapatkan SIP. Sebab, hal itu dikhawatirkan membuat pasien yang berobat ke rumah sakit tersebut tidak terlayani dengan baik. ''Nanti yang dirugikan juga masyarakat Surabaya. Masalah SIP ini semoga bisa lekas selesai. Yang paling penting jangan sampai terjadi lagi,'' ungkapnya.  ---   Antara SIP dan Kelas RS  1. Sejumlah dokter spesialis di RS tipe C mengeluhkan kesulitan mendapatkan surat izin praktik yang dikeluarkan Dinkes Surabaya.  2. Alasan dinkes, RS tempat dokter itu praktik semestinya menaati Permenkes 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.  3. Menurut dinkes, ada RS yang dinilai kebanyakan dokter spesialis dengan jenis yang tidak sesuai kelas rumah sakit.  4. Dinkes mau mengelurkan SIP asalkan rumah sakit itu berkomitmen naik kelas.

Alasan Dinkes Belum Terbitkan SIP Dokter: Supaya Tak Menumpuk di Satu RS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kadinskes-Surabaya-Febria-Rachmanita.jpg" alt="Dari kiri, Direktur RS William Booth T.B. Rijanto, Kadinkes Febria Rachmanita, dan perwakilan Persi kemarin (14/5). Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Direktur RS William Booth T.B. Rijanto, Kadinkes Febria Rachmanita, dan perwakilan Persi kemarin (14/5). Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya belum berubah. Surat izin praktik (SIP) yang penerbitannya dikeluhkan kalangan dokter tidak akan dikeluarkan jika rumah sakit tidak menaati ketentuan tentang klasifikasi RS.  Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita menyatakan, pihaknya menemukan mayoritas rumah sakit tipe C memiliki jumlah dan jenis dokter yang seharusnya dimiliki RS tipe B. Selain itu, banyak RS tipe B yang klasifikasinya mengarah ke tipe C. Dinkes juga menemukan RS tersebut tidak memiliki sarpras yang menyokong tenaga dokter spesialis itu ''Kasihan pasien. Saat ke RS tipe D, alat enggak ada. Dirujuk lagi ke B, alat tetap nggak ada,'' ujarnya kemarin (14/5).  Feni mengadakan konferensi pers di kantor humas pemkot. Dalam acara itu, turut hadir perwakilan direktur RS William Booth serta Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Feni ingin menunjukkan bahwa rumah sakit sudah mau berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ada.  Namun, para dokter yang protes belum mau menerima kebijakan itu. Mereka melapor ke DPRD Surabaya. Bahkan, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat dengar pendapat pada Senin (13/5).  Dalam pertemuan itu, dokter dan dinkes punya beda pandangan terkait Permenkes 56/2014 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit. Dinkes beralasan, ketentuan itu bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk tidak menerbitkan SIP. Namun, kalangan dokter merasa tidak ada pasal larangan yang melarang rumah sakit memiliki dokter spesialis di luar dokter spesialis yang menjadi persyaratan.  Jika dinkes tetap bersikukuh dengan pendapatnya dan rumah sakit belum mau naik kelas, dokter-dokter spesialis harus mencari tempat praktik lain. Namun, Feni memberikan keringanan. Jika rumah sakit mau membuat komitmen untuk mematuhi aturan klasifikasi dan memenuhi persyaratannya, izin dapat dikeluarkan. ''Sekecil apa pun komitmennya, akan kami hargai,'' jelasnya.  Setelah membuat komitmen, dinkes bakal memantau dan membantu perkembangan rumah sakit untuk bisa naik kelas. Peralatan, bangunan, dan dokter-dokter harus dipenuhi. Semua dipenuhi untuk memastikan keamanan pasien, dokter, serta rumah sakit itu sendiri. Sebab, Feni tidak ingin kasus saling lempar rujukan terjadi lagi gara-gara alat tidak tersedia, tetapi dokter ada.  