<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Perdana-Presiden-Joko-Widodo-Berkantor-di-IKN-4-958310903.jpg" alt="Presiden Joko Widodo meninjau salah satu ruangan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meninjau salah satu ruangan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/7/2024). (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia (HUT Ke-79 RI) pada 17 Agustus 2024 bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk mendukung peringatan hari bersejarah itu, PT PLN menyiapkan listrik besar yang mencapai 1,5 megawatt. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Agung Murdifi mengatakan, saat ini PLN all out untuk menyiapkan utilitas jaringan kelistrikan menjelang perayaan HUT RI ke 79 di IKN. "Dari sisi distribusi PLN sedang menyelesaikan pembangunan jaringan distribusi untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Kawasan ini akan disuplai dari tiga Gardu Induk jelang pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 mendatang," kata Agung pada Minggu (4/8). Agung menjelaskan, nantinya PLN akan memberlakukan skema pengamanan berlapis guna menjaga keandalan kelistrikan sepanjang gelaran HUT ke-79 RI di IKN. Meliputi, venue utama, beranda Nusantara, perkantoran kawasan inti pusat pemerintahan, bandara, dan penginapan VVIP/VIP. Dia memperkirakan kebutuhan listrik tertinggi di venue upacara HUT RI ke 79 mencapai 1,5 Megawatt (MW). "Dengan ketersediaan listrik bersih di IKN saat ini yang telah mencapai 10 MW, masih terdapat cadangan daya yang cukup untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan HUT RI ke 79 nanti," pungkas Agung. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pasokan listrik di IKN bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTS itu sudah mampu memproduksi hingga 10 megawatt, tetapi hingga kini kebutuhan IKN baru mencapai 1 megawatt. "PLTS sudah jadi, sudah produksi 10 megawatt, dengan kebutuhan IKN sekarang baru 1 megawatt,&rdquo; kata Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu (29/6) saat meninjau langsung PLTS di IKN. Meski begitu, Erick optimistis bahwa kebutuhan listrik di IKN ke depan akan semakin besar. Untuk itu dirinya meminta PLN untuk terus melakukan pengembangan penyediaan energi bersih. &ldquo;Hari ini kapasitas PLTS ini masih cukup, namun ke depan, kebutuhannya di sini akan semakin besar. PLN harus manfaatkan potensi energi hijau yang ada di Kalimantan ini, ada hidro, surya, dan angin. PLN harus bisa kembangkan. Peran PLN di sini sangat besar karena akan jadi jantungnya IKN,&rdquo; pungkas Erick.

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia (HUT Ke-79 RI) pada 17 Agustus 2024 bakal digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN).

PLN Siap Pasok Listrik Hingga 1,5 Megawatt di IKN untuk Upacara HUT ke-79 RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220301-WA0056.jpg" alt="Instalasi listrik di Madura. Humas Pemprov Jatim" width="100%">
<figcaption>Instalasi listrik di Madura. Humas Pemprov Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suplai listrik ke wilayah Madura terganggu selama beberapa hari. Hal itu terjadi akibat gangguan penghantar 150 kV Ujung–Bangkalan.  Kondisi tersebut juga memaksa PLN melakukan pemadaman secara bergilir di beberapa titik wilayah Madura. Terkait kondisi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat Madura bijak mengonsumsi listrik, utamanya di sektor rumah tangga dan industri.  Dia meminta masyarakat Madura menghemat penggunaan lampu ataupun alat elektronik yang tidak penting/urgent digunakan serta pemanfaatan genset bagi sektor industri.  ”Pemadaman ini di luar keinginan kita. Namun hal ini harus kita maklumi karena ini terkait masalah teknis. Mohon masyarakat dapat bersabar. Dengan mengurangi beban pemakaian listrik kita harapkan daya listrik yang ada sekarang bisa mencukupi dan tidak perlu melakukan pemadaman di wilayah yang luas lagi,” kata Khofifah.  Khofifah mengatakan, telah meninjau lokasi gangguan didampingi GM PLN UID Jatim Lasiran dan GM PLN UIT JBM Didik Fauzi Dakhlan di Suramadu. Berdasar informasi yang diperoleh, saat ini PLN tengah berupaya keras mengatasi masalah pemadaman listrik itu dan sedang dilakukan penormalan.  Sembari menunggu perbaikan atau penormalan kabel/jaringan, PLN saat ini melakukan pembagian beban atau pemadaman bergilir di Pulau Madura. PLN memberikan support genset mobile untuk pondok pesantren dan tempat ibadah yang menyelenggarakan acara peringatan Isra Mikraj. Total 73 unit genset dengan kapasitas 4.367,60 kVA didatangkan dari Jakarta Raya, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.  ”Dari kekurangan beban kurang lebih 40MW akan dinyalakan secara bertahap  secepat mungkin. PLN juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat akan ketidaknyamanan ini. Jadi sekali lagi mohon agar masyarakat Madura dapat bersabar dan kita doakan semoga proses pemulihan dapat segera tercapai 100 persen,” terang Khofifah.

