<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 18,85 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 29 Oktober 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 29,58 triliun. Kedelapan seri yang dilelang di antaranya SPN03250129 (penerbitan baru), SPN12251030 (penerbitan baru), FR0104 (pembukaan kembali), FRSDG001 (pembukaan kembali), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0105 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 3,53 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,15000 persen. Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 3,25 triliun dari seri FR0104 yang menerima penawaran masuk Rp 4,76 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,76954 persen. Dari seri FR0098, dimenangkan dana sebesar Rp 3,1 triliun dari penawaran masuk Rp 3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 7,04803 persen. Serapan berikutnya yaitu seri FR0097 yang dimenangkan sebesar Rp 3 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp 3,21 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05661 persen. Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,45 triliun dari seri FR0105. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 4,71 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05947 persen. Seri FR0103 dimenangkan sebesar Rp 2,1 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkannya 6,93985 persen. Serapan terakhir berasal dari seri FRSDG001 yang dimenangkan sebesar Rp 1,65 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 1,97 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,71911 persen. Sementara dari seri SPN03250129, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp 2,52 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuknya capai Rp 3,53 triliun.

Lelang Delapan Seri SUN, Pemerintah Raup Dana Segar Rp 18,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-01-31-at-113309-3695966187.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pemerintah raup Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri SUN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pemerintah raup Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri SUN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juni 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 42,96 triliun. Berdasarkan keterangan resmi DJPPR, Kemenkeu, dikutip dari ANTARA Rabu (12/6), seri yang dilelang diantaranya SPN03240911 (penerbitan baru), SPN12250612 (penerbitan baru), FR0101 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari seri FR0100 dengan total nominal dimenangkan Rp 7,8 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp12,45 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,01993 persen. Serapan berikutnya dari seri FR0101 yang dimenangkan sebesar Rp 7,7 triliun dari penawaran masuk Rp 13,25 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,94998 persen. Selanjutnya, seri FR0098 dimenangkan senilai Rp 2,15 triliun dari penawaran masuk Rp 4,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03964 persen. Pemerintah kemudian memenangkan dana Rp 1,9 triliun dari seri FR0102 yang menerima penawaran masuk Rp 2,48 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 7,05959 persen. Sementara dari seri FR0097, pemerintah memutuskan untuk menyerap dana Rp 1,25 triliun dari penawaran masuk Rp 3,92 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05986 persen. Dari seri SPN12250612, pemerintah memenangkan nominal Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 4,08 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,81914 persen. Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp 200 miliar dari seri SPN03240911 yang menerima penawaran masuk Rp 2,39 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,59000 persen.

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juni 2024.

Surat Utang Pemerintah Laku Rp 22 Triliun, dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/JKT-Perang-Israel-Palestina-IHSG-Ditutup-Menguat-SALMAN-TOYIBI-2JPG-2249293938.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana Rp 24 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada lelang yang dilakukan pada 27 Februari 2024. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp61,04 triliun. Adapun tujuh seri yang dilelang di antaranya SPN12240529 (pembukaan kembali), SPN12250213 (pembukaan kembali), FR0101 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Serapan terbesar berasal dari seri FR0100 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp7,9 triliun. Jumlah penawaran masuk untuk seri ini, yaitu Rp12,93 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,59720 persen. Berikutnya, dari seri FR0102 dimenangkan dana senilai Rp4,2 triliun dari penawaran masuk Rp8,60 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,92878 persen. Dari seri FR0098, pemerintah meraup dana Rp3,6 triliun dari penawaran masuk Rp8,87 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut yaitu 6,76997 persen. Kemudian dari seri FR0101, pemerintah menyerap dana Rp3,31 triliun dari penawaran masuk Rp17,79 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,50503 persen. Selanjutnya, pemerintah memenangkan dana sebesar Rp3,1 triliun dari seri FR0097, yang menerima penawaran masuk Rp5,44 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,84922 persen. Adapun dari seri SPN12250213, dimenangkan dana Rp1,25 triliun dari penawaran masuk Rp4,94 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,46984 persen. Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp640 miliar dari seri SPN12240529 yang menerima penawaran masuk Rp2,43 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,39688 persen.

