<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/ilustrasi-mobil-penyuluhan-binmas-polisi-drw-3189185438.jpg" alt="Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. (Darwin Fatir/Antara)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan dukungannya atas langkah DPR mempertahankan Polri tetap di bawah kendali Presiden. Penjabat Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Andi Firdaus, menegaskan posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian dari amanat reformasi. &ldquo;Polri di bawah Presiden itu sesuai dengan amanat reformasi,&rdquo; kata Andi dalam keterangannya, Senin (16/2). Penempatan institusi Polri langsung di bawah Presiden dinilai sebagai salah satu tonggak utama Reformasi 1998 dalam mengoreksi tatanan pemerintahan era Orde Baru. Langkah ini sejalan dengan amanat reformasi yang menginginkan Polri menjadi institusi yang humanis, profesional, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemisahan Polri dari militer memungkinkan institusi tersebut membangun identitas sebagai Polisi Sipil (civilian police), yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan warga negara. Dengan demikian, Polri tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan negara (state security) yang bersifat represif seperti pada masa lalu. &nbsp; Andi menilai dukungan terhadap posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden bukan sekadar persoalan administratif, melainkan upaya menjaga ruh Reformasi 1998. Struktur tersebut dirancang untuk memastikan kepolisian bekerja secara profesional dan sipil, serta terlepas dari bayang-bayang militerisme masa lalu. Dengan struktur ini, Polri diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta penegakan hukum tanpa berada dalam komando militer. Andi juga mengingatkan bahwa amanat reformasi bertujuan mengubah wajah Polri dari institusi yang berperan sebagai &ldquo;penguasa&rdquo; menjadi &ldquo;pelayan&rdquo; masyarakat. Menurut dia, struktur kelembagaan di bawah Presiden juga mempermudah mekanisme kontrol publik melalui kepala negara. &ldquo;Kami dari BEM universitas sangat mendukung hal tersebut,&rdquo; imbuhnya. Penegasan Polri tetap di bawah Presiden sebelumnya diputuskan dalam Paripurna DPR RI, pada Selasa (27/1). Penegasan ini memastikan bahwa Polri tidak berada di bawah kementerian mana pun. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan terdapat delapan poin kesimpulan hasil rapat kerja Komisi III DPR terkait percepatan reformasi Polri. Delapan poin tersebut akan menjadi acuan kinerja bagi institusi Polri ke depan. &nbsp;

Penempatan Polri langsung di bawah Presiden dinilai kalangan BEM sesuai dengan supremasi sipil dan amanat reformasi.

Kalangan BEM Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, Dinilai Sesuai Supremasi Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/JKT_DEMO-DI-DEPAN-MAKO-BRIMOB_HANUNG-HAMBARA_29082025-1-1632376105.jpg" alt="Sejumlah personel Brimob berjaga saat kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah personel Brimob berjaga saat kerusuhan di Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - DPD Keluarga besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea (KSPSI AGN) Sumatera Utara mengapresiasi penanganan Polri dalam kerusuhan. DPD KSPSI AGN mendukung supremasi sipil agar tetap terjaga.&nbsp; Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Ketua DPD TM Yusuf dan Plt Sekretaris Rio Affandi Siregar. KSPSI AGN Sumut mendukung penuh Polri dalam melakukan tindakan terhadap pelaku kerusuhan.&nbsp; "Mendukung Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kerusuhan pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 September 2025 yang merusak fasilitas publik," bunyi pernyataan itu, Minggu (14/9) &nbsp; Sebab, gedung DPRD hingga fasilitas publik yang dirusak perusuh dibeli dengan uang rakyat.&nbsp;"Karena gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya dibangun dengan uang rakyat, kecuali yang ikut-ikutan dan tidak tahu menahu," lanjutnya.&nbsp; Pihaknya juga mengimbau peserta demo yang tidak melakukan perusakan bisa melakukan restorative justice. Karena bila merusak dan membakar, hal itu sudah merupakan pelanggaran.&nbsp; "Untuk peserta aksi yang tidak melakukan perusakan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas publik bisa menggunakan restorative justice untuk menyelesaikan masalah hukumnya, karena bagaimana pun perusakan, penjarahan dan pembakaran merupakan pelanggaran hukum," katanya.&nbsp; KSPSI AGN Sumut mengapresiasi Polri yang cepat dalam menangani masalah ini. KSPSI AGN Sumut mendukung penuh supremasi sipil terjaga.&nbsp; "Memberikan apresiasi kepada Polri yang dengan cepat menangani kondisi Kamtibmas. Mendukung dan akan menjaga Supremasi Sipil di Tanah Air Indonesia," tegasnya.

KSPSI AGN Sumatera Utara mengapresiasi penanganan Polri dalam kerusuhan. DPD KSPSI AGN mendukung supremasi sipil agar tetap terjaga.