Khofifah Minta Warga Madura Kurangi Konsumsi Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/PLN-listrik-Frizal.jpg" alt="Petugas PLN sedang memperbaiki sambungan listrik di Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas PLN sedang memperbaiki sambungan listrik di Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan listrik ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara mencapai 1.555 mw. Artinya, dibutuhkan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1.196 mw untuk menyuplai listrik dua wilayah tersebut.  Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menuturkan, penyediaan listrik di ibu kota baru sebaiknya tidak hanya mengandalkan pasokan dari sistem interkoneksi. "Namun, diperlukan tambahan pembangkit baru yang berlokasi dekat atau berada di Provinsi Kalimantan Timur," tuturnya akhir pekan lalu.  Saat ini kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Timur dipasok sistem interkoneksi Kalimantan. Sistem tersebut merupakan interkoneksi antara subsistem Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah serta subsistem Mahakam di Kalimantan Timur. Kondisi kelistrikan di sistem interkoneksi Kalimantan adalah daya mampu neto 1.569,1 mw dengan beban puncak mencapai 1.094,9 mw.  Lalu, masih tersisa cadangan 474,2 mw 30 persen. Rasio elektrifikasi (RE) di Provinsi Kalimantan Timur status Juli 2019 adalah 99,99 persen. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 99,99 persen. Beban listrik di Kabupaten Penajam Paser Utara baru mencapai 15,89 MVA yang dipasok dari satu GI, yaitu GI Petung dengan kapasitas 90 MVA. Beban listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 117,54 MVA yang dipasok dari tiga GI dengan total kapasitas 290 MVA.  Sementara itu, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi atau jumlah pelanggan rumah tangga. Hingga September 2019, jumlah pelanggan PLN UID Jatim mencapai 11.859.983 pelanggan dengan rasio elektrifikasi 99,62 persen.  Senior Manager General Affairs PLN UID Jatim A. Rasyid Naja menyebutkan, sampai akhir tahun proyeksi pertumbuhan pelanggan 4,72 persen atau bertambah 102 ribu pelanggan baru. Sepanjang Januari–September 2019, jumlah pertambahan pelanggan baru sudah mencapai 528.684 pelanggan. Kalau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi pertumbuhan 4,7 persen.  "Tambahan pelanggan baru hingga akhir tahun tersebar di seluruh wilayah Jatim. Wilayah yang potensinya tinggi terutama di Kabupaten Bojonegoro, Kediri, dan Sidoarjo," ujarnya. Sejalan dengan itu, rasio elektrifikasi meningkat. Pada September 2018, rasio elektrifikasi 93,73 persen dan 99,62 persen untuk September 2019.  Ada beberapa strategi untuk memperluas konsumsi listrik di kalangan pelanggan rumah tangga. Salah satunya, melakukan pembangunan PLTS di delapan kepulauan. Yaitu, Pulau Pagerungan Kecil, Tonduk, Paliat, Sabuntan, Saubi, Goa-Goa, Sakala, dan Masakambing.  "Pembangunan PLTS ini sebagai upaya PLN untuk mewujudkan green energy yang ramah lingkungan dan tanpa emisi," tuturnya.  Selain itu, untuk mempermudah masyarakat mendapat akses listrik, pihaknya memiliki program pemasaran bernama Sparkling dan New Super Power. Dalam program Sparkling, calon pelanggan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang ingin melakukan penyambungan baru listrik daya 450 VA dan 900 VA dapat mengangsur hingga 12 kali.  "Hingga September, sudah ada 52.300 pelanggan di Jatim yang terdaftar dalam program Sparkling," sebutnya.

Ibu Kota Baru Butuh Pembangkit

suplai listrik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suplai listrik

Berita Terkini

PLN Siap Pasok Listrik Hingga 1,5 Megawatt di IKN untuk Upacara HUT ke-79 RI

Khofifah Minta Warga Madura Kurangi Konsumsi Listrik

Ibu Kota Baru Butuh Pembangkit

Download Aplikasi JawaPos.com