<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/PANRB-4134082153.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini didamping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau layanan publik di Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini didamping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau layanan publik di Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Bahkan, Kota Surabaya dinilai layak menjadi contoh nasional dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pahlawan pada Kamis (3/7/2025). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Rini memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilai berhasil mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) secara konkret dan berdampak langsung pada masyarakat. "KemenPAN-RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujar Menteri Rini. Menteri Rini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di era saat ini tidak hanya berfokus pada tataran administratif, tetapi diarahkan pada tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan dua tema ini dalam kebijakan dan implementasi di lapangan. "Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/PANRB-11-B-3945936590.jpg" alt="MenPAN-RB Rini Widyantini didamping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdialog dengan seorang warga saat meninjau layanan publik di Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>MenPAN-RB Rini Widyantini didamping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdialog dengan seorang warga saat meninjau layanan publik di Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Tak hanya itu, berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya berhasil meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. "Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) sudah berhasil juga untuk meng-orkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," ungkap Menteri Rini. Namun demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai kebijakan formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya implementasi yang cepat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," imbuhnya. Dalam kunjungannya, Menteri Rini juga menyambangi sejumlah lokasi pelayanan publik di Surabaya. Termasuk di antaranya Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak program padat karya dan efektivitas pelayanan kepada warga. "Beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," ujar Menteri Rini. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/PANRB-11-C-889157113.jpg" alt="MenPAN-RB Rini Widyantini didamping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdialog dengan jajaran ASN Kantor Wali Kota Surabaya . (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>MenPAN-RB Rini Widyantini didamping Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdialog dengan jajaran ASN Kantor Wali Kota Surabaya . (Istimewa).</figcaption>
</figure> Selain itu, Menteri Rini juga memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Siola dinilai berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan kunjungan masyarakat yang tinggi. "MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," imbuhnya. Di waktu yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dari MenPAN-RB. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemkot Surabaya dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan warga. "Alhamdulillah MenPAN-RB melihat bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai tertinggi untuk reformasi birokrasinya. Sehingga ingin membuktikan apakah itu hanya di atas kertas atau bisa diterapkan di masyarakat," kata Wali Kota Eri. Salah satu hal yang mendapat perhatian khusus dari MenPAN-RB adalah sistem satu data yang telah diterapkan di Surabaya. Wali Kota Eri menyebut bahwa data tersebut kini terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/PANRB-11-D-3999768763.jpg" alt="MenPAN-RB Rini Widyantini dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saling bertukar cindera mata usai kunjunan ke Kota Surabaya . (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>MenPAN-RB Rini Widyantini dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saling bertukar cindera mata usai kunjunan ke Kota Surabaya . (Istimewa).</figcaption>
</figure> "Bu Rini (MenPAN-RB) juga terkejut karena ada satu data di Kota Surabaya yang hari ini sudah kerja sama dengan BPS, dengan Mendagri dan Menteri Bappenas yang nantinya akan dijadikan data nasional," jelas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini. Melalui sistem satu data ini, Pemkot Surabaya dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan efektif. Dampaknya terasa pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. "RBT Tematik ini ternyata yang sudah dilakukan di Surabaya bisa menurunkan angka pengangguran terbuka dari 9 persen menjadi 4,91 persen, menurunkan kemiskinan dari 5 persen menjadi 3,96 persen. Bahkan, lebih rendah pada waktu sebelum Covid-19," ujarnya. Atas berbagai pencapaian ini, Wali Kota Eri mengungkap bahwa MenPANRB meminta Surabaya menjadi pilot project nasional terkait penerapan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak lagi terpusat di kantor, melainkan dapat dilakukan di balai RW. "Saya sampaikan bahwa Surabaya ini tidak lagi bekerja di kantor, ada di balai RW. Jadi kan beliau menyampaikan kerja di mana saja bisa. Saya sampaikan di Surabaya ini tidak hanya kerja di kantor tetapi juga ada di balai RW," terangnya. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini berharap, inovasi tersebut dapat semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus adaptif dan menjangkau semua lapisan warga. &ldquo;Pelayanan-pelayanan inilah yang terus kita tingkatkan agar lebih mudah dijangkau oleh semua warga Kota Surabaya,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Kota Surabaya dinilai layak jadi contoh nasional dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya dalam hal pelayanan publik.

MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia

Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi

Berita Terkini

MenPAN-RB: Surabaya Pionir Reformasi Birokrasi Masa Depan Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com