<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/3fd57262-a0b0-44fe-8cbf-4c940c902042-888599199.jpeg" alt="Rosan Roeslani ditunjuk untuk memimpin Danantara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rosan Roeslani ditunjuk untuk memimpin Danantara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sejumlah kalangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Pengamat BUMN Herry Gunawan mengatakan, keberadaan Danantara memiliki peluang memperkecil kesenjangan antara modal dengan investasi atau biasa dikenal dengan istilah saving-investment gap.</p> <p>Kesenjangan antara modal dan investasi ini, lanjut Herry, merupakan persoalan lama perekonomian Indonesia. Dimana, kemampuan pemerintah mendanai investasi sangat terbatas. Akibatnya ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5 persen dengan rasio investasi terhadap PDB Indonesia mentok di kisaran 30 persen saja.</p> <p>Lebih dari itu, Danantara diharapkan mampu mengakselerasi transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045&mdash;sebuah era kejayaan di mana Indonesia berdiri sebagai kekuatan ekonomi global yang mandiri, berdaulat, dan disegani.</p> <p>"Karena itu, Danantara yang akan mengonsolidasikan BUMN, berpeluang memperbesar kontribusi investasi. Baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, dari dalam maupun luar negeri," kata Herry, Senin (24/2).</p> <p>Dengan mengonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah, memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.</p> <p>Herry melanjutkan, dampak positif lainnya, Danantara bisa jadi penyangga kebutuhan pendanaan pemerintah sehingga bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap investasi yang bersumber dari modal asing.</p> <p>"Kalau Danantara dikelola dengan baik dan asetnya berlipat, ketergantungan pemerintah terhadap dana asing, misalnya melalui utang, bisa saja menurun," sambung dia.</p> <p>Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa dengan permodalan yang lebih kuat, badan pengelola investasi Danantara bisa membantu pemerintah lebih cepat merealisasikan hilirisasi dan transisi energi yang selama ini sulit dilakukan.</p> <p>Dengan mengkonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah, memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini tidak lagi diekspor mentah, tetapi diolah dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.</p> <p>"Danantara bisa menjadi harapan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek dari transisi energi," tegas Bhima.</p> <p>Bhima melanjutkan, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara juga bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan keuangan negara.</p> <p class="class-paragraph">Sebagai badan pengelola investasi, BP Danantara berpotensi menjadi platform untuk menarik modal asing dan domestik ke proyek strategis nasional tanpa terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Danantara ini bisa menjadi menarik untuk investasi terutama ke energi baru terbarukan," sambung dia.</p>

Danantara bisa jadi penyangga kebutuhan pendanaan pemerintah sehingga bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap investor asing.

Pengamat Nilai Danantara jadi Peluang Baru Perkuat BUMN, Tekan Ketergantungan RI akan Modal Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/danantara-24b-3229887279.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Jakarta  pada Senin, (24/2/2025)/(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Jakarta  pada Senin, (24/2/2025)/(Foto: Youtube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mampu memperkuat sekaligus meningkatkan daya saing BUMN, khususnya di sektor energi.</p> <p>&ldquo;Keberadaan Danantara dapat mendorong potensi BUMN dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan kelincahan perusahaan BUMN dalam berekspansi, terutama untuk mendukung kemandirian energi nasional yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo Subianto,&rdquo; kata Ali Ahmudi, Senin (24/2).</p> <p>Ali menjelaskan bahwa pembentukan Danantara akan mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional melalui berbagai investasi yang dikelola oleh Danantara. &ldquo;Dengan sumber daya alam yang melimpah, dibutuhkan investasi besar, dan Danantara berperan dalam mengorkestrasi beberapa BUMN untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia,&rdquo; tambah&nbsp;Peneliti Senior di Program Magister Teknik Energi Terbarukan Universitas Darma Persada ini.</p> <p>Beberapa BUMN yang terlibat dalam pengelolaan Danantara diharapkan bisa saling melengkapi, menciptakan efisiensi operasional, dan meningkatkan daya saing. &ldquo;Keberadaan Danantara juga akan mendongkrak efisiensi kinerja BUMN, serta mempercepat ekspansi mereka dalam memenuhi kebutuhan energi nasional,&rdquo; ungkap Ali.</p> <p>Ali juga menilai Danantara sebagai strategi efektif untuk mendorong keunggulan kompetitif perusahaan BUMN. &ldquo;Secara politik, pemerintah telah memutuskan pembentukan Danantara. Negara-negara seperti Malaysia dan Singapura telah menunjukkan pentingnya memiliki semacam Danantara yang sehat dan kuat untuk bersaing secara global,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ali memberikan contoh, pada pertengahan 1990-an, pemerintahan Mahathir Mohammad di Malaysia mendukung kemandirian Khazanah Bhd dengan keyakinan bahwa negara membutuhkan BUMN yang kuat untuk bersaing secara global. Begitu juga di Singapura, PM Lee Kuan Yew membentuk Temasek Group dengan pemikiran serupa.</p> <p>Melalui Danantara, Ali meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk mengubah sejarah. &ldquo;Saatnya Indonesia bangkit dan berdikari. Mari kita bersama-sama membangun Danantara untuk Indonesia yang lebih perkasa,&rdquo; serunya.</p>

BUMN yang terlibat dalam pengelolaan Danantara diharapkan bisa saling melengkapi, menciptakan efisiensi operasional, dan daya saing.