Koordinator Persi Wilayah Surabaya Herminiati menerangkan bahwa persoalan izin praktik muncul akibat adanya perbedaan tafsir Permenkes 56/2014. Namun, dia berharap kalangan dokter tidak melihat persoalan tersebut dari satu sudut pandang saja. ''Permenkesnya jangan dibaca satu pasal saja, tapi seluruhnya,'' katanya.  Di daerah lain, persoalan itu belum mencuat. Bahkan, di Jakarta tidak ada dokter yang protes karena SIP mereka tidak dikeluarkan. Hermin tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, Surabaya bisa menjadi inisiator pemerataan dokter. ''Di daerah lain dokter kurang, sedangkan di Surabaya dokter spesialisnya terlalu banyak,'' paparnya.  Hermin menjelaskan, di Surabaya ada tujuh fakultas kedokteran. Di dalamnya terdapat banyak dosen yang juga membuka praktik di Surabaya. Kondisi tersebut turut membuat penumpukan dokter spesialis. Dia juga tidak menampik bahwa masih ada rumah sakit yang belum memiliki sarpras yang sesuai dengan jumlah dokter spesialis yang dimiliki. ''Rumah sakit harus nurut ke dinkes agar pasien selamat, dokter selamat, dan rumah sakit selamat,'' jelas Hermin.   RS William Booth Komit Naik ke Tipe B	  DIREKTUR RS William Booth T.B. Rijanto angkat bicara terkait dengan polemik penerbitan izin praktik dokter. Dia hadir dalam konferensi pers yang diadakan pemkot kemarin (14/5). ''Diakui atau tidak, polemik ini memang diawali dari dua dokter kami yang melapor ke dewan tanpa koordinasi dengan kami,'' katanya.  Dia menyatakan, dinkes tidak pernah mempersulit penerbitan SIP dokter yang berpraktik di rumah sakitnya. Permasalahan muncul akibat miskomunikasi. Awal tahun ini, Rijanto dan dinkes sebenarnya sudah membicarakan kenaikan kelas rumah sakit dari C ke B. Rencana itu telah dibahas di rapat kerja nasional (rakernas) William Booth. Kebetulan, Surabaya menjadi tuan rumah. Namun, hingga rakernas usai, belum ada tanggapan dari yayasan.  Rijanto menyebutkan, dirinya hanya memiliki kewenangan anggaran di bawah Rp 1 miliar. Kewenangan dana Rp 15 miliar untuk kebutuhan kenaikan kelas itu menjadi ranah pimpinan nasional di Bandung. ''Lebih dari itu langsung ke kantor pusat kami di London,'' jelas dia.  Untuk naik kelas, rumah sakit memang butuh investasi besar. Mereka harus meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung, teknologi, serta peralatan medis, hingga memenuhi syarat minimal jumlah dokter spesialis Biaya bulanan bakal melonjak seiring dengan kenaikan kelas tersebut. Permasalahan tersebut harus dipikirkan matang dan perlu waktu.  Ada birokrasi yang ketat dalam internal William Booth. Jadi, keputusan untuk naik kelas tidak bisa diambil sekejap. Namun, baru-baru ini Rijanto sudah mendapat kabar bahwa pimpinan yayasan menyetujui kenaikan kelas tersebut. Problemnya, sejumlah dokter dari William Booth telanjur melapor ke dewan sebelum ada keputusan untuk naik kelas. Mereka datang bersama dokter-dokter lain dari RS tipe C di Surabaya. Rijanto memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada persoalan dokter di rumah sakitnya.   ---   SIP Masih Jadi Polemik   - Mediasi dokter dan dinkes di DPRD Surabaya belum menghasilkan titik temu.   - Permenkes 56/2014 ditafsirkan berbeda oleh dinkes dan kalangan dokter.   - Dinkes memakai pemahamannya untuk tidak menerbitkan izin praktik dokter dengan alasan penegakan ketentuan klasifikasi rumah sakit dan pemerataan dokter.   - Sebagian dokter merasa tidak ada pasal larangan bagi rumah sakit tipe C dan D untuk memiliki tenaga spesialis melebihi syarat minimal dalam permenkes itu.   - Di daerah lain tidak terjadi kasus serupa sehingga Surabaya tidak bisa belajar dari daerah lain.

