<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/SBN-26-jan-10196551.jpg" alt="Pemerintah memastikan akan tetap menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2026. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah memastikan akan tetap menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2026. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah memastikan akan tetap menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2026. Secara total ada delapan seri SBN ritel yang direncanakan meluncur selama setahun penuh guna memberi ruang bagi investor untuk menyesuaikan strategi investasi. Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Novi Puspita Wardani mengatakan, jumlah penerbitan SBN ritel pada 2026 akan sama seperti tahun sebelumnya. :Selama 2025 itu ada 8 seri yang ditawarkan dan sudah diterbitkan. Di 2026 juga sama, ada delapan seri. Ini memang masih tentatif," ujar Novi dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (26/1). Meski bersifat sementara, jadwal tersebut bisa dijadikan acuan awal bagi para investor. Novi menjelaskan, pergeseran jadwal biasanya hanya terjadi dalam rentang satu hingga dua hari. &ldquo;Biasanya walaupun bergeser, ya gesernya satu-dua hari saja. Tapi ini bisa digunakan sebagai acuan buat investor, karena investor itu kan tidak setiap saat dananya tersedia,&rdquo; jelasnya. Novi mengungkapkan dengan adanya kalender penerbitan ini, investor bisa menyesuaikan rencana investasi dengan jadwal jatuh tempo instrumen yang dimiliki. Misalnya, investor yang memiliki SBN jatuh tempo di pertengahan tahun bisa langsung bersiap masuk ke seri berikutnya. &ldquo;Kalau misalnya jatuh temponya nanti di bulan Juli, silakan. Atau yang sebelumnya beli Sukuk Tabungan dan jatuh temponya di bulan Mei, jadwalnya juga sudah ada,&rdquo; ungkapnya. Menurut Novi, pemerintah pada dasarnya menyediakan instrumen investasi sepanjang tahun. Jika dilihat secara keseluruhan, jarak antar penawaran relatif pendek. &ldquo;Kalau kita lihat, gap-nya paling satu sampai dua minggu. Tapi kalau dilihat setahun penuh, instrumen itu selalu ada,&rdquo; imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah SBN ritel seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel bersifat tradeble, sehingga investor memiliki fleksibilitas untuk memperjualbelikannya di pasar sekunder. &ldquo;SBN ritel yang tradeble itu seperti ORI dan Sukuk Ritel. Artinya, pasar sekundernya juga tersedia,&rdquo; pungkas Novi.

Pemerintah luncurkan 8 seri SBN ritel sepanjang 2026. Investor bisa sesuaikan strategi investasi dengan jadwal penerbitan dan jatuh tempo.

Pemerintah Bakal Luncurkan 8 SBN Sepanjang 2026, Cek Jadwalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/images-1-4-1002184786.jpg" alt="Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun. Dari posisi Januari 2025 senilai USD 427,9 miliar menjadi USD 427,2 miliar. Tumbuh 4,7 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,3 persen. "Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta. Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global. Termasuk rupiah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (17/4). Posisi ULN pemerintah tercatat USD 204,7 miliar. Turun dari Januari 2025 sebanyak USD 204,8 miliar. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain. Seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. "Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ucapnya. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,6 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebanyak 17,8 persen. Ada pula, ULN digunakan untuk jasa pendidikan sebesar 16,6 persen, lalu sektor konstruksi sebanyak 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta kasa keuangan dan asuransi 8,2 persen. "Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," jelas Denny.

