<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Suparto-Wijoyo-3305020081.png" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure> HARIAN&nbsp;ini membuka lembaran baru 2024 dengan Jati Diri Perlu Dengar Wawasan Kebencanaan di Pilpres. Diwartakan terjadinya gempa magnitudo 4,1 skala Richter di Sumedang pada pergantian tahun. Gempa di Papua magnitudo 6,5. Sebelumnya gempa yang sama terjadi di Aceh Jaya 6,5 skala Richter. Mengawali tahun baru, Jepang dilanda gempa berkekuatan 7,5 skala Richter (2/1/2024). Tapi, bencana bukan itu saja. Tahun 2023 secara ekologis pun menyajikan bencana hidrometeorologi yang ternarasikan sebagai persoalan untuk diatasi pada 2024. BNPB melaporkan terjadinya 3.489&nbsp;bencana selama 1 Januari hingga 4 Desember 2023. Cuaca ekstrem 981 kejadian dan karhutla 818 peristiwa. Terdapat 491 tanah longsor, 158 kekeringan, 26 gempa bumi, 24 abrasi, serta 2 erupsi gunung api. Bencana ini membuat 7,52 juta orang menderita dan mengungsi, 5.713 luka-luka, 222 jiwa meninggal, dan 15 hilang. Akibatnya, 29.241 rumah dan 755 fasilitas umum rusak. Angka-angka itu merupakan data yang menggedor kesadaran agar negara tidak abai pada kepentingan lingkungan yang kerap dinistakan. Kita semua perlu becermin diri tentang lemahnya pengawasan atas alih fungsi lahan yang berlangsung TSM (terstruktur-sistematis-masif). Negara tidak elok mentradisikan pemahaman bahwa bencana adalah takdir dan siklus tahunan. Pemimpin dilarang mengundi nasib penduduk mengenyam nestapa. Kalaulah tahun 2024 nanti tetap menyajikan peta bencana ekologis yang meluas, adakah Pilpres 2024 bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan? Bunuh Diri Ekologis Bertahun-tahun kawasan lindung dipaksa melakukan bunuh diri ekologi (ecological suicide). Hutan dan perkebunan digerus perlahan tapi pasti untuk diubah menjadi pergudangan. Pejabat membentangkan karpet merah kepada industri tanpa konservasi. Penyalahgunaan tata ruang yang tengah dipertontonkan dengan vulgar harus dihentikan. Kebijakan perhutanan sosial mutlak menghadirkan penjagapenjaga hutan, bukan penjarah-penjarah hutan. Laku sidakep pengawe-awe (main mata dengan perambah hutan) wajib dipungkasi. Konversi lahan hutan yang berlangsung aksesif dan cenderung melegalisasi deforestasi saatnya dikoreksi. Tahun 2024 dapat dijadikan momentum peneguhan politik hukum lingkungan yang memperkukuh wibawa negara. Rakyat membutuhkan sosok yang mampu memproteksi setiap jengkal teritori NKRI. Hari-hari ini harus dihelat tonggak pembenahan tata kelola pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang bersendi harmoni kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Orientasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengakibatkan defisit ekologi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi kinerja ekologi adalah opsi tunggal di era green century. Banjir dan kekeringan dapat dicegah dengan menghadirkan &rdquo;desa hutan&rdquo; dan &rdquo;kota hutan&rdquo; (bukan sekadar hutan desa/hutan kota) sebagai &rdquo;yurisdiksi mata air&rdquo;. Ini merupakan resolusi membangun negeri tanpa jerit tangis ekologis lagi. Langkah Kecil Berdampak Besar Mungkin langkah ini terlalu kecil, tetapi sebagaimana dikatakan Al Gore (2013), langkah ini pada pusarannya bolehlah small changes, tetapi memiliki big impacts. Ini merupakan sumbangsih untuk tatanan lingkungan dari titik lokal (think globally, act locally). Kita semua dapat melakukan secara personal. Apalagi kalau digerakkan oleh institusi pemerintahan hasil Pilpres 2024 untuk menjadi penerang dunia dalam penyelamatan lingkungan. Siapa pun dan apa pun profesinya dapat menyodorkan prakarsa strategis-the new strategic possibilities and opportunities yang menyediakan skema mengatasi jerit tangis ekologis. Inilah makna terdalam kepedulian publik menghargai alam (nature appreciation principle) sedasar hak asasi alamnya (nature stewardship principle). Kehendak pribadi maupun administrasi untuk mengatasi problem lingkungan merupakan panggilan menata kehidupan bernegara. Sewajarnyalah kita membangun negara sebagai rumah kehidupan yang ramah lingkungan dengan pemimpin yang memiliki gairah ekologis tinggi. Utamakan kepentingan bangsa dengan pembangunan nasional yang bervisi ekologi-ekonomi dan sosial secara seimbang. Penyelenggara pemilu sudah sepatutnya meneguhkan tema kebencanaan lingkungan dalam debat kandidat. Pemilu hendaknya menjadi kosmologi politik untuk memanen pemimpin yang bervisi ekologi. Dari debat capres-cawapres yang telah lalu dan akan datang, kita semua dapat mengukur muatan pemikiran para kandidat pemimpin nasional meski sebersitan narasi visualnya. Selanjutnya ikuti selalu debat-debat berikutnya yang semoga layak simak. Ingat Khotbah Gandhi Dalam batas ini, keterjagaan negara adalah opsi utama. Siapa pun yang memanggul amanat demokrasi, pastilah terdapat mandat untuk menyelamatkan rakyat. Pasal 28 huruf H UUD 1945 yang mengingatkan kita semua agar pemimpin tetap mengedepankan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang tergelar di Nusantara membincangkan negara seolah jauh dari norma hukum UUD 1945. Jutaan orang mengalami gangguan kesehatan: terkena ispa, iritasi mata, asupan oksigen yang kurang, dan paru-paru yang radang. Korban mengalami derita berjemaah yang dalam rentang panjang membahayakan NKRI berupa rendahnya kompetensi SDM. Kondisi ini mengancam lumpuhnya negara karena bonus demografi dapat menjadi ilusi dan beban kependudukan semata. Renungkanlah pesan filosofis Mohandas Karamchand Gandhi (1869&ndash;1948): &rdquo;... earth provides enough to satisfy every man&rsquo;s need, but not every man&rsquo;s greed&rdquo;. Ini khotbah penuh hikmah: sejatinya bumi dapat memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk &ldquo;mengenyangkan&rdquo; keserakahan seseorang. Optimistislah menjalani 2024.&nbsp;(*) <hr /> *) SUPARTO WIJOYO,&nbsp;Guru Besar Hukum Lingkungan; Wakil Direktur Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Digitalisasi, dan Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Tapi, bencana bukan itu saja. Tahun 2023 secara ekologis pun menyajikan bencana hidrometeorologi yang ternarasikan sebagai persoalan.

