<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Sidang-lanjutan-Nadiem-Makarim-7JPG-1027580054.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi dalam digitalisasi pendidikan pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Niat baik tidak bisa menjadi dalih dalam proses hukum kasus dugaan korupsi. Termasuk yang terkait dengan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook. Menurut pakar hukum pidana Suparji Ahmad, niat baik bisa gugur jika ditemukan fakta kerugian negara atau terjadi tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri maupun pihak lain. Keterangan itu disampaikan oleh Suparji di tengah-tengah proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim. Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu menyebut setiap program dan proyek pemerintah harus tunduk pada tata kelola keuangan negara. &rdquo;Niat baik itu gugur jika ditemukan fakta ada pihak lain yang diperkaya secara melawan hukum atau terjadi kerugian keuangan negara,&rdquo; kata Suparji pada Rabu (4/2). Menurut Suparji, tidak ada justifikasi bagi pejabat untuk menjalankan perintah tertentu jika pada praktiknya terdapat pengkondisian vendor saat program digulirkan. Temuan dan fakta memperkaya orang lain atau korporasi membuat niat baik tersebut menjadi tidak benar. Untuk itu, proses hukum harus tetap dan terus berjalan. &rdquo;Tidak ada justifikasi niat baik jika kenyataannya ada unsur memperkaya orang lain atau korporasi. Itu membuat niatnya menjadi tidak benar,&rdquo; imbuhnya. Saat ini, kata Suparji, kunci pembuktian Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) terletak pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Komunikasi intensif antara regulator dan vendor untuk memenangkan pihak tertentu, lanjut dia, sudah masuk kualifikasi tindak pidana. Langkah Kejagung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara secara progresif dinilai sudah tepat. Apalagi, dalam kasus tersebut Kejagung mendalami dugaan kerugian negara Rp 2,1 triliun. Angka itu berasal dari selisih harga laptop Chromebook senilai Rp 1,5 triliun dan pengadaan Content Delivery Management (CDM) yang dianggap mubazir senilai Rp 621 miliar. &rdquo;Kerugian bisa muncul dari pengeluaran yang tidak perlu atau harga yang digelembungkan karena ketiadaan kompetisi sehat,&rdquo; jelas dia. Tidak hanya Nadiem Makarim, dalam kasus tersebut Kejagung juga menyeret beberapa terdakwa lain. Yakni Ibrahim Arief selaku konsultan teknologi, Mulyatsyah sebagai mantan Direktur SMP Kemendikbud Ristek, dan Sri Wahyuningsih sebagai mantan Direktur SD Kemendikbud Ristek. Sementara seorang tersangka lain bernama Jurist Tan yang bertugas sebagai mantan staf khusus mendikbud ristek sampai saat ini masih buron. &nbsp;

Pakar hukum pidana Suparji Ahmad sebut niat baik gugur jika ada kerugian negara dan tindakan melawan hukum dalam kasus korupsi.

Pakar Hukum Pidana Sebut Niat Baik Gugur Bila Jika Ditemukan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyatakan Kejaksaan memang harus menahan pengacara Alvin Lim.  Pasalnya, dalam kasus surat palsu yang dihadapi Alvin Lim, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan hukuman penjara dan memerintahkan Kejaksaan untuk mengeksekusi putusan tersebut.  “Amar putusannya memerintahkan untuk ditahan. Jadi ketika sudah diperintahkan untuk ditahan, kalau Kejaksaan tidak menahan, ya jadi salah,” kata Suparji saat dihubungi media, Rabu (19/10).  Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Alvin Lim dijatuhi sanksi pidana penjara selama 4,5 tahun. Dalam amar putusan banding, hakim juga memerintahkan agar Alvin Lim ditahan  Karena itu, Suparji menilai apa yang dilakukan Kejaksaan sudah sesuai hukum. Karena apa yang dilakukan Kejaksaan (menahan Alvin Lim), sudah sesuai hukum.  "Karena melaksanakan perintah putusan pengadilan. Kalau tidak dijalankan, justru malah salah," ungkap Suparji.