DPD KSPSI AGN Sumut Dukung Polri Jaga Supremasi Sipil Usai Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/dji_fly_20250829_165340_0203_1756461748580_photo-copy-2999199940.jpg" alt="Foto udara pengunjuk rasa mengepung kantor Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara pengunjuk rasa mengepung kantor Markas Komando Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang, Jakarta, Jumat (29/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Supremasi sipil dan militer menjadi persoalan yang akhir-akhir ini sering dibahas kalangan masyarakat. Di dalam negara dengan sistem demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi ditangan masyarakat sipil bukan berada pada angkatan bersenjata. Prinsip demokrasi ini lah yang memunculkan pentingnya arti supremasi sipil. Berikut Pengertian dan Tujuan Penerapan Supremasi Sipil. Simak artikel ini sampai habis.&nbsp; <h3>Pengertian Supremasi Sipil</h3> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pengertian Supremasi Sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi seperti pemilihan umum. Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 47 berbunyi &ldquo;Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.&rdquo;&nbsp; Artinya militer tidak boleh mendominasi dan menjalankan pemerintahan pada sistem demokrasi. Peran militer dalam sistem demokrasi hanya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan, tidak masuk ranah politik.&nbsp; Samuel Huntington (1985) dalam The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations menjelaskan 2 tipologi kontrol sipil.&nbsp; Kontrol sipil yang pertama yaitu secara objektif, pengendalian sipil terhadap militer dengan meminimalkan kekuasaan militer sesuai dengan tugas dan fungsi profesinya. Kedua, kontrol sipil subjektif pengendalian sipil dengan meminimalkan kekuasaan militer bersamaan dengan memaksimalkan kekuasaan sipil.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016560748/respons-darurat-militer-presiden-prabowo-janji-jaga-supremasi-sipil">Respons Darurat Militer, Presiden Prabowo Janji Jaga Supremasi Sipil</a> Pendapat Kenneth W. Kemp dan Charles Hudlin Armed Forces &amp; Society (1992) mendefinisikan supremasi sipil yaitu sebuah tradisi dalam sistem demokrasi terkait pengawasan sipil terhadap militer dalam ranah politik. Dimana, Sipil memegang tingkatan kekuasaan paling tertinggi sehingga tidak boleh ada campur tangan pihak luar seperti militer.&nbsp; Dalam hal ini makna dari supremasi sipil harus benar-benar dipahami agar kekuasaan dalam sistem demokrasi yang berlangsung sesuai pada tempatnya. Jabatan sipil dalam pemerintahan demokrasi tidak bisa tergantikan oleh kekuasaan militer, kecuali jabatannya memiliki hubungan dengan pertahanan dan keamanan negara.&nbsp;&nbsp; <h3>Tujuan Penerapan Supremasi Sipil</h3> Supremasi sipil menjadi prinsip sistem demokrasi yang bersifat mutlak. Prinsip ini akan membedakan peran pemerintah sipil dengan peran militer, otoritas sipil memegang kendali penuh atas militer terkait kebijakan publik, keputusan politik sampai pemerintahan.&nbsp; Negara yang menganut sistem demokrasi harus memperhatikan prinsip supremasi sipil, termasuk Indonesia. Militer tidak boleh ikut andil dalam urusan pemerintahan yang bukan ranahnya.&nbsp; Tujuan penerapan supremasi sipil menjadi langkah yang tepat untuk tetap menjaga posisi kekuasaan sipil yang berada di posisi tertinggi. Sistem demokrasi akan berjalan lancar jika mengikuti kehendak masyarakat sipil.&nbsp; Selain itu, tujuan penerapan supremasi sipil juga mencegah kembali terjadinya banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama pada daerah yang rawan terjadi konflik. Dahulu ketika militer ikut andil dalam pemerintahan Indonesia banyak laporan pelanggaran HAM yang terjadi, penggunaan senjata oleh militer bisa dianggap sah karena sesuai tugas dan fungsinya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015811929/pasca-ruu-tni-disahkan-jadi-undang-undang-guru-besar-umj-soroti-pentingnya-transparansi-dan-supremasi-sipil">Pasca RUU TNI Disahkan jadi Undang-Undang, Guru Besar UMJ Soroti Pentingnya Transparansi dan Supremasi Sipil</a> Dominasi militer tidak akan terjadi apabila memaksimalkan supremasi sipil, harus ada batas yang jelas antara kekuasaan sipil dengan kekuasaan militer. Netralitas pemerintahan harus tetap terjaga sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sipil maupun militer.&nbsp; Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulannya adalah supremasi sipil memegang kendali penuh terhadap militer, kekuasaan sipil berada di posisi tertinggi sehingga militer harus tunduk dan tidak bisa ikut andil dalam ranah politik. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan. &nbsp; &nbsp;