Meneguhkan Politik Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Suparto-Wijoyo-3305020081.png" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure> HARI&nbsp;ini Provinsi Jawa Timur berulang tahun ke-78. Sebuah usia yang ditandai dengan fenomena para capres yang memperebutkan suara warganya di kontestasi Pilpres 2024. Sebuah ekspose sisik melik yang menarik dari kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Semua dapat disorot, mulai sektor ekonomi yang inklusif, kesejahteraan yang meningkat, hingga reformasi birokrasi berbasis IT dalam spirit Optimis Jatim Bangkit. Pada titik ini, Jatim seolah menempuh jalan sufistik Jan-Fishan: Kau bisa mengikuti suatu arus // Pastikan bahwa arus itu menuju samudra // Tetapi jangan kacaukan arus dengan samudra. OPOP Adalah Kreasi-Inovasi Keumatan Produk-produk pesantren diunggah dalam balutan one pesantren one product (OPOP). Basis pesantren diubah dari institusi teologis, keagamaan, dan pendidikan menjadi lembaga ekonomi. Transformasi fungsi pesantren &rsquo;&rsquo;diorkestrasi&rdquo; melalui kebijakan gubernur. Dalam OPOP terdapat koneksitas peningkatan basis produksi UMKM. Pemerintah provinsi menyiapkan database UMKM melalui sensus UMKM ala pesantren. Pemerintah hadir untuk mendesain agar produk UMKM memiliki daya saing dalam menghadapi pasar bebas dengan pelaku utama pesantren, santri, dan masyarakat. Pada kegiatan produksi, niscaya dicapai paradigma inklusif (inclusive growth mindset) serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi (policy &amp; strategy innovation). OPOP dapat disuarakan dalam konteks konsepsi Jatimnomics ala Pakde Karwo dulu itu sebagai model Indonesia incorporated dengan beberapa ciri yang tidak terpisahkan, yaitu: (a) terdapat pola keberlanjutan dan perubahan kinerja (sustainability and change); (b) output bersifat untuk semua/Indonesia, tidak hanya untuk Jatim (for all); (c) pada setiap aktivitas, tidak sekadar memfungsikan kebijakan fiskal semata, namun lebih pada peran mengonstruksi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi (by design); (d) output berupa pertumbuhan tidak hanya mencapai percepatan, namun lebih pada dampak di pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas, serta pengurangan pengangguran dan peningkatan IPM (inclusive growth mindset); (e) pada setiap aspek selalu muncul inovasi kebijakan dan strategi dan tidak sekadar &rsquo;&rsquo;as usual&rdquo; policy and strategy innovation; (f) dalam membangun UMKM, lebih bersifat partisipatif (participatory based development); (g) peran Pemerintah Provinsi Jatim diutamakan dalam mengonstruksi ke tiga aspek kegiatan utama ekonomi: produksi segmen UMKM, pembiayaan yang kompetitif, maupun pemasaran. Dengan peta jalan itu, sesungguhnya warga Jatim amat beruntung memiliki kesinambungan sosok kepemimpinan yang transformatif dari Pakde Karwo ke Bunda Khofifah. Semangat ini senapas dengan ungkapan puitis sastrawan Freiligrath yang acapkali dirujuk Bung Karno dalam berpidato: &rsquo;&rsquo;man totet den Geist nicht&rdquo; yang arti bebasnya: &rsquo;&rsquo;semangat tidak bisa dibunuh&rdquo;. Optimis Jatim Bangkit kian diteguhkan. Kepemimpinan Matahari-Rembulan-Bumi Kepemimpinan di Jatim itu bagi saya dapat terkonstruksi segi tiga pertautan antara demokrasi, birokrasi, dan rakyat secara monumental, yang terbaca dalam sistem semesta. Demokrasi merupakan &rsquo;&rsquo;matahari&rdquo; yang memancarkan sinarnya untuk dituang dalam wadah birokrasi yang laksana &rsquo;&rsquo;rembulan&rdquo; untuk dipantulkan kembali guna menerangi rakyat sebagai &rsquo;&rsquo;bumi&rdquo;. Tentu saja bumi &rsquo;&rsquo;umat&rdquo;) harus diolah (bukan dijarah) dengan kelembutan rembulan &rsquo;&rsquo;birokrasi&rdquo;) yang bertugas memantulkan tanpa henti cahaya matahari &rsquo;&rsquo;demokrasi&rdquo;). Semua itu dengan tetap memperhatikan garis edar tata surya yang bertaburan bintang-bintang (sebagai pemandu) yang berupa norma-norma pemerintahan. Hubungan cahaya mencahayai atau pantul memantulkan energi matahari ke rembulan menuju bumi harus dibaca secara siklikal, dan bukan vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi penggerhanaan yang dapat menimbulkan keriuhan rakyat. Hal itu merupakan penanda kesadaran untuk selalu ingat pada asal usul kuasanya, sumber daulatnya. Ibarat air yang mengalir di sungai pada lanjutan kisahnya harus tetap berlabuh di muara luas yang bernama lautan. Terhadap hal itu, ada ungkapan puitis yang dilansir proklamator Republik Indonesia Soekarno: Door de zee op te zoeken, is de rivier trouw aan haar bron// Dengan mengalirnya ke lautan, sungai setia pada sumbernya. Penulis menyaksikan bahwa kepemimpinan Jatim telah memberikan daya juang pelaksanaan urusan pemerintahan yang dibangun secara demokratis dan mengedepankan fungsi sebagai pelayan rakyat yang baik (&rdquo;good-services&rdquo;). Dalam lingkup inilah, terbaca kuat tekad melakukan administrative reform agar seluruh jajaran birokrasi pemerintahan mampu menjadi pelayan rakyat yang terbaik. Tekad demikian membutuhkan perhatian serius dari seluruh stakeholder untuk berpartisipasi atas upaya para kepala daerah mereformasi administratif dalam birokrasi pemerintahan. Catatan ini pun menjadi vibrasi leadership untuk menoleh ke Jatim, bukan hanya soal warga nahdliyin yang besar, tetapi ada sosok pemimpin yang pantas dipandang. Apa yang telah dilakukan dan diraih pemimpin daerah ini dapat dijadikan cermin yang memantulkan kekuatan baru yang penuh dedikasi. Akankah kepemimpinan gubernur Jatim beranjak ke gelanggang cawapres? Tampaknya restu otoritas pemimpin nasional selalu dinanti sebagai keterpanggilan mandat demokrasi bagi perjalanan berikutnya dengan melakukan padatan-padatan kreasi guna menyelami &rsquo;&rsquo;amanat penderitaan rakyat&rdquo;. Ungkapan tersebut semakna dengan bingkai mozaik jiwa-jiwa pepohonan yang harus berbuah. Diungkapkan Syekh Musliuddin Sa&rsquo;di Shirazi dalam karya sastranya Bustan: Setiap orang yang tidak memiliki kenangan yang ditinggalkan // Pohon keberadaannya tidak akan menghasilkan buah//... //Dan setiap orang mendapatkan apa yang dulu ia semaikan. Dirgahayu&nbsp;Jatim.&nbsp;(*) <hr /> *) SUPARTO WIJOYO,&nbsp;Guru Besar Fakultas Hukum, Dosen Kepemimpinan Transformatif Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Hari ini Jawa Timur berulang tahun ke-78. Sebuah usia yang ditandai dengan fenomena para capres yang memperebutkan suara warganya di pilpres

HUT Ke-78 Jawa Timur: Kepemimpinan Menuju Puncak Tangga Nasional?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Suparto-Wijoyo-3305020081.png" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure> KONDISINYA&nbsp;semakin terang bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Krisis iklim telah mengancam dan Indonesia mengalami dampak yang kian benderang. Harian ini melaporkan Kekeringan, Sejumlah Daerah Terancam Krisis Air Bersih (28/7). Wilayah bagian selatan khatulistiwa akan sering mengalami kekeringan akibat kemarau. Agustus&ndash;Oktober diprediksi hawa panas memuncak akibat El Nino. Bulan lalu diwartakan pula Gelombang Panas Renggut Puluhan Nyawa di India (Jawa Pos, 20/6). Tercatat, 96 orang dilaporkan meninggal dunia karena mengalami heat stroke atau sengatan panas di wilayah Uttar Pradesh dan Bihar. Rata-rata suhu udara di sana mencapai 43&ndash;45 derajat Celsius. Kondisi ini direkam sebagai suhu udara yang lebih panas 9 derajat dari biasanya. Apa yang terjadi di India semakin menambah penanda bahaya ekologis sepanjang satu dasawarsa terkini. Namun, secara global pemimpin dunia gagal mengambil momentum penyelamatan krisis iklim pada Konferensi Perubahan Iklim (COP-25) di Madrid 2019 maupun COP-27 di Mesir 2022. Bahkan, saat COP-25 dihelat, delegasi dari 196 negara yang hadir belum bersepakat secara signifikan. Padahal, 2019 dipotret sebagai tahun terpanas dalam sejarah peradaban manusia sejak era praindustri (1850&ndash;1900). Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan, pada 2019 terjadi kenaikan suhu mencapai 1,1 derajat Celsius, 410 PPM jumlah karbon dioksida, 329 miliar ton es di Greenland mencair, dan 26 persen air laut sekarang ini lebih asam. Sekjen PBB Antonio Guterres pun memperingatkan tentang titik krusial perubahan iklim akibat ikhtiar tak memadai untuk menghentikannya. Jangan Bilang Aman Saja Renungkanlah bahwa gelombang panas yang menghantam tatanan ekologis abad ke-21 ini bukanlah ilusi sains. Suhu panas telah dirasakan beberapa negara Asia, Afrika, maupun Eropa (Prancis, Italia, dan Spanyol) dengan suhu mencapai 45,9 derajat Celsius sebagaimana yang pernah &ldquo;menyengat&rdquo; Bulgaria, Portugal, Yunani, dan Makedonia Utara. Lebih dari itu, pada 2023 diperkirakan mencapai kenaikan sekitar 1,2 derajat Celsius di atas suhu sebelum manusia memperhatikan perubahan iklim. Gelombang panas ini menurut WMO sangat konsisten dengan dampak gas rumah kaca. Petinggi PBB acap kali memperingatkan semua pihak agar segera mengambil langkah konkret mencegah kehancuran planet ini akibat global warming. Sejumlah besar prakarsa internasional harus diorganisasi untuk mengatasinya berdasar Paris Agreement: dunia wajib mempertahankan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius. Dampak pemanasan global sudah sangat mengerikan. Laporan internasional sudah berserakan bahwa perubahan iklim dapat mengakibatkan seluruh planet bumi mengalami banjir, penurunan hasil pertanian, maupun kenaikan permukaan air laut dari 9&ndash;88 cm. Kondisi ini sangat membahayakan nasib negara-negara kepulauan dan hasil pertanian. Beberapa desa di Indonesia ditemukan direndam banjir selama lebih tiga bulan pada tahun 2023. Kerusakan ekologis-klimatologis ini telah membawa kerugian ekonomi yang besar. Pemanasan global bukanlah &rdquo;takdir&rdquo; dari siklus iklim. Situasinya sedang memberikan tengara bahwa dalam bernegara, di samping ada daulat rakyat, juga berdiri supremasi lingkungan. Fakta ekologis memberikan pesan berupa gelombang panas sebagai produk kebijakan yang tidak segera mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Negara harus bertanggung jawab sesuai asas state responsibility yang dituangkan di berbagai regulasi. Saatnya Berbenah Apabila krisis iklim global tidak terkendali, konsekuensi yang dirasakan Indonesia adalah tenggelamnya 4.000 pulau dan kini sudah 23 pulau. Fenomena itu akan terus menjadi &rdquo;lorong maut ekologis&rdquo; apabila khalayak ramai tidak bertindak bijak. Kalkulasi konsepsional yang relevan adalah kita mesti mereduksi emisi dalam titik normal sebagaimana tahun 1990. Hasilnya diprediksi selama 60 tahun ke depan bumi mengalami puncak keseimbangan ekologis yang paling prima. Sikap biarinisme harus dihentikan karena itu membahayakan keberlanjutan tata kelola semesta. Dalam dimensi ini pengurangan GRK adalah pilihan. Pengurangan tersebut memerlukan perubahan &ldquo;konsumsi&rdquo; secara radikal. Emisi CO₂ misalnya yang harus turun 60 persen membutuhkan pengurangan bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, maupun listrik pada tingkat dunia sampai setengahnya. Ini merupakan pertarungan melawan pemanasan global dan dunia harus dapat dimobilisasi untuk bertindak. Kyoto Protocol mengharuskan negara maju menurunkan emisi 5 persen di bawah emisi 1990. Amerika Serikat ditargetkan mengurangi zat perusak lapisan ozon 7%, Jepang 6%, dan Uni Eropa 8%. Krisis iklim adalah buah dari aktivitas manusia yang melanggar batas toleransi ekologis. Kuasa lingkungan sedang menunjukkan eksistensinya guna mengingatkan manusia agar segera berbenah. Pemerintah telah diberi otoritas hukum untuk menanggulangi global warming dan kekeringan dengan segala alokasi serta distribusi anggaran. Membiarkan alih fungsi lahan dan kerusakan bentang alam adalah tindakan tidak bermoral serta mencederai jiwa terdalam UUD 1945 sebagai konstitusi hijau. Mari mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai esensi HAM warga negara.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUPARTO WIJOYO,&nbsp;Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum &amp; Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup MUI Jawa Timur

Kondisinya semakin terang bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Krisis iklim telah mengancam dan Indonesia mengalami dampaknya.

Siapa Bilang Dunia Aman-Aman Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Suparto-Wijoyo-3305020081.png" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure> SURABAYA&nbsp;Hebat telah memendarkan &rdquo;api peradaban&rdquo; perkotaan kepada dunia. Pada 27 Mei 2023 seluruh stakeholder terpanggil untuk gupuh-suguh-lungguh guna menjadi penyaji yang mengesankan dalam episode agenda Surabaya Vaganza 2023. Tugu Pahlawan&ndash;Jalan Tunjungan tempo hari tampak semarak warna dan semerbak bunga. Seolah menjadi peneguhan optimisme kepemimpinan Eri Cahyadi-Armudji dengan jargon yang ditemukan dari Balai Kota: Surabaya Hebat. Inilah HUT ke-730 yang mengundang semangat sekaligus pengharapan tentang kebangkitan kreativitas rakyat. Apalagi ditambah sesi light parade yang membuat suasana temaram kota menjadi binar yang penuh kesan. HUT ke-730 ini laksana jangkar legitimasi pembangunan Kota Surabaya yang berbasis sustainable development. Nilai-nilai keseimbangan sosial-ekonomi-ekologi diwujudkan dengan &ldquo;menyihir&rdquo; zona kota sebagai tempat berkonvergensinya segenap kepentingan sebagaimana dituangkan dalam agenda SDGs (sustainable development goals). Di Surabaya, 70&ndash;75 persen (%) warganya memiliki akses air bersih, 15% bahkan sangat bersih, meski sekitar 5&ndash;15% secara akumulatif ada yang belum menikmatinya. Ini tentu menjadi PR di sela-sela &ldquo;kehebatan&rdquo; kota agar semua warga berkesempatan mendapatkan haknya. Suasana kebatinan warga Kota Surabaya dalam membersamai kotanya sangat bervariasi dengan beragam kegiatan. Bahkan, terawang komunitasnya dapat dibandingkan saat menelusuri pesona kanal-kanal di Belanda, Inggris, maupun Sungai Seine di Paris. Melihat semburat air di Kalimas, imaji pengunjungnya bergerak ke sepanjang aliran Sungai Seine di Paris. Di rute ekologis Sungai Seine berjajar sekitar 38 tempat wisata yang dapat dinikmati para pelancong. Mereka dapat menyaksikan pesona Le Louvre, Le Pont Royal, Musee d&rsquo;Orsay, Les Tuileries, Pont de la Concorde, Pon Alexandre III, Palais de Chaillot, L&rsquo;Englise Americaine, Pont de l&rsquo;Alma, Passerella Debilly, La tour Eiffel, Pont Bir-Hakeim, Pont des Invalides, Place de la Concorde, Palais Legion d&rsquo;Honneur, Quai Voltaire, Pont du Carrousel, Pont des Arts, Palais Conti, Ile de la Cite, Quai des Orfevres, Pont Saint-Michel, Notre Dome, Pont de la Tournelle, Iile Saint Louis, Pont de Sully, La Samaritaine, dan masih banyak lagi lainnya. Seine River adalah &rdquo;pualam urban&rdquo; yang dikemas melalui penataan wisata air. Pancaran pesona Kota Paris terbangun dari bentuk integralistik &rdquo;jalan&rdquo; dan &rdquo;sungai&rdquo; yang didesain nyawiji (menyatu). Surabaya memiliki pesona itu melalui Kalimas, bahkan Kali Surabaya di arah Barat. Kalimas secara organis berkelok genial dan kekayaan naturalis yang abadi. Situs geografis-ekologis Kalimas memiliki padanan potensial dengan rute alur Sungai Seine di Paris. Kalimas adalah &rdquo;air susu peradaban&ldquo; yang dapat menyejahterakan warga Kota Surabaya. Ke depan patut dipikirkan agar area Jembatan Wonokromo diposisikan sebagai &rdquo;stasiun induk&rdquo; transportasi perairan yang disebar ke Kali Surabaya dan Kalimas. Para penikmat Kalimas yang mengambil start di Wonokromo akan meluncur menelusuri kawasan Ngagel dan dibangunlah &rdquo;zona transit&rdquo; di Gubeng Pojok. Di kawasan ini para pengguna &rdquo;bemo air&rdquo; sudah dapat menyaksikan situasi nyata kehidupan Dinoyo, Kayun, dan berujung di &rdquo;serambi&rdquo; Gedung Negara Grahadi maupun Balai Kota Surabaya. Perjalanan dapat dilanjutkan dengan &rdquo;menapaki&rdquo; Ketabang Kali, Genteng, sampai di Semut. Penelusuran heroik dilakukan dengan menjelajah jazirah Jembatan Merah yang secara historis paling fenomenal bagi arek-arek Suroboyo. Napak tilas dapat dilanjutkan sampai berakhir di kawasan Tanjung Perak. Begitu sebaliknya. Dari &rdquo;stasiun induk&rdquo; Wonokromo kita dapat &rdquo;berekspansi&rdquo; ke kawasan Surabaya Timur dengan menelusuri Kali Jagir, Panjang Jiwo, Kedung Baruk, Wonorejo Rungkut, dan Wonorejo Tambak. Di sini kita dapat saksikan beragam kekhasan Pamurbaya. Dari Winokromo dengan &rdquo;terminal Jembatan Wonokromo&rdquo;, para penumpang &rdquo;perahu motor&rdquo; dapat menikmati &rdquo;keajaiban leluhur&rdquo; kawasan Pulo Wonokromo, Gunungsari, Karah, Kebonsari, Pagesangan, dan seterusnya sampai menyebar ke wilayah barat (Driyorejo, Gresik, maupun Dam Mlirip Mojokerto) sambil sinahu sejarah Raden Wijaya sewaktu memukul mundur tentara Mongol pada tanggal 31 Mei 1293, 730 tahun yang lalu. Inilah romantisme perkotaan yang menarasikan peneguhan daya juang, meski dengan catatan beberapa nama kawasan yang tidak sesuai dengan identitas daerah asalnya, juga sangat mengganggu &rdquo;kejiwaan&rdquo; Surabaya. Dirgahayu Surabaya.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUPARTO WIJOYO,&nbsp;Akademisi hukum lingkungan, wakil direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

HUT ke-730 ini laksana jangkar legitimasi pembangunan Kota Surabaya yang berbasis sustainable development. Nilai-nilai keseimbangan sosial.