Posisi utang luar negeri Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2025, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Utang Luar Negeri Pemerintah Menurun pada Februari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/JKT_IHSG-Ditutup-Melemah-Pasca-Penembalan-Donald-Trump_Salman-Toyibi-2JPG-216365767.jpg" alt="Pekerja melihat gawainya di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (15/7/2024)." width="100%">
<figcaption>Pekerja melihat gawainya di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (15/7/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp 2,49 triliun selama periode 2-5 September 2024. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing masuk bersih di Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2,65 triliun dan pasar saham Rp 2,24 triliun, serta aliran modal asing keluar bersih di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 7,38 triliun. Dengan demikian, sejak 1 Januari 2024 hingga 5 September 2024, total modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp 28,8 triliun, di pasar SBN Rp 11,15 triliun dan di SRBI Rp 186,92 triliun. Pada semester II 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 5 September 2024, modal asing masuk bersih di SRBI tercatat sebesar Rp 56,57 triliun, di pasar SBN sebesar Rp 45,11 triliun, dan di pasar saham Rp 28,46 triliun. Selanjutnya, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 5 September 2024 sebesar 68,92 basis poin (bps), naik dibandingkan per 30 Agustus 2024 yang sebesar 66,21 bps. Rupiah di awal perdagangan Jumat (6/9) dibuka pada level Rp 15.380 per dolar AS, menguat daripada penutupan perdagangan Kamis (5/9) yang sebesar Rp 15.395 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat ke level 101,11 di akhir perdagangan Kamis (5/9). Pada akhir perdagangan Jumat (6/9), rupiah meningkat 23 poin atau 0,15 persen menjadi Rp 15.378 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp 15.401 per dolar AS.&nbsp; Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun turun ke 6,59 persen. Sedangkan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun turun ke level 3,727 persen. BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Masih tercatat modal asing masuk bersih di SBN dan pasar saham, namun SRBI mencatatkan modal asing keluar bersih Rp 7,38 triliun.

Catatan BI, dalam Empat Hari Rp 2,49 Trilun Modal Asing Kabur dari Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/SUN-3157183109.jpg" alt="Ilustrasi penjualan ritel Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan ritel Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kembali bakal penjual Surat Berharga Negara (SBN). Bibit.id sebagai mitra distribusi (midis) penjualan SBN yang secara resmi ditunjuk oleh Kementerian Keuangan RI siap melakukan penjualan kepada masyarakat instrumen SBN yang 100% dijamin oleh negara. Lewat berbagai upaya yang dilakukannSBSNya, sejak awal tahun 2022 silam Bibit telah tujuh kali menjadi midis kategori fintech yang mencetak penjualan tertinggi. Yang terakhir, Bibit mencetak angka terbesar untuk penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel seri SR019 pada tanggal 1-20 September 2023 yang lalu. Di bulan Oktober 2023, pemerintah Indonesia meluncurkan Obligasi Negara Ritel seri ORI024. Dengan masa penawaran tanggal 9 Oktober 2023 sampai 2 November 2023, ORI024 ditawarkan dengan dua tipe produk, yakni ORI024-T3 untuk tenor tiga tahun dan ORI024-T6 untuk tenor enam tahun. Imbal hasil (kupon) untuk ORI024-T3 sebesar 6,10% per tahun, sementara kupon untuk ORI024-T6 sebesar 6,35% per tahun. ORI024 memiliki imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga deposito bank BUMN serta pajak yang lebih rendah dari deposito (pajak SBN hanya 10% sedangkan pajak deposito 20%). Dengan imbal hasil fixed rate yang tetap stabil sampai jatuh tempo. Sehingga, ORI024 dapat menjadi pilihan investasi yang rendah resiko dan 100% aman dijamin negara. Angie Anandita Tjhatra, Head of Marketing Bibit.id, mengajak para investor di Indonesia untuk berkontribusi bagi pembangunan negara dengan cara membeli ORI024 di Bibit. &ldquo;Selain aman karena 100% dijamin negara, dengan imbal hasil fixed rate, ORI024 menjadi pilihan investasi yang memberikan passive income tetap untuk tiga sampai enam tahun ke depan. Imbal hasilnya tidak akan turun meskipun kondisi perekonomian naik-turun. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para investor atas kepercayaan berinvestasi SBN bersama Bibit,&rdquo; kata Angie. Pembelian/pemesanan minimal untuk ORI024-T3 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp5 miliar. Di sisi lain, pembelian/pemesanan minimal untuk ORI024-T6 adalah Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta dengan maksimum Rp10 miliar. Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 15 Desember 2023 (long coupon), dan selanjutnya pembayaran kupon akan dilakukan setiap bulan setiap tanggal 15. &ldquo;Bibit akan terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat basis investor domestik di pasar keuangan kita,&rdquo; tutup Angie.

Pemerintah Indonesia meluncurkan Obligasi Negara Ritel seri ORI024 dengan masa penawaran tanggal 9 Oktober 2023 sampai 2 November 2023.

Pemerintah Kembali Jual SBN, Bibit.id Siap Jadi Mitra Distribusi ORI024