Supremasi sipil adalah prinsip penting dalam demokrasi. Simak pengertian dan tujuan penerapannya dalam menjaga sistem pemerintahan yang seha

Pengertian dan Tujuan Penerapan Supremasi Sipil 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/WhatsApp-Image-2025-09-08-at-185534-3-4139120450.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). (Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan mengenai isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9). Isu mengenai darurat militer menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh tergabung dalam GNB. &ldquo;Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,&rdquo; kata Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama ditemui di Istana Kepresidenan setelah pertemuan GNB dengan Presiden Prabowo, Kamis (11/9) malam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/016560528/mengapa-fadli-zon-pilih-27-september-sebagai-hari-komedi-nasional">Mengapa Fadli Zon Pilih 27 September sebagai Hari Komedi Nasional?</a> Dia mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen dan janji Presiden untuk terus menjaga supremasi sipil. &ldquo;Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,&rdquo; katanya. Terkait dengan supremasi sipil, GNB turut menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai ruang sipil. GNB menyampaikan kepada Presiden, bahwa TNI harus ditempatkan sebagai tentara yang profesional yang artinya prajurit-prajurit TNI jangan dibebani dan disibukkan dengan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016560526/apa-kabar-rumah-dp-0-persen-dki-kini-namanya-hunian-terjangkau-milik-harganya-tembus-rp-600-juta">Apa Kabar Rumah DP 0 Persen DKI? Kini Namanya Hunian Terjangkau Milik, Harganya Tembus Rp 600 Juta</a>&nbsp; &ldquo;Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,&rdquo; ujar dia. Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Presiden Prabowo segera membentuk komisi untuk reformasi Polri dan membentuk komisi investigasi yang secara independen menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025. Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Lukman dan anggota GNB lainnya, menyetujui usulan pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang disebut GNB sebagai "Prahara Agustus" itu. Gerakan Nurani Bangsa yang diterima Presiden di Istana Kepresidenan tersebut, terdiri atas Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid. Lalu, Prof Dr Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan mengenai isu darurat militer.

Respons Darurat Militer, Presiden Prabowo Janji Jaga Supremasi Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/JKT-1-KPU-BERTEMU-AMNESTY-INTERNATIONAL-FED-3JPG-2795171915.jpg" alt="Anggota KPU August Mellaz bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan aktivis Amnesty International Indonesia melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Dalam pertemuan tersebut Amnesty International Indon" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU August Mellaz bersama Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan aktivis Amnesty International Indonesia melakukan pertemuan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2023). Dalam pertemuan tersebut Amnesty International Indon</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI tidak memiliki urgensi dan tidak dibutuhkan.&nbsp; Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden sebetulnya dapat menginstruksikan Jaksa Agung untuk memperkuat sistem keamanan internal di institusinya atau meminta bantuan dari kepolisian tanpa perlu membuat Perpres baru.&nbsp; Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai tidak ada kondisi darurat atau ancaman nyata terhadap keamanan nasional yang bisa menjadi pembenar pelibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan. &ldquo;Situasi di Kejaksaan saat ini masih normal, tidak ada ancaman yang signifikan, apalagi dari militer, yang mengharuskan Presiden melibatkan TNI. Ini langkah yang tidak proporsional,&rdquo; kata Usman Hamid dalam keterangannya, Jumat (23/5). Menurutnya, Perpres ini justru berpotensi memperkeruh relasi antara kekuatan sipil dan militer, karena mengaburkan batas kewenangan masing-masing institusi. Koalisi juga menilai bahwa penerbitan Perpres 66/2025 tidak dapat dipisahkan dari polemik seputar Surat Telegram Panglima TNI/KASAD yang mengerahkan hampir enam ribu personel TNI ke Kejaksaan.&nbsp; &ldquo;Perpres ini adalah bentuk legalisasi dari kesalahan prosedural Panglima. Presiden semestinya mencabut surat telegram tersebut, bukan justru mengukuhkannya lewat peraturan presiden,&rdquo; tegas Usman.&nbsp; Ia menambahkan, ini mencerminkan pola politik fait accompli yang merusak tatanan hukum dan demokrasi. Usman menilai bahwa tindakan pemerintah ini mengulang praktik-praktik buruk masa lalu, di mana kesalahan hukum disulap menjadi kebijakan.&nbsp; &ldquo;Kita pernah melihat hal serupa pada kasus pengangkatan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Saat pengangkatan itu dipermasalahkan, solusinya justru bukan koreksi, tapi melegalkannya lewat Perpres 148/2024,&rdquo; sesalnya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah lebih memilih jalan pintas politik ketimbang penegakan prinsip-prinsip negara hukum.&nbsp; Koalisi juga menyoroti potensi kembalinya Dwifungsi TNI melalui Perpres 66/2025. &nbsp;&ldquo;Perpres ini membuka jalan bagi militer masuk ke dalam wilayah sipil, dalam hal ini Kejaksaan, yang seharusnya berada di bawah yurisdiksi sipil sepenuhnya,&rdquo; ujar Usman.&nbsp; Menurutnya, kegagalan memisahkan fungsi pertahanan dan penegakan hukum adalah indikasi bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi ancaman serius dari dalam. Kekhawatiran Koalisi juga menyasar aspek legal formal Perpres tersebut yang dinilai tidak merujuk pada Undang-Undang TNI maupun Polri sebagai dasar hukum. &ldquo;Perpres ini hanya menyebut Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, tidak ada penjelasan bagaimana pelibatan TNI sesuai dengan mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OMSP),&rdquo; terang Usman.&nbsp; Padahal, perlindungan terhadap Kejaksaan tidak termasuk dalam 16 kategori OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU TNI. Usman menilai hal ini sangat berbahaya karena membuka celah penyalahgunaan kekuatan militer tanpa batasan hukum yang jelas.&nbsp; &ldquo;Kalau tidak ada pembatasan eksplisit, ini bisa menjadi pintu masuk untuk intervensi militer yang lebih luas dalam urusan sipil,&rdquo; tutur Usman.&nbsp; Karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap penggunaan militer di luar konteks pertahanan harus tunduk pada prinsip supremasi sipil. Lebih jauh, Usman menyatakan bahwa Perpres 66/2025 bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2025. &ldquo;Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU tersebut sudah jelas membatasi keterlibatan TNI hanya dalam bidang pidana militer. Kalau sekarang dilebarkan sampai ke pengamanan kejaksaan, itu melanggar hukum,&rdquo; tegasnya.&nbsp; <ol> <li>Ia mendesak Presiden untuk mencabut Perpres tersebut demi menjaga supremasi sipil dan prinsip negara hukum dalam sistem demokrasi Indonesia.</li> </ol>

