<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> PARA&nbsp;tokoh serta pemikir kebangsaan selalu menyerukan terjadinya adu gagasan berkualitas pada kontestasi Pilpres 2024 ketimbang sekadar adu gimik politik yang terkadang berlebihan. Salah satu gagasan yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat adalah program perbaikan indeks status gizi masyarakat. Yakni, melalui bantuan makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, termasuk pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Sorotan tajam untuk program ini terkait perkiraan penggunaan anggaran hingga Rp 400 triliun per tahun dengan lebih dari 80 juta penerima bantuan. Isu distribusi bantuan yang harus tepat sasaran, merata, serta berkeadilan juga masih menjadi salah satu persoalan utama. Apakah gagasan ini benar-benar realistis? Atau sebaliknya, menemui banyak kegagalan dan hanya akan menjadi gimik politik belaka di gelaran Pilpres 2024? Rasio Kemandirian Rendah Sangat mudah dipahami jika program bantuan gizi seperti di atas dijadikan quick win program atau program yang mampu memberikan dampak atau hasil yang cepat bagi penerima manfaat. Namun, program seperti ini cenderung populis dan kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan gagasan tersebut adalah masih rendahnya rasio kemandirian (self-sufficiency ratio/SSR) bahan baku susu di Indonesia serta tingginya rasio ketergantungan impor (import dependency ratio/IDR). Bahkan bisa dikatakan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat bahan baku susu. Musababnya, hingga 2022, berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya sebesar 968.980 ton dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,4 juta ton. Artinya, nilai SSR hanya sekitar 20 persen. Sebaliknya, nilai IDR masih sangat tinggi sekitar 80 persen. Sebuah kondisi tingkat ketergantungan impor yang sangat tinggi, dampaknya akan sangat terasa jika terjadi gangguan sistem produksi dan distribusi dari negara pengekspor bahan baku susu. Impor bahan baku industri susu umumnya berupa padatan susu (milk solid) seperti skim milk powder, whole milk powder, dan full milk powder. BPS mencatat Indonesia selama Januari&ndash;Oktober 2022 mengimpor susu senilai USD 1,08 miliar atau setara Rp 16,71 triliun. Data BPS yang lain menyebutkan, populasi nasional sapi perah pada 2022 baru mencapai 592.897 ekor. Jumlah ini juga relatif stagnan dari tahun ke tahun. Dengan kalkulasi sederhana, sesungguhnya masih dibutuhkan sapi perah hingga 2 juta ekor lagi agar seluruh kebutuhan produksi susu nasional terpenuhi seluruhnya dari dalam negeri. Selain itu, produktivitas masih menjadi masalah. Sapi perah di Indonesia rata-rata hanya memproduksi 10 hingga 11 liter per ekor per hari. Jauh dari produksi susu sapi negara lain yang bisa mencapai 30 liter, bahkan 60 liter per hari. Sayangnya, hingga saat ini, angka produksi dan produktivitas ternyata tak jauh bergerak. Pada saat program bantuan susu gratis untuk anak sekolah dijalankan, diperkirakan akan dibutuhkan tambahan ketersediaan susu sebesar 4 juta ton per tahun. Perhitungan tersebut merujuk pada jumlah murid di Indonesia sebanyak 53,14 juta orang pada semester ganjil tahun pelajaran 2023&ndash;2024 sesuai laporan Kemendikbudristek. Jika produksi susu nasional relatif stagnan, bisa dipastikan pelaksanaan program bantuan gizi berupa susu gratis akan dipenuhi dari bahan baku susu impor. Kondisi ini jelas tidak sehat secara fiskal sebab akan menggerus devisa negara hingga puluhan triliun. Selain itu, anggaran Rp 400 triliun diperkirakan akan mengambil atau setidaknya mengurangi dari pos bujet lainnya, misalnya dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Semoga saja anggarannya bukan berasal dari utang negara. &nbsp; Inherent Benefits Dari perspektif yang optimistis, selain manfaat utama sesuai tujuan program, setidaknya terdapat dua keuntungan ikutan yang signifikan yang secara alamiah akan didapat dari pelaksanaan program bantuan gizi ini. Keuntungan ikutan pertama berupa pasar susu nasional yang semakin terbuka dan sangat lebar. Kementerian Perekonomian