<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/Screenshot-2023-11-21-100721-553349112.jpg" alt="Aplikasi Digital Korlantas POLRI Dapat Digunakan Untuk Menikmati Layanan Perpanjangan SIM secara online / Sumber : Digital Korlantas POLRI" width="100%">
<figcaption>Aplikasi Digital Korlantas POLRI Dapat Digunakan Untuk Menikmati Layanan Perpanjangan SIM secara online / Sumber : Digital Korlantas POLRI</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu berkas yang harus selalu dibawa ketika berkendara. Perpanjangan SIM dilakukan setelah 5 tahun dari tanggal pendaftaran surat tersebut dan dahulu harus dilakukan melalui layanan SIM keliling maupun SIM&nbsp;corner&nbsp;yang tersedia di beberapa pusat perbelanjaan. Saat ini, perpanjangan SIM dapat dilakukan secara online, bahkan berkas tersebut dapat langsung dikirim ke rumah ketika sudah diterbitkan. Layanan yang merupakan inovasi baru dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI ini diberi nama SIM Nasional Presisi (SINAR). Hal yang Perlu Dipersiapkan Pemohon diharapkan untuk mempersiapkan beberapa berkas sebelum melakukan proses perpanjangan SIM secara online. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah pas foto yang memiliki latar belakang berwarna biru. Pas foto tersebut digunakan untuk menjadi foto SIM yang baru. Selain itu berkas-berkas seperti KTP Elektronik, Foto SIM lama yang masih aktif, serta tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas putih juga perlu dipersiapkan. Selain itu pemohon diharapkan telah melakukan tes kesehatan melalui laman&nbsp;<a href="http://erikkes.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://erikkes.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700622695408000&amp;usg=AOvVaw26NgNcw5sVqPIn20D4-b56">erikkes.id</a>&nbsp;dan melakukan tes psikologi melalui&nbsp;<a href="http://app.eppsi.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://app.eppsi.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700622695408000&amp;usg=AOvVaw1kAH5PEQ_kl-lAjc-Fpsf_">app.eppsi.id</a>&nbsp;. Kedua website tersebut dapat diakses langsung melalui gawai anda. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013102661/cara-dan-biaya-perpanjang-sim-di-sim-corner-tunjungan-plaza-surabaya-tidak-sampai-satu-jam-sudah-jadi">Cara dan Biaya Perpanjang SIM di SIM Corner Tunjungan Plaza Surabaya, Tidak Sampai Satu Jam Sudah Jadi!</a> Cara Perpanjangan SIM Online Langkah pertama yang harus dilakukan untuk memulai proses perpanjang SIM secara online adalah dengan mengunduh aplikasi Digital Korlantas POLRI melalui Google Play Store maupun Apple Store apabila menggunakan gawai berbasis iOS. Pemohon kemudian diminta untuk melakukan registrasi dengan cara mengisi nomor telepon yang nanti akan digunakan sebagai sarana untuk mengirim kode verifikasi&nbsp;one time password&nbsp;(OTP). Setelah itu pemohon akan menerima kode OTP melalui SMS. Pemohon dapat membuat PIN dan mengkonfirmasi PIN setelah memasukkan kode OTP tersebut. Langkah berikutnya adalah mengisi data-data berupa alamat email, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama lengkap sesuai dengan KTP. Nantinya email yang ditulis tersebut digunakan untuk mengkonfirmasi serta proses aktivasi akun pada layanan SINAR. Pemohon akan diminta melakukan foto&nbsp;liveness&nbsp;untuk proses verifikasi berkas KTP Elektronik. Pemohon dapat memulai lakukan pengurusan perpanjangan SIM. Proses tersebut dilakukan dengan cara menekan menu SIM dan langsung memilih menu Perpanjangan SIM. Setelah itu pemohon akan diminta memasukkan seluruh berkas-berkas pendukung yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pemohon dapat langsung memilih SATPAS yang akan menerbitkan SIM mereka dan langsung memasukkan rekening pengembalian dana. Rekening tersebut digunakan untuk mengembalikan biaya apabila proses permohonan perpanjangan SIM ditolah oleh pihak SATPAS karena berkas yang dikirim belum memenuhi persyaratan. Selanjutnya pemohon dapat memilih metode pengambilan SIM. Pengguna dapat memilih antara diambil di kantor SATPAS terdekat atau dikirim langsung ke rumah. Bila pemohon memilih untuk dikirim langsung ke rumah, mereka hanya tinggal mengisi alamat tempat tinggal. Setelah itu pemohon melakukan pembayaran dengan melihat nomor&nbsp;virtual account.&nbsp;Virtual&nbsp;account tersebut merupakan VA yang diterbitkan oleh Bank BNI. Apabila pembayaran terkonfirmasi pengguna tinggal menunggu SIM diantarkan langsung ke alamat rumah. &nbsp;***

Lakukan Perpanjangan SIM semakin mudah dan praktis dengan cara online. Tinggal duduk SIM akan diantar ke rumah.