CESS: Pembentukan Danantara Perkuat Daya Saing BUMN dan Kemandirian Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/DANANTARA-2109086226.jpg" alt="Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara akan resmi diluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tanggal 24 Februari yang akan datang, kami akan meluncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara,&rdquo; kata Prabowo saat menyampaikan pidato politik di HUT ke-17 Partai Gerindra, dikutip Jumat (21/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Arti Nama Danantara</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pidato politiknya itu, Prabowo mengakui bahwa nama Danantara diberikan oleh dirinya sendiri. Adapun arti nama Danantara, yaitu kekuataan atau energi masa depan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdiri dari Daya berarti energi atau kekuatan Anagata berarti masa depan Nusantara berarti Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015653554/bakal-diluncurkan-24-februari-mendatang-ternyata-ini-arti-kata-danantara-yang-dipilih-sendiri-oleh-prabowo">Bakal Diluncurkan 24 Februari Mendatang, Ternyata ini Arti Kata 'Danantara' yang Dipilih Sendiri oleh Prabowo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Tujuan Pembentukan Danantara</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Danantara dibentuk dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan memudahkan koordinasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mirip dengan model Temasek di Singapura dan Khazanah Berhad di Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund atau pengelola aset dengan dana kelolaan awal USD 900 miliar atau setara dengan Rp 9.049 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ditetapkan sebagai super holding, Danantara nantinya akan membawahi 7 BUMN beraset jumbo. Terdiri dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID serta menaungi Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki aset Rp 163 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015670228/luhut-ungkap-keuntungan-danantara-salah-satunya-bisatarik-investasi-lebih-mudah-dari-luar-negeri">Luhut Ungkap Keuntungan Danantara, Salah Satunya Bisa&nbsp;Tarik Investasi Lebih Mudah dari Luar Negeri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Landasan Hukum Danantara</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun landasan hukum Danantara, yakni Undang-Undang BUMN yang telah disahkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan yang baru disahkan tersebut merupakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada sejumlah poin penting dalam UU BUMN, salah satunya pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMN agar lebih optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.</div>

Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund atau pengelola aset dengan dana kelolaan awal USD 900 miliar atau setara Rp 9.049 triliun.

Apa Itu Danantara? Ini Arti Nama, Tujuan Pembentukan dan Landasan Hukumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/IMG_1644-1JPG-395481913.jpg" alt="Edhie Baskoro. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Edhie Baskoro. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Yudhoyono alias Ibas menyambut positif kehadiran pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menurutnya, superholding itu dinilai sebagai langkah penting dalam penguatan ekonomi nasional dan pengelolaan aset negara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibas menyebut, superholding ini harus dikelola dengan regulasi dan perundang-undangan yang jelas dan dibarengi dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) mengedepankan profesionalisme dan amanah kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pengelolaan yang transparan dan profesional akan memastikan keberlanjutan Danantara dalam memberikan dampak positif, tidak hanya bagi BUMN, tetapi juga untuk kepentingan nasional,&rdquo; kata Ibas kepada wartawan, Kamis (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibas menekankan, melalui pengelolaan yang baik dan terstruktur, superholding BPI Danantra diharapkan dapat menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut, dana abadi yang dikelola Danantara di bawah kepemimpinan pemerintah diharapkan tidak hanya mampu memperkuat sektor pangan, energi dan industri, namun juga menggerakkan sektor-sektor lain melalui investasi baru yang berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui struktur modal yang kokoh dan strategi investasi berkesinambungan, kata Ibas, Danantara diharapkan dapat mendorong kinerja BUMN secara signifikan, membuka akses investasi baru, serta memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa. "Keberadaan Danantara akan memberikan nilai tambah bagi keuangan nasional melalui investasi yang terencana dan terstruktur,&rdquo; tegas Ibas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ibas menyatakan model superholding ini akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, dalam kancah investasi internasional.&nbsp;&ldquo;Di mana dana abadi tersebut bisa meningkatkan posisi kita di mata dunia untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman, investasi-investasi baru, dan juga kerjasama-kerjasama di pasar global, tidak hanya di Indonesia itu sendiri,&rdquo; pungkasnya.</div>

"Pengelolaan yang transparan dan profesional akan memastikan keberlanjutan Danantara dalam memberikan dampak positif," kata Ibas.

Ibas Yakin Kehadiran Superholding Danantara Mampu Perkuat Investasi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/WhatsApp-Image-2023-08-31-at-172613-2013363544.jpeg" alt="Dari kiri Direktur Retail Banking BSI Ngatari, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh." width="100%">
<figcaption>Dari kiri Direktur Retail Banking BSI Ngatari, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Muliaman Darmansyah Hadad diberikan amanah menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 ini, pada masa mudanya menempuh pendidikan Sarjana pada Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1984.<br /><br />Kemudian, pada tahun 1990 mengambil pendidikan S-2 di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS), dan meraih gelar Master of Public Administration pada tahun 1991. Pada tahun 1996, Muliaman Hadad memperoleh gelar Doctor of Philosophy dari Monash University, Australia.<br /><br />Dia menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006-2012, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2012-2017, kemudian Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Swiss merangkap Liechtenstein dari tahun 2018 sampai 2023. Dalam ranah korporasi, dia menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2023, dan Komisaris Independen PT Astra Independen sejak tahun 2023.<br /><br />Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diproyeksikan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagai penanggung jawab Badan Danantara, Muliaman Hadad akan langsung berada di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara di Singapura.<br /><br />Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokus, yang mana model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.</p>

Muliaman menempuh pendidikan Sarjana pada Jurusan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia.

Mantan Ketua DK OJK Muliaman D Hadad jadi Kepala Badan Danantara, Urus Superholding BUMN