sejak 2013 telah mengeluarkan blueprint Persusuan Indonesia Tahun 2013&ndash;2025. Targetnya, pada 2025, tercapai sebesar 60 persen pemenuhan kebutuhan susu nasional berasal dari produksi SSDN. Pada saat itu, produksi sapi perah diharapkan bisa mencapai 20 liter per hari, konsumsi susu meningkat hingga 30 liter per kapita per tahun, dan populasi sapi perah setidaknya mencapai 1,8 juta ekor. Harapan tersebut akan tercapai if and only if atau &rdquo;jika dan hanya jika&rdquo; sejumlah kebijakan dan langkah yang sudah tercantum dalam blueprint itu dieksekusi secara sungguh-sungguh dengan dukungan dan komitmen anggaran yang mumpuni. Langkah-langkah tersebut, antara lain, meningkatkan populasi serta pemberian insentif investasi berupa tax allowance, perbaikan genetik sapi, pendampingan penerapan good farming practices (GFP), dan perbaikan kualitas dan kuantitas pakan. Manfaat ikutan kedua adalah kesempatan untuk membumikan konsep pedoman gizi seimbang (PGS) kepada masyarakat sejak usia sekolah. Kebiasaan cukup makan sayur dan buah, mengonsumsi aneka ragam makanan pokok, serta lauk-pauk protein tinggi akan lebih mudah dibentuk apabila program bantuan makan siang gratis dieksekusi dengan sistem yang paripurna. Indonesia bisa belajar dari pelaksanaan kyushoku seido atau &rdquo;sistem makan siang sekolah&rdquo; yang sehat dan terjangkau di Jepang, yang sudah teruji dan sukses bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Program makan siang sekolah ini terbukti berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan siswa serta menciptakan lingkungan di mana aspek pendidikan gizi dan budaya diintegrasikan ke dalam rutinitas harian di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Bantuan gizi, bagaimanapun, merupakan gagasan yang sangat mulia dalam kontestasi di Pilpres 2024. Diperlukan persiapan cerdas dan komitmen kuat agar terhindar dari kegagalan di level eksekusi dan tidak berakhir menjadi gimik di Pilpres 2024.&nbsp;(*) <hr /> *) SUNARDI SISWODIHARJO,&nbsp;Peminat kajian gizi dan kesehatan, alumnus Program Doktor Manajemen Agribisnis UGM

Para tokoh serta pemikir kebangsaan selalu menyerukan terjadinya adu gagasan berkualitas pada kontestasi Pilpres 2024.

Bantuan Gizi: Gagasan atau Gimik Politik?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/SUNARDI-SISWODIHARJO-2672314726.png" alt="SUNARDI SISWODIHARJO" width="100%">
<figcaption>SUNARDI SISWODIHARJO</figcaption>
</figure> MENDEKATI&nbsp;pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinamika dan kompetisi politik elite terus menghangat. &rdquo;Janji manis&rdquo; politik sudah mulai deras diluncurkan para kandidat melalui program-program andalannya jika terpilih sebagai presiden tahun depan. Namun, di antara haru biru dan dramaturgi politik yang sedang terjadi, di manakah isu-isu kesehatan memiliki tempat? Adakah kesungguhan persoalan kesehatan, utamanya ancaman penyakit tidak menular, dibicarakan dan diangkat secara serius oleh para politikus? Menurut BPS, selama 2017&ndash;2022, di antara 8,07 kematian di Indonesia, sebanyak 7,03 juta atau hampir 90 persen disebabkan penyakit tidak menular (PTM). Tingginya biaya kesehatan terkait PTM telah menyedot ratusan triliun rupiah per tahun dan sangat membebani perekonomian. Imbasnya, bangsa ini menjadi kurang produktif serta tidak kompetitif. &rdquo;Kalori Kosong&rdquo; dan Ancaman PTM Secara nutrisi, gula termasuk di dalam golongan komposisi makanan yang unnutritious, tidak bergizi, sehingga jumlah asupannya sangat perlu dibatasi. Bahkan, ada yang menyebut gula sebagai &rdquo;kalori kosong&rdquo;. Karena hanya menaikkan jumlah kalori, tetapi nirkontribusi zat gizi lain yang bermanfaat bagi tubuh. Jika terjadi kelebihan kalori dari gula di dalam tubuh, akan disimpan dalam bentuk lemak. Inilah salah satu akar masalah kelebihan berat badan (BB) dan obesitas yang sekaligus biang meningkatnya PTM. Kelebihan BB dan obesitas dapat berdampak langsung pada kesehatan dan perkembangan psikososial seseorang. Selain itu juga dapat menyebabkan peningkatan risiko PTM di kemudian hari, seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, stroke, dan beberapa jenis kanker. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan Tahun 2018 menunjukkan, 1 dari 5 anak usia sekolah 5&ndash;12 tahun (20 persen atau 7,6 juta), 1 dari 7 remaja (14,8 persen atau 3,3 juta), dan 1 dari 3 orang dewasa (35,5 persen atau 64,4 juta) di Indonesia hidup dengan kelebihan BB atau obesitas. Selain itu, menurut Journal of the Indonesian Nutrition Association, terdapat sekitar 77 juta orang atau 29,7 persen penduduk Indonesia yang mengonsumsi gula melebihi rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni &gt; 50 gram per hari (Atmarita et al., 2016). Tidak kurang Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-Anak (Unicef) telah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerapkan cukai pada produk minuman berpemanis demi kesehatan masyarakat. Musababnya, orang yang menderita kelebihan BB atau obesitas meningkat 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini dinilai Unicef sudah masuk kategori berbahaya. &rdquo;Imperativus&rdquo; Cukai Minuman Berpemanis Setelah hampir tujuh tahun, sejak kali pertama Kemenkeu mengusulkan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2016, pemerintah hingga saat ini belum kunjung memberlakukannya. Bahkan, rencana penerapan cukai MBDK tahun ini kembali ditunda hingga 2024. Argumentasi penundaan cenderung normatif dan serupa dengan dalih penundaan sebelumnya, seperti kondisi industri makanan dan minuman yang belum stabil pascapandemi Covid-19 serta perlunya waktu untuk koordinasi dan sosialisasi. Mencermati dampak kesehatan dan bahaya tersembunyi dari konsumsi gula berlebihan berupa tingginya risiko PTM, pemberlakuan cukai terhadap MBDK dirasa sudah harus menjadi prioritas dan &rdquo;perintah&rdquo; untuk segera diberlakukan. Data Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyebutkan bahwa jenis minuman berpemanis yang meningkat paling signifikan adalah air teh dalam kemasan. Jumlah konsumsinya meningkat sangat tajam. Total peningkatannya mencapai hingga 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Pada 2011 konsumsi air teh kemasan mencapai 250 juta liter, terus naik menjadi sekitar 400 juta liter pada 2014. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan sehingga penting sekali untuk segera melakukan pencegahan dengan mengurangi konsumsi gula. Konteksnya adalah bagaimana mengurangi konsumsi minuman berpemanis dengan menggunakan instrumen fiskal, yaitu cukai. Gula di dalam MBDK sudah termasuk kategori barang yang membahayakan sehingga patut dikenai cukai. Aspek kesehatan berupa penurunan risiko PTM, terutama diabetes, memang sudah menjadi tujuan utama dari pemberlakuan cukai minuman berpemanis. Pada saat yang sama, pendapatan negara atas cukai juga akan turut meningkat, bahkan akan terjadi penghematan devisa negara hasil dari penurunan impor gula. Menurut BPS (2020), total impor gula Indonesia sangat tinggi dan sudah mencapai 5,5 juta ton atau setara 92 persen kebutuhan nasional, senilai lebih Rp 25 triliun. Penerapan cukai minuman berpemanis sesungguhnya juga merupakan upaya dan aksi nyata dalam mengedukasi masyarakat konsumen agar lebih bijak dengan tidak mengonsumsi minuman berpemanis secara berlebihan. Kesadaran seperti itu tidak akan pernah didapatkan secara optimal hanya dengan imbauan seperti pencantuman pesan kesehatan untuk pangan olahan sebagaimana tertuang dalam Permenkes 30/2013. Diperlukan kebijakan yang bersifat lebih imperatif seperti cukai. Penundaan penerapan cukai MBDK hanya akan membuat risiko kesehatan berupa PTM makin memburuk, biaya kesehatan meningkat, dan hanya akan menjadi sebuah paradoks di negeri ini, dianggap penting namun tidak kunjung diterapkan. Semoga saja persoalan kesehatan, utamanya ancaman PTM, dibicarakan dan diangkat secara serius oleh para politikus.&nbsp;(*) <hr /> *) SUNARDI SISWODIHARJO, Food engineer alumnus Teknologi Pangan UGM, peminat kajian gizi dan kesehatan masyarakat

Mendekati pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), dinamika dan kompetisi politik elite terus menghangat.