Refleksi Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) Ke-730: Meneguhkan Surabaya Hebat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SUPARTO-WIJOYO-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>HARIAN ini memberitakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/banjir-rob/">Banjir Rob</a> di Semarang, Tiga Tanggul Jebol Menunggu Perbaikan. 10 Ribu Motor Tenggelam, 22 Ribu Warga Terdampak (25/5). Pemberitaan itu menambah angka-angka statistikal bencana akibat rob yang ketinggiannya maksimal mencapai 1,5 meter di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.  Tambaklorok, Bandarharjo, Kamijen, dan Pelabuhan Tanjung Emas adalah empat wilayah yang terdampak parah. Kabupaten Kendal, Brebes, Pemalang, Demak, Tegal dan Kota Tegal, Kota Pekalongan, serta Kota <a href="https://www.jawapos.com/tag/semarang/">Semarang</a> juga terendam rob.  Tentu saja tragedi tersebut mengentak batin dengan pesan tunggal: mengapa rob yang rutin terjadi itu menjadi ”festival kebencanaan” dengan segala kerugiannya? Peristiwa ini niscaya mendorong isu lingkungan sebagai prioritas kebijakan Gubernur Jateng Mas <a href="https://www.jawapos.com/tag/ganjar-pranowo/">Ganjar Pranowo</a>, yang hari-hari ini arahnya terbaca publik sedang bergerak menuju palagan dampar kencono kepemimpinan nasional. Rob terkesan sebagai sebuah ratapan kondisi iklim yang kurang diberi solusi permanen dan acap kali berada di luar proyeksi pengambil keputusan.  Khalayak tahu bahwa rob ini telah mengembuskan kabar wilayah yang tengah bunuh diri ekologi (ecological suicide). Memang kota-kota di Indonesia kerap menyuguhkan pentas penjungkirbalikan tata ruang yang tidak sesuai dengan landasan topografis-klimatologis.  Manusia tak elok melawan cuaca, apalagi menyalahkan rob, tetapi wajib mengelolanya secara keilmuan. Terhadap hal ini, Matthew W. Kahn (2010) telah memublikasikan konsepsinya dalam membangun kota yang bersandar pada pemaknaan iklim, klimatopolis.  Model penataan tersebut dikualifikasi memasuki rumpun pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city). Inilah pembangunan kota yang futuristis dengan mengintegrasikan secara harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Pembangunan yang menegasikan ”trisula dasar-dasar ekonomi, sosial, dan ekologi” diyakini akan mendegradasi metropolitan menuju nekropolitan, yaitu ”kota kenestapaan bagi warganya”.  Dengan berbasis pendekatan klimatopolis, tidak ada lagi ungkapan bahwa rob dan jebolnya tanggul itu disebabkan oleh salah mongso. Ingatlah, air itu rahmat, bukan laknat.  Mengapa berkah air berubah menjadi bencana yang merugikan? Pasti ada yang salah dalam me-manage wilayah. Mas Ganjar wajib bersinergi membangun daerahnya dalam matra nasional bersendi iklim daerah. <h3>Belajar dari Masa Lalu</h3> Area konservasi mutlak dikembangkan dan bukannya dialihfungsikan menjadi lahan properti atau kawasan industri. Imunitas lahan pertanian mesti dibuncahkan agar tidak berubah peruntukan sebagai areal berbeton.  Reboisasi hutan digelorakan kembali dengan peranti yuridis yang ketat serta bersanksi tegas. Tata ruang diformulasi bervisi kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara integral. Bukan berbisik: ”ada harga ada rupa”.  Pada titik ini saya teringat raja Majapahit yang mengatur relasi antara desa dan kota. Dideskripsikan sebagai ”tata kelola negara berlandasan iklim secara integral bahwa keduanya bagaikan singa dan hutan, dua teritori harus dipelihara seimbang”.  Begitulah inti sabda Sang Prabu Hayam Wuruk seperti tertulis di pupuh 89 Kakawin Nagara Kertagama: apanikan pura len swawisaya kadi sinha lawan gahana, yan rusakan thani milwan akuran upajiwa tikan nagara ... hetunikan pada reksan apageha kalih phalanin mawuwus”. Inilah literasi klasik yang telah bervisi tata kampung tanpa banjir seperti terekam di Kakawin Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, 1365. Atau kini kita berdoa: ”… Rob, Robbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanahh…”. Kita bermohon selalu ada kebaikan. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Akademisi hukum lingkungan dan wakil direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Rob dan Pesan Klimatologis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/SUPARTO-WIJOYO-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BUMI makin gelisah. Pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) terus menghantui perjalanan bumi ke depan. Komitmen pemimpin-pemimpin dunia bergerak fluktuatif. Kuat di lembaran naskah perjanjian, tetapi lemah pada tingkat implementasi. Akhirnya, kabar buruk datang dari pantai timur Afrika Selatan berupa banjir bandang yang mengenaskan.  Ratusan korban jiwa dan ribuan orang menjadi pengungsi. Pekan lalu Perdana Menteri Provinsi KwaZulu-Natal Sihle Zikalala merilis jumlah korban tewas mencapai 443 orang pada 17 April dan puluhan belum ditemukan. Bencana tersebut memiliki dampak ekonomi dan kehancuran infrastruktur yang besar.  Di Indonesia, menurut BNPB, terjadi 1.175 bencana hidrometeorologi selama periode 1 Januari hingga 3 April 2022. Di antaranya 459 kejadian banjir, 428 bencana akibat cuaca ekstrem, 213 tanah longsor, 58 karhutla, 9 gempa bumi, serta 8 gelombang pasang dan abrasi. Bencana itu mengakibatkan 20.962 rumah rusak yang terdiri atas 3.505 rusak berat, 3.919 rusak sedang, dan 13.538 rusak ringan. Peristiwa tersebut menyentak justru pada saat publik global menyongsong setengah abad lebih Hari Bumi, yang diperingati tiap 22 April. Tema yang diambil tahun ini adalah Invest in Our Planet dengan subtema Nature in the Race to Zero.  Terdapat peneguhan untuk mencapai nol emisi gas rumah kaca (GRK) guna menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Suatu ”cita dasar” yang dibutuhkan bumi. Hal itu menerawangkan pikiran pada langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 17 September 2021.  Kehadiran Presiden Jokowi di ajang Major of Economies on Energy and Climate 2021 saat itu secara ekologis amat membanggakan. Ini menjadi penanda bahwa Indonesia turut terpanggil mengatasi kegelisahan masyarakat internasional. Perubahan iklim dan pemanasan global adalah realitas yang mengancam masa depan umat manusia. Agenda virtual yang dimotori Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat itu pun untuk memastikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 1,5 derajat Celsius.  Indonesia lantang menyampaikan komitmennya dalam berkontribusi menghadapi situasi darurat perubahan iklim. Pemerintah RI mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan agar lebih signifikan. Agenda kebijakan ramah lingkungan ditancapkan dengan melakukan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, peningkatan penggunaan biofuel, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik.  Bahkan, Indonesia mempersiapkan green industrial park seluas 20 ribu hektare di Kaltara, teknologi karbon, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon. Sebuah ambisi yang sangat bermakna dalam takaran penyelamatan lingkungan di masa depan.  