Perpanjang SIM Bisa Dilakukan Secara Online dan Langsung Diantar ke Rumah, Simak Caranya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/IMG-20230806-WA0003_1-3175244004.jpg" alt="Ditlantas Polda Kepri melakukan pengecekan lintasan praktik uji pembuatan SIM di Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang)." width="100%">
<figcaption>Ditlantas Polda Kepri melakukan pengecekan lintasan praktik uji pembuatan SIM di Polresta Barelang (Batam, Rempang, Galang).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Kepulauan Riau (Kepri) mulai 7 Agustus melakukan penyesuaian uji praktik pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Kabidhumas Polda Kepri Kombespol Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan, penyesuaian itu dilakukan di uji praktik SIM pada lintasan angka 8 dan zigzag, diganti menjadi lintasan berbentuk huruf S. &rdquo;Mulai 7 Agustus, kami melakukan penyesuaian uji praktik SIM yang awalnya uji praktik SIM dengan membentuk lintasan angka 8 dan zigzag, resmi diubah menjadi lintasan berbentuk huruf S,&rdquo; ujar Kombes Pandra seperti dilansir dari Antara di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (6/8). Dia mengatakan, perubahan itu dilakukan menyusul hasil evaluasi dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang menyatakan bahwa manuver angka delapan menyulitkan peserta ujian. Selain perubahan bentuk lintasan, lebar sirkuit ujian praktik juga mengalami penyesuaian yang sebelumnya terbilang sempit, dengan ukuran lebar 1,5 kali lebar kendaraan, kini diperlebar menjadi 200 cm atau 2,5 kali lebar kendaraan dengan tujuan untuk mengakomodasi empat materi ujian praktik. Menurut dia, dengan bentuk sirkuit yang berubah menjadi huruf S, diharapkan ujian praktik SIM akan lebih mudah dilakukan peserta. Mereka dapat melakukan ujian tanpa mengurangi tingkat kesulitan yang seharusnya dihadapi. Selain itu, perluasan lebar lintasan adalah langkah penting untuk memberikan kesempatan lebih bagi peserta ujian untuk menunjukkan kemampuan berkendara mereka dengan lebih baik dan lebih aman. &rdquo;Dengan adanya perubahan ini, kami berharap tingkat kelulusan ujian praktik pembuatan SIM dapat meningkat sekaligus menciptakan pengemudi yang lebih terampil dan bertanggung jawab di jalan raya,&rdquo; tutur Zahwani Pandra Arsyad. Dia menjelaskan, untuk materi yang akan diuji pada uji praktik pembuatan SIM ini yaitu, uji pengereman atau keseimbangan, bermanuver untuk U-turn atau balik arah, uji tikungan kombinasi dan terakhir uji rem menghindar dengan cara melakukan pengereman pada garis petunjuk rem, lalu lepas rem untuk menghindari hambatan ke arah kanan atau kiri sesuai petunjuk. &rdquo;Materi kelima merupakan materi tambahan yaitu tes tanjakan. Materi ini disesuaikan dengan Polres masing-masing, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing, apabila jalan di wilayahnya turun naik seperti pegunungan mungkin bisa diterapkan. Tes ini bertujuan bukan untuk mempersulit namun agar masyarakat terlatih dan siap dalam segala kondisi jalan yang ada,&rdquo; jelas Zahwani Pandra Arsyad. Lebih lanjut dia menyebutkan, untuk masyarakat yang akan melakukan permohonan SIM dapat terus berlatih secara mandiri maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan dan tidak berkecil hati jika gagal dalam kesempatan pertama. Bagi masyarakat yang gagal dalam ujian, akan diberikan kesempatan 2 kali untuk mengulang, selebihnya jika tidak lulus juga bisa datang lagi 2 pekan atau 14 hari lagi untuk melaksanakan ujian ulang.

