<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Posko-Kebangsaan-Cisantana.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hidup toleran di tengah perbedaan keyakinan sejak dulu sudah diterapkan warga Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Belakangan warga membuat Posko Kebangsaan sebagai upaya lebih konkrit menerapkan nilai gotong royong di tengah masyarakat.  Ketua RT 08 Dusun Cisantana, Hardianto mengatakan, sejak dulu semangat gotong royong sudah ada pada warga Cisantana yang memiliki keberagaman agama. Namun, pihaknya berusaha melakukan semacam revitalisasi sistem gotong royong tersebut di tengah masyarakat yang di dalamnya memiliki mayoritas kelompok agama beragam dengan jumlah yang sama.  "Pertama dengan melakukan giat bersih kedua adalah giat keamanan yang tadinya tidak ada kita adakan kembali," kata Hardianto.  Kemudian juga ada inisiatif kegiatan Puluhan yakni mengumpulkan uang dari warga. Dari 73 KK uang yang terkumpul bisa untuk menambah fasilitas penerangan jalan, atau perbaikan jalan yang tidak dicover oleh pihak desa. Dia mengaku di tingkat RT berusaha mandiri membangun lingkungan.  "Semangat gotong royong dan kebersamaan di lingkungan kami dilakukan tanpa melihat latar belakang agama. Hal itu menjadi kekuatan kita untuk berkarya," ujarnya.  Aktifnya kembali kegiatan masyarakat di RT 08 Dusun Cisantana itu dilirik oleh pihak kecamatan. Pihak kecamatan menunjuk RT 08 Dusun Cisantana membuat gapura toleransi untuk lomba ulang tahun Kota Kuningan. Gapura itu mengangkat tema keanekaragaman masyarakat Cisantana yang terdiri dari perbedaan keyakinan tetapi hidup rukun dan harmonis penuh toleransi.  "Kita ikut mewakili Kecamatan Cigugur, ditunjuknya kami menandakan bahwa semangat kegotong-royong dan kerjasama itu memang masih benar-benar ada di desa kami. Akhirnya kami dapat juara 1 se-kabupaten Kuningan," ujarnya.  Dalam lomba gapura tersebut, tema yang diangkat adalah keanekaragaman dan toleransi di Kabupaten Kuningan. Menurut Hardianto, tidak semua orang tahu bahwa di Cisantana masyarakatnya pluralis terdiri dari berbagai agama dan keyakinan. Sebab, tidak semua wilayah di Kuningan homogen dalam hal keyakinan.  "Setelah menang lomba Gapura yang mengusung keanekaragaman, kemudian kami ditunjuk kembali menjadi lokasi kegiatan peresmian Kampung Toleransi oleh Kemenag Kabupaten Kuningan," ujarnya.  Lebih lanjut dia berpendapat bahwa perbedaan itu adalah kekuatan bukan kelemahan. Untuk pembangunan masyarakat juga diawali dari melihat potensi yang ada di masyarakat, salah satunya adalah perbedaan yang tidak dijadikan kelemahan, namun justru kekuatan untuk membangun lingkungan. Dia bersyukur masyarakat di Cisantana menjadi barometer hidup rukun toleran dalam beragama, khususnya di Kuningan.  "Yang harus dilihat sejak ribuan tahun lalu di Cisantana sudah ada dengan latar belakang agama berbeda. Jangan pernah dirusak oleh orang yang tidak paham budaya luhur orang asli Cisantana. Jadi nilai seluruh keluhuran dan keagungan ini yang menjadi ciri khas masyarakat asli Cisantana jangan pernah dirusak dengan konsep-konsep memecah belah atau membuat nuansa yang tadinya guyub rukun menjadi terkotak-kotak," pesannya.  Penata Keadatan Sunda Wiwitan Ela Romlah menambahkan, ada fenomena menarik di Cisantana saat perubahan struktur RT seiring berubahnya batas wilayah. Hal ini menjadikan adanya kekompakan baru seperti membangun poskamling di semua RT dan adanya persaingan secara positif di antara RT.  Termasuk adanya Posko Kebangsaan sebagai ruang berkumpul tidak mengenal status keyakinan, baik Islam, Penghayat, Katolik, semua ikut kegiatan salah satunya ronda malam. Ada juga kegiatan pupuhan, yakni semacam iuran dimana setiap rumah diberi tempat uang yang nantinya sekitar jam 10 atau 11 malam akan diambil oleh petugas ronda.  "Jadi sebenarnya sebelum ada konsep Balai Kebangsaan yang pernah digagas Kementerian Agama, di desa Cisantana sudah menerapkannya," kata dia.  Selain mengamankan wilayah dengan siskamling, kegiatan tersebut juga mempererat silaturahmi. Biasanya, malam hari dengan menyalapan api unggun untuk menghangatkan badan, membikin kopi bareng, warga memainkan musik kecapi atau angklung sesuai selera masing-masing.  "Itu adalah sebuah kerukunan dan toleransi yang sudah terbangun dengan secara naluri di desa Cisantana, itu sangat indah sekali dan saya bahagia menjadi bagiannya," katanya.

