<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0454-4167853472.jpeg" alt="HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan." width="100%">
<figcaption>HUNIAN ASN: Pemerintah sedang menyiapkan rumah dinas untuk aparatur sipil negara yang akan direlokasi ke IKN. Khusus untuk ASN, disiapkan 31 menara rusun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan mampu mendorong pembiayaan di berbagai sektor. Dalam rangkaian kunjungan ke Balikpapan dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri groundbreaking proyek-proyek yang didanai SBSN. Di antaranya, proyek pembangunan Gedung Workshop Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Balikpapan, Jembatan Pulau Balang, dan revitalisasi Asrama Haji Balikpapan. &rdquo;Karena ini uang rakyat, kita berharap dapat digunakan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, dan pada akhirnya nanti kita sampaikan kepada seluruh masyarakat ini dibangun oleh uang bersama kita,&rsquo;&rsquo; ujar Suahasil, Minggu (16/7). Dia menjelaskan, SBSN telah membantu keberhasilan pembangunan beberapa proyek di Kalimantan Timur. Dia mencontohkan, gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp 65 miliar. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023 untuk Politeknik Negeri Balikpapan juga dialokasikan pembiayaan melalui SBSN dalam APBN sebesar Rp 70,4 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus seperti lahan parkir. Proyek Jembatan Pulau Balang juga menjadi bagian dari dukungan SBSN untuk pembangunan. Jembatan itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) melintasi Teluk Balikpapan. Infrastruktur penyeberangan itu terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu. Bisa memangkas waktu tempuh Balikpapan&ndash;PPU dari 3&ndash;4 jam menjadi hanya 1 jam. Suahasil menjelaskan, Jembatan Pulau Balang dibiayai melalui APBN dengan sumber dana SBSN secara multiyear 2015&ndash;2021 dengan total alokasi Rp 1,43 triliun. Progres total pembangunan Jembatan Balang (beserta akses jalan) telah mencapai 97 persen. &rsquo;&rsquo;Pembangunan ini meningkatkan ekonomi di daerah sekitar juga,&rsquo;&rsquo; imbuh dia.&nbsp;(dee/c7/dio) PROYEK PENUNJANG IKN YANG DIBIAYAI SBSN - Gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan alokasi Rp 65 miliar. - Pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus Politeknik Negeri Balikpapan sebesar Rp 70,4 miliar. - Jembatan Pulau Balang dengan alokasi Rp 1,43 triliun secara multiyear contract 2015&ndash;2021. - Tahun anggaran 2023 untuk gedung Asrama Haji Balikpapan dengan alokasi Rp 38,63 miliar. Sebelumnya juga dilakukan pada 2014, 2015, 2017, dan 2019 dengan total Rp 109,47 miliar. Sumber: Kemenkeu

Instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan mampu mendorong pembiayaan di berbagai sektor. Termasuk untuk IKN.

SBSN Danai Proyek Penunjang Ibu Kota Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel seri SR018 dengan masa penawaran yang berlangsung pada tanggal 3-29 Maret 2023. Penerbitan ini merespons antusiasme masyarakat Indonesia terhadap investasi Surat Berharga Negara (SBN) mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu.  Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan, jumlah investor SBN di bulan Januari 2023 telah mencapai 848 ribu investor, sementara pada periode yang sama di tahun 2022, jumlahnya baru menyentuh angka 629 ribu.  Head of Digital Marketing Bibit.id, Angie Anandita Tjhatra, optimistis penerbitan SR018 akan disambut positif oleh para investor di Indonesia. Pasalnya, selain berbasis Syariah dan 100% dijamin oleh negara, SR018 diterbitkan dalam dua tipe produk, yakni SR018-T3 dan SR018-T5, sehingga dapat disesuaikan dengan tujuan investasi para investor.  SR018-T3 memiliki tenor tiga tahun dengan imbal hasil tetap sebesar 6,25% per tahun. SR018-T5 memiliki tenor lima tahun dengan imbal hasil tetap sebesar 6,4% per tahun. Kedua tipe SR018 ini memberikan imbal hasil fixed rate (tetap) yang akan tetap stabil meskipun kondisi ekonomi naik turun. Imbal hasil SR018 akan dibayarkan setiap bulan.  “Dengan imbal hasil yang lebih besar dari rata-rata bunga deposito bank BUMN dan sifatnya yang fixed rate, SR018 dapat menjadi alternatif passive income bulanan yang memberikan imbal hasil stabil. Sehingga, cocok menjadi alternatif untuk mengelola idle fund yang investor miliki. Apalagi ini juga SBN Syariah yang momentum releasenya pas dengan bulan Ramadan di Maret 2023 ini,” jelas Angie dalam keterangannya, Jumat (3/3).  