Polda Kepri mulai 7 Agustus lakukan penyesuaian uji praktik pembuatan SIM. Lintasan angka 8 dan zigzag, diganti menjadi huruf S

Polda Kepri Sesuaikan Uji Praktik SIM mulai 7 Agustus, Angka 8 dan Zigzag Diganti Huruf S

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/marita-sani-2712796577.png" alt="DAPAT ATENSI: Marita Sani menunjukkan SIM milik suami dan anaknya." width="100%">
<figcaption>DAPAT ATENSI: Marita Sani menunjukkan SIM milik suami dan anaknya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Marita Sani tak kuasa melampiaskan kekesalannya tentang pengurusan surat izin mengemudi (SIM). Melalui laman media sosial miliknya, perempuan 42 tahun itu menceritakan pengalamannya. Pasca mengantarkan putranya mengurus SIM di Satpas Satlantas Polres Gresik Senin (31/7) lalu. Keluhan Marita pun bukan tanpa alasan. Menurut dia, syarat mendapatkan surat berkendara itu menyusahkan dan rumit. Apalagi, putranya sudah 12 kali gagal mengikuti ujian SIM C, salah satu syarat berkendara untuk kendaraan sepeda motor. &rsquo;&rsquo;Ujian Senin lalu sudah ke-13 kalinya. Itu pun masih gagal pada sesi praktik berkendara,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Ibu dua anak itu pun tidak terima. Terlebih, di tahap tersebut, putra sulungnya itu selalu gagal menyelesaikan tes berkendara. Yang mewajibkan pemohon melewati ber bagai halang rintang. &rsquo;&rsquo;Saya pun teringat imbauan dari Kapolri, yang meminta ujian SIM dipermudah. Namun, fakta di lapangan tetap sulit. Hal itu justru membuka ruang bagi oknum untuk melakukan pungutan liar,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Terlebih, saat melakukan mediasi bersama petugas, Marita sempat mendapat intimidasi dari seorang oknum tak dikenal. Termasuk tawaran menda patkan SIM dengan mudah bertarif Rp 900 ribu. &rsquo;&rsquo;Sudah jadi rahasia umum. Sebenarnya banyak masyarakat yang mengeluh, namun tidak berani menyampaikan,&rsquo;&rsquo; ucap perempuan asal Kecamatan Kebomas itu. Keluhan ibu-ibu itu dibenarkan oleh Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom. Pihaknya menyampaikan bahwa pada 1 Agustus lalu Marita Sani mengajukan permohonan pembuatan dua SIM C. &rsquo;&rsquo;Atas nama suami dan putranya,&rsquo;&rsquo; terang Adhitya. Setelah dilakukan pengecekan berkas, pihaknya menemukan tes uji praktik SIM yang berulang. Yang merujuk identitas putra sulung dari Marita Sani. &rsquo;&rsquo;Kami lakukan pendataan khususnya bagi pemohon SIM yang sudah gagal dua kali lebih. Tentunya kami juga tidak melepas perhatian begitu saja,&rsquo;&rsquo; terang alumnus Akpol 2002 itu. Sebagai evaluasi, pihaknya pun memerintah jajarannya agar proaktif dalam memfasilitasi pemohon SIM yang berkali-kali gagal. &rsquo;&rsquo;Untuk diberi pelatihan, yaitu dengan program coaching clinic. Membantu pemohon SIM yang kesulitan menjalankan ujian praktik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Fasilitas tersebut membebaskan masyarakat untuk menggunakan fasilitas ujian praktik pada sore hari. Bahkan, mendapat pengarahan langsung dari petugas kepolisian. &rsquo;&rsquo;Gratis tanpa dipungut biaya. Bagi pemohon yang sudah berkali-kali gagal juga, akan kami beri prioritas lebih,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. (yog/c17/diq)

Marita Sani tak kuasa melampiaskan kekesalannya tentang pengurusan surat izin mengemudi (SIM).  Dia marah karena anaknya sudah 13 kali gagal

