<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/Walikota-Depok-2-1017617781.jpg" alt="Supian Suri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi. (Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Supian Suri menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan bencana hidrometeorologi. (Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan warga kembali ditegaskan Pemerintah Kota Depok melalui pengelolaan Dana Kelurahan Berbasis RW. Wali Kota Depok, Supian Suri, menekankan, alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk setiap RW harus digunakan secara tepat sasaran dan tidak dibagi rata ke seluruh RT tanpa mempertimbangkan urgensi persoalan di lapangan. Penegasan tersebut disampaikan agar program unggulan Pemkot Depok benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut Supian Suri, pembagian anggaran secara merata justru berisiko mengaburkan tujuan utama program, karena kebutuhan setiap lingkungan tidak selalu sama. &ldquo;Pak RW jangan membagi rata alokasi anggarannya ke berapa RT dengan tujuan semuanya dapat. Bukan begitu. Tetapi dilihat mana lingkungan di RW-nya yang paling prioritas membutuhkan,&rdquo; ujar Supian. Dia menilai, Ketua RW memiliki peran sentral dalam membaca kondisi wilayah dan menentukan penggunaan anggaran berdasarkan masalah paling mendesak. Salah satu contoh yang kerap menjadi keluhan warga di kawasan permukiman adalah persoalan banjir yang dipicu oleh sistem drainase yang tidak memadai. Dengan dukungan Dana RW sebesar Rp300 juta, Supian Suri mendorong Ketua RW untuk berani memfokuskan anggaran pada pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, termasuk drainase lingkungan. &ldquo;Silakan dimaksimalkan alokasi anggarannya dengan sebaik mungkin untuk menjawab kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing,&rdquo; tambahnya. Program Dana Kelurahan Berbasis RW dirancang untuk memperkuat pola pembangunan dari bawah dengan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat. Skema ini dilengkapi dengan menu kegiatan wajib (mandatory) dan pilihan, sehingga penggunaan anggaran tetap terarah namun fleksibel menyesuaikan kondisi tiap wilayah.

Pemerintah Kota Depok menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Kelurahan Berbasis RW untuk memenuhi kebutuhan warga secara tepat.

Walkot Depok : Dana Alokasi Kelurahan Berbasis RW Jangan Dibagi Rata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/Supian-Suri-Depok-1694350942.jpg" alt="Wali Kota Depok Supian Suri meninjau penataan bundaran Grand Depok City (GDC) yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok. (dok. Pemkot Depok)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Depok Supian Suri meninjau penataan bundaran Grand Depok City (GDC) yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok. (dok. Pemkot Depok)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com -&nbsp;Wali Kota Depok Supian Suri turun memantau penataan bundaran Grand Depok City (GDC) yang tengah dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek strategis tersebut selesai tepat waktu dan tidak mengganggu arus lalu lintas akhir tahun. Pada kesempatan itu, Supian Suri meminta jajaran DPUPR mempercepat proses pengerjaan dengan menambah jumlah pekerja. Ia menargetkan penataan bundaran rampung sebelum batas akhir pada 30 Desember 2025. &ldquo;Hari ini kami meninjau langsung pekerjaan bundaran GDC. Saya minta prosesnya dipercepat dengan menambah tenaga pekerja agar dapat selesai maksimal pada 30 Desember 2025,&rdquo; ujarnya di sela peninjauan. Berdasarkan laporan DPUPR Kota Depok, progres penataan Round GDC telah mencapai 38 persen dan masih berada dalam koridor jadwal. Meski demikian, Wali Kota menilai percepatan tetap diperlukan mengingat waktu yang semakin terbatas dan potensi lonjakan kendaraan menjelang pergantian tahun. &ldquo;Waktunya sangat mepet, tinggal sampai 30 Desember. Saya minta pekerjaan dipercepat, jangan sampai menjelang tahun baru justru terjadi kepadatan di kawasan ini,&rdquo; ungkapnya. Supian Suri juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga, khususnya masyarakat di sekitar kawasan GDC, atas dampak kemacetan yang muncul selama proses penataan berlangsung. &ldquo;Ketidaknyamanan ini terjadi karena adanya pekerjaan penataan Round GDC. Kami mohon kesabaran serta dukungan seluruh masyarakat Kota Depok agar pekerjaan dapat segera rampung tepat waktu pada 30 Desember 2025,&rdquo; tandasnya.

