<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/FotoJet-8-3056812988.jpg" alt="Ilustrasi, Surat Izin Mengemudi (SIM) keluaran Indonesia. (pmjnews.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Surat Izin Mengemudi (SIM) keluaran Indonesia. (pmjnews.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div>JawaPos.com - Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan Surat Izin Mengemudi (SIM) Internasional, Korps Lalu Lintas (Korlantas) mengumumkan akan merubah tampilan atau format SIM Indonesia yang masih sekarang ini. Dilansir JawaPos.com dari laman PMJ News pada Jumat (19/7), Brigjen Pol Yusri Yunus selaku&nbsp;Direktur Registrasi dan Identifikasi&nbsp;(Dirregident) Korlantas Polri memberikan gambaran tentang tampilan baru SIM Indonesia, antara lain mencantumkan gambar kendaraan di samping huruf klasifikasi SIM. "Jadi nanti ada gambar mobil atau motornya di samping huruf yang menjadi klasifikasi SIM," tuturnya. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa tampilan baru SIM Indonesia tidak lagi menggunakan nomor SIM melainkan nomor kartu identitas atau NIK (Nomor Induk Kependudukan), karena Indonesia kini telah menggunakan sistem single data. "Kita akan melakukan penggabungan data meliputi NIK, KTP, SIM A, SIM C, NPWP, dan BPJS agar lebih mudah," sambungnya. Adapun perubahan tampilan SIM telah berlaku sejak 1 Juli 2024, namun karena material SIM lama masih tersedia, maka Korlantas Polri akan memberlakukan SIM format baru setelah material tersebut habis. Kemudian, mulai 1 Juni 2025, SIM Indonesia dapat digunakan di negara lain, seperti Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura, serta Malaysia. Jadi, untuk kedepannya pengendara asal Indonesia tidak perlu lagi menggunakan SIM Internasional saat berkendara di delapan negara tersebut, cukup menggunakan SIM Indonesia dengan format baru. Meski SIM Indonesia telah mendapat pengakuan dari negara-negara tersebut, Singapura dan Malaysia masih memberlakukan kebijakan khusus terkait penggunaan SIM Indonesia. Di Singapura, penggunaan SIM Indonesia berlaku selama 12 bulan sejak kedatangan sementara di Malaysia masih memberlakukan SIM Internasional dan SIM Indonesia bagi WNI (Warga Negara Indonesia) yang ingin mengemudi. Perlu diketahui pula, perubahan tampilan dan format SIM pun dilatarbelakangi banyak negara yang tidak memahami SIM keluaran Indonesia ketika diperlihatkan bersama SIM Internasional-nya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan tampilan dan format pada SIM Indonesia.*** </div> <div>&nbsp;</div>

Korlantas Polri memberikan gambaran tentang tampilan baru SIM Indonesia, dan fungsinya yang bisa digunakan di negara lain.

Siap-Siap! SIM Akan Berganti Tampilan Baru Menggunakan NIK dan Gambar Kendaraan, Bisa Digunakan di 8 Negara! 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/SIM-Keling-551780409.jpg" alt="Sejumlah warga memanfaatkan layanan pembuatan dan perpanjangan STNK keliling di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Pusat, Sabtu (3/7). FOTO ANTARA/ Herka Yanis Pangaribowo/pras." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga memanfaatkan layanan pembuatan dan perpanjangan STNK keliling di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Pusat, Sabtu (3/7). FOTO ANTARA/ Herka Yanis Pangaribowo/pras.</figcaption>
</figure> &nbsp; <div id=":1fd" class="ii gt"> <div id=":1g6" class="a3s aiL "> <div dir="ltr"> <div dir="ltr"> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Perpanjangan masa berlaku Surat Izin mengemudi (SIM) di Jakarta kini tidak perlu susah jauh-jauh ke Satpas Daan Mogot Jakarta. Melansir ANTARA, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membuka layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di Jakarta pada Rabu (24/4). Polda Metro Jaya melalui akun @tmcpoldametro di Jakarta, Rabu (24/4) , mengumumkan bahwa layanan SIM ini akan tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Layanan tersebut tersebar di beberapa titik strategis, termasuk: - Jakarta Timur: Mal Grand Cakung - Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata - Jakarta Barat: Mal Citraland - Jakarta Utara: LTC Glodok - Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan layanan SIM keliling ini termasuk membawa KTP asli, SIM asli beserta fotokopinya, mengisi formulir permohonan, serta menjalani tes kesehatan di lokasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa layanan ini hanya berlaku untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis, disarankan untuk mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat. Adapun biaya perpanjangan SIM sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yakni Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C. </div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;***</div> </div> </div> <div id=":1j2" class="hq gt">&nbsp;</div>

Perpanjangan masa berlaku Surat Izin mengemudi (SIM) di Jakarta kini tidak perlu susah jauh-jauh ke Satpas Daan Mogot Jakarta.