Anaknya Gagal Ujian SIM 13 Kali, Ibu di Gresik Ngamuk, Kapolres Langsung Beri Perhatian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/IMG_20230626_143702-3487558628.jpg" alt="Anggota Kepolisian Resor (Polres) Bantul melakukan uji coba praktik SIM roda dua di satpas polres, Senin (26/6), yang telah diubah dan disesuaikan dengan ujian teori." width="100%">
<figcaption>Anggota Kepolisian Resor (Polres) Bantul melakukan uji coba praktik SIM roda dua di satpas polres, Senin (26/6), yang telah diubah dan disesuaikan dengan ujian teori.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Jogjakarta akan mengajukan konsep baru uji praktik surat izin mengemudi (SIM) untuk roda dua ke Markas Besar (Mabes) Polri agar pemberlakuan secara nasional. Itu merupakan ide dari Kepolisian Resor (Polres) Bantul. &rdquo;Ini baru konsep, kami ajukan dahulu mudah-mudahan dalam waktu yang singkat dan dalam tempo yang secepat-cepatnya itu bisa berlaku di seluruh nasional,&rdquo; kata Wakil Kepala Polda (Wakapolda) DIJ Brigjen Pol Slamet Santoso seperti dilansir dari Antara di Polres Bantul, Senin (26/6). Menurut dia, dalam konsep baru uji praktik SIM roda dua tersebut terdapat perubahan. Salah satunya yang paling menonjol adalah tidak adanya jalur zigzag dan angka delapan seperti pada uji praktik sebelumnya. Sementara itu, pada ujian teori dalam pembuatan SIM roda dua di Satpas Polres Bantul tetap sama. &rdquo;Nanti kami kembangkan di tingkat Polda DIJ dan mudah-mudahan ide dari Bantul itu bisa disampaikan ke tingkat Mabes Polri. Kalau cocok, bisa diberlakukan secara nasional, itu harapannya,&rdquo; ujar Slamet Santoso. Wakapolda DIY mengatakan, konsepsi uji praktik roda dua di Polres Bantul itu dasarnya adalah dari anev (analisis dan evaluasi) kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Paling banyak terjadi adalah kendaraan roda dua. Brigjen Pol Slamet Santoso menyebutkan, faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan hampir 51 persen faktor manusia. &rdquo;Entah dari segi knowledge-nya, skill, maupun&nbsp;attitude. Kami tadi sudah diskusi tentang konsep ini dengan para ahli yang ada di wilayah DIJ,&rdquo; papar Slamet Santoso. Wakapolda menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu untuk pelaksanaan ujian teori SIM itu sudah berubah dari yang tadinya textbook menjadi e-Avis (electronic audio video integrated system). Selanjutnya itu disinkronkan di Polres Bantul antara pelaksanaan ujian teori dan ujian praktik. &rdquo;Materinya yang banyak dikeluhkan dari masyarakat itu 'kan terkait dengan&nbsp; zigzag dan angka delapan. Ujian teori itu sudah disinkronkan dengan ujian praktik di sini sehingga ada beberapa hal yang kami tidak berlakukan dan tidak laksanakan pada ujian teori,&rdquo; papar Slamet Santoso. &rdquo;Di konsep uji praktik ini (zigzag dan angka delapan) di-skip, kemudian&nbsp;diubah dengan yang lain. Di antaranya itu, sudah mewakili dari uji keseimbangan reaksi dan perilaku pengendara,&rdquo; ucap Slamet Santoso.

Polda DIJ akan ajukan konsep baru uji praktik surat izin mengemudi (SIM) untuk roda dua ke Mabes Polri agar pemberlakuan secara nasional

Polda DIJ Ajukan Konsep Baru Uji Praktik SIM Roda Dua ke Mabes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-08.26.51.jpeg" alt="Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirregident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus. (Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persyaratan baru untuk pemohon surat izin mengemudi (SIM) berupa sertifikat mengemudi belum diberlakukan dalam waktu dekat. Korlantas Polri memastikan masih mengkaji syarat tersebut. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan, saat ini yang dalam pengkajian adalah kesiapan aturan pelaksanaan di tingkat bawah. Sekaligus terkait siapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam sertifikat mengemudi tersebut. &rdquo;Karena sekolah mengemudinya harus terakreditasi,&rdquo; terang Yusri di Jakarta kemarin (22/6). Dengan begitu, bukan hanya lembaganya, instrukturnya pun kudu bersertifikat dari lembaga berwenang. &rdquo;Lembaganya harus memenuhi akreditasi dari sejumlah lembaga seperti dinas perhubungan, dinas tenaga kerja, dan dinas pendidikan,&rdquo; urainya. Untuk instrukturnya, sertifikat bisa didapatkan setelah mengikuti pelatihan instruktur di Indonesia Safety Driving Center. &rdquo;Itu tempat untuk melahirkan instruktur sekolah mengemudi,&rdquo; terang Yusri di kantor Divhumas Polri, Jakarta. Dia mengatakan, saat semuanya telah siap, petugas tidak akan langsung memberlakukan. Namun, ada masa sosialisasi kepada masyarakat. &rdquo;Jadi, tidak ujug-ujug berlaku,&rdquo; jelas mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut. Sekolah mengemudi sebenarnya penting. Sebab, calon pengemudi memperoleh pelatihan yang lengkap, tidak hanya teknis mengemudi. &rdquo;Tapi juga bagaimana memahami aturan, rambu-rambu, dan yang paling penting etika berlalu lintas,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, Polri telah membentuk koordinator sekolah mengemudi yang akan membantu merancang aturan pelaksanaan terkait SIM. (idr/c7/ttg)

