<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/oke-Boks-Rangga-1.jpg" alt="PANGGILAN ‘’IBU PERTIWI’’: Lord Rangga (dua dari kanan) saat menyaksikan final Watujaran Cup 2022 di Laren, Bumiayu. LORD RANGGA UNTUK JAWA POS" width="100%">
<figcaption>PANGGILAN ‘’IBU PERTIWI’’: Lord Rangga (dua dari kanan) saat menyaksikan final Watujaran Cup 2022 di Laren, Bumiayu. LORD RANGGA UNTUK JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Edi Raharjo alias Lord Rangga 'Sunda Empire' meninggal dunia tadi pagi sekitar pukul 05.39 WIB. Jenazahnya pun dimakamkan di daerah Brebes, Jawa Tengah, tadi siang, usai waktu salat Zuhur.  Sosok Lord Rangga sejatinya berhasil membuat Sunda Empire menjadi terkenal meskipun akhirnya harus berurusan dengan hukum dan meringkuk di balik jeruji besi sebagai konsekuensi atas pilihannya tersebut.  Namun sampai saat ini belum ada dari anggota dari Sunda Empire yang datang melayat ke rumah duka.  "Kayaknya tidak ada, Sunda Empire kan anggotanya di luar daerah," kata Suwandi selaku kerabat Lord Rangga kepada JawaPos.com Rabu (7/12).  Dia menduga para anggota Sunda Empire belum ada yang datang menjenguk lantaran informasi soal Lord Rangga meninggal dumia mulai beredar luas di media pada siang hari. Sedangkan orang-orang masih sibuk bekerja di jam tersebut.  "Warga sini juga jarang (melayat) sebab infonya siang baru diberitakan. Kalau dari Subuh (sudah diberitakan) pasti lebih banyak. Orang-orang belum berangkat kerja," jelasnya.  Suwandi mengungkapkan Lord Rangga memang sempat dilarikan ke rumah sakit pada Senin (5/12) lalu karena kondisi kesehatannya sempat drop. Namun kondisinya cepat membaik sehingga dia tidak menjalani rawat inap.  "Pas hari ini katanya kambuh pukul 4 dini hari dan dibawa ke rumah sakit. Itu informasi dari saudaranya," tutur Suwandi.  Diketahui, mantan petinggi Sunda Empire Edi Raharjo atau lebih dikenal dengan sapaan Lord Rangga Sasana meninggal dunia tadi pagi. Dia menghembuskan napas terakhir pukul 05.39 di RS Mutiara Bunda, Brebes, Jawa Tengah.  Lord Rangga meninggal di usia 55 tahun setelah sempat berjuang melawan penyakit paru dan kencing manis dideritanya. Jenazahnya dimakamkan di TPU Grinting, Brebes, Jawa Tengah.

Lord Rangga Meninggal, Anggota Sunda Empire Belum Ada yang Melayat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/oke-Boks-Rangga-1.jpg" alt="PANGGILAN ‘’IBU PERTIWI’’: Lord Rangga (dua dari kanan) saat menyaksikan final Watujaran Cup 2022 di Laren, Bumiayu. LORD RANGGA UNTUK JAWA POS" width="100%">
<figcaption>PANGGILAN ‘’IBU PERTIWI’’: Lord Rangga (dua dari kanan) saat menyaksikan final Watujaran Cup 2022 di Laren, Bumiayu. LORD RANGGA UNTUK JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terlepas dari kontroversi kemunculannya lewat kekaisaran Sunda Empire,  Edi Raharjo alias Lord Rangga Sasana, sejatinya membawa pesan penting yang konsisten selalu disuarakannya dalam sejumlah kesempatan. Dia kerap menyuarakan perdamaian dan pentingnya kemanusiaan.  Berangkat dari hal tersebut, Lord Rangga mengutuk keras yang namanya permusuhan dan peperangan. Penolakannya pada peperangan dibuktikannya dengan mengutuk perang antara Rusia dan Ukraina.  Pesan perdamaian dan kemanusiaan juga dinyatakan Lord Rangga lewat lagu hasil kolaborasinya dengan Aldi Taher berjudul Stop Perang yang dipublish pada tahun ini. Lagu itu menampilkan keduanya sebagai model video klip. Lewat lagu ini, Lord Rangga meminta untuk stop konflik dan perang dengan tidak mengandalkan nuklir dan rudal sebagai kebanggaan untuk menggelorakan peperangan.  Selain merilis single Stop Perang, dia juga merilis lagu berjudul Ujug-ujug (Ada Apa Kamu). Lagu ini sepertinya sentilan Lord Rangga kepada DPR untuk berbicara dengan santun dan lebih berhati-hati saat bicara.  "Sebagai wakil rakyat tentunya Lord akan mengingatkan sebaiknya menyampaikan dengan sopan santun. Kalian ini hanya pembantu, pelayan rakyat. Perlakuan, ucapan, tindakan dalam melayani rakyat dengan sopan santun karena budaya kita budaya tinggi," demikian sebuah suara yang ada dalam lagu Ujug-ujug.  Selain lewat lagu, jejak Lord Rangga di dunia hiburan juga dapat ditemukan lewat film dimana dia juga ikut bermain di dalamnya. Film itu memiliki judul Juragan Jenglot dari Rawa Belorong.  Selain itu, kata-kata Lord Rangga yang tidak harus dipahami secara tekstual namun harusnya dari semangat dan pesannya juga kerap diundang dalam podcast kalangan selebriti. Misalnya saja, dia diundang dalam podcast Uya Kuya dan Deddy Corbuzier.  Diketahui, mantan petinggi Sunda Empire Edi Raharjo atau lebih dikenal dengan sapaan Lord Rangga Sasana meninggal dunia tadi pagi Rabu (7/12). Dia menghembuskan napas terakhir pada pukul 05.39 di RS Mutiara Bunda, Brebes, Jawa Tengah.  Lord Rangga meninggal di usia 55 tahun setelah sempat berjuang melawan penyakit paru dan kencing manis. Jenazahnya dimakamkan di TPU Grinting, Brebes, Jawa Tengah.

Ini Jejak Lord Rangga di Dunia Hiburan Tanah Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220120-WA0003.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petinggi kelompok Sunda Empire, Rangga Sasana alias Lord Rangga mengaku gagal menemui anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Itu terkait ucapannya yang telah menyingung masyarakat Sunda.  Rangga menuturkan, saat berkunjung ke Gedung DPR RI pada Kamis (20/1) Arteria Dahlan sedang tidak ada di ruangannya. Oleh karena itu, dia akan menjadwalkan ulang untuk bisa bertemu dengan kader PDIP tersebut.  "Tadi setelah dicek di dalam ruangannya beliau enggak ada. Jadi nanti akan disusun waktu lebih lanjut dan akan ditemui kembali," ujar Lord Rangga kepada JawaPos.com, Jumat (21/1).  "Artinya saya datang ke sana untuk mengingatkan bahwa mereka ini adalah pembantu dari pada rakyat, harus melayani rakyat dengan sopan. Sehingga bertindak dan berbudi luhur," tambahnya.  Lord Rangga sangat berharap bisa bertemu dengan politikus PDIP tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan pendidikan kepada Arteria Dahlan untuk bisa menjaga nilai-nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika.  "Tentu untuk memberikan pelajaran-pelajaran agar dia berbudi luhur, dan bukan hanya Arteria Dahlan, saya datang ke DPR ini peringatan bagi semua DPR," sebut Lord Rangga.  Rangga juga mengaku sedang mempersiapkan surat permohonan untuk bisa bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait polemik Arteria Dahlan. Dia meminta Puan dan Megawati bisa mendisiplinkan Arteria Dahlan.  "Dalam waktu terpisah akan bertemu dengan Ibu Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Bertemu supaya nanti bisa silaturahmi kebangsaan supaya para pembantu rakyat tidak kurang ajar," ungkapnya.  Sebelumnya, Arteria Dahlan sudah meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat terkait ucapannya yang menjadi polemik tersebut. Menurutnya tidak ada niat untuk merendahkan dan menyinggung masyarakat Sunda.  Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun mengatakan partainya memberikan sanksi peringatan terhadap Arteria Dahlan. Komaruddin menegaskan Arteria Dahlan telah terbukti melanggar etik dan disiplin organisasi DPP PDIP.  Komaruddin menambahkan sejak polemik tentang bahasa Sunda tersebut disinggung oleh Arteria Dahlan, DPP PDIP menerima berbagai laporan dari media massa termasuk pengaduan dari DPD PDIP Jawa Barat.