Pembelian/pemesanan minimal untuk SR018-T3 adalah Rp 1 juta dan kelipatan Rpn1 juta dengan maksimum Rp 5 miliar, sementara pembelian/pemesanan minimal untuk SR018-T5 adalah Rp 1 juta dan kelipatan Rp 1 juta dengan maksimum Rp 10 miliar.  Untuk berinvestasi SR018 di Bibit, caranya sangat mudah. Investor cukup mengklik icon atau banner “Surat Berharga Negara (SBN)” di homepage aplikasi maupun website Bibit. Dalam hal ini, Bibit bermitra dengan Stockbit Sekuritas untuk mengelola pencatatan dan penyimpanan Rekening Dana Investor SBN milik investor.  Nantinya, setelah investor melakukan pembayaran untuk transaksi SBN, investor akan menerima bukti transaksi berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN). Di dalam BPN, terdapat Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang diterbitkan langsung oleh negara serta menjadi bukti kepemilikan SBN yang dibeli.  Investasi di SR018 ini juga sangat cocok untuk masyarakat Indonesia yang ingin investasi dengan aman dan rendah resiko. Bisa dibilang aman dan rendah resiko, karena SR018 ini sudah 100% dijamin negara dan imbal hasilnya pun tetap stabil meskipun kondisi ekonomi naik turun. “Selain itu, dengan berinvestasi SR018, artinya investor membantu membiayai APBN dan ikut mendukung pembangunan proyek infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia,” tambah Angie.  Sebagai Mitra Distribusi penjualan SBN yang secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI, Bibit terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas basis investor dalam negeri. Melalui berbagai upaya yang Bibit lakukan, kepercayaan investor SBN pun terus meningkat.  Dalam empat penerbitan seri SBN terakhir, yakni Savings Bond Ritel seri SBR012 (19 Januari-9 Februari 2023), Sukuk Ritel seri ST009 (11-30 November 2022), Obligasi Negara Ritel seri ORI022 (26 September-20 Oktober 2022), dan Surat Berharga Syariah Negara ritel seri SR017 (19 Agustus-14 September 2022), Bibit berhasil menjadi Mitra Distribusi kategori fintech dengan penjualan terbanyak.  “Kepercayaan masyarakat Indonesia tentunya mendorong Bibit untuk terus memberikan layanan terbaik agar investasi SBN dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tutup Angie.  &nbsp;

Dijamin Negara, SBN Syariah SR018 Sudah Bisa Dibeli Mulai Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masjidilharam_1.jpg" alt="TETAP JAGA JARAK: Pemerinah mengizinkan sejumlah orang untuk salat berjamaah di Masjidilharam. (STR/AFP)" width="100%">
<figcaption>TETAP JAGA JARAK: Pemerinah mengizinkan sejumlah orang untuk salat berjamaah di Masjidilharam. (STR/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Arab Saudi hingga kemarin belum memutuskan apakah haji tahun ini tetap diselenggarakan atau tidak. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) memilih membatalkan pemberangkatan calon jamaah haji (CJH).  Ada dua alasannya. Yakni, keselamatan jamaah dan waktu persiapan yang mepet. Beberapa pihak mengapresiasi keputusan tersebut. Namun, ada juga yang memberikan catatan khusus.  Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyatakan, keputusan yang disampaikan Menag Fachrul Razi itu memang bijak, tetapi tidak ideal. Sebab, pembatalan diputuskan sepihak oleh Indonesia. ’’Idealnya, kedua negara memutuskan. Pemerintah Saudi selaku tuan rumah menyampaikan haji tahun ini tidak diselenggarakan, kemudian diikuti kebijakan pemerintah Indonesia,’’ jelasnya.  Meskipun begitu, dia mengatakan, secara regulasi dan kedaulatan, Indonesia memiliki kewenangan mutlak untuk mengirim atau tidak jamaah haji. Tanpa harus menunggu keputusan Saudi selaku tuan rumah.  Dadi melanjutkan, pembatalan haji itu juga tidak ideal secara internal. Alasannya, pembatalan tersebut tertuang dalam keputusan menteri agama (KMA). Kemenag seharusnya membahas pembatalan itu bersama DPR. Karena itu, wajar ada suara negatif dari DPR. Sebab, mereka merasa tidak dilibatkan. ’’Untuk urusan sepenting ini, urusan regulasi harusnya tanpa celah,’’ katanya.  