Pemerintah menyerap dana Rp 24 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada lelang yang dilakukan pada 27 Februari 2024.

Pemerintah Serap Dana Rp 24 Triliun Dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 15,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 19 September 2023 dari total penawaran yang masuk sebesar Rp 28,79 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan keempat seri SUN tersebut di antaranya SPN03231220 (penerbitan baru), SPN12240919 (penerbitan baru), FR0095 (pembukaan kembali), dan FR0100 (pembukaan kembali). Kemudian, tiga lainnya yakni FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0089 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri tersebut adalah 6,72993 persen. Kemudian, penyerapan dana terbesar berikutnya adalah seri FR0097 dengan nominal yang dimenangkan Rp 3,4 triliun dari penawaran Rp 4,33 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,93904 persen. Selanjutnya yaitu seri FR0098 dengan dana yang diraup pemerintah sebesar&nbsp;Rp 2,05 triliun dari penawaran Rp 6,05 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut adalah 6,91984 persen. Dari seri FR0095, pemerintah meraup dana Rp 1,8 triliun dari penawaran Rp 4,09 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,37971 persen. Berikutnya, pemerintah menyerap dana Rp 700 miliar dari seri FR0089. Penawaran yang masuk dari seri ini adalah Rp 1,56 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,99977 persen. Sementara dari lelang seri SPN03231220 dan SPN12240919, pemerintah memutuskan tidak menyerap dana. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri SPN03231220 adalah Rp 430 miliar dan penawaran masuk untuk seri SPN12240919 adalah Rp 527 miliar.

Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun.

Pemerintah Raup Rp 15,8 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/IMG_0460-4085045830.jpeg" alt="ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target." width="100%">
<figcaption>ISTANA PRESIDEN: Sejumlah alat berat tampak bekerja maksimal untuk membangun kawasan Istana Presiden di IKN. Presiden Jokowi optimistis pembangunan Istana Presiden itu bisa berjalan sesuai target.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) diharapkan mampu mendorong pembiayaan di berbagai sektor. Dalam rangkaian kunjungan ke Balikpapan dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menghadiri groundbreaking proyek-proyek yang didanai SBSN. Di antaranya, proyek pembangunan Gedung Workshop Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Balikpapan, Jembatan Pulau Balang, dan revitalisasi Asrama Haji Balikpapan.&nbsp;"Karena ini uang rakyat, kita berharap dapat digunakan dengan baik, dipertanggungjawabkan dengan baik, dan pada akhirnya nanti kita sampaikan kepada seluruh masyarakat ini dibangun oleh uang bersama kita," ujar Suahasil Minggu (16/7). Dia menjelaskan, SBSN telah membantu keberhasilan pembangunan beberapa proyek di Kalimantan Timur. Dia mencontohkan, gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan nilai alokasi Rp 65 miliar. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2023 untuk Politeknik Negeri Balikpapan juga dialokasikan pembiayaan melalui SBSN dalam APBN sebesar Rp 70,4 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus seperti lahan parkir. Proyek Jembatan Pulau Balang juga menjadi bagian dari dukungan SBSN untuk pembangunan. Jembatan itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) melintasi Teluk Balikpapan. Infrastruktur penyeberangan itu terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu. Bisa memangkas waktu tempuh Balikpapan&ndash;PPU dari 3&ndash;4 jam menjadi hanya 1 jam. Suahasil menjelaskan, Jembatan Pulau Balang dibiayai melalui APBN dengan sumber dana SBSN secara multiyear 2015&ndash;2021 dengan total alokasi Rp 1,43 triliun. Progres total pembangunan Jembatan Balang (beserta akses jalan) telah mencapai 97 persen. "Pembangunan ini meningkatkan ekonomi di daerah sekitar juga," imbuh dia.&nbsp;(dee/c7/dio) --- PROYEK PENUNJANG IKN YANG DIBIAYAI SBSN - Gedung prasarana perkuliahan di Politeknik Negeri Balikpapan dengan alokasi Rp 65 miliar. - Pembangunan gedung workshop jurusan teknik mesin beserta peralatan di dalamnya dan penataan kawasan kampus Politeknik Negeri Balikpapan sebesar Rp 70,4 miliar. - Jembatan Pulau Balang dengan alokasi Rp 1,43 triliun secara multiyear contract 2015&ndash;2021. - Tahun anggaran 2023 untuk gedung Asrama Haji Balikpapan dengan alokasi Rp 38,63 miliar. Sebelumnya juga dilakukan pada 2014, 2015, 2017, dan 2019 dengan total Rp 109,47 miliar. Sumber: Kemenkeu

Pada tahun anggaran 2023 untuk Politeknik Negeri Balikpapan juga dialokasikan pembiayaan melalui SBSN dalam APBN sebesar Rp 70,4 miliar.