Pakar Hukum: Salah Kalau Kejaksaan Tak Tahan Alvin Lim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ILUSTRASI-Jaksa-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat kedudukan Jaksa dalam sistem pemerintahan, yaitu menempatkan jabatan Jaksa sebagai kekhususan di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, profesi jaksa harus diatur dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus.  "Karakteristik Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam suatu bentuk pengaturan kepegawaian secara khusus," kata pakar hukum pidana, Suparji Ahmad dalam keterangannya, Rabu (14/10).  Suparji menyampaikan, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, posisi Kejaksaan adalah penuntut umum tunggal (single prosecution system) maupun satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar), yang dalam perkembangannya semakin terabaikan. Mengingat ada beberapa lembaga lain yang juga melaksanakan fungsi penuntutan dan eksekusi tetapi tidak dikendalikan oleh Jaksa Agung.  "Misalnya terhadap perkara korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun terhadap pelaku tindak pidana dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan oleh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Tentara Nasional Indonesia," ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/revisi-uu-kejaksaan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-ui/">Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI</a>  Suparji menuturkan, dalam Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa menyatakan, Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana. Termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, berperan aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.  "Kalimat jaksa melakukan penuntutan harus dimaknai sebagai implementasi dari prinsip penuntut umum tunggal (single prosecution system) dalam sistem peradilan pidana," cetusnya.  Oleh karena itu, RUU Kejaksaan diharapkan dapat membuat kinerja jaksa menjadi lebih aktif dalam melakukan tuntutan hingga eksekusi perkara.  "Sehingga proses penuntutan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi akan optimal mewujudkan kebenaran material dan keadilan," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WVhxwq4qKbw&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Revisi UU Kejaksaan Diharapkan Perkuat Kedudukan Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SUPARJI-AHMAD.jpg" alt="SUPARJI AHMAD" width="100%">
<figcaption>SUPARJI AHMAD</figcaption>
</figure>SILANG pendapat terkait putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara First Travel butuh solusi. Rencana jaksa agung mengambil terobosan patut diapresiasi. Itu merupakan salah satu bentuk progresivitas dari jaksa agung. Sebab, kita tidak hanya bicara aspek kepastian dalam proses penegakan hukum. Keadilan juga menjadi faktor utama.  Untuk mencari keadilan itu, hukum progresif yang diimplementasikan aparat penegak hukum, salah satunya jaksa, menjadi patut dilakukan. Namun, apakah itu nanti juga mendapatkan kemudahan atau jalan di tingkat MA? Tentu itu akan menjadi persoalan yang mendasar.  Secara teoretis, upaya peninjauan kembali harus memenuhi tiga alasan mendasar. Yaitu, adanya novum atau bukti baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan-persidangan sebelumnya, ada faktor kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus, atau ada faktor putusan yang saling bertentangan antara satu dan yang lainnya.  Artinya, upaya untuk mendapatkan keadilan melalui peninjauan kembali tersebut akan mendapatkan persoalan. Jika Kejaksaan Agung (Kejagung) tetap mengajukan PK, itu berarti mereka sedang menabrak aturan lain. Yakni, putusan MK yang menyatakan bahwa jaksa tidak diperkenankan melakukan PK.  Walau progresif, upaya tersebut berisiko. Dalam pandangan saya, ada terobosan lain yang juga progresif dan bisa dilakukan. Kejagung mengeksekusi putusan MA sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian, aset First Travel yang sudah disita dan masuk kas negara dikembalikan kepada para jamaah.  Pengembaliannya bisa dilakukan melalui mekanisme tertentu yang diputuskan pemerintah. Negaralah yang membagikan. Sebab, kalau diamati, mengapa hakim memutus aset First Travel disita negara? Padahal, tuntutan jaksa adalah meminta dikembalikan kepada yang berhak?  Alasannya, hakim mempertimbangkan, jika itu dibagikan langsung, akan jadi masalah. Bisa jadi, jamaah rebutan. Atau, malah ada yang tidak mendapat hak mereka. Dan, konon, ada sebagian pihak di antara para jamaah itu yang tidak mau menerima pembagian tersebut. Menilai secara teknis pembagian akan sulit dilaksanakan. Di situlah negara perlu hadir. Mendistribusikan hak-hak jamaahnya.  Seharusnya tidak terlalu sulit bagi negara untuk membagikan aset First Travel kepada para jamaah. Tentu dengan cara yang tepat serta pendataan akurat. Langkah itu mirip dengan kebijakan pemerintah ketika lumpur panas menimbun rumah-rumah milik warga di Sidoarjo, Jawa Timur, yang kemudian dikenal dengan lumpur Lapindo.  Itu sebuah kebijakan. Tinggal kemauan dari negara, kemauan dari pemerintah, atau penyelenggara negara. Apalagi, bagi para jamaah, selain mendapat keadilan, yang penting adalah mereka bisa berangkat umrah. Bagaimana ada peran negara untuk memberangkatkan mereka umrah dengan hasil uang yang disita itu. (*/c10/fal)  *) Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia  **) Disarikan dari hasil wawancara wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar

Negara Hadir, Bagikan Hak Jamaah

SUPARJI AHMAD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SUPARJI AHMAD

Berita Terkini

Pakar Hukum Pidana Sebut Niat Baik Gugur Bila Jika Ditemukan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Pakar Hukum: Salah Kalau Kejaksaan Tak Tahan Alvin Lim

Revisi UU Kejaksaan Diharapkan Perkuat Kedudukan Jaksa

Negara Hadir, Bagikan Hak Jamaah

Download Aplikasi JawaPos.com