<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-19-at-14.41.19.jpg" alt="Video detik-detik kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 diputar dalam persidangan di PN Surabaya, Kamis (19/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Video detik-detik kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 diputar dalam persidangan di PN Surabaya, Kamis (19/1). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Untuk kali pertama, para saksi sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan menyaksikan video detik-detik kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Sebelum diputar, jaksa penuntut umum (JPU) memberikan video tersebut kepada para majelis hakim.  Video yang berdurasi sekitar 15 detik itu diputar di layar televisi di dalam ruang sidang Cakra. Saksi Eka Sandi dan Estu Aji Kuncoro terisak-isak. Keduanya berurai air mata sembari mengeluarkan suara keluhan.  Mendadak ruang sidang berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara isak tangis Eka Sandi dan Estu. Salah seorang JPU meminta maaf kepada para saksi terkait pemutaran video tersebut.  ”Pemutaran video ini tidak bermaksud membuka luka dalam kenangan para saksi,” kata salah seorang JPU tersebut.  Tak hanya Estu dan Eka Sandi yang air matanya berurai dengan deras. Rini, ibu dari keluarga korban yang hadir di sidang juga menangis. Dia memilih untuk keluar dari ruang sidang.  ”Nggak kuat, nggak kuat,” ucap Rini, sambil mengusap air matanya yang turun membasahi pipi.  Video yang diputar tampak menyorot keterangan pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Ada beberapa polisi yang berupaya mengeluarkan para suporter yang berjubel keluar. Terlihat ada supporter perempuan dan anak-anak keluar dari pintu.  Total ada tujuh saksi yang diundang secara offline oleh JPU. Namun, dari tujuh orang itu ada satu orang yang absen hadir. Yakni, Miftahul Ulum.  Hari ini (19/1), menjadi sidang kedua tragedi Kanjuruhan. Agendanya pemeriksaan saksi dari JPU.  Peristiwa Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Saat itu, suporter Arema FC (Aremania) meluapkan kekecewaannya setelah tim kebanggaan mereka kalah 2-3 dari tim rival, Persebaya Surabaya.  Setelah itu, situasi menjadi tak terkendali, dan polisi kemudian menembakkan gas air mata. Berikutnya, 135 orang menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut.  Lima orang ditetapkan sebagai terdakwa. Yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmad.

Video Tragedi Kanjuruhan Diputar, Keluarga Korban Berurai Air Mata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image4-1.jpg" alt="Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, tragedi Kanjuruhan tidak termasuk peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Meskipun berdasar kan update terakhir, tragedi itu menewaskan 135 orang suporter Arema.  ”Kanjuruhan itu yang mati 140, bukan pelanggaran HAM berat meski mungkin terjadi kesengajaan,” kata Mahfud MD di Surabaya, Selasa (27/12).  Mahfud menyebut keputusan itu merupakan hasil dari penyelidikan Komnas HAM. Sehingga meskipun ratusan orang meninggal pasca pertandingan Liga 1 antara Arema vs Persebaya, tragedi itu hanya perlu dibawa ke pengadilan.  ”Hasil penyelidikan komnas itu adalah tindak pidana yang harus dibawa ke pengadilan, itu bukan pelanggaran HAM berat meskipun korban berat,” terang Mahfud MD.  Mahfud kemudian menjelaskan, kasus yang masuk dalam pelanggaran HAM bisa dikategorikan dalam 2 hal. Yang pertama adalah pelanggaran HAM biasa. Mahfud menyebutnya kejahatan.  ”Misalnya orang membunuh 20 orang, bom mati 200 orang. Kalau itu yang melakukan preman, itu kejahatan berat bukan HAM berat,” papar Mahfud MD.  Bila pelanggaran berat, lanjut dia, melibatkan unsur negara. Meskipun jumlah korban tak banyak, namun bila negara terbukti melakukannya, masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.  ”Kalau pelanggaran HAM berat itu melibatkan unsur negara. Meskipun korban 10 atau hanya 2. Itu pelanggaran HAM berat,” tegas Mahfud MD.  Tragedi Kanjuruhan menjadi salah satu peristiwa kehilangan besar pada 2022. Proses pengadilan peristiwa yang pecah pada Sabtu (1/10) itu masih berlangsung.  Tragedi tersebut berawal dari pertandingan Liga 1 antara Arema vs FC Persebaya untuk kemenangan tim tamu, Persebaya. Saat peluit tanda akhir pertandingan dibunyikan tak lama kemudian, kerusuhan pun terjadi. Apalagi gas air mata ditembakkan. Sebanyak 135 orang meninggal dunia karena berebut keluar dari Stadion Kanjuruhan Malang. Banyak dari mereka yang terinjak-injak.  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan tersangka atas tragedi Kanjuruhan, Kamis (6/10) malam. Total sebanyak 6 orang dinyatakan sebagai tersangka.  Mereka adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno. Selain itu, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, Danki Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.  Kapolri juga menyatakan Stadion Kanjuruhan Malang dinyatakan tidak layak fungsi ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Atas dasar itu, Hadian dinyatakan sebagai tersangka.  ”Saudara AHL Direktur Utama PT LIB di mana pertanggungjawabannya untuk memastikan stadion layak fungsi. Namun, persyaratan belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi 2020,” tutur Kapolri.

Mahfud MD Pastikan Tragedi Kanjuruhan Bukan Pelanggaran HAM Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image31.jpg" alt="Ilustrasi suporter Arema menyelamatkan rekannya saat tragedi Kanjuruhan. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suporter Arema menyelamatkan rekannya saat tragedi Kanjuruhan. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sedang menyiapkan persidangan untuk kasus tragedi Kanjuruhan. Salah satu bentuk penjagaan adalah dengan bekerja sama dengan polisi.  Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung Pranata memastikan bakal mendatangkan polisi untuk pengamanan sidang. Sehingga sidang kasus yang menewaskan 135 orang itu bisa berjalan dengan lancar.  ”Kami akan berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengamankan persidangan dan lingkungan kantor,” kata Gede Agung Pranata, Senin (26/12).  Bagaimana detail proses pengamanannya? Gede tak menjawab. Namun dia, memastikan akan berkomunikasi dengan polisi. Apalagi rencananya, Suporter Arema bakal hadir untuk menyaksikan dan mengawal persidangan dari tragedi yang berawal dari pertandingan Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya tersebut.  ”Kami koordinasikan dulu,” ujar Gede Agung Pranata.  Sidang perdana tragedi Kanjuruhan bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Padahal, tragedi pada Sabtu (1/10) itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang.  Keputusan itu ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malang. Di antaranya bupati dan wali kota se-Malang Raya.  Keputusan tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) Mia Amiati. Menurut dia, Kejati Jatim mendapatkan rekomendasi tersebut dari Forkopimda Malang. Rekomendasi itu, sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA). Keputusan tersebut tertulis dalam surat MA Nomor 594/TU/355/KMA/SK/XII/2022.  Dalam surat tersebut, PN Surabaya ditunjuk untuk memeriksa para tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. ”(Sidang tragedi Kanjuruhan) dialihkan ke PN Surabaya, sudah ada fatwa dari MA, ada suratnya,” kata Mia, Kamis (22/12).  Seluruh bupati dan wali kota yang tergabung dalam Formkopimda Malang Raya, lanjut Mia, mempertimbangkan berbagai faktor. ”(Pertimbanganya) faktor trauma korban, termasuk Aremania dan kegiatan kepolisian,” ucap Mia.