SBSN Danai Proyek Penunjang IKN Nusantara, Salah Satunya Politeknik Negeri Balikpapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/pexels-karolina-grabowska-4475523.jpg" alt="Ilustrasi uang pendapatan. (ANTARA/HO/Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang pendapatan. (ANTARA/HO/Pexels)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Berharga Negara (SBN) seri SR018 segera hadir sebagai sukuk ritel pertama pada 2023. Instrumen syariah ini akan dibuka dengan masa penawaran 3-29 Maret 2023.  SR018 hadir sebagai alternatif investasi untuk mencapai tujuan keuangan dengan cara yang aman dan menguntungkan, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembiayaan APBN.  Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan, sukuk tradable dan sangat aman karena pembayaran pokok dan imbalannya dijamin undang-undang. Selain itu, SR018 sesuai dengan prinsip syariah dan sudah memperoleh opini syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga investor yang concern terhadap shariah compliance tidak perlu khawatir.  "SR018 akan diterbitkan dalam dua tipe, yakni SR018-T3 (tenor tiga tahun) dan SR018-T5 (tenor lima tahun). Meski memiliki jatuh tempo, namun SR018 bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder terhitung 11 Juli 2023 mengikuti harga pasar," ujar Dwi Irianti dalam keterangannya, Senin (27/3).  Ia menyebut, besaran kupon SR018 adalah 6,25 persen untuk tenor 3 tahun dan 6,40 persen untuk tenor 5 tahun. Adapun pembayaran kupon SR018 akan diberikan ke investor pada tanggal 10 setiap bulannya. Selain itu, negara memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat yang berminat menanamkan modal di SR018 ini.  Sementara itu, Head of Research &amp; Investment Connoisseur Moduit, Manuel Adhy Purwanto mengatakan, pembelian SR018 dapat dilakukan mulai Rp 1 juta dengan maksimal Rp 5 miliar untuk tenor 3 tahun dan Rp 10 miliar untuk tenor 5 tahun.  Pemerintah juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan instrumen ini. Investor dapat melakukan pembelian SR018 secara online melalui mitra maupun sub mitra distribusi pemerintah, salah satunya melalui Moduit.  Sesuai visi Moduit 'Semua Orang Berhak Sejahtera', lanjut Manuel, Moduit turut membantu perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan dengan menggunakan ekosistem dan kekuatan digital.  "Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak investor berinvestasi di obligasi dan reksa dana. Moduit hadir dan siap membantu masyarakat yang berminat berinvestasi di obligasi dan reksa dana, sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bersama-sama meraih keuntungan," ujar Manuel Adhi Purwanto.  Selain keuntungan, investasi di SR018 merupakan bentuk nyata mendukung program pemerintah. Untuk itu menurut Manuel Adhi Purwanto, Moduit berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat terkait ragam pilihan investasi, khususnya Surat Berharga Negara.  "Jadi, pilihan investasi itu beragam, termasuk SR018, sehingga penting bagi investor untuk melakukan diversifikasi pada portofolionya. Selain itu, dengan berinvestasi di SR018, kita bisa sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan sesama melalui negara," paparnya.