Apa yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut –yang langkah konkretnya dimatangkan dalam Konferensi Para Pihak (COP26) 31 Oktober hingga 13 November 2021 di Glasgow– adalah jawaban Indonesia atas potret iklim global. Sejatinya The World Resources Institute (WRI) di kurun 1900–1999 telah melaporkan bahwa negara negara industrilah yang menghasilkan lebih dari 60 persen (%) emisi CO2 dari jumlah 254,8 miliar ton.  AS mengeluarkan emisi CO2 tertinggi di dunia: 30,3% atau sebesar 77,3 miliar ton dari total emisi CO2 yang dikeluarkan seluruh dunia. Rusia adalah penyumbang emisi CO2 kedua terbesar: 22,7 miliar ton yang setara 8,9% dan disusul Jerman 18,6 miliar ton atau 7,3% dari jumlah seluruhnya. Jepang menduduki penyumbang emisi CO2 sebesar 9,4 miliar ton atau 3,7% dari total keluaran CO2 dunia dan Indonesia merupakan ”produsen” emisi CO2: 2,4–2,6%.  Kondisi terbaru telah berubah. Dari data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia (2020), Tiongkok menjadi kontributor emisi GRK terbesar hingga awal 2018. Negeri itu menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e). Jumlah itu setara 26,1% dari total emisi global.  AS menyusul dengan menyumbang 6.018,2 MtCO2e yang setara dengan 12,7% emisi global. Kemudian, Uni Eropa menyumbang 3.572,6 MtCO2e atau setara 7,52% emisi global. Indonesia ternyata masuk dalam daftar sepuluh negara dengan emisi GRK terbesar di dunia. Tercatat, emisi GRK yang dihasilkan sebesar 965,3 MtCO2e atau setara 2% emisi dunia. Mayoritas emisi GRK Indonesia berasal dari sektor energi.  Konsentrasi emisi GRK yang diperkirakan terus berlipat pada tahun 2030 akan meningkatkan efek suhu bumi. Kecenderungan naiknya emisi GRK menyebabkan kenaikan suhu dalam kisaran 1,3–4,5 menjadi 6 derajat Celsius di akhir abad ke 21. Realitas itu membuktikan bahwa pemanasan global merupakan kenyataan yang mengancam keseimbangan bumi.  Pada titik inilah, meminjam kata-kata Alan Weisman dalam The Word Without Us: bergantung pada sesuatu yang disebut megalinkage. Artinya, dibutuhkan kebijakan penentuan koridor penghubung semua bangsa di mana manusia bakal ”sedia setia” hidup berdampingan bersama alam. Langkah itu tidak dapat dikerjakan tanpa bantuan sejumlah besar manusia, khususnya orang-orang kaya.  Dalam pemanasan global, orang miskin adalah pihak yang paling menderita. Kebiasaan orang kayalah yang paling memperparah pemanasan global sehingga mereka seharusnya memikul tanggung jawab etika paling signifikan. Daniel Goleman dalam karya fenomenalnya, Ecological Intelligence, mencatat: satu miliar penduduk negara maju mengonsumsi 32 kali lebih banyak daripada penduduk dunia yang miskin. Itu berarti tidak hanya 32 kali lebih banyak dalam penggunaan sumber daya energi, tetapi juga dalam produksi GRK. Maka, mengatasi iklim dunia butuh kepemimpinan kolektif dan visi ekologis yang kolosal dengan kecerdasan lingkungan (ecological intelligence).  Kita semua dapat ambil bagian, paling tidak sudilah mendengar suara bumi terdekat ini. Saatnya telah tiba. Dunia memanggil kepemimpinan yang ramah lingkungan (green leadership). Stimulus ekonomi, ketertiban hukum, dan industri hijau, mengikuti bahasa Erich Fromm, sesungguhnya adalah pemantik ”revolusi harapan” (revolution of hope) agar manusia ramah pada bumi ini. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Akademisi hukum lingkungan, wakil direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Renungan Hari Bumi 22 April: Sudilah Mendengar Suara Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SUPARTO-WIJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PERUBAHAN iklim telah menjadi perhatian internasional. Para pemimpin G20 (Group of Twenty) baru selesai menggelar konferensi pada 30–31 Oktober 2021 di Roma. Mereka membahas perubahan iklim, pandemi Covid-19, kesepakatan pajak, dan ekonomi global. Sebuah konferensi yang meneguhkan komitmen pada tujuan utama Kesepakatan Paris: membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Dunia sedang berikhtiar mencari solusi sambil menghentikan untuk mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di akhir tahun 2021. Lonceng kematian PLN semakin kencang berdering apabila tidak segera bertransformasi ke ranah energi baru dan terbarukan (EBT).  Pengendalian emisi memerlukan perubahan konsumsi secara radikal. Emisi CO2 harus turun 60 persen. Target itu membutuhkan pengurangan bahan bakar fosil untuk transportasi, industri, maupun listrik. Inilah pertarungan melawan perubahan iklim dan dunia harus dapat dimobilisasi untuk bertindak melalui hajatan Conference of the Parties (COP).  COP26 diadakan 1–12 November 2021 di Glasgow. Agenda pertemuannya menjadi ajang janji pengurangan emisi karbon. Negara-negara ”bersumpah” mengurangi emisi ini. Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak menyempurnakan komitmennya di ajang Major of Economies on Energy and Climate 2021 pada 17 September lalu. Tampilnya presiden RI menjadi penanda bahwa Indonesia turut terpanggil mengatasi kegelisahan masyarakat internasional. Perubahan iklim adalah realitas yang mengancam masa depan umat manusia. Indonesia menyampaikan komitmennya dalam bersumbangsih menghadapi situasi darurat perubahan iklim.  Pemerintah RI pun mencanangkan transformasi menuju EBT agar lebih signifikan. Agenda kebijakan ramah lingkungan ditancapkan dengan melakukan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, peningkatan penggunaan biofuel, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik. Bahkan, Indonesia mempersiapkan green industrial park seluas 20 ribu hektare di Kaltara, teknologi karbon, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon. Ambisi yang sangat bermakna dalam takaran penyelamatan lingkungan.  Keniscayaan Industri Hijau  Apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah jawaban Indonesia atas potret iklim global. Data Climate Watch yang dirilis WRI Indonesia (2020), Tiongkok menjadi kontributor emisi gas rumah kaca terbesar hingga awal 2018. Negeri itu menghasilkan 12.399,6 juta metrik ton karbon dioksida ekuivalen (MtCO2e). Jumlah tersebut setara dengan 26,1 persen dari total emisi global. Amerika Serikat (AS) menyusul dengan menyumbang 6.018,2 MtCO2e yang setara dengan 12,7 persen emisi global. Kemudian, Uni Eropa menyumbang 3.572,6 MtCO2e atau setara 7,52 persen emisi global.  Indonesia ternyata masuk dalam daftar sepuluh negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Tercatat, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sebesar 965,3 MtCO2e atau setara 2 persen emisi dunia. Mayoritas emisi gas rumah kaca Indonesia berasal dari sektor energi.  Konsentrasi emisi gas rumah kaca yang diperkirakan terus berlipat pada 2030 akan meningkatkan efek suhu bumi. Kecenderungan naiknya emisi gas rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu dalam kisaran 1,3–4,5 menjadi 6 derajat Celsius di akhir abad ke 21. Tren itu membuktikan bahwa pemanasan global tengah mengancam keseimbangan bumi. Pada titik inilah, meminjam kata-kata Alan Weisman dalam The Word Without Us, bergantung pada sesuatu yang disebut megalinkage. Artinya, dibutuhkan kebijakan penentuan koridor penghubung semua bangsa di mana manusia bakal ”sedia setia” hidup berdampingan bersama alam. Langkah itu tidak dapat dikerjakan tanpa bantuan sejumlah besar manusia, khususnya orang-orang kaya.  