PN Surabaya Gandeng Polisi Amankan Sidang Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image1.png" alt="Suporter Arema di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal Jawa/Pos" width="100%">
<figcaption>Suporter Arema di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal Jawa/Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suporter Arema bakal mendatangi Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyaksikan proses persidangan pada para tersangka tragedi Kanjuruhan. Mereka dipastikan bakal hadir untuk mengawal jalannya sidang.  Hal itu dipastikan Koordinator Tim Gabungan Aremania (TGA) Dyan Berdinandri. Dyan memastikan bahwa suporter Arema bakal datang ke Surabaya. Kedatangan mereka, sudah mendapat lampu hijau dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim. Undangan secara terbuka itu membuat suporter Arema yakin untuk datang.  ”Kami datang walaupun nggak ramai. Intinya kami tetap memantau,” kata Dyan, Jumat (23/12).  Dyan mengatakan, suporter yang datang tak akan terlalu banyak. Sebagian dari suporter Arema bakal datang, sebagian lagi mengawal dari Malang.  ”Jadi sebagian mengawal dan sisanya bisa lihat live, karena mereka (Kejati Jatim) membuka diri, memperbolehkan kami memantau dan ini diselenggarakan live juga,” terang Dyan.  Dyan menilai, keputusan untuk menggelar sidang di Pengadilan Negeri Surabaya itu dilakukan untuk menghindari tekanan dari berbagai pihak. Mengingat kasus yang berawal dari pertandingan Liga 1 antara Arema FC lawan Persebaya itu telah menewaskan 135 orang.  ”Ambil amannya di Surabaya. Karena kemarin kami ke kejaksaan itu koyoke mereka nggak menjawab. Kalau kami tebak kemungkinan mereka takut pelakune dapat tekanan dari pihak suporter,” ujar Dyan.  Sidang perdana tragedi Kanjuruhan bakal digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Keputusan itu ditetapkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malang yang berisi bupati dan wali kota se-Malang Raya.  Keputusan tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) Mia Amiati. Kejati Jatim mendapatkan rekomendasi tersebut dari Forkopimda Malang. Rekomendasi itu, sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA).  Keputusan tersebut tertulis dalam surat MA Nomor 594/TU/355/KMA/SK/XII/2022. Dalam surat tersebut, PN Surabaya ditunjuk untuk memeriksa para tersangka dalam tragedi Kanjuruhan.  ”(Sidang tragedi Kanjuruhan) dialihkan ke PN Surabaya, sudah ada fatwa dari MA, ada suratnya,” kata Mia, Kamis (22/12).  Seluruh bupati dan wali kota yang tergabung dalam Forkopimda Malang Raya, kata Mia, mempertimbangkan berbagai faktor. ”(Pertimbanganya) faktor traumatik korban, termasuk Aremania dan kegiatan kepolisian,” kata Mia.

Suporter Arema Bakal Kawal Sidang Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-6.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani Perda. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menandatangani Perda. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang anggota TNI pelaku kekerasan kepada suporter Arema dalam tragedi Kanjuruhan telah dilakukan. Anggota TNI tersebut terbukti melakukan kekerasan saat tragedi pecah pasca Pertandingan Liga 1 pada Sabtu (1/10) lalu.  ”Memang betul ada satu tersangka anggota militer,” kata Aspidmil Kejati Jatim Kolonel Laut Hadi Pangestu, Jumat (23/12).  Tersangka adalah anggota Yonzipur Kodam V Brawijaya Tofan Widodo. Tofan merupakan anggota TNI yang viral ketika menendang salah satu suporter Arema.  ”Satu orang saja, karena yang viral itu (penendangan) yang lain tidak jelas. Maka dari penyidik untuk menambah tersangka kesulitan,” terang Hadi.  Tofan, lanjut dia, menjalani proses persidangan. Dia dijerat pasal 351 tentang penganiayaan. ”Sudah diproses dan sekarang dalam tahap persidangan di pengadilan militer Surabaya. Pasal 351 penganiayaan,” ucap Hadi.  Foto Tofan tersebar ketika tragedi pecah di Stadion Kanjuruhan Malang. Saat itu, Tofan tampak menyiapkan kuda-kuda dan menendang suporter di bagian punggung.  Suporter Arema itu diketahui masuk ke dalam lapangan. Kemudian, TNI yang tengah bertugas di bagian pengamanan tak terima.  Tendangan pun dilakukan. Foto tersebut tersebar di berbagai media sosial dan makin menurunkan citra dan kredibilitas TNI di mata masyarakat.  Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan apa yang telah dilakukan Tofan bukan tindakan mempertahankan diri. Akan tetapi sudah termasuk dalam tindak pidana. Andika berjanji apa yang dilakukan Tofan bakal diganjar hukuman.