Janji Manis Capres dan Minuman Berpemanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sunardi-Siswodiharjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SAAT ini tengah berlangsung Conference of the Parties (COP26) di Glasgow, Skotlandia, mulai 31 Oktober hingga 12 November 2021. Lebih dari seratus negara akan mengirimkan delegasinya untuk membangun kesepakatan bersama demi menyelamatkan bumi dari kehancuran. Salah satu kesepakatan utama yang ingin dicapai adalah menyelamatkan bumi dengan emisi nol karbon demi mencegah suhu bumi agar tidak naik di atas 1,5 derajat Celsius. Kita akan menunggu hasil kesepakatan konkret lainnya saat konferensi ini berakhir.  Kita di Indonesia, yang berada lebih dari 11.000 kilometer jauhnya dari Glasgow, sejatinya juga harus mulai dan mampu berkontribusi nyata untuk menurunkan emisi karbon, baik sebagai individu maupun sebagai warga bangsa. Seberapa pun kecilnya sumbangan itu akan tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi jika dilakukan secara bersama-sama serta terus-menerus. <h3>Diet Karbon dan Bencana Global</h3> ”Zona iklim akan bergeser dan curah hujan akan terdistribusi secara berbeda. Kita harus menyadari bahwa kita sedang memasuki situasi di mana tidak ada jalan untuk kembali,” tulis laman resmi Max Planck Institute for Meteorology, Jerman, tempat bekerja Klaus Hasselmann, salah satu penerima Penghargaan Nobel Fisika 2021.  Kekhawatiran di atas sangat beralasan. Sebab, gaya hidup penduduk bumi pada umumnya masih belum mendukung diet karbon alias cenderung boros karbon. Akibatnya, sekitar 65 persen emisi gas rumah kaca (GRK) atau greenhouse gas (GHG) yang diproduksi secara global dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil, terutama minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahan bakar fosil tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari, seperti transportasi, pembangkit tenaga listrik, serta kebutuhan lainnya untuk banyak proses di dalam industri.  Dampak perubahan iklim global sudah banyak dirasakan manusia secara dramatis. Adanya peningkatan kejadian cuaca ekstrem, mulai curah hujan yang lebih tinggi dan banjir yang meluas di Jerman, Belgia, Inggris, Pakistan, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Terjadinya kekeringan di beberapa bagian Afrika dan Amerika Serikat serta kebakaran hebat di Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Di Indonesia, menurut data BNPB hingga 31 Oktober 2021, bencana banjir adalah kejadian bencana alam terbesar selain kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tanah longsor. <h3>Pangan Lokal dan Paradigma Baru Pangan Masa Depan</h3> Transportasi bahan pangan sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Jarak tempuh bahan pangan (food miles) adalah jarak tempuh transportasi atau distribusi bahan pangan sejak proses produksi hingga mencapai konsumen. Jarak tempuh merupakan salah satu faktor untuk menilai dampak lingkungan dari bahan pangan, termasuk dampaknya terhadap pemanasan global. Semakin jauh jarak tempuh semakin tidak ramah lingkungan.  Konsep food miles sesungguhnya telah dicetuskan pada awal 1990-an di Inggris oleh Tim Lang dari Sustainable Agriculture Food and Environment (SAFE), Alliance, London, UK. Kali pertama muncul dalam laporan bertajuk ”The Food Miles Report: The Dangers of Long-Distance Food Transport” yang ditulis Angela Paxton (1994).  Merujuk konsep food miles tersebut, sebenarnya pangan lokal akan mampu menjadi pangan yang berkelanjutan (sustainable food) sekaligus menjadi paradigma baru pangan masa depan karena beberapa sebab. Pertama, lokalitas pangan mendukung gerakan diet karbon yang dicirikan oleh food miles yang rendah.  