Dalam pemanasan global, orang miskin adalah pihak yang paling menderita. Kebiasaan orang kayalah yang paling memperparah pemanasan global sehingga mereka seharusnya memikul tanggung jawab etika paling signifikan. Daniel Goleman pada karya fenomenalnya, Ecological Intelligence, mencatat, satu miliar penduduk negara maju mengonsumsi 32 kali lebih banyak daripada penduduk dunia yang miskin. Itu berarti tidak hanya 32 kali lebih banyak dalam penggunaan sumber daya energi, tetapi juga dalam produksi gas rumah kaca. Maka, mengatasi iklim dunia butuh kepemimpinan kolektif dan visi ekologis yang kolosal dengan kecerdasan lingkungan (ecological intelligence).  Dibutuhkan Green Leadership  Sebagaimana Thomas L. Friedman dalam Hot, Flat and Crowded, kita perlu memahami mengapa dunia mengambil prakarsa memperbarui masa depan global. Dibutuhkan penyatuan langkah melindungi bumi dengan pemerintahan yang dipandu nilai-nilai green leadership. Pemerintah memainkan peran fungsional memberikan insentif melalui regulasi yang memasukkan riset industri hijau menjadi bagian dari struktur biaya. Pembangunan kawasan industri hijau mutlak menjadi ajang penyelamatan SDA nasional. Pengerukan kekayaan tambang di daerah acap kali melibatkan korporasi transnasional yang jauh dari makna pasal 33 UUD 1945.  Terhadap hal ini saya teringat perkataan cerdas Khalid Fazlun yang mengungkapkan bahwa progress (kemajuan) telah menghasilkan pollution (pencemaran), dan pembangunan (development) identik dengan kerusakan (destruction). Singkatnya, P (progress) + D (development) = P (pollution) + D (destruction). Inilah tragedi ekologis komunitas dunia yang sedang mendera kehidupan atas nama pembangunan yang harus diberi solusi.  Hubungan antarbangsa mesti ditata ulang dengan mengarusutamakan kepentingan future generation. Lahan dan ruang terbuka hijau jangan dialihfungsikan yang menafikan pesan ekologis demi investasi. Sebagaimana dipesankan oleh John Eade: suatu globalisasi pada dasarnya juga bermula secara implikatif dari local process penataan ruang kota. Pembangunan kawasan industri hijau pada segmen yang paling ambisius justru dapat berangkat dari kepemimpinan tingkat lokal.  Mengikuti saran brilian Jared Diamond melalui karya inspiratifnya, Collapse: siapa pun, perorangan, badan usaha, dan negara, dapat melakukan untuk menemukan cara mencegah peradaban ambruk karena dunia tak kuat menanggungnya. Publik wajib berkontribusi untuk mengembalikan iklim pada posisi keseimbangan ekologisnya. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Akademisi hukum lingkungan, wakil direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup MUI Jatim

Menagih Janji Publik dalam Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SUPARTO-WIJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>AKANKAH korupsi terus terjadi dan mewabah di jiwa-jiwa politisi? Penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka oleh KPK kian memperpanjang deret hitung politikus yang korup. Bupati, wali kota, gubernur, serta anggota DPR-DPRD silih berganti menjadi lakon utama penggarongan dana publik. Tidak hanya sampai di sini, aparatur penegak hukum pun mewarnai potret korupsi. Menteri dan birokrat tidak ketinggalan. Mereka semua menorehkan sejarah korupsi berjilid-jilid. Institusi peradilan ikut ”berkreasi” meringankan sanksi. Itu merupakan kabar telanjang yang menggoreskan luka teramat perih pada khalayak ramai.  Banyaknya kasus korupsi membawa ingatan saya ke tahun 1766 saat John Spilsbury menciptakan jigsaw puzzle. Dia lukis peta wilayah dalam sebuah kayu untuk selanjutnya dipotong-potong guna menderaskan pikiran agar mampu menyusunnya secara logis. Bahkan lebih tua lagi, dalam legenda Dewa Tan 4.000 tahun lalu di Tiongkok yang mengonstruksi permainan dengan 700 balok yang ditata kembali di tahun 1815 bernama Tangram Puzzle. Melalui 700 keping balok ini saja, sebuah teka-teki menjadi mustahil dipecahkan, apalagi dengan ribuan kasus korupsi. Korupsi demi korupsi sejatinya tidak sekadar berisi benda mati (lipatan uang), tetapi ada narasi esensial berupa jiwa jahat yang berniat merugikan negara.  Spektrum korupsi mendeskripsikan tingkat integritas para ”pemulung” kekuasaan. Terdapat intrik jabatan yang digembalakan. Adu kekuatan memperebutkan ”kursi kedinasan” senantiasa membentuk formasi aktivitas korupsi. Semua dipertontonkan dan pikiran warga negara membuncah penuh tanda tanya. Korupsi semakin jemawa apabila jiwa-jiwa culas diproteksi.  Atau kita yang tidak paham bahwa semua pejabat pada mulanya adalah baik-baik saja. Mereka dalam tradisi Romawi kuno adalah novus homo (manusia baru) yang seyogianya dianggap suci dari tindakan tidak terpuji. Butuh alibi retorik bahwa ”mereka bukan korupsi, melainkan berbagi rezeki”. Kalau demikian, berarti sebagian besar jiwa ini sedang kecanduan korupsi. Di ujung keserakahan, perlu kembali ke jiwa pertobatan pejabat sendiri sambil mengenang pantun dari tanah Melayu: Orang keling berkedai kain/Kapas sudah menjadi benang/Baik berpaling pada yang lain/Hak yang lepas jangan dikenang.  Tiada yang dapat dikenang dari pejabat negara yang mengalami ”sampar” korupsi. Karena itu, proses seleksi penguasa harus mampu mendeteksi ”jiwa jahat yang tersembunyi” di setiap kelokan politik. Konstruksi pembiayaan parpol juga menyediakan ruang bagi politikus untuk terjerat korupsi. Diungkapkan Arnold J. Heidenheimer dan Michael Johnston dalam bukunya Political Corruption (2009) yang menganalisis kedudukan finansial partai politik, sistem kampanye dan kompetisi politik tergiring memasuki lahan korupsi dalam teritorial politik.  Ingatlah pula torehan Pramoedya Ananta Toer tahun 1957 melalui novel Korupsi. Bahwa korupsi telah bergerak dari urusan moral individual menjadi masalah sosial politik yang membudaya. Kondisi ini menambah kelam republik yang meneguhkan diri sebagai negara hukum. Regulasi diniscayakan berkarakter koruptif. Bukankah parlemen dan pemerintah adalah pembentuk hukum (rechtsvorming) yang menelurkan undang-undang (perda). Konsekuensi terjauh dalam relasi legislatif dan eksekutif yang bertalenta koruptif adalah hadirnya hukum yang timpang. Pasal-pasal hukum memuai menjadi pasar-pasar yang menata struktur anggaran berbagi proyek yang transaksional. Prahara korupsi di parlemen dan birokrasi dimulai dengan pernak-pernik pungli.  Ketahuilah, kurun waktu kolonialisme (abad XVII–XX) membawa order rasuah yang diawali dari ”sogok-menyogok” sebagai alat komunikasi jabatan. Inilah yang melatari Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perang Jawa oleh Pangeran Diponegoro (1825–1830) serta kisah penangkapan wanita punjer pergerakan Aceh Cut Nyak Dhien (1848–1908). Terdapat ”bilik jabatan” yang memunggungi perjuangan bangsa. Arena ”upeti jabatan” pada ujung ceritanya tidak lepas dari isu ”transaksi posisi”. Pada titik ini korupsi adalah produk ikutan tatanan yang kekuasaan dijualbelikan karena sumber aslinya adalah jiwa-jiwa pengingkar sumpah jabatan. Jiwa rakus merupakan ”samudra” pandemi korupsi.  Semua itu memberi pembenaran keberadaan korupsi yang sudah sangat mendistorsi kewibawaan negara. Era reformasi yang menampilkan ”perjamuan para koruptor” adalah cermin betapa kultur korupsi tidak pernah punah. Korupsi bercokol menghunjam dan tumbuh subur. Kondisi itu dipotret oleh rakyat sampai pada babak yang terus menyajikan episode. Betapa naifnya.  