Anggota TNI yang Tendang Suporter Arema Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-15.jpg" alt="Ilustrasi suporter Arema berdoa di Stadion KAnjuruhan Malang. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suporter Arema berdoa di Stadion KAnjuruhan Malang. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hampir sebulan sejak keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta. Namun belum ada hasil memuaskan atas tragedi pada Sabtu (1/10) yang menewaskan 135 Suporter Arema itu.  Dalam kedatangan mereka pada Jumat (18/11) hingga Senin (21/11), mereka mendatangi Bareskrim Polri untuk menanyakan kelanjutan penyidikan kasus. Sayangnya polisi tak memberikan respons baik. Permintaan penambahan pasal untuk menjerat keenam tersangka dimentahkan polisi. Meski demikian, belum ada alasan atau penjelasan memuaskan dari lembaga yang juga terlibat dalam tragedi tersebut.  Pendamping Hukum Tim Gabungan Aremania (TGA) Anjar Nawan Yusky menjelaskan, hingga kini, keluarga korban masih menunggu itikad baik dari polisi untuk melayani dan memberikan penjelasan.  ”Mulai Jumat (2/12), kami sudah ikuti prosedur di sana, kami sudah paparkan kronologi dari awal. Kami tunggu sampai malam enggak ada kejelasan. Akhirnya Sabtu kami pertanyakan lagi, ternyata dijelaskan mereka tidak bisa terbitkan LP, Senin (5/12),” papar Anjar, Senin (5/12).  Dalam perjalanan itu, Anjar menjelaskan, para keluarga korban tragedi Kanjuruhan membawa beberapa tuntutan. Salah satunya untuk menambah pasal yang menjerat keenam tersangka. Permintaan tambahan pasal itu dibagi dalam tiga klaster.  Yakni tentang tindak pidana yang mengakibatkan orang mati dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Kedua, pasal 351, 353, dan 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka. Kemudian klaster ketiga, tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam pasal 76c jo pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  ”Senin (5/12), kami datang lagi, saya kira langsung terbit LP, ternyata kami harus mengulang lagi dari awal, paparkan lagi. Setelah diskusi empat jam, keputusannya mereka hanya bisa terima dengan pasal perlindungan anak,” terang Anjar.  Anjar menyayangkan hal tersebut. Mengingat banyak korban yang masih berusia anak-anak. Karena itu pihaknya bakal kembali ke Bareskrim Polri minggu ini.  ”Dengan kondisi semacam itu, kami tidak bisa terima, bagaimana laporan kami dengan pasal-pasal lain, pasal pembunuhan berencana, pasal penganiayaan. Karena korban yang kami dampingi bukan cuma yang anak-anak, ada orang dewasa juga,” ucap Anjar.  Anjar dan seluruh keluarga korban berharap polisi bisa memberikan penjelasan atas pengusutan kasus itu. Selain itu, pihaknya juga berharap Bareskrim Polri bisa menerima laporan.  ”Pekan ini, kami akan ke sana lagi bersama para ahli. Tujuannya untuk memperjuangkan pasal lain, selain pasal anak, agar bisa diterima semua,” tutur Anjar.