Dirikan Posko Kebangsaan Cara Warga Cisantana Hidupkan Gotong Royong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200806_223849-1.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM melakukan pengecekan lokasi yang menjadi sengketa antara Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan. Komnas HAM/Antara" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM melakukan pengecekan lokasi yang menjadi sengketa antara Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan. Komnas HAM/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara mengatakan, pihaknya segera mengagendakan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan Sunda Wiwitan terkait permasalahan pembangunan makam atau tugu yang menjadi polemik.  ”Sampai saat ini kedua pihak (Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan) setuju untuk mediasi. Tinggal menentukan waktu dan tempatnya saja. Sebab, membutuhkan persiapan baik bahan, analisis, maupun kebutuhan teknis,” kata Beka seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, setelah Komnas HAM mendapatkan aduan dari Sunda Wiwitan, Komnas melakukan pemantauan lapangan langsung. Kemudian meminta keterangan para pihak yang sedang bersengketa yaitu Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan.  Terkait dengan penyelesaian sengketa, lanjut Beka, bupati Kuningan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dan sudah melakukan beberapa langkah dengan berkunjung ke paseban. ”Sebagai strategi penyelesaian, Komnas HAM memberi usul supaya ada mediasi hak asasi manusia antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Sunda Wiwitan dengan Komnas HAM sebagai mediator,” ujar Beka.  Untuk sementara, kata Beka, mediasi dilakukan 18–19 Agustus. Pihaknya sedang mempersiapkan langkah-langkah mediasi sembari menunggu kepastian waktu serta kesiapan para pihak untuk bermediasi. Ada beberapa concern yang harus menjadi pertimbangan bersama, antara lain membangun kembali tatanan dan relasi sosial antar-elemen masyarakat pasca-penyelesaian sengketa. Dan juga mitigasi dampak yang timbul dari kelompok yang menolak pembangunan tugu bakal makam serta antisipasi gangguan keamanan dan penegakan hukum.  ”Sembari menunggu proses mediasi, Komnas HAM meminta semua pihak untuk menjaga situasi Kabupaten Kuningan supaya tetap damai dan kondusif,” kata Beka.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0IA1qs2goSk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGhuBLAd4us  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0PJXgNapSTE