Persyaratan baru untuk pemohon surat izin mengemudi (SIM) berupa sertifikat mengemudi belum diberlakukan dalam waktu dekat.

Sertifikat Mengemudi Permohonan SIM Masih Tahap Kajian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pembuatan-sim-dok-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pegiat antikorupsi Emerson Yuntho meminta agar Polri membatalkan rencana menjadikan sertifikat pendidikan mengemudi sebagai syarat membuat SIM dibatalkan. Diketahui Polri mewacanakan syarat sertifikasi mengemudi untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) lewat Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perkapolri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. "Menurutku itu harusnya ditinjau ulang atau dibatalkan," ujar Emerson saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/6). Pasalnya, peraturan baru ini riskan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Entah dari pihak kepolisian maupun pihak dari sekolah mengemudi. "Ini membuka peluang praktek kongkalikong nantinya. Antara sekolah mengemudi dan oknum di satpas atau oknum di kepolisian yang mengurus ini," jelasnya. Belum lagi, persyaratan ini akan menambah ribet dan membuat masyarakat mesti membayar biaya yang lebih besar lagi. Apalagi, saat ini serangkaian tes yang ada di kepolisian sendiri sudah cukup alot dengan adanya tes kesehatan, psikologi, tes teori, hingga tes praktek. Menurutnya dengan hal itu seharusnya sudah cukup. "Kecuali tes teori, tes prakteknya dihapus. nah boleh lah. Artinya kan ini menambah mekanisme persyaratan itu menjadi masyarakat menjadi lebih sulit dapet surat izin mengemudinya," tandas Emerson. Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diberlakukan sekarang. "Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6). &nbsp;

Peraturan baru soal syarat sertifikat mengemudi untuk pembuatan SIM riskan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

Pegiat Antikorupsi Minta Sertifikat Pendidikan Mengemudi Jadi Syarat Bikin SIM Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-22-at-09.33.40.jpeg" alt="Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus menyebut, mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia terbilang mudah. Menurutnya, Indonesia menempati urutan ke-10 di dunia sebagai negara paling mudah mendapatkan SIM. "Di Indonesia saja ini yang agak mudah, urutan ke-10 di dunia termasuk paling mudah bikin SIM. Makanya di beberapa negara ini, SIM Internasional kita nggak berlaku," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Senin (19/6). Oleh karena itu, ke depan pembuatan SIM akan diwajibkan menyertakan sertifikat mengemudi. Syarat ini sebetulnya sudah ada sejak lama, hanya saja penerapannya belum berjalan. "Di Indonesia Rp 100 ribu bisa dapat SIM, padahal harus diketahui dampak kecelakaan di jalan itu Indonesia tinggi angka kematian," jelas Yusri. Tarif pembuatan SIM sendiri yakni Rp 50 ribu untuk kategori SIM D dan D I. alu Rp 100 ribu untuk C, C I, C II. Sedangkan SIM A, B I, dan B II sebesar Rp 120 ribu. Khusus SIM Internasional lebih mahal mencapai Rp 250 ribu. Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang. "Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6). Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pembuatan SIM akan diwajibkan menyertakan sertifikat mengemudi. Syarat sudah ada sejak lama, hanya saja penerapannya belum berjalan.