Laporan Ditolak Bareskrim, Suporter Arema Bakal Kembali ke Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/AKSI-SUPORTER-USUT-TUNTAS-TRAGEDI-KANJURUAN-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert" width="100%">
<figcaption>Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jawa Timur sudah merampungkan draft hasil pemeriksaan tragedi Kanjuruhan. Rencananya, draft itu bakal dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) minggu depan.  Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqien menyebut, draft laporan itu telah siap dikirimkan untuk melanjutkan proses pengusutan. ”Bakal digunakan minggu depan. Pertengahan Desember,” kata Agus, Sabtu (3/12).  Agus memastikan, pihaknya masih mendampingi korban tragedi Kanjuruhan dalam proses penyidikan. Mengingat tragedi yang pecah pada Sabut (1/10) itu telah menewaskan 135 orang.  ”Setelah draft final, langsung dikirimkan Ombudsman RI. Apalagi kemarin suporter Arema sudah ke Ombudsman RI,” ujar Agus Muttaqien.  Berdasar arahan Ombudsman RI, pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus itu sudah rampung. Pihaknya tinggal menambahkan beberapa hal dari terlapor.  ”Sambil merampungkan draft, kami juga menyusun finalisasi data,” ucap Agus Muttaqien.  Sebelumnya, pendamping hukum TGA (Tim Gabungan Aremania) Anjar Nawan Yusky menjelaskan, suporter Arema dan korban tragedi Kanjuruhan berkunjung ke Ombudsman Republik Indonesia dan Mabes Polri. ”Kami menanyakan progress pengusutan. Kami juga mendesak supaya proses pengusutan segera dikebut,” tegas Anjar.  Sementara itu, untuk kedua kali, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke Polda Jatim. Pada November, berkas sudah dikembalikan untuk dilengkapi polisi.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rohman membenarkan kabar tersebut. Dia mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah dua kali mengembalikan berkas perkara.  ”Tim JPU (jaksa penuntut umum) pada Kamis (1/12), mengundang tim penyidik untuk berkoordinasi mengenai belum dipenuhinya sebagian petunjuk yang diberikan,” ujar Fathur, Sabtu (3/12).  Ditanya soal poin yang belum lengkap, Fathur tak bisa menjelaskan. Dia juga bungkam ketika ditanya apa saja poin petunjuk jaksa yang belum diperbaiki penyidik.  ”Bahwa terkait petunjuk JPU yang belum dipenuhi, kami belum disampaikan (ke publik) karena masuk dalam materi perkara,” tegas Fathur.

Ombudsman Jatim Rampungkan Draft Pemeriksaan Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221130_134420_1_copy_1024x768_1.jpg" alt="Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Cabang Jawa Timur Nabil Bahasuan. Willi Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Cabang Jawa Timur Nabil Bahasuan. Willi Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) Cabang Jawa Timur Nabil Bahasuan mengungkapkan hasil otopsi terhadap dua jenazah Aremanita (suporter perempuan Arema) korban tragedi Kanjuruhan, Malang.  Nabil mengatakan, dua jenazah Aremanita yang telah diotopsi pada Sabtu (5/11) adalah NDR, 16, dan NDA, 13.  ”Kesimpulan dari proses otopsi jenazah NDR didapati adanya tanda bekas kekerasan benda tumpul,” ungkap Nabil seperti dilansir dari Antara.  Kemudian, lanjut dia, patah tulang pada susunan tulang iga dan terdapat pendarahan dalam kategori jumlah yang banyak. ”Adanya patah tulang iga, 2, 3, 4, 5, dan di sana ditemukan perdarahan yang cukup banyak. Sehingga itu membuat sebab kematiannya,” sebut Nabil.  Sejumlah temuan pada jenazah NDR itu, juga didapati pada jenazah NDA. Nabil menjelaskan, jenazah NDR didapati mengalami patah tulang sebagian pada susunan tulang iga sisi kanan. ”Kemudian, adiknya NDA, juga sama tapi ada di tulang dadanya. Patahnya itu. Juga di sebagian tulang iga, sebelah kanan,” ucap Nabil.  