Wali Kota Depok, Supian Suri, memantau penataan bundaran Grand Depok City untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.

Proyek Bundaran GDC Lambat, Walikota Depok Perintahkan Tambah Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/supian-suri-1766654686.jpg" alt="Wali Kota Depok Supian Suri membuka orkshop bertajuk Membangun UMKM Cerdas di kantor Balaikota Depok. (dok. Pemkot Depok)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Depok Supian Suri membuka orkshop bertajuk Membangun UMKM Cerdas di kantor Balaikota Depok. (dok. Pemkot Depok)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Pemerintah Kota Depok memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di era digital. Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan pentingnya kemampuan adaptasi dan literasi teknologi bagi para pelaku usaha lokal sebagai kunci untuk bertahan dan tumbuh di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Hal itu disampaikan Supian saat membuka workshop bertajuk Membangun UMKM Cerdas: Optimalisasi AI, SEO, dan Digital Marketing di Aula Lantai 10 Gedung Dibaleka. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok bersama gemuk.id, PANDI, dan s.id, serta dihadiri Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar N. Karbala. &ldquo;Alhamdulillah hari ini Pemerintah Kota Depok bersama para pelaku UMKM mendapat kesempatan untuk belajar tentang pemasaran berbasis AI dan digital. Mudah-mudahan ini menjadi langkah nyata agar UMKM Kota Depok bisa melesat menjawab tantangan dan harapan masyarakat,&rdquo; ujar Supian. Supian menilai, peran UMKM sangat vital dalam menopang perekonomian daerah, terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Dia menekankan semangat dan daya tahan pelaku UMKM menjadi kekuatan utama ekonomi lokal. &ldquo;Kita sama-sama tahu, pada masa pandemi saat banyak sektor tidak bergerak, yang mampu bertahan justru adalah pelaku UMKM. Ini menjadi modal utama kita untuk memperkuat ekonomi lokal,&rdquo; jelasnya. Dengan jumlah penduduk yang kini mencapai lebih dari dua juta jiwa, Wali Kota melihat potensi pasar lokal Depok sudah sangat besar untuk menopang pertumbuhan UMKM tanpa harus bergantung pada wilayah lain. &ldquo;Kalau UMKM kita bisa menghasilkan produk yang diterima masyarakat, itu sudah sangat cukup. Pasar Depok sendiri sudah besar,&rdquo; ungkapnya. Dia juga menegaskan pentingnya kecepatan dalam beradaptasi dengan perubahan, mengutip pesan dari Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar N. Karbala. &ldquo;Bukan yang kuat yang akan bertahan, tapi yang cepat belajar dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan,&rdquo; tambahnya. Supian berharap pelaku UMKM di Kota Depok dapat semakin melek teknologi, memahami strategi pemasaran digital, dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. &ldquo;Kami berharap pelaku UMKM dapat semakin melek teknologi dan mampu memanfaatkan potensi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing,&rdquo; tutupnya.

Pemerintah Kota Depok mengadakan workshop untuk meningkatkan kemampuan digital pelaku UMKM agar mampu bersaing  di era digital.