Ini Daftar 5 Lokasi Layanan Perpanjang SIM Keliling Jakarta, SIM Masa Berlaku Habis Tetap di Satpas

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Screenshot_20240423-125421-526213655.jpg" alt="Ilustrasi Surat Izin Mengemudi./ Dok Istimewa JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Surat Izin Mengemudi./ Dok Istimewa JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Beberapa waktu lalu dua bocah dari Sampang, Madura mengendarai sepeda motor dari kota asal mereka menuju Semarang. Padahal usianya keduanya masih 10 dan 11 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu menginspirasi seorang pria di Solo, Jawa Tengah bernama Taufik Idharudin untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemberian surat izin mengemudi (SIM) bagi pengendara dengan usia di bawah 17 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengajukan permohonan tentang uji materi Pasal 81 Ayat 2 Huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945, karena saya merasa kagum dengan dua bocah, yaitu inisial SZ berusia 11 tahun dan DR usia 10 tahun dari Sampang, Madura," katanya seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Taufik mengatakan kedua bocah tersebut melakukan perjalanan dari Sampang menuju Jakarta dengan sepeda motor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun saat di Semarang perjalanan mereka terhenti karena dihentikan oleh petugas kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia kagum dengan kemampuan dua bocah tersebut dalam mengendarai sepeda motor padahal usia mereka masih dibawah 12 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kagum dengan keterampilan dan keahlian mereka karena mereka dari Sampang ke Semarang sekitar 430 km, tapi bisa dalam kondisi selamat. Artinya keterampilan dan kemampuan mereka sudah setara dengan orang berusia di atas 17 tahun," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014559339/pria-solo-ajukan-uji-materi-ke-mk-untuk-sim-di-bawah-17-tahun-ini-alasannya">Pria Solo Ajukan Uji Materi ke MK untuk SIM di bawah 17 Tahun, Ini Alasannya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, berdasarkan kondisi seperti itu, seharusnya individu dibawah usia 17 tahun bisa mendapatkan SIM dengan syarat tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya dengan kemampuan seperti itu mereka seharusnya sudah bisa mendapatkan SIM karena punya keterampilan seperti berusia di atas 17 tahun," kata pria yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum yang mewakili Taufik, Sri Kalono mengatakan pada lalu, pihaknya sudah mengajukan permohonan pengujian material Pasal 81 Ayat 2 Huruf a UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945 yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, yakni sepanjang usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D bertentangan dengan UUD 45 tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai atau berpengalaman dalam mengendarai kendaraan setidaknya 149 km.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendaftaran online kami sudah diajukan dan sudah diterima oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, dengan pengajuan uji materi tersebut, anak berusia dibawah 17 tahun bisa mendapatkan SIM jika ia berpengalaman dalam mengendarai sepeda motor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena pasal 81 ayat 2 huruf a ini membatasi hak konstitusional anak-anak di bawah 17 tahun dalam mengendarai kendaraan bermotor," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengatakan bahwa kematangan emosi anak usia dibawah 17 tahun dalam berkendara akan dibuktikan dengan pengalaman berkendara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dari Madura ke Semarang selamat kan prestasi luar biasa. Masalah kematangan dibuktikan dengan pengalaman. Makanya syaratnya setidak-tidaknya sudah menempuh minimal 149 km," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

pria di Solo, Jawa Tengah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pembuatan SIM di bawah usia 17 tahun.

Simak Alasan di Balik Pria Asal Solo yang Ajukan Uji Materi ke MK, Anak Usia di Bawah 17 Tahun Bisa Punya SIM!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/yuk-mengenal-fungsi-sim-sebagai-surat-sakti-pengendara_m_.jpg" alt="SIM sebagai legalitas berkendara di Indonesia." width="100%">
<figcaption>SIM sebagai legalitas berkendara di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap pengendara di Indonesia harus memiliki Surat Izin (SIM) Mengemudi sebagai syarat utama.&nbsp; Jenis SIM juga memiliki perbedaan berdasarkan kendaraan yang dikendarai, ada SIM A hingga D. Mulai dari sepeda motor sampai dengan truk besar Ada kajian tersendiri untuk mendapatkannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013039315/program-i-sim-for-regency-pt-surveyor-indonesia-diikuti-103-kabupaten-sasar-target-sdgs-2030">Program I-SIM for Regency PT Surveyor Indonesia Diikuti 103 Kabupaten, Sasar Target SDGs 2030</a> Dalam membuat SIM pun tidak semudah yang dipikirkan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Mulai dari tes psikologi, tes kesehatan, sampai tes praktik harus memenuhi persyaratan sehingga SIM dapat dicetak dan digunakan. Berikut ini beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat baru maupun memperpanjang SIM. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013023745/sim-corner-surabaya-tidak-beroperasi-karena-gangguan-server-pemohon-perpanjangan-bisa-urus-di-lokasi-ini">SIM Corner Surabaya Tidak Beroperasi karena Gangguan Server, Pemohon Perpanjangan Bisa Urus di Lokasi Ini</a> Persyaratan: <ul> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;KTP asli dan fotocopy KTP ( dua lembar )</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;SIM asli dan fotocopy SIM ( khusus untuk memperpanjang SIM )</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;masa berlaku SIM tidak melebihi ketentuan</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;mengikuti tes yang telah dipersyaratkan</li> </ul> Biaya pembuatan SIM: <ul> <li style="font-weight: 400;">SIM A Rp120.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM B1 Rp120.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM B2 Rp120.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM C Rp 100.000</li> <li style="font-weight: 400;">SIM D Rp50.000</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013021187/cara-perpanjang-sim-online-lebih-praktis-dan-bisa-dilakukan-dari-rumah">Cara Perpanjang SIM Online, Lebih Praktis dan Bisa Dilakukan dari Rumah</a> Biaya perpanjangan SIM: <ul> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;SIM A Rp80.000</li> <li style="font-weight: 400;">&nbsp;SIM C Rp75.000</li> </ul> Biaya di atas belum termasuk biaya fotocopy, asuransi, dan lain-lain.

Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat baru maupun memperpanjang SIM beserta biayanya.

Jangan Sampai Tertipu Calo, Berikut Biaya Perpanjangan SIM A hingga D yang Sudah Ditetapkan Korlantas Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/Sumber-foto-auksicoid-396459858.jpg" alt="Gugatan SIM seumur hidup ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), masa berlaku tetap 5 tahun./auki.co.id" width="100%">
<figcaption>Gugatan SIM seumur hidup ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), masa berlaku tetap 5 tahun./auki.co.id</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) biasanya wajib dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam mengurusnya, perpanjangan SIM bisa dilakukan secara langsung di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kota atau kabupaten terdekat. Namun taukah kamu jika perpanjangan SIM kini sudah tak perlu repot-repot lagi datang ke kantor Samsat. Sebab saat ini caranya perpanjang SIM lebih praktis karena bisa dilakukan secara&nbsp;online&nbsp;melalui aplikasi Digital Korlantas. Menariknya perpanjangan&nbsp;online&nbsp;ini bisa dilakukan di mana saja dan nantinya SIM juga bisa dikirimkan langsung ke alamat rumah. Dikutip dari Instagram @digitalkorlantas, berikut cara perpanjangan SIM&nbsp;online&nbsp;selengkapnya. 1. Unduh aplikasi Digital Korlantas di Playstore atau Appstore 2. Masukkan nomor HP 3. Pilih pesan untuk mendapatkan kode OTP 4. Buka kembali dan refresh aplikasi Digital Korlantas &nbsp; 5. Masukkan kode OTP 6. Buat 6 digit pin dan konfirmasi ulang pin 7. Masukkan data profil yang meliputi NIK, nama, dan email 8. Periksa notifikasi pengaktifan akun di email, kemudian aktifkan Cara Perpanjang SIM Online via Aplikasi Digital Korlantas 1. Buka aplikasi Digital Korlantas 2. Verifikasi E-KTP dengan foto Liveness 3. Lakukan tes rikkes jasmani di laman&nbsp;erikkes.id&nbsp;dan tes psikologi di laman&nbsp;app.eppsi.id 4. Klik menu SIM dan pilih perpanjangan SIM 5. Unggah dokumen yang diperlukan seperti, E-KTP, foto SIM lama, Tanda tangan di atas kertas putih, dan pas foto berlatar biru 6. Pilih SATPAS penerbit SIM 7. Masukkan nomor rekening 8. Pilih metode pengiriman, lalu masukkan alamat pengiriman 9. Pilih metode pembayaran, klik Lihat Nomor Rekening dan lakukan pembayaran dengan virtual account 10. Jika berhasil, kamu bisa memeriksa status transaksi secara berkala di menu transaksi Jika semua proses sudah dilakukan, proses perpanjangan SIM biasanya memerlukan waktu sekitar tiga hingga tujuh hari kerja. Ketentuan tersebut di luar tanggal merah dan tergantung dengan antrian SATPAS yang sudah terdaftar lebih dahulu. Tarif Perpanjangan SIM Adapun tarif perpanjangan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan PP tersebut, berikut adalah rincian tarif perpanjangan SIM selengkapnya. - Perpanjang SIM A: Rp. 80.000 - Perpanjang SIM B: Rp. 80.000 - Perpanjang SIM C: Rp. 75.000 - Perpanjang SIM D: Rp. 30.000 Sementara itu untuk biaya melakukan tes psikologi yakni seharga Rp 37.500. Sedangkan untuk tes Rikkes jasmani harganya mengikuti kebijakan tarif klinik yang dipilih saat proses perpanjangan.

Saat ini cara perpanjang SIM lebih praktis karena bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Digital Korlantas.

Cara Perpanjang SIM Online, Lebih Praktis dan Bisa Dilakukan dari Rumah