Kedua, tingkat diversitas atau keragaman pangan lokal di Indonesia yang tinggi sehingga mampu memberikan banyak pilihan sebagai sumber kalori. Tidak terlalu bergantung pada satu atau dua bahan pangan saja. Diversitas pangan memungkinkan masyarakat memiliki daya lentur (flexibility) yang tinggi sehingga cenderung mampu bertahan hidup dengan lebih baik pada saat terjadi krisis dan bencana. Karena memiliki banyak alternatif pangan. Bisa dikatakan, diversitas pangan akan membantu masyarakat memiliki daya adaptasi (resilience) yang tinggi.  Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas (megabiodiversity) kedua terbesar di dunia setelah Brasil. Hal itu menjadi alasan utama mengapa biodiversitas atau keanekaragaman hayati menjadi aset jangka panjang yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bangsa. Salah satu bukti potensi besar diversitas pangan tergambar dari riset yang telah dilakukan Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BB-Biogen) Kementan. Bahwa di Indonesia terdapat sekitar 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, serta 450 jenis buah.  Selama puluhan tahun, lidah sebagian besar orang Indonesia sudah ”dikalibrasi” dengan kebiasaan makan makanan sumber karbohidrat yang berasal dari beras dan terigu (gandum). Swasembada beras pada 1984 juga turut memberikan dampak pada terbentuknya paradigma pangan sumber karbohidrat utama berupa beras. Bahkan, masyarakat Indonesia sering mengatakan belum berasa makan jika belum makan nasi. Padahal, sumber karbohidrat lokal lain juga melimpah. Misalnya jagung, sorgum, sagu, serta umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan kentang.  Mengubah paradigma pangan bukanlah perkara mudah karena kebiasaan mengonsumsi pangan sumber karbohidrat dari kelompok padi-padian, terutama beras dan gandum, yang sudah sangat lama terbentuk. Mengubah paradigma pangan juga berarti mengubah kesan inferior dan lekat dengan kemiskinan pada pangan yang berasal dari kelompok umbi-umbian. Masih akan ada tantangan lainnya, yakni tentang permintaan, penawaran (ketersediaan), dan juga kompetisi antarkomoditas bahan pangan sumber karbohidrat.  Salah satu cara sederhana mengubah paradigma pangan adalah membangun kesadaran baru, dengan memulai secara perlahan mengurangi pangan sumber karbohidrat berbasis beras ataupun terigu. Kemudian beralih ke sumber karbohidrat yang lainnya, seperti sorgum yang nutrisinya, terutama protein, tidak kalah dengan makanan impor yang sering disebut sebagai superfood semisal kinoa (quinoa).  Mulai menghindari daging merah dan beralih ke ikan serta protein nabati juga bagian dari salah satu cara untuk mengurangi jejak karbon dalam makanan. Selain baik bagi iklim, pola diet ini baik bagi kesehatan. Pangan yang sehat buat diri dan lingkungan adalah pangan masa depan. (*)  <hr />  *) SUNARDI SISWODIHARJO, Food engineer, alumnus Teknologi Pangan UGM, pemerhati masalah nutrisi dan kesehatan

Diet Karbon dan Paradigma Baru Pangan Masa Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sunardi-Siswodiharjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SUDAH lebih dari sepekan PPKM darurat Jawa-Bali dilaksanakan. Banyak sekali peristiwa yang menyertainya. Salah satunya, fenomena panic buying produk-produk yang dikaitkan dengan penyembuhan terhadap penderita Covid-19. Bahkan, sejak awal pandemi, sejatinya panic buying acap kali terjadi di Indonesia. Dimulai dari masker, vitamin, serta belakangan obat Ivermectin dan susu steril merek beruang (Bear Brand).  