Pemerintah Kota Depok Perkuat Dukungan untuk UMKM untuk Bisa Bersaing di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/Walikota-Depok-345139856.jpg" alt="Wali Kota Depok Supian Suri memantau pengerjaan perbaikan aliran air di depan Detos.(Febry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Depok Supian Suri memantau pengerjaan perbaikan aliran air di depan Detos.(Febry/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wali Kota Depok, Supian Suri, turun meninjau proses normalisasi saluran air di sekitar area Depok Town Square (Detos), belum lama ini (23/10). Dalam kunjungan tersebut, dia didampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, serta tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan banjir yang kerap terjadi di kawasan itu beberapa bulan ini. Supian memeriksa langsung kondisi saluran air dan mendengarkan laporan teknis dari petugas di lapangan sebelum memberikan sejumlah instruksi. &ldquo;Kita sama-sama tahu, beberapa bulan lalu terjadi banjir di depan Detos. Untuk menanganinya, perlu ditelusuri titik permasalahannya. Karena itu saya turun langsung melihat kondisi di lapangan. Kami minta Dinas PUPR memperbanyak jaring-jaring sampah,&rdquo; ujarnya di sela peninjauan. Supian juga mengarahkan agar titik bak kontrol diperbanyak guna memudahkan petugas memantau kondisi saluran sekaligus mempercepat proses pembersihan. Ia menilai langkah ini penting agar permasalahan genangan tidak berulang, terutama saat curah hujan tinggi. Selain itu, ia meminta DPUPR memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis. Upaya ini bertujuan untuk memantau volume sampah di saluran dan menindak warga yang membuang sampah sembarangan sesuai aturan yang berlaku. &ldquo;Kami terus berupaya mengembalikan fungsi Kali Cabang Timur agar lebih optimal. Untuk itu, kami minta Dinas PUPR rutin melakukan pembersihan agar sampah tidak sampai ke muaranya, yaitu di Situ UI,&rdquo; terangnya. Dia juga menegaskan pentingnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, persoalan banjir tidak hanya bisa diselesaikan lewat pembangunan infrastruktur, tetapi juga lewat perubahan perilaku masyarakat. &ldquo;Kita harus tegas terhadap pembuang sampah liar. Jika banjir terjadi akibat sampah, yang repot bukan satu orang, tapi semua. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat semakin meningkat,&rdquo; pungkasnya.

Wali Kota Depok, Supian Suri, meninjau normalisasi saluran air untuk mencegah banjir di kawasan Depok Town Square.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/Screenshot_2025-03-09-01-07-53-415_comgoogleandroidgm-edit-1778013963.jpg" alt="Tangkapan layar video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nyemplung di sungai penuh sampah. (Instagram/@dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi nyemplung di sungai penuh sampah. (Instagram/@dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Depok Supian Suri turun langsung ke sungai untuk membersihkan sampah. Aksi mereka kini tengah menjadi sorotan publik. Aksi keduanya mengingatkan publik akan gaya mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang blusukan ke gorong-gorong saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Peneliti dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengingatkan, apa yang telah dilakukan Jokowi seharusnya menjadi pengalaman bagi masyarakat Indonesia. Ia menilai, apa yang dicitrakan oleh Jokowi tidaklah jujur atau genuine.&nbsp;"Emang politik itu kan berpura-pura. Dia berbuat ini karena ingin dapet sesuatu, gitu kan. Kayak waktu Jokowi masuk gorong-gorong, kan dia ingin jadi Presiden, gitu kan," ujar Riko kepada JawaPos.com, Kamis (13/3).&nbsp; Riko menegaskan bahwa masyarakat harus lebih kritis dalam menyaring informasi. Terutama yang berkaitan dengan pejabat publik.&nbsp; "Yang pertama, harus jernih dalam menangkap semua informasi yang ada di media sosial. Pastikan informasi yang diterima benar-benar detail dan bermanfaat," lanjutnya. Di sisi lain, Riko juga mengimbau para kepala daerah untuk tetap jujur dan autentik dalam menunjukkan kepribadian mereka di media sosial. "Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang genuine, yang orisinal, yang tidak berpura-pura," tegasnya. Menurut dia, salah satu cara melihat kejujuran kepala daerah ialah dengan melihat rekam jejak mereka selama ini. Selain itu juga bisa dilihat dari testimoni warga yang dipimpin.&nbsp; "Kita melihat waktu itu rekam jejaknya, kalau Dedi Mulyadi khususnya, waktu pimpin Purwakarta memang saya sempat ke sana dan melihat untuk aspek tata kola kependudukannya cukup baik lah. Aspek yang lain tapi saya nggak lihat ya," terang Riko.&nbsp; Ia berharap Dedi Mulyadi maupun kepala daerah lainnya dapat jujur dan tulus selama memanfaatkan media sosial. Sehingga, tidak akan timbul kekecewaan publik yang dapat berdampak fatal nantinya. "Saya harap Dedi Mulyadi tampil dengan genuine. Tapi kalau enggak maka pak Dedi Mulyadi dan kepala daerah yang lain adalah sosok yang mematik gerakan separatisme," ucapnya.