Soal Surat Izin Praktik, Persi Sebut RS Harus Nurut Dinkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Kadinkes-Surabaya-Febria-rachmanita.jpg" alt="KELUHKAN PENERBITAN SIP: Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita (kanan) menjawab pertanyaan para dokter spesialis di ruang Komisi D DPRD Surabaya kemarin (13/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KELUHKAN PENERBITAN SIP: Kadinkes Surabaya Febria Rachmanita (kanan) menjawab pertanyaan para dokter spesialis di ruang Komisi D DPRD Surabaya kemarin (13/5). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ruang Komisi D DPRD Surabaya disesaki dokter spesialis kemarin (13/5). Ada 22 dokter yang datang dari berbagai rumah sakit tipe C. Mereka mengeluhkan surat izin praktik (SIP) yang tidak kunjung dikeluarkan pemkot. Para dokter itu dipertemukan dengan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita yang berwenang menerbitkan SIP tersebut. Kadinkes yang akrab disapa Feni itu mendengarkan protes para dokter tersebut Meski begitu, dia tetap bersikukuh akan mengeluarkan SIP jika rumah sakit tempat para dokter itu praktik berkomitmen naik kelas ke tipe B.  Sejumlah dokter spesialis paru yang ikut dalam rapat tersebut sejatinya mengapresiasi langkah dinkes yang bertujuan menata pelayanan ke arah yang lebih baik. Namun, menurut mereka, muncul persoalan baru atas kebijakan itu. Sebanyak 50 persen dokter spesialis paru di Surabaya berada di RS tipe C. Jika SIP mereka tidak dikeluarkan, separo di antaranya tidak bisa melayani pasien.  Begitu juga dengan spesialis ortopedi. Mayoritas melayani pasien di RS tipe C. Jika dinkes tidak memperbolehkan mereka berpraktik di RS tipe C, pasien patah tulang tidak bisa ditangani RS tersebut.  Ketua IDI Surabaya Brahmana Askandar mengatakan, keluhan SIP dirasakan anggotanya sejak akhir 2018. Dia menilai inti permasalahan ada pada perbedaan penafsiran tentang Permenkes 56/2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.  Pemkot merasa aturan itu bisa dijadikan dasar agar rumah sakit tipe C yang punya banyak dokter spesialis naik ke tipe B. Namun, kalangan dokter merasa rumah sakit berhak menentukan klasifikasinya. ''Saya coba sharing dengan IDI di daerah lain. Ternyata tidak ada yang menjumpai permasalahan seperti ini. Bahkan Jakarta,'' kata Brahmana.  Feni menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menahan SIP para dokter. Dia hanya meminta rumah sakit untuk berkomitmen melayani pasien sesuai kelas. ''Jangan ambil enaknya saja. SDM ditumpuk, tapi tidak diimbangi peralatan dan sarana yang menunjang,'' jelasnya.  Feni mendapati sejumlah rumah sakit tipe C yang memiliki dokter-dokter spesialis sebagaimana yang disyaratkan dalam RS tipe B. Bahkan ada yang melebihi batas. Dia mengatakan, permenkes itu dibuat untuk membedakan kelas rumah sakit. ''Kalau tidak ada perbedaan kelas, mengapa ada aturan ini?'' kata alumnus Universitas Airlangga tersebut.  Selain itu, dia meminta kasus di Surabaya tidak disamakan dengan daerah lain. Di Surabaya terlalu banyak dokter spesialis. Di daerah lain kekurangan. Karena itu, butuh penyebaran dokter ke daerah lain untuk pemerataan.  Menurut Feni, dirinya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait Permenkes 56/2014. Kemenkes mendukung langkah pemkot yang hendak menegakkan aturan tentang kelas rumah sakit itu.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menyimpulkan bahwa pertemuan dokter dengan Kadinkes tersebut belum mencapai titik temu. Karena itu, dia mengusulkan adanya pertemuan sekali lagi. ''Tidak di sini. Tapi di Kemenkes,'' ujar politikus PDIP tersebut.  