Meski begitu, Nabil tidak bisa menjelaskan secara detail kekerasan benda tumpul yang menjadi sebab kematian kedua jenazah korban itu bersumber dari apa. Penjelasan lebih detail mengenai penyebab kekerasan benda tumpul tersebut hanya bisa dijelaskan penyidik kasus tersebut.  ”Di kedokteran forensik kita tidak bisa mengatakan itu karena apa. Tapi karena kekerasan benda tumpul. Untuk pastinya, tentu di penyidikan yang tahu,” tutur Nabil.  Selain itu, Nabil mengungkapkan berdasar hasil penelitian Toxicologi, pihaknya tidak menemukan adanya paparan zat senyawa dalam gas air mata pada sistem organ pernapasan dalam tubuh kedua jenazah korban tersebut.  ”Dari hasil pengumpulan sampel yang ada pada kedua korban. Kami sudah mengumpulkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan didapatkan tidak terdeteksi adanya gas air mata tersebut,” terang Nabil.  ”Untuk lebih jelasnya nanti di pengadilan bisa didatangkan ahli dari BRIN tersebut yang memeriksa hasil sampel toxicologi kita,” tambah dia.  Dia menegaskan, penelitian atas dugaan adanya senyawa zat gas air mata yang menjadi sebab kematian korban, juga menjadi salah satu aspek terpenting dalam penelitian dan pemeriksaan selama proses otopsi kedua jenazah tersebut.  ”Dari pemeriksaan toxicologi, tidak terdeteksi adanya gas air mata. Karena kita fokus pada gas air mata, untuk toxicologi. Untuk patologi anatomi. Kita fokus pada adanya keradangan. Dan nanti akan saya jelaskan di visum, sudah ada,” ujar Nabil.

PDFI Ungkap Hasil Otopsi Korban Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG20221014112746.jpg" alt="Ilustrasi ucapan belasungkawa di Stadion Kanjuruhan Malang. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ucapan belasungkawa di Stadion Kanjuruhan Malang. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suporter Arema yang tergabung dalam Tim Gabungan Aremania (TGA) merasa curiga dengan kemunculan sejumlah pihak yang mengklaim diri sebagai suporter asal Kabupaten Malang.  Suporter yang mengklaim berasal dari Kabupaten Malang itu mengaku untuk pertama kalinya ditemui Penyidik Polda Jatim. Pertemuan itu berlangsung pada Senin (28/11), di Ditreskrimum Polda Jatim.  Kecurigaan itu, menurut Pendamping Hukum TGA Anjar Nawan Yusky karena narasi yang dibawa Suporter Arema Kabupaten seolah mengapresiasi kinerja polisi. Narasi yang diungkapkan oleh suporter yang mengaku akar rumput dan berkontribusi dalam penyelamatan serta pendataan korban meninggal itu pun berlawanan dengan wacana yang selama ini dikawal TGA.  ”Saya nangkapnya itu narasi yang dibangun supaya ada persepsi penyidikan sudah maksimal baiknya segera disidangkan saja supaya terang,” tutur Anjar Nawan Yusky, Selasa (29/11).  Dalam pertemuan kemarin, Suporter Arema Akar Rumput itu mengaku dijanjikan pengadilan secepatnya. Anjar menyayangkan narasi itu. Sebab, penyidikan disebutnya masih stagnan dan jauh dari kata adil bagi korban. Hal itu dilihat dari pasal yang disangkakan kepada para tersangka.  Sejak tragedi pecah pada Sabtu (1/10), keenam tersangka tragedi Kanjuruhan hanya dijerat dengan pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Padahal, menurut Anjar Nawan Yusky, keenam tersangka harusnya dijerat  dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.  ”Dengan kata lain, dia (pihak yang mengklaim sebagai suporter Arema akar rumput) mengamini penerapan pasal-pasal kelalaian dalam terhadap aparat keamanan di tragedi Kanjuruhan,” papar Anjar Nawan Yusky.  Anjar juga menyayangkan adanya pernyataan kontraproduktif yang dilontarkan pihak yang mengklaim Suporter Arema Akar Rumput. Yaitu proses sanksi etik pada 20 polisi pelanggar aturan.  ”Dia membenarkan bahwa proses etik harus menunggu hasil atau putusan pengadilan nanti. Justru ini beda dengan wacana kami (TGA) di Mabes Polri. Kami ingin proses etik berjalan beriringan dengan proses pidana,” ujar Anjar Nawan Yusky.  Poin itu, lanjut dia, mejadi salah satu hal yang disampaikan puluhan penyintas dan keluarga korban, saat ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Dari proses pemeriksaan etik dapat diketahui fakta-fakta yang kalau ada unsur pidananya, bisa menjadi petunjuk untuk mengembangkan penyidikan atau temukan tersangka baru.  ”Coba bandingkan dengan kasus Sambo. Setelah proses etik, muncul perkara dengan banyak tersangka baru,” terang Anjar Nawan Yusky.  Sebelumnya, Sebanyak 7 perwakilan suporter Arema ditemui para penyidik. Suporter itu menamakan diri sebagai suporter asal Kabupaten Malang. Mereka mendatangi Polda Jatim karena ingin proses penyidikan dipercepat.  Salah satu perwakilan, Zulham Ahmad Munarrok mengklaim korban terbanyak dari Kabupaten Malang. Dia menemui para penyidik meminta supaya penyidikan segera diselesaikan.  ”Kami dari unsur Aremania Kabupaten Malang yang kebanyakan di TKP, korban terbanyak di Kabupaten Malang 77 orang,” kata Zulham.  Dia menjelaskan, tujuan kedatangannya, untuk menanyakan progres penanganan perkara. ”Tentunya gerakan usut tuntas ini muaranya kami berharap ada tambahan tersangka baru, kemudian penanganannya lebih transparan dan terbuka,” papar Zulham.

TGA Curiga Kemunculan Suporter Kabupaten Malang di Polda Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suporter Arema yang tergabung dalam Tim Gabungan Aremania (TGA) kecewa dengan penanganan kasus tragedi Kanjuruhan. Mereka menilai penanganan kasus itu berhenti dan tidak ada perkembangan.  Mereka berencana akan mendatangi Kejati Jatim pada Kamis (1/12). Pertemuan itu untuk mengonfirmasi perkembangan penanganan kasus yang menewaskan 135 suporter tersebut.  ”Kamis kami audiensi,” kata Pendamping Hukum TGA Anjar Nawan Yusky, Selasa (29/11).  Dia menilai, mandeknya pengusutan kasus itu justru terjadi di Polda Jatim. Kasus itu telah terjadi sejak 1 Oktober atau 2 bulan lalu. Namun hingga kini belum ada kejelasan, baik soal penambahan tersangka maupun jalan keluar.  ”Belum bisa melihat perubahan signifikan,” terang Anjar.  Menurut dia, Polda Jatim telah memberikan berkas penyidikan ke Kejati Jatim setelah sebelumnya dikembalikan jaksa karena belum lengkap. Namun perkembangan kasus berhenti di situ.  Padahal Anjar menyebut, potensi penambahan tersangka cukup besar. Termasuk dengan tambahan pasal dari kasus yang membuat ribuan orang cedera itu.  ”Perkara yang belum direvisi berkasnya dengan yang sudah, kalau kami lihat tidak ada perubahan yang signifikan. Tersangka tetap yang itu, pasalnya juga tetap kelalaian itu,” kata Anjar Nawan Yusky.  Salah satu hal yang membuatnya kecewa adalah ketidaksesuaian pasal. Seharusnya, enam tersangka dijerat dengan pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Namun, keenam tersangka dijerat dengan pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP tentang kelalaian. ”Termasuk juga tidak ada rekonstruksi ulang,” ujar Anjar Nawan Yusky.  Sebelumnya, sebanyak 6 tersangka ditetapkan atas tragedi yang pecah pasca pertandingan Liga 1 antara Arema vs Persebaya pada Sabtu (1/10) malam.  Enam tersangka itu adalah Ketua PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) Akhmad Hadian Lukita, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto sebagai, Danki Brimob Polda Jatim AKP Has Darman. Kemudian Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi, Ketua Panpel Arema Abdul Haris, dan Kepala Security Officer Suko Sutrisno.

Penyidikan Tragedi Kanjuruhan Mandek, Aremania Datangi Kejati Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suporter arema

Berita Terkini