Kalangan DPR memang memprotes pembatalan haji tahun ini. ’’Ini keputusan sepihak menteri agama,’’ tegas Ketua Komisi VIII Yandri Susanto kemarin. Berdasar perundang-undangan, tegas dia, seharusnya segala kebijakan yang berhubungan dengan haji dan umrah diputuskan pemerintah bersama DPR. Mulai besaran biaya haji, setoran dari calon jamaah, hingga jadwal keberangkatan dan pemulangan haji. Hal itu sesuai dengan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. ’’Sebab, ini menyangkut ratusan ribu calon jamaah serta konsekuensi dana haji yang telah dibayarkan,’’ paparnya.  Dia menuding Menag gegabah. Bahkan, dia menyebut menteri berlatar belakang militer itu tidak memahami undang-undang. ’’Saya nggak tahu Pak Menteri ini ngerti nggak tata aturan bernegara,’’ tegasnya.  Apalagi, sambung Yandri, Indonesia belum mendapat kepastian dari Saudi soal pemberangkatan calon jamaah haji. ’’Bagaimana seandainya minggu depan Arab Saudi tiba-tiba membolehkan jamaah haji berangkat. Bagaimana nasib jamaah kita?’’ ucap politikus PAN itu.  Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahim Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Hasan Masyhur berharap Kemenag mengundang para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Tujuannya adalah membahas mitigasi persoalan yang timbul akibat pembatalan haji.  Menurut Fuad, banyak travel haji khusus yang teken kontrak dengan layanan haji di Arab Saudi lebih dari setahun. ’’Kontraknya tidak 1–2 tahun, tetapi jangka waktu panjang. Bahkan ada yang sudah kontrak 5–10 tahun,’’ kata Fuad.  Saat ini mereka memang belum menghitung kerugian. Sebab, untuk mengetahuinya, harus dihitung biaya yang sudah dikeluarkan setiap travel.  Kemenag Sudah Koordinasi dengan MUI  Saat menyampaikan keputusan pembatalan penyelenggaraan haji 2020, Menag Fachrul Razi memberikan beberapa pertimbangan. Di antaranya, hingga kemarin Arab Saudi belum memutuskan menggelar haji atau tidak. Padahal, waktu penyelenggaraan yang dijadwalkan Kemenag semakin mepet. Pada 25 Juni, jamaah dijadwalkan masuk ke asrama haji. Lalu, keesokan harinya (26 Juni), jamaah mulai diterbangkan ke Saudi. ’’Akibatnya, pemerintah tidak memiliki waktu untuk persiapan dalam pelayanan dan perlindungan jamaah,’’ jelasnya.  Sesuai dengan amanat undang-undang, penyelenggaraan haji tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi dan fisik atau kesehatan. Keselamatan dan keamanan jamaah juga harus diutamakan. ’’Sungguh ini keputusan pahit dan sulit,’’ ujarnya. Di tengah wabah Covid-19 yang masih terjadi di Arab Saudi maupun Indonesia, memaksakan pelaksanaan haji memiliki risiko dari faktor ibadah.  Fachrul mengatakan, keputusan tidak memberangkatkan haji itu sudah dikaji secara mendalam. Kemenag juga sudah berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena itu, dia berharap semua pihak menerima keputusan tersebut dengan ikhlas.  Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar Ali menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan tentu berpengaruh pada aspek ibadah. Dia menjelaskan, banyak jamaah Indonesia yang berupaya mengejar aspek afdholiyah atau keutamaan. ’’Karena mungkin kesempatan berhaji itu sekali seumur hidup,’’ tuturnya.  Nah, dalam kondisi seperti sekarang, banyak aspek afdholiyah yang sulit dilakukan dengan ketentuan jaga jarak. Misalnya, mencium hajar Aswad atau salat di hijir Ismail umumnya berdesakan. Ketika mengejar waktu afdholiyah melontar jumrah, jamaah juga berdesakan saat perjalanan dari tenda menuju jamarat atau tempat melontar jumrah.  Nizar menegaskan, pembatalan penyelenggaraan haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Jadi, bukan hanya yang masuk kuota haji reguler dan khusus. Melainkan juga perjalanan haji dengan kuota lain seperti mujamalah atau furoda.  Dia akan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta supaya tidak ada penerbitan visa haji di luar kuota resmi pemerintah Indonesia. Kemenag juga bakal bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi. Tujuannya, bisa mencegat jika ada jamaah yang berangkat haji dengan visa apa pun. ’’Kami juga akan berkomunikasi dengan maskapai,’’ jelasnya.  Untuk urusan kontrak layanan di Arab Saudi, Nizar menyatakan tidak ada konsekuensi denda. Sebab, dalam kontrak tertulis, jika terjadi pembatalan haji oleh pemerintah Indonesia, tidak ada kompensasi apa pun. Selain itu, dia mengatakan bahwa Kemenag tidak membayar uang muka layanan sesuai dengan permintaan Arab Saudi.  