Sementara itu, Kadinkes Provinsi Jawa Timur (Jatim) Kohar Hari Santoso memberikan kebebasan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sistem pelayanan kesehatan. ''Setiap pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang masing-masing. Begitu juga dengan Pemkot Surabaya, dalam hal ini dinkes,'' katanya.  Permenkes 56/2014, tambah dia, digunakan untuk mengatur RS sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kompetensinya. Jika peraturan itu dirasa tidak bagus atau tidak cocok, lanjut Kohar, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya ke Kemenkes. ''Jika banyak dokter yang kurang setuju dengan permenkes itu, bisa memberikan masukan. Pasti ada perbedaan antara kebutuhan dokter, masyarakat, dan pasien. Itu harus disinkronkan,'' ucapnya.  Dia menuturkan perlu dicari titik seimbangnya di antara elemen-elemen itu. Namun, lanjut Kohar, permenkes tersebut dilaksanakan sesuai dengan tinjauan dari Dinkes Kota Surabaya terkait keadaan di wilayahnya. ''Misalnya, disesuaikan dengan jumlah penduduk, situasi, dan geografi wilayah Surabaya,'' paparnya. Permenkes tersebut, menurut Kohar, bisa membantu meratakan dokter.  Solusi terkait perbedaan penafsiran permenkes antara dokter dan Dinkes Kota Surabaya adalah kedua pihak duduk bersama, berdiskusi dengan tujuan mendapatkan kesamaan pemahaman. ''Tujuannya, regulasi bisa efektif dan pelayanan kesehatan lebih baik. Kalau ada yang tidak setuju dengan permenkes tersebut, ya tanya saja ke Kemenkes,'' jelas Kohar.   ---   Yang Menjadi Masalah Antara Lain:   Dalam pasal 43 Permenkes No 56/2014 disebutkan bahwa tenaga medis RS Tipe C paling sedikit terdiri atas 9 dokter umum untuk pelayanan medik dasar, 2 dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut, 2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar, 1 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis penunjang, dan 1 dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.   Versi Dinkes Surabaya: Jumlah dan spesialisasi dokter yang ada di RS tipe C tidak boleh melebihi ketentuan pasal itu. Dokter yang tidak mendapat SIP bisa mengabdikan diri di kota lain supaya tidak terjadi penumpukan di Surabaya.   Versi dokter: Jumlah dan spesialisasi boleh lebih karena dalam pasal itu disebutkan paling sedikit. Mau pindah ke mana karena mayoritas RS di kota sekitar Surabaya juga masih didominasi tipe C dan D. Mengapa aturan paling sedikit itu hanya diterapkan untuk RS tipe C? Sementara itu, RS tipe A dan B tidak dipermasalahkan.

Pertemuan dengan Dokter Belum Ada Titik Temu, Kadinkes Tetap Tak Terbitkan SIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dokter-layanan-primer-setara-dengan-spesialis_c_171282.jpeg" alt="Ilustrasi Fakultas Kedokteran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Fakultas Kedokteran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski mendapat protes bertubi-tubi dari para dokter, sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya tidak berubah. Dinkes akan tetap menggunakan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) 56/2014 dalam mengatur klasifikasi dan perizinan rumah sakit (RS). Termasuk mengatur tenaga medis yang memberikan pelayanan.  Dari peraturan tersebut, RS tipe C hanya bisa memiliki tenaga medis dokter umum, dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dan dokter gigi spesialis. RS tipe B memiliki tenaga medis dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter spesialis lain, dokter subspesialis, dan dokter gigi spesialis.   