Polri Ungkap Indonesia Negara ke-10 Termudah Dapatkan SIM, Harganya Berkisar Rp 100 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/Kapolda-Jatim-Irjen-Pol-Toni-Harmanto-2981723041.png" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto." width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto.</figcaption>
</figure> SURABAYA &ndash;&nbsp;Masyarakat punya alternatif baru untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi (SIM).&nbsp;Selasa (18/4) Polrestabes Surabaya meresmikan gerai layanan di Pasar Tambak Rejo, Jalan Kapas Krampung. Gerai tersebut menjadi tempat ketujuh layanan SIM. Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto meyakini tempat pelayanan baru itu bisa memudahkan masyarakat. Khususnya yang tinggal di wilayah timur Surabaya. &rdquo;Enam tempat sebelumnya di kawasan lain,&rdquo; ujarnya. Toni juga mengapresiasi pemilihan tempat layanan di pasar tradisional. Sebab, areanya adalah tempat warga beraktivitas. &rdquo;Bisa lebih mendekatkan polisi ke masyarakat,&rdquo; katanya. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Pasma Royce menjelaskan, gerai layanan itu tidak hanya melayani perpanjangan SIM. Tetapi juga perpanjangan SKCK. &rdquo;Menjadi alternatif tambahan bagi masyarakat,&rdquo; tuturnya. Pasma menambahkan, sementara ini tidak ada kuota layanan per hari. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan selama jam operasional. &rdquo;Lokasi terbaru ini juga bisa mengurangi potensi antrean di tempat layanan lain,&rdquo; jelasnya. Mantan Kapolres Jakarta Barat itu mengungkapkan, SIM dan SKCK adalah jenis pelayanan terbanyak yang diakses masyarakat. SIM, misalnya. Dalam sehari, rata-rata terdapat 500 pemohon. Begitu juga jumlah pemohon SKCK yang lebih dari 300 orang. Karena itu, kata Pasma, pihaknya membuat terobosan agar titik layanan bertambah. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapat kemudahan. &rdquo;Pasar Tambak Rejo setidaknya bisa menjadi jujukan masyarakat dari dua kecamatan. Kenjeran dan Tambaksari,&rdquo; terangnya. Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman menuturkan, jam operasional gerai di pasar itu seperti lokasi lain. Yakni, buka sejak pukul 08.00 sampai pukul 14.00. &rdquo;Besok (hari ini, Red) libur sementara karena cuti bersama,&rdquo; jelasnya. Penghentian layanan juga berlaku di enam lokasi layanan lain. Yakni, Satpas Colombo, Siola, Tunjungan Plaza, BG Junction, Golden City, dan Praxis. &rdquo;Libur sampai 25 April,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;(edi/c14/eko)

Masyarakat punya alternatif tempat mengurus perpanjangan SIM.  Polrestabes Surabaya meresmikan gerai di Pasar Tambak Rejo.

Pecah Antrean, Buka Layanan SIM Baru di Pasar Tambak Rejo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-30-at-15.46.42.jpg" alt="Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib mengecek 117 kendaraan milik pelaku balapan liar yang terjaring razia, Senin (30/1). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib mengecek 117 kendaraan milik pelaku balapan liar yang terjaring razia, Senin (30/1). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib menyatakan, akan mencabut surat izin mengemudi (SIM) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) seumur hidup milik pelaku balap liar di Kota Palembang.  Menurut Mokhamad Ngajib, pencabutan izin seumur hidup itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan kepolisian memberantas aksi balapan liar di ibu kota Sumatera Selatan itu. Petugas menemukan lokasi balapan liar di Jalan Gubernur H.A. Bastari (Jakabaring), Jalan Noerdin Panji (Sukarami), Jalan Jenderal Sudirman (Ilir Timur 1), dan Jalan Demang Lebar Daun (Kecamatan Ilir Barat 1), saat malam dini hari.  ”Apa lagi balap liar ini memberi dampak buruk bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan raya. Sekaligus penyebab terbesar kasus kecelakaan lalu lintas,” kata Mokhamad Ngajib seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, kepolisian mencatat setidaknya ada lebih dari 10 kasus kecelakaan lalu lintas dipicu balapan liar di Palembang dua bulan terakhir. Sebelum surat izinnya dicabut seumur hidup, pihaknya melakukan pendataan dan penilangan terlebih dahulu kepada setiap pelaku balap liar.  Denda penilangan itu disesuaikan dengan letak kesalahan yang dilakukan pelaku balapan liar, baik pengendara kendaraan roda dua dan roda empat.  ”Ya, kalau yang bersangkutan ditangkap balapan liar ke dua kalinya, langsung dicabut izinnya (STNK dan SIM) yang berlaku seumur hidup,” ujar Mokhamad Ngajib, didampingi Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestabes Palembang Randy S. Aditama.  Aturan itu sudah mulai diberlakukan aktif Polrestabes Palembang terhadap sebanyak 117 kendaraan bermotor pelaku balap liar yang terjaring razia di Jalan Gubernur H Bastari, Jakabaring, pada Jumat (27/1) – Sabtu (28/1) dini hari. Ratusan kendaraan yang terjaring razia balapan liar itu terdiri atas 71 motor roda dua dan 31 mobil sport modifikasi. Semuanya diamankan di Markas Polrestabes Palembang.  ”Pengendaranya mayoritas mahasiswa dan pelajar. Mereka kami data, dikenakan tilang dan diminta kendaraannya distandarkan kembali. Baru bisa diambil. Orang tua mereka buat surat pernyataan, kalau melanggar lagi izinnya, dicabut,” ucap Mokhamad Ngajib.