Gagal Bertemu Arteria, Lord Sunda Empire Bakal Temui Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-sangat-tidak-etis-anggota-dpr-menyebut-kemenag-bangsat_m_200288.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kemeterian Agama bangsat karena tidak bisa mengurus maraknya biro perjalanan umrah bodong." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kemeterian Agama bangsat karena tidak bisa mengurus maraknya biro perjalanan umrah bodong.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan didesak untuk meminta maaf secara terbuka karena dinilai telah melukai masyarakat Sunda. Menanggapi hal tersebut, Arteria Dahlan mengaku enggan untuk meminta maaf secara terbuka ke publik.  Dia mempersilakan kepada pihak-pihak yang keberatan dengan ucapannya untuk bisa melaporkannya ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.  "Kalau saya salah kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah? Kita ini demokrasi, silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silakan saja. Tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian, repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (19/1/2021).  Politikus PDIP tersebut menegaskan tidak ada maksud untuk menyinggung dan mendiskreditkan masyarakat Sunda. Dia hanya menginginkan di institusi Kejaksaan Agung tidak ada Sunda Empire.  "Kita punya mekanisme, kita punya kanal-kanalnya. Dan saya bisa membuktikan yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan," katanya.  "Ini bagian dari komitmen kami, DPR, Komisi III, bersama dengan teman-teman di kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan," katanya.  Arteria menuturkan, kritikan dirinya kepada jajaran Kejaksaan Agung saat itu untuk membuktikan orang-orang yang ada di Korps Adhyaksa tersebut memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas yang baik sebagai seorang penegak hukum. "Karena itu saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu," ungkapnya.  Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar Anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda yang berada di berbagai daerah se-Nusantara.  "Jadi, saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan," ujar Ridwan Kamil.  Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, menilai pernyataan yang dilontarkan Arteria Dahlan telah melukai kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasalnya kata dia, sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat 'silih asih, silih asah, silih asuh'.

Arteria Tegaskan Tidak akan Minta Maaf ke Masyarakat Sunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20210506_225945.jpg" alt="Mahasiswa Universitas Djuanda (Unida) Bogor, anggota Damas angkatan Kujang Halimun Yulia Nasari. Damas Cabang Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Universitas Djuanda (Unida) Bogor, anggota Damas angkatan Kujang Halimun Yulia Nasari. Damas Cabang Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Daya Mahasiswa Sunda (Damas) Cabang Bogor, Jawa Barat, menganggap Kekaisaran Sunda yang belakangan menjadi sorotan masyarakat menciderai kebudayaan.  ”Minimnya literasi mengenai kesundaan para oknum-oknum tersebut mencederai kebudayaan kita. Sehingga, malah terkesan mengolok-olok Sunda,” ungkap anggota Damas angkatan Kujang Halimun Yulia Nasari seperti dilansir dari ANtara di Cibinong, Bogor.  Pasalnya, masyarakat dihebohkan peristiwa penertiban kendaraan berpelat nomor SN 45 RSD dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Masyarakat juga sempat dihebohkan dengan Kerajaan Sunda Empire yang mengklaim memiliki kuasa atas bangsa-bangsa di dunia.  ”Itu merupakan orang yang tak paham kebudayaan, untuk itu pemerintah harus lebih membumikan kembali nilai-nilai budaya, sehingga menambah literasi masyarakat terhadap budaya Sunda agar masyarakat pun tidak salah kaprah dan ikut-ikutan terpengaruh,” terang Yulia.  Mahasiswi Universitas Djuanda (Unida) Bogor itu khawatir, rentetan peristiwa tersebut membuat masyarakat antipati pada kebudayaan Sunda. Hal tersebut bisa berdampak pada krisis identitas kesundaan.  ”Ketidakjelasan ini yang berakibat pada krisis identitas budaya Sunda. Di samping itu, hal ini dapat mengganggu ketenteraman masyarakat, karena dianggap sudah mencederai nilai luhur warga Sunda,” ujar Yulia.  Sebelumnya Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya menahan sebuah kendaraan dengan pelat nomor SN 45 RSD dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh Negara Kekaisaran Sunda Nusantara.  ”Kita tilang berdasar Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yogo.  Tidak hanya ditilang, penyidik Polda Metro Jaya juga menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam perkara tersebut.