Dari keputusan itu, apabila di RS terdapat dokter spesialis yang tidak tercantum dalam permenkes, tenaga medis tersebut tidak akan mendapatkan surat izin praktik (SIP). Di dalam peraturan itu hanya disebutkan jumlah minimal tenaga medis, tetapi tetap ada batasannya. Yakni, klasifikasi RS di atasnya.  "Apabila dalam RS terdapat jumlah dokter spesialis melebihi batasannya seperti disebutkan permenkes, RS harus membuat analisis beban kerja (ABK)," kata Kepala Dinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita. Fungsinya menghitung apakah tenaga medis tersebut benar-benar dibutuhkan di RS. Atau, RS itu berkomitmen untuk naik ke klasifikasi yang lebih tinggi.  Menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dr Brahmana Askandar SpOG (K), menentukan klasifikasi RS bergantung pada direktur. "Menaikkan tipe RS harus melalui dinkes dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Dokter tidak ikut menentukan klasifikasi RS," paparnya. Itu harus diselaraskan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, peralatan, serta persyaratan izin operasional.  Menurut Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) Dr dr Poedjo Hartono SpOG (K), Dinkes Kota Surabaya yang menganut permenkes tersebut sudah bagus. "Tujuannya mengendalikan sistem kesehatan agar lebih tertata," ucapnya.  Dia menambahkan, tugas kepala dinkes adalah mengawal peraturan. "Namun, pelaksanaan permenkes itu harus disesuaikan situasinya. Sebab, bukan tidak mungkin bila permenkes itu cacat," tuturnya.  Surabaya memiliki 8 RS umum tipe D, 12 tipe C, 15 tipe B, dan 2 tipe A. Dari RS tersebut, menurut dinkes, hanya ada satu RS tipe C yang dokternya tidak bisa mendapatkan SIP lantaran tidak mematuhi permenkes.

Meski Diprotes Dokter, Dinkes Surabaya Tetap Gunakan Permenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dokter-layanan-primer-setara-dengan-spesialis_c_171282.jpeg" alt="Ilustrasi Fakultas Kedokteran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Fakultas Kedokteran</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penahanan surat izin praktik (SIP) dokter spesialis rumah sakit (RS) tipe C belum menemukan solusi. Dinkes Surabaya menegaskan bahwa dokter-dokter tersebut seharusnya berpraktik di RS tipe B. Sementara itu, kalangan dokter merasa penerapan kebijakan tersebut tak adil.   Apalagi, di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) milik pemkot yang bertipe C, masih banyak dokter spesialis yang seharusnya berpraktik di RS tipe B. "Kalau di rumah sakit pemkot boleh, kenapa di swasta tidak?" ujar salah seorang dokter yang tak mau disebutkan namanya.   Keluhan dokter itu sebenarnya dirasakan sejak akhir tahun lalu. Biasanya pengurusan SIP mudah dan cepat. Namun, sejak BPJS Kesehatan mengubah aturan rujukan berjenjang, dinkes memperketat penerbitan izin tersebut.  Dinkes berpegang teguh pada aturan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. Pada pasal 44 ayat 2 permenkes itu diatur tentang kriteria tenaga medis di RS tipe C. Yakni, dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dan dokter spesialis gigi. Dokter spesialis dasar itu dijabarkan menjadi dokter spesialis kandungan, anak, bedah, dan penyakit dalam Dokter-dokter yang protes tersebut memang bukan termasuk dalam kriteria itu. Namun, mereka menemukan fakta bahwa di RSUD BDH banyak dokter spesialis di luar kriteria yang berpraktik. Hal tersebut juga dibuktikan dengan daftar spesialis RSUD BDH yang tercantum dalam laman rumah sakit itu.   RSUD BDH memiliki doter umum, THT, saraf, penyakit dalam, patologi klinik, paru, anak, ortopedi, obgyn, mata, kulit/kelamin, jiwa, jantung, gigi, bedah umum, bedah plastik, dan anestesi. Beberapa di antaranya seharusnya hanya berada di RS tipe B.   