Pada bagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menuturkan, pihaknya menyimpan uang USD 600 juta atau Rp 8,86 triliun untuk penyelenggaraan haji 2020. Hingga saat ini, lanjut dia, total dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp 135 triliun. Namun, lantaran haji 2020 batal, Anggito akan mengalihfungsikan dana tersebut untuk membantu Bank Indonesia (BI) dalam penguatan nilai tukar rupiah.  ’’Sebagian besar diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN). Termasuk untuk mendukung APBN yang membutuhkan dana guna penanganan Covid-19,’’ kata Anggito dalam acara virtual Silaturahmi Dewan Gubernur BI dengan stakeholder eksternal.  Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk kerja sama antarlembaga. Anggito mengaku BI turut membesarkan BPKH secara kelembagaan. ’’BI juga ikut mendesain biaya hidup jamaah umrah dan haji secara nontunai,’’ kata mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan itu.  Gubernur BI Perry Warjiyo menyambut baik inisiatif BPKH tersebut. Perry menyatakan, pihaknya hanya menjalankan tugas. Sebab, BI berjanji ikut mendorong pengembangan elektronifikasi biaya hidup jamaah haji dan umrah. Perry mengaku sudah membicarakan dengan asosiasi, perbankan, dan perusahaan jasa pembayaran dalam negeri.  ’’Kami tentu juga berkoordinasi dengan pejabat moneter Arab Saudi sehingga ke depan bisa menggunakan QRIS (quick response code Indonesian standard),’’ ucapnya.  Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra siap mengikuti keputusan pemerintah. Irfan mengakui, pembatalan haji akan berdampak pada pemasukan perusahaan. Namun, dia sangat mengerti kondisi pandemi saat ini. Karena itu, pihaknya akan melakukan upaya-upaya mencari pemasukan melalui bisnis alternatif. ’’Haji itu berkontribusi 10 persen pada pendapatan Garuda di tahun-tahun sebelumnya. Tapi, dengan kondisi ini, ya kita cari pendapatan lain,’’ tambahnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DuaTjEJ5u7U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XU6K0gS38vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=__FkQULTeEY

Dana Haji Diinvestasikan Dulu ke Surat Berharga Syariah Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perkuat-pangsa-pasar-nasabah-sbn-fintech-ini-gandeng-bank-ctbc_m_.jpg" alt="Bagi tanamduit kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya mengenai investasi." width="100%">
<figcaption>Bagi tanamduit kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya mengenai investasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan start up Financial Technology (Fintech) PT Star Mercato Capitale (tanam duit) menggandeng PT Bank CTBC Indonesia (CTBCI) sebagai Sub-Mitra Distribusi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).&nbsp; Direktur Bisnis tanam duit mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam hal perluasan cakupan nasabah.&nbsp; Di sisi lain, kemitraan ini merupakan komitmen kedua perusahaan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam hal inklusi keuangan melalui literasi investasi terkait SBN dan SBSN. Dengan adanya kerja sama ini, nasabah CTBCI dapat melakukan pembelian SBN dan SBSN melalui platform khusus CTBCI di tanamduit. &ldquo;Bagi tanamduit kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya mengenai investasi. Kami melihat CTBC memiliki minat dan komitmen yang tinggi untuk menyediakan produk investasi bagi nasabah perorangannya yang tersebar di berbagai kota besar,&rdquo; ujarnya di Kopi Nalar Jakarta, Kamis (8/2). Selain itu, kolaborasi dengan institusi lain termasuk institusi perbankan adalah salah satu strategi tanamduit dalam mengembangkan bisnisnya termasuk memperluas customer base.&nbsp; &ldquo;Kami memiliki keyakinan bahwa ini adalah awal yang baik untuk berbagai potensi bisnis lainnya di masa yang akan datang,&rdquo; imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank CTBC Liliana Tanadi, dengan membuka kerja sama strategis bersama mitra usaha &nbsp;akan membuka peluang lebih bagi Bank CTBC dalam peningkatan perolehan Fee Based Income (FBI) di tahun ini.&nbsp; &ldquo;Sejak tanggal 1 Februari 2019 lalu, telah dipasarkan produk ST003 bagi seluruh nasabah Bank CTBC," ungkapnya. Bank CTBC di Indonesia lanjutnya, mengadopsi strategi bisnis perbankan ritel global yang diterapkan bank induknya di Taiwan dan best practices CTBC sebagai bank terbaik di Taiwan dalam hal pengelolaan dan pengembangan wealth management, termasuk investasi dalam bentuk SBN dan SBSN ini.