Sebuah video tentang fenomena panic buying susu beruang pernah viral. Terjadi tepat saat dimulainya PPKM darurat 3 Juli lalu. Dalam video berdurasi sekitar 30 detik tersebut, terlihat kepanikan sekelompok pembeli di sebuah supermarket. Mereka berhamburan berebut setumpuk susu beruang. Sungguh merupakan sebuah ironi. Sebagai food engineer yang lebih dari 15 tahun berkutat di industri susu, saya merasa perlu memberikan sedikit pencerahan agar masyarakat tetap rasional dan optimistis dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian selama masa pandemi.  Kontribusi ini terasa makin penting setelah saya mengetahui kesimpulan sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan tim riset Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) pada rentang 26 Mei hingga 2 Juni 2021 terhadap 5.817 responden. Riset ini menyimpulkan bahwa tingkat resiliensi orang Indonesia pada berbagai tingkat usia cenderung rendah. Resiliensi merujuk pada kapasitas psikologis individu untuk mampu kembali bangkit dari kesulitan, ketidakpastian, konflik, maupun kegagalan.  Efek Plasebo  Setidaknya ada dua hal yang bisa menjelaskan fenomena panic buying susu beruang di atas. Yaitu, terjadinya efek plasebo dan kurangnya literasi gizi masyarakat. Usia merek susu beruang di dunia telah sangat tua, bahkan lebih dari 100 tahun, karena mulai diperkenalkan di Swiss pada 1906. Susu beruang masuk ke Indonesia pada 1930-an, lebih dari 90 tahun lalu. Sebuah merek yang sangat legendaris.  Awalnya, susu beruang ini hanya bisa didapatkan di toko-toko obat China dan diyakini bisa membantu menyembuhkan penyakit. Jadi, sejak awal susu beruang memang memiliki image sebagai obat, terlepas dari kandungan gizi dan nutrisi yang sesungguhnya.  Perasaan fear of death di tengah pandemi dan efek plasebo susu beruang juga turut mendorong terjadinya panic buying. Efek plasebo adalah sembuhnya pasien dari penyakitnya ketika mengonsumsi obat kosong (plasebo). Sugesti dan keyakinan bisa membuat susu beruang benar-benar manjur layaknya obat. Apalagi, sejauh ini susu beruang dikenal tidak memiliki efek samping yang buruk. Bahkan sanggup memberikan harapan kepada pasien yang mau berjuang keras untuk sembuh.  Secara objektif, susu sapi murni memang padat nutrisi, terutama tinggi protein. Dalam setiap 1 ge-las, kira-kira 250 ml, terdapat sekitar 7,7 gram protein yang setara dengan 13 persen angka kecukupan gizi (AKG) untuk usia umum, mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi (ALG).  Demikian pula kandungan kalsium 300 mg atau sepadan dengan 27 persen AKG. Belum lagi kandungan phosphorus 250 mg atau 36 persen AKG. Sayangnya, lemak di dalam susu sapi bukanlah lemak sehat karena terdapat kandungan kolesterol di dalamnya.  Kandungan nutrisi susu sapi murni steril merek beruang sejatinya sama dengan susu sapi murni steril merek lainnya. Karena itulah, para pakar dan dokter spesialis gizi membantah semua asumsi berlebihan tentang susu beruang yang dapat menyembuhkan Covid-19.  Membangun Literasi Gizi  Bila situasi sulit ini (pandemi) terus terjadi dalam waktu lama, kondisi resiliensi yang rendah dapat meningkatkan gangguan mental, termasuk mudah panik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah membangun dan memperbaiki literasi gizi masyarakat kita yang secara faktual memang masih rendah. Dengan literasi gizi yang baik, masyarakat akan lebih rasional dan tetap bisa optimistis.  Dikutip dari laman Perpustakaan Kemendagri yang dirilis 23 Maret 2021, tingkat literasi Indonesia di dunia masih rendah. Menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau menjadi 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Literasi gizi secara sederhana bisa diperbaiki dengan membiasakan hal-hal kecil dan mudah seperti membaca dan mengecek label pada kemasan makanan olahan.  