Anggota Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah merasa persoalan itu sudah terlalu lama berlarut-larut. Menurut dia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), BPJS, dan dinas kesehatan harus bertemu dalam satu meja. "Persoalan ini bisa tuntas kalau semuanya ketemu. Kalau ketemunya satu-satu, enggak bisa," ujar politikus PDIP tersebut.  Komisi D sebenarnya hendak mempertemukan seluruh elemen itu Senin (6/5). Namun, rapat tersebut dibatalkan karena banyak yang tidak bisa datang. Pertemuan dijadwalkan ulang.  Khusnul mengatakan, persoalan itu tidak terlepas dari sistem berjenjang BPJS. Pasien tidak bisa dirujuk ke RS tipe B dan A langsung. Harus ke RS tipe D dan C lebih dulu. "Karena itu, dinkes sepertinya khawatir banyak dokter yang eksodus ke RS tipe C supaya bisa mendapat pasien. Makanya, ada persoalan begini," katanya.  Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita tidak menyangkal adanya dokter-dokter spesialis di RSUD BDH. Menurut dia, itu bukan kesalahan karena RS tersebut sekarang sedang mengurus perizinan menjadi tipe B. Berkas perizinannya sudah diserahkan ke Dinkes Provinsi Jawa Timur (Jatim). ''Sudah diusulkan pada 2017. Lalu, diusulkan lagi April 2019,'' paparnya.  Dilihat dari dokter spesialisnya, RSUD BDH telah memenuhi syarat untuk menjadi RS tipe B. Begitu juga alat-alat dan ruangan. ''Tinggal ditinjau lagi oleh Dinkes Jatim,'' kata perempuan yang akrab disapa Feni itu. Seperti yang tercantum dalam Permenkes 56/2014, untuk menjadi tipe B, RS harus memiliki dokter spesialis yang lebih beragam daripada RS tipe C. Meski demikian, terkait RS lainnya, dinkes tidak pernah memaksa mereka memiliki klasifikasi tertentu. ''Terserah rumah sakitnya mau menjadi tipe B atau C. Tetapi, bila ingin menjadi tipe C, harus disesuaikan dengan aturannya,'' ujar Feni.  Kegaduhan yang terjadi di Surabaya mendapat tanggapan dari Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto. Dia mengatakan belum mempelajari detail kasus tersebut. Namun, tidak terbitnya SIP dokter di RS tipe C dan D bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. "Ini bisa jadi pemerataan dokter. Bergantung dari mana kita melihat," kata Kuntjoro saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan kemarin.   Kuntjoro menuturkan bahwa kelebihan dokter di suatu rumah sakit bukanlah hal yang bagus. Sebab, itu merupakan tanda bahwa pemerataan dokter tidak terjadi. "Rumah sakit yang oversuplai itu tidak beruntung. Misalnya, rumah sakit tipe C yang dokter penyakit dalam atau obgyn-nya berlebih itu bagus? Belum tentu," tuturnya.  Sementara itu, dokter spesialis penunjang lain, menurut dia, diperbolehkan. Jumlahnya pun sudah diatur dalam Permenkes 56/2014. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo belum mendapat laporan terkait sulitnya penerbitan SIP di Surabaya. "Saya akan pelajari dulu," tuturnya. Meski demikian, dia berharap kebijakan itu tidak menyulitkan akses pelayanan kesehatan di Surabaya.   ---   Dilema SIP Dokter di Surabaya  - Tanpa SIP dokter tak bisa melayani pasiennya. Banyak pasien langganan yang akhirnya tak tertangani.  - Kalangan dokter menilai Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tidak bisa dijadikan alasan untuk menahan penerbitan surat izin.  - Di dalam aturan tersebut, hanya terdapat persyaratan minimal yang harus dimiliki rumah sakit sesuai tipenya.  - Tidak ada larangan bagi rumah sakit tipe C untuk memiliki dokter spesialis yang jadi persyaratan RS tipe B.  - Persoalan hanya terjadi di Surabaya. Di kota lain masalah tersebut tidak terjadi.