Aksi keduanya mengingatkan publik akan gaya mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang blusukan ke gorong-gorong di Jakarta.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Wali Kota Depok Supian Suri Blusukan ke Sungai Ingatkan Gaya Jokowi di Jakarta, Pengamat Ingatkan Bahaya Pencitraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/pilkada-332124286.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KPU Kota Depok resmi menetapkan pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah unggul dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Penetapan itu membawa harapan besar bagi masyarakat Depok untuk perubahan yang lebih baik, seiring dengan tema kampanye pasangan itu.&nbsp; Praktisi hukum sekaligus warga Depok Deolipa Yumara menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Supian-Chandra. &rdquo;Ini adalah momen pergantian rezim yang sudah memimpin sejak 2005, menuju kepemimpinan baru. Kita berharap banyak perbaikan, khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan masyarakat,&rdquo; ujar Deolipa Yumara.&nbsp; Menurut Deolipa, salah satu agenda prioritas pemerintahan baru yang segera dilakukan adalah penyegaran di jajaran birokrasi. Mulai dari camat, lurah, hingga kepala dinas, yang sudah terlalu lama menjabat atau memiliki afiliasi tertentu. &rdquo;SDM di pemerintahan harus diperbarui, terutama di level camat dan lurah. Idealnya, jabatan ini diisi figur kompeten, seperti lulusan IPDN. Penyegaran ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan tidak memihak kelompok tertentu,&rdquo; jelas Deolipa Yumara.&nbsp; Dia juga menegaskan pentingnya inklusivitas dalam pemerintahan. &rdquo;Semua kelompok masyarakat harus terakomodasi. Jangan ada yang merasa terpinggirkan. Ini menjadi ujian bagi pasangan Supian-Chandra untuk membawa Depok menjadi kota yang ramah dan maju,&rdquo; tambah Deolipa.&nbsp; Selain itu, Deolipa berharap, pemerintahan Supian-Chandra dapat meningkatkan penegakan hukum lokal, terutama dalam penerapan perda. Persoalan sampah, ketertiban masyarakat, dan masalah-masalah lokal lain, harus menjadi perhatian utama.&nbsp; &rdquo;Penegakan hukum di tingkat daerah, seperti penerapan perda, harus lebih tegas. Ini penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, aparat juga harus lebih responsif terhadap masalah-masalah lokal yang kerap diabaikan,&rdquo; tandas Deolipa Yumara.&nbsp; Terkait janji kampanye yang diusung, Deolipa menekankan pentingnya komitmen untuk merealisasikan janji tersebut. &rdquo;Janji adalah hal yang mengikat, apalagi jika disampaikan oleh pemimpin yang jujur. Supian dan Chandra harus berupaya keras menepati apa yang sudah mereka sampaikan kepada masyarakat. Meskipun tidak semuanya bisa terealisasi, usaha untuk menepatinya harus terlihat,&rdquo; tegas Deolipa Yumara.&nbsp; Deolipa mengungkapkan optimisme terhadap pemerintahan baru ini. Pihaknya berharap Supian-Chandra benar-benar membawa perubahan untuk Depok. &rdquo;Ini bukan hanya soal mengganti pemimpin, tetapi bagaimana visi mereka untuk perubahan dapat dirasakan oleh masyarakat. Selamat bertugas untuk pemimpin baru Depok, semoga amanah,&rdquo; ucap Deolipa Yumara.&nbsp; Dengan kepemimpinan baru ini, masyarakat Depok berharap visi perubahan yang diusung Supian-Chandra dapat terwujud, menciptakan Depok yang lebih baik dan maju.

KPU Kota Depok tetapkan Supian-Chandra unggul dalam pemilihan Wali Kota dan Wawali Kota Depok diharapkan membawa perubahan yang lebih baik

Supian-Chandra Pimpin Depok, Harapan Baru untuk Perubahan dan Pemerintahan yang Lebih Baik

supian suri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#supian suri