Masih rendahnya literasi gizi bisa dibuktikan saat sebagian orang bertanya-tanya, apakah benar susu steril Bear Brand mengandung susu beruang? Jika masyarakat cek dan baca label kemasan, terlihat hanya susu sapi yang menjadi bahan komposisinya. Dari laman Badan Pangan Dunia (FAO) tentang fakta-fakta susu disebutkan, sekitar 83 persen produksi susu dunia adalah susu sapi. Selebihnya, sekitar 14 persen susu kerbau, 3 persen susu kambing atau domba, dan kurang dari 1 persen susu onta. Jadi, produk susu sapi memang paling dominan di antara jenis-jenis susu yang lain dan tentu saja tidak ada susu beruang di dalam daftar ini.  Pada masa pandemi, yang terpenting adalah selalu menjaga imunitas tubuh. Lalu, pola makan dan hidup mengikuti 4 pilar pedoman gizi seimbang (PGS) dari Kemenkes, yaitu mengonsumsi beraneka ragam makanan, hidup aktif dan berolahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga berat badan ideal.  Susu sapi murni adalah sumber protein yang baik untuk membantu menjaga imunitas. Namun, PDS yang menjadi paradigma gizi saat ini lebih mengutamakan pemenuhan gizi seimbang sehingga susu tidak lagi menjadi penyempurna kebutuhan gizi. PGS telah lama menggantikan 4 sehat 5 sempurna. Susu sama dengan sumber protein lain seperti ikan, daging, kacang, dan kedelai. Jadi, masihkah kita terlibat panic buying susu beruang? (*)  <hr />  *) SUNARDI SISWODIHARJO, Food Engineer, R&amp;D Manager - Multinational Food Corporation (2009–2019); Pemerhati Masalah Nutrisi dan Kesehatan

Fenomena Susu Beruang dan Resiliensi di Masa Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sunardi-Siswodiharjo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SUDAH lebih dari sepekan umat Islam menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 H. Banyak ritual yang selalu dilakukan selama bulan puasa ini. Mulai sahur, tadarus Alquran, Tarawih, hingga ibadah-ibadah lainnya. Banyak pula nilai mulia yang bisa diambil selama pelaksanaan ibadah puasa. Di antaranya, nilai tentang kesabaran, kejujuran, kerja keras, kerja produktif, tidak makan berlebihan, dan rasa syukur terhadap nikmat sehat dan waktu luang. ”Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang (HR Bukhari dari Ibnu Abbas).”  Namun, tidak semua orang yang menjalankan ibadah puasa mampu menuai nilai-nilai mulia tersebut. Bahkan, sebagian justru menunjukkan perilaku dengan nilai yang berkebalikan. Paling tidak ada dua perilaku sebagai paradoks bulan suci Ramadan yang bahkan bisa merusak nilai-nilai ibadah puasa.  Pertama, perilaku sedentari. Perilaku ini mengacu pada kebiasaan orang-orang yang bermalas-malasan, termasuk malas gerak atau lebih populer disebut mager. Wujud lain perilaku ini banyak sekali. Misalnya, saat kita sedang rebahan, bersosialisasi, menonton televisi, bermain video game, dan menggunakan gawai atau komputer hampir sepanjang hari. Kebanyakan dari perilaku seperti ini tentu sangat tidak produktif dan tidak sehat.  Sedentari juga sangat lazim terjadi saat pandemi, di mana kerja dilakukan dari rumah atau WFH (work from home). Kegiatan seperti jalan kaki atau bahkan berlari menjadi relatif sangat sedikit. Maka, tidak mengherankan bila kita mendapati orang-orang yang naik berat badannya bahkan setelah sebulan penuh berpuasa. Hal ini salah satunya disebabkan penumpukan kalori karena perilaku sedentari dengan alasan sedang berpuasa.  Disebut dengan perilaku sedentari jika mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di luar waktu istirahat atau tidur saat pengeluaran energinya sangat rendah. Hal ini dapat dinilai dari tingkat MET’s (metabolic equivalents), yaitu kurang dari 1,5 MET’s, sebuah angka yang berada di bawah intensitas aktivitas fisik yang rendah.  