Dokter RS Swasta Minta Keadilan, Pertanyakan Izin Dokter RSUD BDH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gonjang-ganjing soal surat izin praktik (SIP) dokter yang tidak diterbitkan Dinas Kesehatan (Dinkes) direspons Kadinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita. Dia mengatakan, pihaknya tengah menegakkan ketentuan Permenkes 56/2014. Menurut dia, para dokter punya tafsir lain atas permenkes itu.  Feni, panggilan akrab Febria, mengatakan bahwa RS tipe C hanya boleh memiliki tenaga medis yang telah diatur pasal 44 ayat 2 permenkes tersebut. Yakni, dokter umum, dokter gigi umum, dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dan dokter gigi spesialis. Adapun dokter spesialis dasar terdiri atas dokter spesialis kandungan, anak, bedah, dan penyakit dalam h   ''Jika memiliki jenis dokter spesialis di luar yang disebut permenkes, RS harus membuat analisis beban kerja,'' ujarnya kemarin (6/5).  Menurut Feni, kewajiban RS tidak hanya memenuhi sumber daya manusia (SDM). Tetapi juga harus memenuhi sarana dan prasarana, peralatan, serta persyaÂ­raÂ­tan izin operasional. Namun, dinkes menemukan RS yang hanya berusaha memperbanyak SDM tanpa melihat kewajiban laiÂ­nÂ­nya.  Seperti halnya salah satu RS tipe C di Surabaya yang memiliki tenaga medis berlebih. Dia tidak menyebut RS yang dimaksud. Di RS itu, dokter-dokternya meÂ­lanÂ­carÂ­kan protes untuk mendapatkan SIP. Padahal, SIP belum bisa diÂ­keluarkan karena masih terÂ­sanÂ­dÂ­ung klasifikasi RS tersebut. ''RS tipe C seharusnya tidak ada dokter spesialis selain empat dasar. Jika masih ada, direktur RS harus meÂ­nenÂ­tuÂ­kan untuk meningkatkan tipe menjadi B,'' katanya.  Komitmen direktur RS untuk meningkatkan tipe harus dipegang dan tertulis dalam perjanjian. Feni memahami bahwa mengubah tipe RS membutuhkan proses yang tidak sebentar. ''Asalkan dia tetap berkomitmen. Jangan sampai RS sudah tipe B, tapi pelayanannya seperti tipe C. Dari 20 RS tipe C dan D, hanya satu yang belum berkomitmen,'' ucapnya.  Feni menyatakan, pihaknya sudah waktunya mengatur distribusi dokter sesuai klasifikasi RS. Tenggat waktu permenkes itu dilangsungkan hanya dua tahun sejak dibuat. Langkah itu bertujuan untuk meratakan pendistribusian dokter di RS. Dia merasa terlalu banyak tenaga medis yang menumpuk di Surabaya. Dia memastikan bahwa dinkes sama sekali tidak bermaksud mempersulit dokter untuk mendapatkan SIP. ''Saya tidak mempersulit bila persyaratannya terpenuhi. Bila tidak, SIP belum bisa kami terbitkan,'' paparnya.  Karena dinkes berpegang teguh pada Permenkes 56/2014, sejumlah dokter berkonsultasi hukum. Salah satunya ke advokat Nizar Fikri. Dia menerangkan bahwa dinkes tidak punya landasan yang pas untuk tidak menerbitkan SIP para dokter tersebut. ''Mana sih pasal-pasal yang mengatur dokter-dokter spesialis penyakit lain yang dilarang melayani di rumah sakit tipe C. Saya sudah baca semua dan enggak ada,'' katanya.  Dalam permenkes tersebut, klasifikasi rumah sakit tipe C sudah diatur secara mendetail. Artinya, rumah sakit tipe C bisa memiliki tambahan dokter lain, selain yang menjadi persyaratan tersebut.  Mengapa Izin Praktik Dokter Tak Diterbitkan? Dinkes Kota Surabaya berpegang teguh pada Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. Dalam aturan itu, rumah sakit tipe C paling sedikit memiliki:  - 9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medis dasar. - 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medis gigi mulut. - 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medis spesialis dasar. - 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medis spesialis penunjang. - 1 (satu) dokter gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medis spesialis gigi mulut.   Sejumlah rumah sakit memiliki dokter spesialis di lima poin persyaratan itu. Keberadaan dokter spesialis tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan sarpras. Kelebihan dokter di RS tipe C inilah yang sulit mendapatkan atau memperpanjang SIP.

Tidak Mempersulit, Dinkes Hanya Menegakkan Aturan	Soal SIP Dokter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Surat Izin Praktik

Berita Terkini