Komnas HAM Agendakan Mediasi Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ini-hak-dasar-harus-tanpa-syarat_m_.jpg" alt="Kepercayaan sudah dituliskan di KTP elektronik milik warga" width="100%">
<figcaption>Kepercayaan sudah dituliskan di KTP elektronik milik warga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan tentang pengisian kolom bagi penghayat kepercayaan di kartu tanda penduduk (KTP). Namun, bagi saya selaku penganut kepercayaan Sunda Wiwitan, putusan itu tidak serta-merta dapat saya terima. Menurut saya, putusan MK tersebut belum optimal. Di KTP saya, bahkan sampai saat ini kolom agama masih setrip (-). Bukan hanya saya, warga Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, juga masih setrip (-). Setrip di kolom KTP saya ada sejak penerbitan yang terakhir, yakni Desember 2018. Saya melihat kebijakan tersebut belum optimal. Itu menjadi kewajiban negara yang harus dilunasi. Saya lahir dan tumbuh besar di Cigugur, tempat penganut Sunda Wiwitan bermukim. Sejak Indonesia merdeka, Sunda Wiwitan sebagai kepercayaan dan penganutnya dibiarkan hidup. Namun, tidak diakui negara. Saya sebagai putri Pangeran Djatikusumah yang juga merupakan tokoh masyarakat Sunda Wiwitan di Cigugur memandang, masih ada persoalan bangsa yang tidak bisa tuntas dan dititipkan kepada pihak lain. Dengan posisi setrip di KTP, banyak kesulitan yang saya alami. Pada 2010, saat masih menetap di Jakarta, saya berniat mengganti KTP karena kolom agama diisi setrip. Namun, begitu KTP baru jadi, saya kaget karena dituliskan Islam. Kemudian, saya mengajukan pembuatan KTP untuk memperbaiki kolom agama. Lagi-lagi, aparat menganggap enteng dan menuliskan agama di luar keyakinan. Kemudian, saya menulis surat kepada lurah Cilandak, tertanggal 15 Juni 2010, atas kekeliruan petugas. Setelah itu, baru KTP saya dalam kolom agama dikosongkan. Dalam empat hari, dicetak tiga KTP atas nama saya. Menurut saya, yang harus diperjuangkan selama ini bukan hanya pengakuan dalam selembar KTP. Penghayat butuh perlindungan tanpa diskriminasi. Jika dicantumkan di KTP, harus tanpa syarat karena identitas itu hak mendasar. Apalagi, Sunda Wiwitan sudah ada sebelum negara ini berdiri. Bahkan, leluhur kami ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun mendapat perlakuan yang tidak mengenakkan sejak zaman Belanda. Saya melihat, aparat negara atau pengambil kebijakan, dalam hal ini Kemendagri, seolah-olah memenuhi hak warga negara ini secara nyicil. Pertama dikasih setrip, sekarang diganti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi kami, itu belum memenuhi aspek keadilan yang setara. Setara dan adil adalah bagaimana warga negara satu dan lain sama. Bagi saya, warga negara yang masih merawat ajaran leluhur, identitas yang sudah ada secara turun-temurun itu jangan dengan serta-merta diseragamkan. Padahal, negara Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Di mana sejatinya negara ini berangkat dari perbedaan. Tetapi, politik-politik penyeragaman tersebut masih terjadi. Itu baru kulit luar dari persoalan-persoalan. Masih banyak pemenuhan hak sipil yang berdampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Persoalan administratif itu akhirnya membuat terjadinya diskriminasi secara sistemis dan struktural. Buat kami, negara seperti ingin mengelompokkan, seolah-olah ingin menyederhanakan, menyeragamkan identitas-identitas menjadi satu istilah. Hal itu belum memenuhi aspek keadilan. Bagaimanapun, saya akan tetap menyuarakan persoalan-persoalan di lapangan. Mungkin mekanismenya melalui komisi ombudsman atau pemantau pelayanan publik. Sebab, di situlah ruang yang bisa memperjuangkan kami. Upaya meluruskan pemahaman-pemahaman dari para pengambil kebijakan.&nbsp; *)&nbsp;Penganut Kepercayaan Sunda Wiwitan

Ini Hak Dasar, Harus tanpa Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ada-187-penghayat-kepercayaan-sunda-wiwitan-justru-tak-terdaftar_m_167362.jpeg" alt="Peserta dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalteng" width="100%">
<figcaption>Peserta dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kalteng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan membawa angin segar bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada sebanyak 187 organisasi penghayat kepercayaan yang tercatat atau terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Diketahui, organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia dicatat oleh Sub Direktorat Kepercayaan, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi Kemendikbud. Berdasar data Kemendikbud pada 2017 yang didapatkan pada Rabu (8/11), 187 organisasi penghayat kepercayaan itu tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Yakni, Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 12 organisasi. Riau ada 1 organisasi, Lampung sebanyak 5 organisasi, dan Banten ada 1 organisasi. Kemudian di DKI Jakarta ada 14 organisasi. Jawa Barat sebanyak 7 organisasi. Jawa Tengah 53 organisasi. DI Jogjakarta sebanyak 25 organisasi. Jawa Timur sebanyak 50 organisasi. Bali ada 8 organisasi, NTB ada 2 organisasi, NTT ada 5 organisasi, dan Sulaweasi Utara sebanyak 4 organisasi penghayat kepercayaan. Sejumlah nama organisasi penghayat kepercayaan pun terdaftar di Kemendikbud. Sebut saja Himpunan Amanat Rakyat Indonesia (HARI) dari DKI Jakarta, Aliran Kebatinan Perjalanan dan Aliran Kepercayaan &ldquo;Aji Dipa&rdquo; dari Jawa Barat, serta Minggu Kliwon dari Jogjakarta. Menariknya, tak ada nama Sunda Wiwitan sebagai organisasi penghayat kepercayaan yang tercatat di Kemendikbud. Hal itu pun dibenarkan oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Sri Hartini. Sri Hartini mengungkapkan, Sunda Wiwitan memang tidak mendaftarkan organisasi penghayat kepercayaannya ke Kemendikbud. Menurut Sri, tercatat atau tidaknya suatu organisasi penghayat kepercayaan itu tergantung keinginan organisasi itu sendiri. "Kan tercatat enggak tercatat itu kan tergantung mereka. Mau mencatatkan, mau mendaftarkan ke Kemendikbud atau tidak," kata Sri kepada JawaPos.com. Sri mengatakan, dahulu memang terdaftar aliran PACKU (Perkumpulan Aliran Cara Karuhun Urang) pimpinan Djati Kusumah. Namun, aliran itu akhirnya dibekukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dinyatakan sebagai aliran sesat. Diketahui, setelah PACKU dibekukan Djati Kusumah mendirikan aliran AKUR (Aliran Karuhun Urang) dan sekarang diganti menjadi Sunda Wiwitan yang menyatakan bukan aliran tetapi agama Sunda Wiwitan. "Misalnya Sunda Wiwitan mendaftarkan ke direktorat enggak masalah. Sepanjang itu memang penghayat kepercayaan," ujar Sri. Sebelumnya menytakan, MK mengabulkan uji materi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Selasa (7/11) kemarin. Putusan tersebut memberi hak bagi penghayat kepercayaan mengisi kolom 'agama' pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan keputusan MK tersebut, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui oleh pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. Terkait hal itu, Dukcapil Kemendagri menyatakan pihaknya membutuhkan proses untuk melaksanakan putusan MK. Termasuk, membenahi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terkait pengisian kolom agama.