Perpres 66/2025 dinilai tidak urgent dan berpotensi mengancam demokrasi serta supremasi sipil di Indonesia.

Perpres Perlindungan Terhadap Jaksa Dinilai Tidak Urgent, Khawatir Timbulkan Dwifungsi TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/diskusi-ruu-kamnas.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) didorong untuk segera disahkan. Salah satu dampaknya jika RUU ini disahkan akan mampu menegakkan supremasi sipil di tahun politik.  "Undang-Undang Kamnas ini penting segera kita dorong disahkan. Karena di UU Kamnas ini  akan melahirkan nasional security council. Hari ini Presiden kita itu tidak punya dewan yang mengarahkan bagaimana kebijakan politik luar negeri, padahal dunia sedang bergolak. UU Kamnas ini nantinya sekaligus 'bertindak' dengan kebijakan pertahanan," ujar akademisi yang juga pengamat militer, Connie Rahakundinie Bakrie dalam Dialog Hankam: Urgensi Tata Kelola Pertahanan Nasional di Tahun Politik' yang digelar PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) bidang Hankam, Kamis (29/9/2022).  Dilanjutkannya, semua negara punya security council yang mengarahkan kebijakan pertahanan.  Selain itu, lanjut Connie, guna menjaga kemurnian hak yang telah diberikan negara kepada Presiden dan menggerus kepentingan politik, mekanisme pengangkatan Panglima TNI harus dikembalikan lewat proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).  Menurutnya, selama ini, menjelang pergantian tampuk pimpinan tertinggi di organisasi TNI sering disusupi dinamika politik. Padahal TNI harus terbebas dan terpisah dari politik praktis. "Setiap kali menjelang penentuan Panglima TNI kerap dibumbui nuansa politik yang kental," ujarnya.  Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2019-2020, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan, Indonesia saat ini harus siap menghadapi perang generasi keenam.  "Serangan hacker Bjorka itu bukan perang cyber lagi. Sekarang kita sudah harus siap menghadapi perang generasi keenam. Kita nggak tahu apa-apa tapi tahu-tahu perang sesama anak bangsa," ujar Agus.  Sementara itu, Ketum PB HMI, Raihan Ariatama mengatakan, Indonesia adalah negara sipil, namun keberadaan militer tidak bisa dinafikan karena juga bagian penting dari negara. "Menurut kami hubungan antara sipil dan militer harus seimbang. Harus terjalin dengan bagus. Jangan sampai terjadi dikotomi antara militer dan sipil harus berjalan beriringan agar kedepan tidak ada pertentangan. Semua harus bersama-sama," ujarnya. (*)

Dorong RUU Kamnas segera Disahkan untuk Tegakkan Supremasi Sipil

supremasi sipil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#supremasi sipil