Masih Ada Waktu 2 Hari Lagi, Pesan SR018 Mudah Lewat Moduit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/obligasi.png" alt="ILUSTRASI. Surat Utang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Surat Utang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 12 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara yang mendapatkan penawaran masuk senilai Rp 30,45 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, keenam seri sukuk negara dimaksud yaitu SPNS08082023 (reopening), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBSG001 (reopening), PBS037 (reopening), dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Pemerintah meraup dana terbanyak dari seri PBS037 sebesar Rp 3,65 triliun yang mendapatkan penawaran Rp 5,59 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,11999 persen.  Kendati demikian, penawaran terbesar masuk kepada lelang seri PBS036 yakni Rp 8,11 triliun sehingga diserap dana Rp 3,6 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,28983 persen. Serapan dana terbesar selanjutnya berasal dari lelang seri PBS003 yaitu Rp 1,7 triliun yang mendapatkan penawaran Rp 4,95 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,40162 persen.  Kemudian dari seri PBS033 yang memiliki tenor terpanjang, diraup dana senilai Rp 1,3 triliun dari penawaran masuk R p4,42 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,25969 persen. Dana terbesar berikutnya diserap dari lelang seri PBSG001 sebanyak Rp1,25 triliun yang mendapatkan penawaran masuk Rp 2,4 triliun. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri ini tercatat 6,57986 persen.  Terakhir, dari lelang SPNS08082023 diserap dana Rp 500 miliar yang mendapatkan penawaran masuk Rp 4,97 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,868 persen.

Lelang Enam Seri Sukuk, Pemerintah Serap Dana Rp 12 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sri-mulyani-cukai-tembakau.jpg" alt="Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini emak-emak tercatat banyak membeli surat utang negara (SUN). Selain itu, mahasiswa juga tercatat sebagai pembeli mayoritas.  "Ibu-ibu rumah tangga ini sekarang majority. Jadi kalau lihat gender, ibu-ibu itu cukup banyak mereka sekarang. Bapak-bapak entah sibuk apa, tapi anak-anak dan ibu-ibu itu kayaknya banyak yang investasi di surat berharga negara kita," ungkap Sri Mulyani dalam Kuliah Umum bertajuk 'Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik', Jumat (3/2).  "Anak-anak mahasiswa sekarang sudah banyak. Di bawah 20 tahun sekarang jadi investor, mereka bisa beli dengan Rp 500 ribu dan mereka makin savey," tambahnya.  Ia menjelaskan, fenomena tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat untuk membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, banyak masyarakat yang melakukan investasi yang dijamin keamanannya oleh pemerintah.  "Kalau saya setop mengeluarkan surat berharga negara, Anda yang punya tabungan bingung taruh di mana. Akhirnya masuk ke pinjol-pinjol yang itu. Jadi mereka butuh instrumen yang baik, yang dipercaya dan menjaga nilai tabungan mereka. Makanya pemerintah makin banyak surat berharga negara di dalam negeri," ucapnya.  Dengan semakin banyaknya investor lokal yang membeli surat utang negara, maka Menkeu yakin ekonomi Indonesia akan terjaga. Pasalnya, sumber utang RI berasal dari dalam negeri dan tidak terpengaruh jika ada gejolak global.  "Jadi kita investor based-nya dalam negeri, currency-nya kita jaga antara rupiah dengan yang forex. Kalau kita lihat jatuh temponya harus cukup panjang sehingga jangan sampai kemudian akan jatuh tempo besok kita nggak punya untuk membayarnya. Itu adalah manajemen utang yang kita kelola secara prudent," ujarnya.  Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012 dari Rp 10 triliun menjadi Rp 15 triliun.  Menurut Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kemenkeu Deni Ridwan, penambahan kuota ini dilakukan lantaran tingginya minat investor terhadap penjualan SBN ritel seri SBR012. Selain itu, karena masih panjangnya masa penawaran yang masih akan berakhir 9 Februari 2023.  “Pemerintah memutuskan menambah kuota penerbitan menjadi sebesar Rp 15 triliun. Mengingat antusias dari masyarakat yang masih sangat tinggi dan masa penawaran yang masih akan berakhir tanggal 9 Februari 2023, maka Pemerintah menambah kuota SBR seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp15 triliun,” kata Deni Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/1).  &nbsp;