Damas Bogor Anggap Kekaisaran Sunda Cederai Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/mobil-sunda-empire-antara.jpg" alt="ILUSTRASI: Polisi memeriksa kendaraan mobil dengan pelat nomor SN 45 RSD dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh &quot;Negara Kekaisaran Sunda Nusantara&quot;. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Polisi memeriksa kendaraan mobil dengan pelat nomor SN 45 RSD dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh &quot;Negara Kekaisaran Sunda Nusantara&quot;. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rusdi Karepesina, 55, mengaku sudah lama memakai atribut bertanda Negara Kekaisaran Sunda Nusantara, termasuk mobil Mitsubishi Pajero Sport SN 45 RSD. Menurutnya, selama ini tidak pernah timbul masalah.  "Selama ini saya pakai mobil itu hampir satu tahun mondar mandiri nggak apa-apa kok. Mobil itu baru kali pertama ditilang," kata Rusdi saat dihubungi, Kamis (6/5).  Pria bergelar Jenderal Pertama di Negara Kekaisaran Sunda Nusantara itu mengklaim jika surat-surat kendaraan yang dikeluarkan oleh kekaisarannya adalah sah. Walaupun kepolisian tidak mengakuinya. "Menurut kami dari Kekaisaran, kami sah dan resmi," tegasnya.  Surat-surat yang dimaksud yakni seperti STNK dan SIM bertanda Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Kendati demikian, Rusdi enggan berbicara lebih jauh terkait kekaisaran tersebut. "Saya tidak bisa menjawab lebih detail. Silakan menanyakan ke pimpinan kita. Saya cerita apa adanya," ungkap dia.  Sebelumnya, sebuah mobil Pajero Sport dengan plat nomor SN 45 RSD menggegerkan pengguna jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Hal itu lantaran plat nomor tersebut berwarna biru. Tidak sesuai aturan lalu lintas di Indonesia.  Di kendaraan tersebut terdapat logo Kekaisaran Sunda Nusantara. Setelah diperiksa petugas, ditemukan pula STNK kendaraan, dengan kop penerbit dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. SIM pengemudinya pun menggunakan keluaran dari kerajaan tersebut.  Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan, mobil tersebut diamankan di Gerbang Tol Cawang. Di dalamnya diisi oleh 2 orang yang mengaku berasal dari Kekaisaran Sunda Nusantara. "Dia ngakunya warga Kekaisaran Sunda Nusantara. Kayak Sunda Empire gitu," kata Akmal saat dihubungi, Rabu (5/5).  Kendaraan itu tadi hendak menuju Bogor. Dengan tujuan menjemput keluarga. Namun, saat diperiksa petugas, pengemudi tidak bisa menunjukan surat-surat resmi kendaraan. Malah menunjukan identitas dari Kekasisaran Sunda Nusantara. (*)

Pengakuan Jenderal Tentang Atribut Negara Kekaisaran Sunda Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Sunda-Nusantara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengemudi mobil Mitubishi Pajero Sport bernomor plat SN 45 RSD, Rusdi Karepesina, 55, menyebut jika pimpinan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara adalah warga Depok, Jawa Barat. Sang pimpinan itu bernama Alex Ahmad Hadi Ngala. Dia berstatus sebagai Panglima Majelis Agung Archipelago.  "Saya nggak tahu (alamat lengkapnya) hanya di Kali Ciliwung Depok. Bupati juga wali kota juga tahu kok," kata Rusdi saat dihubungi, Kamis (6/5).  Menurut Rusdi, Negara Kekaisaran Sunda Nusantara telah diakui oleh Mahkamah Internasional. Wilayahnya pun sangat luas. Termasuk Jakarta. "Putusan Mahkamah Internasional, Sunda Nusantara sudah menang, yang lebih jelasnya silakan tanya ke pimpinan saya," imbuhnya.  Rusdi mengklaim, anggota Negara Kekaisaran Sunda Nusantara sudah sangat banyak. Namun, dia memastikan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara berbeda dengan Sunda Empire.  