&nbsp; Lebih lanjut Direktur CTBC Lasmintono menambahkan, bagi Bank CTBC kerja sama dengan tanamduit kali ini pun menjadi salah satu milestones di tahun 2019 dalam hal pengembangan penjualan produk wealth managemen melalui digital platform.&nbsp; &ldquo;Strategi perusahaan dalam hal digitalisasi layanan perbankan yang terus dikembangkan ke depannya untuk memenuhi kebutuhan para nasabah di pasar perbankan ritel industri keuangan Indonesia,&rdquo; tandasnya. Sebagai informasi, tahun 2018 lalu, Pemerintah menerbitkan beberapa SBN termasuk produk non-tradable yaitu Savings Bond Retail (SBR) seri SBR003 pada bulan Mei 2018 dan SBR004 pada bulan Agustus 2018, serta Sukuk Tabungan (ST) seri ST002 pada bulan November 2018.&nbsp; Tahun ini, Pemerintah berencana menerbitkan 4 produk SBR dan 4 produk ST. Penerbitan pertama telah dilaksanakan bulan Januari lalu berupa penerbitan SBR005 dan di bulan Februari ini berupa penerbitan ST003. Sebagai sub-mitra distribusi dari tanamduit, pembelian produk SBN dan SBSN melalui CTBCI telah sepakat dimulai sejak tanggal 1 Februari 2019 lalu melalui pemesanan dan penjualan produk Sukuk Tabungan ST003. Produk dengan nilai pembelian mulai Rp 1 juta hingga Rp 3 miliar dan kupon imbal hasil sebesar 8,15 persen.

Perkuat Pangsa Pasar Nasabah SBN, Fintech Ini Gandeng Bank CTBC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-terbitkan-sukuk-rp-2843-t-untuk-619-proyek-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, jelang periode Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang pemerintah akan menggarap 619 proyek yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk senilai Rp 28,43 triliun. &ldquo;Pada tahun 2019, alokasi pembiayaan proyek SBSN mencapai sebesar Rp 28,43 triliun atau meningkat dari alokasi tahun 2018 yang sebesar Rp 22,53 triliun,&rdquo; kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung Kemenkeu Jakarta, Jumat (21/12). Alokasi pembiayaan proyek SBSN tahun 2019 akan ditujukan bagi tujuh kementerian atau lembaga , yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta Badan Standarisasi Nasional (BSN). Menurutnya, SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur merupakan salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang telah dilakukan sejak tahun 2013. Project Financing Sukuk sangat mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.&nbsp; Di samping itu, penerbitan SBSN untuk pembiayaan proyek ini juga dapat memastikan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah digunakan secara produktif, untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebanyak 619 proyek yang tersebar di 34 propinsi, diantaranya, 15 proyek infrastruktur transportasi pada Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp 7,99 triliun, termasuk penyelesaian infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Parepare &ndash; Makassar) yang merupakan pembangunan sarana perkeretaapian yang pertama di Sulawesi sejak Indonesia merdeka, pembangunan double track selatan Jawa yang terbentang dari Cirebon-Kroya-Solo hingga Madiun-Jombang-Surabaya, serta pengembangan sarana perkeretaapian Trans Sumatera. Kemudian, 82 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp 7,84 triliun, Lalu, 180 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan drainase utama perkotaan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan Rp &nbsp;9,00 triliun. Selain itu, 14 proyek embarkasi haji dan 16 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama senilai Rp 342 miliar. Ada juga 41 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 125 madrasah di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama senilai Rp2,02 triliun. Di samping itu, ada 128 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama senilai Rp189,30 miliar. Serta, 6 proyek pembangunan taman nasional dan 1 pembangunan laboratorium di Kementerian LHK senilai Rp 106,23 miliar, 7 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di Kementerian Ristekdikti senilai Rp 498,08 miliar, 1 proyek pengembangan laboratorium di BSN senilai Rp 50 miliar, dan 3 proyek pembangunan laboratorium di LIPI senilai Rp 240 miliar.

Pemerintah Terbitkan Sukuk Rp 28,43 T Untuk 619 Proyek Ini