Sri Mulyani Ungkap Emak-emak Jadi Pembeli Surat Utang Paling Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sukuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana Rp 13,85 triliun dari lelang 6 seri sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) pada tanggal 10 Januari 2023 yang mendapatkan penawaran masuk Rp17,45 triliun.  Keenam seri yang dimaksud yaitu SPNS11072023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS037 (new issuance), PBS034 (reopening), dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengungkapkan, penyerapan dana tertinggi diperoleh dari seri SPNS11072023, yakni sebesar Rp 4,7 triliun. Itu berasal dari penawaran masuk sebanyak Rp5,01 triliun, dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,99919 persen.  Dikutip dari Antara, Selasa (10/1), penyerapan dana terbesar selanjutnya diperoleh dari seri PBS036 senilai Rp 3,95 triliun yang mendapatkan penawaran masuk sebesar Rp 5,3 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebanyak 6,31534 persen.  Dari seri PBS003, diraup dana sebesar Rp 2,8 triliun yang berasal dari penawaran masuk senilai Rp 3,03 triliun dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,39343 persen. Kemudian diserap dana senilai Rp 1,65 triliun dari seri PBS037 yang mendapatkan penawaran sebanyak Rp3,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,09239 persen.  Lalu dari seri PBS034 diserap dana sebesar Rp 140 miliar dari penawaran masuk senilai Rp 152 miliar, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,16848 persen. Terakhir dari seri terakhir yakni PBS033, diraup dana sebesar Rp610 miliar dari penawaran yang masuk sebanyak Rp611 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,29997 persen.

Lelang 6 Seri SBSN, Pemerintah Serap Rp 13,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bank Indonesia (BI) melanjutkan operation twist untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Peningkatan suku bunga 7-day reverse repo rate (BI7DRR) juga ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah sentimen global.  Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, operation twist merupakan langkah bank sentral melakukan penjualan/pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. Kebijakan tersebut bertujuan membatasi kenaikan yield (imbal hasil) tenor jangka panjang. Pada saat yang sama, mendorong daya tarik imbal hasil SBN dengan tenor jangka pendek.  "Keputusan BI menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis points (bps) (lebih tinggi dari ekspektasi pasar) juga berpotensi mendukung penguatan rupiah terbatas. Di sisi lain, terdapat potensi yield SBN meningkat terbatas sehingga menarik masuknya investasi portofolio asing," kata Josua kepada Jawa Pos kemarin (11/10).  Apalagi, pemerintah juga tengah berupaya menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 agar lebih rendah dari 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sehingga mengarahkan defisit APBN 2023 maksimal 3 persen terhadap PDB.  "Dari beberapa faktor tersebut, maka pergerakan yield 10 tahun hingga akhir tahun diperkirakan akan berkisar 7 persen sampai 7,5 persen," ucapnya.  Sementara itu, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho menyampaikan, penerbitan global bonds oleh pemerintah merupakan langkah yang signifikan. "Terutama di tengah ketidakpastian pasar dunia yang tinggi saat ini," ujarnya.  BI memosisikan diri sebagai market buffer untuk meredam kenaikan yield SBN ke level yang lebih tinggi. Antara lain, melakukan operation twist. Pelaksanaannya telah mendorong imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat.  Di sisi lain, imbal hasil SBN tenor jangka panjang relatif terjaga. Suku bunga IndONIA pada 20 September 2022 naik 58 bps dibandingkan dengan akhir Juli 2022 menjadi sebesar 3,38 persen.  Pada kuartal III 2022, BI mencatat modal asing yang keluar alias net outflow berupa investasi portofolio sebesar USD 600 juta. Nilai tukar rupiah terdepresiasi 6,40 persen secara tahun berjalan. Agar nilai tukar rupiah tidak jatuh, bank sentral telah menyiapkan sejumlah amunisi. Mulai intervensi langsung di pasar spot, domestic non deliverable forward (DNDF), hingga pembelian SBN di pasar sekunder.  ---  IMBAL HASIL INDONESIA GOVERNMENT BONDS (PER 11 OKTOBER)  - SBN 3 bulan: 4,644 persen  - SBN 1 tahun: 5,7 persen  - SBN 5 tahun: 6,81 persen  - SBN 10 tahun: 7,327 persen  - SBN 30 tahun: 7,295 persen  Sumber: World Government Bonds

Operation Twist Tingkatkan Imbal Hasil SBN Jangka Pendek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SUN

Berita Terkini