Sebelumnya, sebuah mobil Pajero Sport dengan plat nomor SN 45 RSD menggegerkan pengguna jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Hal itu lantaran plat nomor tersebut berwarna biru. Tidak sesuai aturan lalu lintas di Indonesia.  Di kendaraan tersebut terdapat logo Kekaisaran Sunda Nusantara. Setelah diperiksa petugas, ditemukan pula STNK kendaraan, dengan kop penerbit dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. SIM pengemudinya pun menggunakan keluaran dari kerajaan tersebut.  Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan, mobil tersebut diamankan di Gerbang Tol Cawang. Di dalamnya diisi oleh 2 orang yang mengaku berasal dari Kekaisaran Sunda Nusantara. "Dia ngakunya warga Kekaisaran Sunda Nusantara. Kayak Sunda Empire gitu," kata Akmal pada Rabu (5/5).  Kendaraan itu tadi hendak menuju Bogor. Dengan tujuan menjemput keluarga. Namun, saat diperiksa petugas, pengemudi tidak bisa menunjukan surat-surat resmi kendaraan. Malah menunjukan identitas dari Kekasisaran Sunda Nusantara. (*)

Sunda Nusantara Beda dengan Sunda Empire, Panglimanya Orang Depok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/mobil-sunda-empire-antara.jpg" alt="ILUSTRASI: Polisi memeriksa kendaraan mobil dengan pelat nomor SN 45 RSD dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh &quot;Negara Kekaisaran Sunda Nusantara&quot;. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Polisi memeriksa kendaraan mobil dengan pelat nomor SN 45 RSD dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh &quot;Negara Kekaisaran Sunda Nusantara&quot;. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menemukan kendaraan dengan surat-surat dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Meskipun kendaraan tersebut telah disita, polisi masih menelusuri ada atau tidaknya pelanggaran pidana dalam kasus ini.  "Tindak lanjut kami koordinasi dengan rekan-rekan di reserse kriminal (reskrim), untuk mengetahui apa ada tindak pidana lain," kata Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).  Akmal menuturkan, saat ditilang kendaraan itu dikemudikan oleh Rusdi Karepesina dan temannya Rudy Dhanian Toro. Dari tangan mereka ditemukan surat-surat kendaraan dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara.  Kedua orang tersebut pun langsung dibawa polisi untuk proses pemeriksaan. Sejauh ini, pengemudi baru dikenakan sanksi tilang karena tidak bisa menunjukan surat-surat asli kendaraan.  "Pelangaran sejauh ini, pertama melanggar tidak dapat menunjukkan STNK asli dan penggunaan nomor polisi yang tidak sesuai ketentuan," jelas Akmal.  Sebelumnya, sebuah mobil Pajero Sport dengan plat nomor SN 45 RSD menggegerkan pengguna jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Hal itu lantaran plat nomor tersebut berwarna biru. Tidak sesuai aturan lalu lintas di Indonesia. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Di kendaraan tersebut terdapat logo Kekaisaran Sunda Nusantara. Setelah diperiksa petugas, ditemukan pula STNK kendaraan, dengan kop penerbit dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. SIM pengemudinya pun menggunakan keluaran dari kerajaan tersebut.  Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan, mobil tersebut diamankan di Gerbang Tol Cawang. Di dalamnya diisi oleh 2 orang yang mengaku berasal dari Kekaisaran Sunda Nusantara.  "Dia ngakunya warga Kekaisaran Sunda Nusantara. Kayak Sunda Empire gitu," kata Akmal saat dihubungi, Rabu (5/5).  Kendaraan itu tadi hendak menuju Bogor. Dengan tujuan menjemput keluarga. Namun, saat diperiksa petugas, pengemudi tidak bisa menunjukan surat-surat resmi kendaraan. Malah menunjukan identitas dari Kekasisaran Sunda Nusantara.