KPK yang ”dilemahkan” itu pun cermat menangkap pesan batin rakyat yang antikorupsi. Ia berperan sebagai suluh hukum dan gairah gerakan rakyat bahwa korupsi dapat dienyahkan. Nalar kejujuran berkata agar kejahatan korupsi tidak diproteksi.  Atas kondisi ini saya menyelami novel A Confession karya Leo Tolstoy yang terbit 1882 yang merilis: ”Menjadi jelas untuk mengatakan, di ruang dan waktu tanpa batas, semuanya berkembang menjadi lebih sempurna dan semakin sempurna adalah berbeda.” Ya berbeda antara politisi yang korupsi dan yang mengabdi. Juga KPK hari ini.  Selebihnya saya melanjutkan membaca buku Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661–728 H) yang berjudul Tazkiyatun Nafs yang membekali penyucian jiwa agar hidup mulia menata niat: niat ingsun antikorupsi. Saya percaya politisi masa depan akan terpanggil untuk bebas korupsi karena kita tidak hendak bersatire ala Samuel C. Florman: plus la change, plus la meme chose – semakin berubah, semakin sama saja.  Akhirnya, sebagai penutup, saya teringat catatan Rutger Bregman dalam bukunya Human Kind (2020): menurut legenda, ada dua kata tertulis di depan Kuil Apollo di Delfi. Kuil itu merupakan tempat ziarah penting. Orang datang ke sana dari seluruh Yunani untuk mencari nasihat dewa. Yang mereka baca sebelum masuk adalah Gnothi Seauton. Kenali dirimu. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Wakil Direktur Bidang Riset, Pengmas, Digitalisasi, dan Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Korupsi sebagai Produk Transaksi Posisi?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SUPARTO-WIJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KETAHUILAH bahwa kata ”merdeka” itu lahir dengan diplomasi strategis dan taktis hebat para pejuang bangsa. Seperti dilaporkan verslaggever (reporter) surat kabar Darmokondo (1928), memang terdapat larangan pengucapan kata ”merdeka” dalam Kongres Pemuda Indonesia (1928). Polisi menyetop pembicara yang bersuara ”merdeka” sehingga rapat menjadi gaduh. Maka, sewaktu mengawali Kongres Pemuda Indonesia di Sabtu sore 27 Oktober 1928, yang berlangsung dalam pengawasan ketat aparatur kolonial, selaku ketua sidang, Soegondho tampil cerdik nan memukau: ”… toean-toean pembitjara soepaja djangan goenakan kata ’kemerdekaan’ … dan harap toean-toean haroes ’tahoe sama tahoe sadja’”.  Kini pekik merdeka bebas diteriakkan meski volumenya bersahutan dengan raungan duka akibat pandemi Covid-19. Kisah perayaannya menjadi bercampur duka lara. Gambarannya selaksa cerita yang lazim ditanggung saat musim kemarau tiba. Itulah nestapa versi Hantu Bulan Agustus karya Gabriel Garcia Marquez yang terangkum di Strange Pilgrims: Twelve Stories (1993). Gelimpang korban pandemi Covid-19 mendentumkan sukma derita yang mutlak didengar di tengah suguhan virtual merayakan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI.  Mengenali Makna Merdeka  Merdeka pada sejarahnya adalah produk panjang ikhtiar pembebasan melalui tahapan perjuangan pergerakan kebangsaan. Tiada pernah ada kemerdekaan tanpa pergerakan rakyat. Soekarno dalam pidatonya di Sidang Pertama BPUPKI 1 Juni 1945 di bawah wibawa Ketua Sidang KRT Radjiman Wedyodiningrat telah memformulasikan apa yang dinamakan merdeka. Kemerdekaan yang diidamkan oleh Soekarno dan diamini seluruh pendiri negara adalah politieke onafhankelijkheid alias political independence atau kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik ini secara terminologis diposisikan sebagai jembatan emas yang di seberangnyalah ”... kita sempurnakan kita punya masyarakat”. Demikianlah hal ini bergema hingga terkristalisasi dalam teks proklamasi oleh sang proklamator.  Dalam koridor ilmu hukum, proklamasi merupakan revolusi hukum yang menerabas tatanan hukum kolonial. Proklamasi menjadi tindakan politik tanpa dasar hukum, tetapi menjadi sumber hukum yang berlegitimasi sosial politik tinggi. Tahapan ini merupakan titik simpul yang paling menentukan lahir dan berkembangnya sebuah negara bangsa (nation state) yang dinamakan Indonesia (NKRI). Para pendiri sehaluan dengan ungkapan Soekarno bahwa UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 adalah wujud revolutie-grondwet (konstitusi produk revolusi).  Cita Tan Malaka  UUD 1945 memberikan basis normatif mengenai fungsi negara ”untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah”. Selingkup ini sebagai ”jelajah ide” saya sertakan persaksian Tan Malaka. Pada 17–24 November 1945, Tan Malaka menyaksikan dahsyatnya peperangan yang revolusioner di Surabaya dalam rangka mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pengamatan itu dituangkan dalam ”naskah drama” yang mengemukakan celoteh tangkas rakyat yang diwakili tokoh rekaan bernama Mr Apal (mewakili para ilmuwan), Toke (wakil pedagang kelas menengah), Pacul (merepresentasikan nama lugas kaum tani), Denmas (si ningrat yang perlente), dan Godam (representasi kaum buruh).  Merdeka 100 persen adalah inti perjuangan yang dianggitkan Tan Malaka. Dalam karya Gerpolek (Gerilya-Politik-Ekonomi), Tan Malaka mengemukakan pikiran yang masih sangat relevan: ”... Revolusi Indonesia mau tak mau terpaksa mengambil tindakan ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100 persen. Revolusi Kemerdekaan Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan dibungkus Revolusi Nasional saja. Perang Kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan jaminan sosial dan ekonomi sekaligus ... Tetapi jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing –walaupun bangsa Indonesia sendiri, dan 100 persen perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka Revolusi Nasional itu berarti … mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional ...”  Ungkapan Tan Malaka sengaja dikutip untuk mengenang semangat tokoh yang acap kali ditulis miring oleh sejarah bangsa ini. Ingatlah pula amandemen kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000) yang melahirkan pasal 28H yang menjadi formula konstitusionalitas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Inilah janji ekologis dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk membebaskan rakyat dari gerusan pandemi Covid-19. Selama 76 tahun merdeka, rakyat telah menyimak hadirnya eksploitasi sumber daya alam besar-besaran serumpun kolonialisme ekologis yang menyesakkan. Dan kondisi nelongso yang traumatis para korban Covid-19 secara ”tahu sama tahu” harus dipungkasi.  Peran Intelektual  Mengatasi beragam problema dampak pandemi Covid-19 adalah kewajiban negara saat menyeberangi ”jembatan emas” kemerdekaan. Pada konteks ini saya terkenang tanya ekspresif Bung Karno: apa yang bisa diperbuat kaum intelektual? Bung Karno di tahun 1929 dalam pidato Kewajiban Kaum Intelektual telah mempertanyakan: ”… apakah sebabnya kaum intelektual di Indonesia tidak begitu aktif, … malahan ’mati’ di kalangan pergerakan … Indonesia Merdeka”. Bahkan disinyalir para ilmuwan ini ”gumantung tanpa centelan” selama tidak bersatu bersama rakyat. Inilah sindiran dan pesan teragung para leluhur bangsa. Intelektual mutlak membersamai rakyat memberikan solusi atas situasi pandemi ini.  