Data yang ada mengonfirmasi kondisi perilaku sedentari di atas. Misalnya, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018. Modul sosial, budaya, dan pendidikan menyebutkan bahwa sangat sedikit penduduk Indonesia yang melakukan olahraga lebih dari 120 menit per minggu, yaitu hanya 2,59 persen. Hal ini juga yang diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar 2018. Bahkan, saat ini PTM juga mulai menjangkiti usia 15–24 tahun atau usia remaja. WHO pada 2020 merilis data bahwa 80 persen remaja kurang dalam melakukan aktivitas fisik.  Sejatinya, selama melaksanakan ibadah puasa, kita tetap bisa melakukan aktivitas fisik yang termasuk kategori NEAT (non-exercise activity thermogenesis) movement. Misalnya, menyapu, membersihkan lantai, jalan santai, berkebun, dan memasak. Olahraga saat puasa juga boleh dilakukan. Hanya, waktu dan intensitasnya harus diatur agar tidak mengakibatkan dehidrasi dan membahayakan kesehatan.  Menjelang waktu berbuka puasa, kita boleh melakukan LISS (low intensity steady state) movement. Yaitu, olahraga intensitas rendah dengan durasi cukup panjang (45–60 menit). Misalnya, joging, jalan cepat, atau gowes santai. Sementara itu, olahraga dengan intensitas tinggi atau HIIT (high intensity interval training) dianjurkan hanya dilakukan setelah aktivitas berbuka puasa. Misalnya, lari, lompat tali, squat jump, atau angkat beban dengan durasi 10–30 menit. Meskipun durasi HIIT lebih pendek, manfaatnya dua kali LISS.  Perilaku kedua yang menjadi paradoks Ramadan adalah ironi pola konsumsi di kala berbuka puasa atau sahur yang berlebihan. Akibatnya, terjadi surplus kalori dan orang menjadi terlalu kenyang. Paling sering terjadi saat berbuka puasa, di mana hormon grelin sedang tinggi-tingginya di dalam tubuh kita.  Saat berpuasa, orang memang dikondisikan untuk melupakan makan. Saat itu tubuh akan menciptakan mekanisme alami untuk meningkatkan rasa lapar. Saat inilah tubuh meningkatkan produksi hormon grelin, sebuah hormon yang digunakan tubuh untuk mengirim sinyal ke otak untuk menaikkan nafsu makan.  Saat buka puasa tiba dan makanan mulai masuk ke tubuh, zat dopamin dilepaskan ke bagian otak sistem limbik yang bernama striatum. Yaitu, bagian otak khusus untuk merasakan kenikmatan dari makanan. Dopamin yang memberikan rasa nikmat pada otak mengakibatkan kegiatan makan menjadi sangat menyenangkan.  Ironi pola makan berlebihan bisa disembuhkan dengan mempraktikkan mindful eating. Yaitu, perilaku konsumsi yang penuh kesadaran guna meningkatkan kemampuan untuk merasakan sinyal kenyang. Makanlah dengan pelan. Kunyah lebih lama karena otak manusia memerlukan waktu hingga 20 menit untuk mendapat sinyal tubuh bahwa kita sudah makan.  Pola makan sehat saat puasa dengan tinggi serat, banyak makan buah dan sayuran, juga bisa diterapkan di luar Ramadan. Sebab, sebenarnya kebutuhan nutrisi seperti ini adalah kebutuhan yang normal sepanjang waktu, baik saat berpuasa maupun tidak. Justru momen puasa adalah saat yang tepat untuk memperbaiki pola makan. Ingatlah, salah satu ciri amalan puasa yang diterima Allah SWT adalah jika setelah bulan suci Ramadan berlalu perilaku kita akan menjadi lebih baik, termasuk perilaku makan kita.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/23/04/2021/mudik-awal-ke-surabaya-dengan-syarat-ketat/">Mudik Awal ke Surabaya dengan Syarat Ketat</a>  Selamat menjalankan puasa Ramadan tanpa paradoks. Tetap semangat menjalani hidup sehat dengan menjauhi perilaku sedentari. Tetap konsisten dengan pola makan yang sehat, nutrisi lengkap seimbang, dan tidak berlebihan. (*)  <hr />  *) Sunardi Siswodiharjo, Food engineer, alumnus Teknologi Pangan UGM, finisher half marathon 21K, pemerhati masalah nutrisi dan kesehatan  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Bulan Suci, Sedentari, dan Ironi Pola Konsumsi