Polrestabes Palembang Akan Cabut SIM-STNK Pelaku Balap Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIM-SAMPANG1.jpg" alt="Kantor pembuatan SIM Polres Sampang tergenang banjir akibat luapan Sungai Kalikamuning hingga Senin (2/1). Polres Sampang/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor pembuatan SIM Polres Sampang tergenang banjir akibat luapan Sungai Kalikamuning hingga Senin (2/1). Polres Sampang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Layanan perpanjangan dan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Mapolres Sampang, Jawa Timur, ditutup sementara karena terdampak banjir.  ”Semua peralatan, seperti alat rekam data, foto, dan sejumlah komputer, terendam banjir. Sehingga, kami tidak bisa melayani warga yang hendak membuat dan memperpanjang SIM,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Sampang AKP A. Nasution seperti dilansir dari Antara di Sampang, Senin (2/1).  Dia menjelaskan, banjir akibat luapan Sungai Kalikamuning di Kota Sampang juga menyebabkan Kantor Satpas Satlantas Polres Sampang tergenang banjir. Ketinggian genangan air di kantor itu pada hari pertama pada 31 Desember 2022 mencapai hampir satu meter.  Saat kejadian, kantor dalam keadaan tutup, sehingga petugas tidak bisa segera melakukan evakuasi barang-barang elektronik di dalam kantor tersebut. ”Pada keesokan harinya adalah Minggu (1/1) dan kantor tutup,” ujar Nasution.  Karena itu, sambung Nasution, peralatan kantor Polres Sampang baru bisa diketahui setelah pihaknya mengecek kondisi kantor saat genangan air di jalan raya sudah tinggi.  ”Ternyata di dalam semua peralatan sudah terendam, termasuk alat-alat elektronik yang biasa digunakan untuk merekam data pemohon SIM,” tutur Nasution.  Kasatlantas menjelaskan, SIM warga yang masa berlakunya habis bisa diperpanjang setelah banjir surut atau peralatan elektronik kantor sudah bisa dioperasikan kembali. ”Saat ini, kami masih memanggil teknisi untuk memperbaiki. Semoga bisa dioperasikan lagi, sehingga tidak perlu membeli alat yang baru lagi,” ucap Nasution.  Kantor pemerintahan yang juga tergenang banjir adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang), Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Sampang, dan Kantor Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Sampang. Selain menggenangi kantor pemerintah, sejumlah lembaga pendidikan juga terendam banjir.  Di antaranya, SDN Dalpenang 1, SDN Dalpenang 2, SDN Dalpenang 3, SDN Gunung Sekar 4, SDN Gunung Sekar 5, SDN Gunung Sekar 6, SDN Rongtengah 1, SDN Rongtengah 2, SDN Rongtengah 4, SDN Karang Dalam 1, SDN Pangung 1, SDN Pangung 2, dan SDN Gunung Madah 3.  Kemudian SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP Negeri 6, SMP Darus Sahid, SMP At-Tanwir, SMP Wali Songo, SMP Abu Rasyad. Selanjutnya SMA Darus Sahid, SMA At-Tanwir, SMK Negeri 1, dan SMK Wali Songo Sampang.

Layanan SIM Polres Sampang Tutup Sementara karena Banjir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#surat izin mengemudi

Berita Terkini