Saya merekam apresiasi publik kepada civitas academica yang telah menghadirkan riset inovatif, pengabdian kemanuiaan, dan melakukan fasilitasi vaksinasi sampai di desa-desa sebagai keterpanggilan kebangsaan. Bukan sosok terpelajar yang menjadi pendengung ”energi negatif” maupun hoaks. Khalayak ramai tahu bahwa Indonesia tidak cukup hanya berubah, tapi juga berbenah agar tangguh dan tumbuh. Saatnya memperkuat solidaritas, bergotong royong meringankan beban sesama warga bangsa dengan tetap lantang berseru merdeka. Akhirnya penuh syukur berdoa: Dirgahayu Indonesia. Inilah karunia terindah Tuhan Yang Maha Esa. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Sisik Melik Merdeka Melintasi Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SUPARTO-WIJOYO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>ADALAH Ibrahim Ibn Aazar (dilahirkan di Kota Ur, Iraq, 2166 SM) dan Ismail (lahir di Kota Hebron, Palestina, 2080 SM) sebagai aktor utama peradaban penanda Idul Adha. Dwifigur yang sangat fenomenal dalam mengonstruksi perilaku publik.  Gerakan perlawanan kepada rezim sosial yang tidak mengenal tauhid dilancarkan sejak usia Ibrahim AS 14 tahun. Pada jejak waktu umur 16 tahun mengalami proses peradilan dengan vonis yang gamblang dalam sejarahnya. Beliau dibakar pada 2150 dengan selamat karena ”api itu diperintahkan oleh-Nya untuk menjaganya”. Spektakuler dan ini sangat mukjizati.  Ibrahim membawa misi monoteisme Islam dengan ritual haji dan berkurban dalam suasana Idul Adha yang didemonstrasikan secara terang di risalah kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Praksis ”berlari kecil” seorang ibu yang bernama Siti Hajar dari Shafa ke Marwah berkelindan dengan hadirnya mukjizat sumur zamzam.  Ibadah haji –yang untuk Indonesia sedang ”dispiritualisasi” oleh pandemi Covid-19– adalah realitas keagamaan yang menakjubkan. Prosesinya sangat tertata dan ini hanya dapat dirasakan secara total oleh mereka yang ”memenuhi panggilan-Nya”. Dalam rumpun akhlak kemanusiaan dan jenjang peribadatan, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS amat menggetarkan. Demikianlah beribu-ribu lembar kitab dapat dirujuk mengenai referensi ajaran Ilahiah yang sangat Islami, pembawa keselamatan dengan pengorbanan yang tertundukkan atas nama ketaatan.  Hal ini berarti ketaatan kepada-Nya merupakan fondasi utama pembangunan manusia agar mencapai derajat tertinggi. Taat itulah yang direfleksikan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam prosesi ”penyembelihan diri”. Ini sejatinya adalah sesi ”penyembelihan ego, penyembelihan keakuan, penyembelihan sopo siro sopo ingsun”. Pada puncaknya adalah ”peleburan eksistensi egoistis” melalui ketaatan paling suprematif kepada-Nya”. Itulah arti pengorbanan terhebat yang pernah terjadi yang hanya sanggup dipikul oleh dua sosok agung (Ibrahim-Ismail AS).  Pengorbanan yang tidak berbatas itulah yang kemudian memendarkan karakter empati, peduli, sanggup merasakan derita siapa pun sebagai sesama manusia, sesama hamba, sesama makhluk Tuhan. Pada titik inilah kekuasaan negara harus bertanggung jawab atas derita rakyatnya (apalagi yang terkena Covid-19). Beban bencana akibat pandemi sungguh sudah sangat mengguncang esensi keberadaan negara.  Otoritas negara dengan segala perangkat kenegaraannya sedang dipertanyakan kegunaannya. Institusi negara sedang dipotret untuk menjadi ”kitab babon” esok hari bahwa kita pernah gagal atau berhasil melalui pandemi ini. Sekarang inilah saatnya negara berkurban total untuk menyelamatkan rakyat. Intervensi kebijakan dan anggaran dapat diambil untuk menjaga imunitas rakyat.  PPKM darurat yang tengah diterapkan ini sedang memekikkan pelajaran agar bulan depan (Agustus) kita benar-benar memiliki kekuasaan yang memerdekakan rakyat dari penderitaan pandemi. Pandemi yang terjadi janganlah dianggap sebagai ritual kosmologis yang konspiratif. Ini pasti ada yang salah dalam desain relasi bisnis sehingga ada ”dugaan kapitalisasi Covid-19”.  Negara bukanlah keledai yang dapat terantuk untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Negara juga bukan tupai yang sepandai-pandainya melompat akan terjatuh jua. Negara dengan segala alat kelengkapannya memiliki energi untuk menjaga kebugaran rakyatnya. Dalam bahasa Pembukaan UUD 1945, negara diadakan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Adalah suatu ironi apabila di sebuah wilayah ada rakyat yang mengantre oksigen maupun obat-obatan. Padahal, teritori itu memiliki pemimpin yang dipilih secara demokratis. Pada segmen ini, khalayak bertanya: apa artinya pemilu bagi umat yang terkoyak pandemi?  Pemimpin itu semestinya selalu sadar bahwa orang-orang kebanyakan akan berpaling kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan tuntunan, seperti ditulis Ram Charan (2008). Pemimpin hadir dengan gerak lompatnya yang terekam dalam gerakan rakyat agar tidak selalu linier. Bahkan dalam bahasa Friedrich Nietzsche (1844–1900) di karyanya, Also Sprach Zarathustra, kata lompatan terbidik seitensprange –lompatan ke samping. Dengan PPKM darurat saat ini, negara harus terjaga dan siap berlari. Berlari bukan untuk menghindar, tetapi berlari guna memenuhi hak rakyat agar tidak nelongso tanpa penjagaan diri. Dalam batas ini, keterjagaan negara adalah opsi tunggalnya.  Kita semua memahami bahwa rakyat membentuk negara untuk menjadi panjer pergerakan hidupnya agar mereka tidak gagal sebagai rakyat, apalagi gagal menghadirkan pemimpin. Dari presiden sampai kepala desa yang telah dipilih rakyat diniscayakan mampu memahami amanat demokrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai program pembangunan sang pemimpin harus memberikan solusi tentang kiprahnya yang memanggul daulat rakyat secara terhormat.  Siapa pun yang merasa menjadi pemimpin pastilah terpanggil dan niscaya berkomitmen untuk kreatif-inovatif, sesulit apa pun kondisinya. Hal itu mengingatkan saya pada surat yang dibuat tentara Jerman ketika menyerbu Rusia di masa Perang Dunia II, yaitu Franz Schneider dan Charles Gullans, yang dihimpun dalam buku Last Letters from Stalingrad. Dalam situasi terkepung dan terjebak perangkap yang sangat mengerikan, tentara tersebut menulis surat: ”… of course, I have tried everything to escape from this trap, but there only two ways left: to heaven or to Siberia …” Kemudian dia lanjutkan: ”Waiting is the best thing, because, as I said, the other is useless.”  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/hoax-atau-bukan/20/07/2021/terjemahan-ngawur-pidato-xi-jinping-terkait-utang-indonesia/">Terjemahan Ngawur Pidato Xi Jinping Terkait Utang Indonesia</a>  Benarkah jalan terbaik bagi publik untuk mengatasi badai pandemi ini adalah menunggu? Tidak. Rakyat telah bergerak menolong sesamanya. Khalayak telah mengamalkan ajaran berkurban membagikan optimisme dengan menyembelih ego dirinya. (*)  <hr />  *) SUPARTO WIJOYO, Wakil Direktur Bidang Riset, Pengmas, Digitalisasi, dan Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

Renungan Idul Adha 1442 Hijriah: Hari Penyembelihan Ego Diri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suparto wijoyo

Berita Terkini