Ada 187 Penghayat Kepercayaan, Sunda Wiwitan Justru Tak Terdaftar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/elite-golkar-dedi-muslim-yang-taat-bukan-sunda-wiwitan_m_129835.jpeg" alt="Bupati Purwkarta, Dedi Mulyadi" width="100%">
<figcaption>Bupati Purwkarta, Dedi Mulyadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sosok Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dikenal sebagia pemimpin yang mencintai Budayat Sunda. Hampir di tiap acara formal maupun nonformal, Dedi selalu berdandan khas mengenakan pakaian maupun atribut Sunda.&nbsp; Namun, dia sering kali mendapat cemoohan dari sebagian masyarakat. Sekretaris Jendral DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Barkah mengungkapkan sosok Dedi Mulyadi yang sebenarnya. Menurutnya, sosok Dedi Mulyadi yang seringkali mendapatkan pandangan miring tersebut, merupakan salah seorang pemimpin muslim yang taat terhadap ajarannya. "Banyak orang-orang di luaran saya yang membully Ketua Umum saya, ada yang bilang Sunda Wiwitan, agamanya Hindu, dan ada juga yang menyebut Agamanya tidak jelas karena pake iket, padahal beliau itu salah seoramg muslim yang taat," kata Ade, Sabtu (13/5) Dia mengungkapkan, sebagai orang terdekatnya, Ade mengetahui apa yang seringkali dilakukan oleh sosok Dedi Mulyadi. "Sebagai orang terdekat saya, beliau muslim yang taat, shalat lima waktu, puasa senin kamis, bahkan sejak SMP beliau tidak pernah batal puasa senin kamis, tetapi saya heran kenapa di masyarakat beredar kalau beliau bukan muslim, beliau itu katanya hindu, karena pake udeng-udeng putih," ungkap Ade. Sembari menceritakan sosok Dedi Mulyadi kepada Kader Golkar Kota Bogor, ia pun ingin mengklarifikasi pernyataan miring yang diarahkannya kepada Dedi Mulyadi.(jar/rmol/mam/JPG)

Elite Golkar: Dedi Muslim yang Taat, Bukan Sunda Wiwitan!

sunda wiwitan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sunda wiwitan

Berita Terkini

Dirikan Posko Kebangsaan Cara Warga Cisantana Hidupkan Gotong Royong

Komnas HAM Agendakan Mediasi Pemkab Kuningan dan Sunda Wiwitan

Ini Hak Dasar, Harus tanpa Syarat

Ada 187 Penghayat Kepercayaan, Sunda Wiwitan Justru Tak Terdaftar

Elite Golkar: Dedi Muslim yang Taat, Bukan Sunda Wiwitan!

Download Aplikasi JawaPos.com