Mobil Kekaisaran Sunda Nusantara Ditilang, Orangnya Dibawa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mobil-Sunda-Nusantara.jpg" alt="Mobil sunda" width="100%">
<figcaption>Mobil sunda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2020 warga Indonesia dihebohkan dengan munculnya kerajaan Sunda Empire yang dikomandoi oleh 3 orang. Yakni Nasri Banks, Raden Ratnaningrum, dan Ki Ageng Rangga. Akibat perbuatannya, mereka divonis bersalaha karena dianggap menyebarkan berita bohong.  Satu tahun berlalu, kini ditemukan kembali kerjaan serupa. Yakni diberi nama Kekaisaran Sunda Nusantara. Sebuah mobil Pajero Sport dengan plat nomor SN 45 RSD menggegerkan pengguna jalan Tol Dalam Kota Jakarta.  Di kendaraan tersebut terdapat logo Kekaisaran Sunda Nusantara. Setelah diperiksa petugas, ditemukan pula STNK kendaraan, dengan kop penerbit dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. SIM pengemudinya pun menggunakan keluaran dari kerajaan tersebut.  Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan, mobil tersebut diamankan di Gerbang Tol Cawang. Di dalamnya diisi oleh 2 orang yang mengaku berasal dari Kekaisaran Sunda Nusantara.  "Dia ngakunya warga Kekaisaran Sunda Nusantara. Kayak Sunda Empire gitu," kata Akmal saat dihubungi, Rabu (5/5). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Kendaraan itu tadi hendak menuju Bogor. Dengan tujuan menjemput keluarga. Namun, saat diperiksa petugas, pengemudi tidak bisa menunjukan surat-surat resmi kendaraan. Malah menunjukan identitas dari Kekasisaran Sunda Nusantara.  "Surat kendaraan enggak ada. Cuman bawa STNK terbitan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara," imbuh Akmal.  Kendati demikian, polisi baru melakukan penegakan hukum berupa sanksi tilang. Belum ada pengusutan pidana terkait kemungkinan Kekaisaran Sunda Nusantara sama seperti Sunda Empire.  "Sementara kita tilang. Tidak ada dokumen Pasal 288 sama 280. Dia pelanggaran tidak ada nomor (plat kendaraan) dan tidak dapat menunjukkan STNK," pungkas Akmal.  Untuk kendaraan sendiri sekarang sudah ditahan di Polda Metro Jaya, untuk kepentingan penyelidikan. Pemilik kendaraan juga diharuskan memperlihatkan surat-surat asli kendaraan.

Setelah Sunda Empire, Kini Muncul Kekaisaran Sunda Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG_20201027_111728-01.jpg" alt="Tiga petinggi Sunda Empire divonis dua tahun penjara. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Tiga petinggi Sunda Empire divonis dua tahun penjara. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis kepada tiga petinggi kekaisaran fiktif Sunda Empire, dengan hukuman masing-masing dua tahun penjara.  ’’Terdakwa dengan sengaja menimbulkan pertentangan di masyarakat Sunda, dan bakal menimbulkan konflik antara masyarakat yang pro dan yang kontra,’’ kata ketua majelis hakim T Benny Eko Supriyadi, di PN Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Selasa (27/10).  Ketiga terdakwa petinggi kekaisaran fiktif itu yakni Nasri Banks sebagai perdana menteri, Raden Ratna Ningrum sebagai ratu, dan Raden Rangga Sasana sebagai sekretaris jenderal.  Putusan tersebut, menurut majelis hakim telah sesuai dengan dakwaan ke satu yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.  Adapun vonis tersebut telah melalui pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Menurut hakim, hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dinilai meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Sunda.  Hal yang meringankan, yakni para terdakwa bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan para terdakwa bermaksud baik untuk menciptakan perdamaian dunia. ’’Dan para terdakwa tidak memiliki motif ekonomi dalam perkara ini,’’ kata hakim.  Vonis tersebut merupakan setengah dan lebih rendah daripada tuntutan yang disampaikan Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jaksa sebelumnya menuntut tiga terdakwa itu untuk dihukum empat tahun penjara. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=swICYjl9_bc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Para Pembesar Sunda Empire Bakal Mendekam Dua Tahun di Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sunda empire

Berita Terkini