<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1820694638597770186" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Screenshot_2025-01-08-22-45-49-668_comgoogleandroidgm-edit-1259994744.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa warga di tengah genangan banjir. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyapa warga di tengah genangan banjir. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1820694638597770186-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Surabaya. Terlebih bencana banjir yang masih kerap terjadi ketika Kota Pahlawan diguyur hujan lebat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015505528/terus-monitor-pelaksanaan-di-lapangan-menko-polkam-sebut-program-makan-bergizi-gratis-gerakkan-ekonomi-rakyat">Terus Monitor Pelaksanaan di Lapangan, Menko Polkam Sebut Program Makan Bergizi Gratis Gerakkan Ekonomi Rakyat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum lagi, letak geografis Surabaya yang berada di kawasan pesisir utara laut Jawa alias daerah hilir, membuat masyarakatnya dibayang-bayangi ancaman pasar air laut yang menyebabkan banjir rob.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tidak menyerah. Ia terus berupaya untuk mewujudkan Kota Surabaya bebas banjir. Salah satunya dengan melakukan uji coba menggunakan sumur resapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inovasi ini diyakini Eri menjadi alternatif dalam mengatasi genangan dan banjir di musim penghujan. Pada tahap uji coba ini, ada lima sumur resapan yang dibangun di lima titik di wilayah Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada lima (titik sumur resapan yang dibangun untuk uji coba, Red), salah satunya di Mayjen Sungkono, Dukuh Pakis. Kita hitung dulu resapan airnya berapa,&rdquo; tutur Eri ditemui di Balai Kota Surabaya, Rabu (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nantinya, Pemkot Surabaya akan memasukkan sebuah alat ke dalam sumur resapan yang dibangun di bawah box culvert. Alat itu berfungsi untuk mengukur debit air yang bisa diserap ke tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Itu yang kita sudah lakukan lewat uji coba. Kita lihat hasilnya nanti. Kalau hasilnya sudah bisa dihitung dan mengurangi beban tangkapan air, maka kita akan banyak menggunakan itu (sumur resapan),&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri berharap adanya sumur resapan bisa menjadi terobosan untuk mengatasi banjir. Debit air yang yang menggenangi jalanan ketika hujan tiba, bisa tertampung di tanah. Kemudian sisanya dialirkan ke laut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena gini, yang namanya air itu posisinya tetap dibuang ke laut, ketika dibuang ke tanah itu juga mengandung beban. Jadi ada air yang masuk di tanah, ada yang dialirkan ke laut, itu yang harus dihitung," tutur Eri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika uji coba sumur resapan di lima titik Surabaya ini berbuah manis, maka Pemkot Surabaya akan menambah pembangunan sumur resapan dan saluran drainase. Nantinya, air dialirkan ke sungai, baru dibuang menuju laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi kita kombinasi ada yang berbentuk sumur resapan. Ada juga yang kita buang ke laut berupa saluran itu tadi, karena tanah juga ada kapasitas jenuhnya. Jadi tidak semuanya sumur resapan,&rdquo; tukas Eri.&nbsp;(*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Cuaca ekstrem dan potensi bencana hidrometeorologi mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota Surabaya. Terlebih bencana banjir

Bukan Sekadar Uji Coba, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Jajarannya Siap Atasi Banjir dengan Inovasi Sumur Resapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/mercu-buana-769314357.jpeg" alt="Kegiatan Pengabdian Masyarakat 2023/2024 Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana di Meruya Selatan, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Kegiatan Pengabdian Masyarakat 2023/2024 Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana di Meruya Selatan, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana menggelar program Pengabdian Masyarakat 2023/2024 di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Mereka menerapkan teknologi modular blok polimer untuk perencanaan sumur resapan dan ground water tank. Kegiatan ini dapat dapat berfungsi baik dalam menyerap genangan air di musim hujan sehingga warga masyarakat merasakan langsung manfaatnya. Ketua Koordinator Pengabdian Masyarakat yang juga dosen Teknik Sipil Eka Nur Fitriani dalam keterangan tertulis yang diterima merinci, terdapat 3 titik yang dipasang sumur resapan yaitu 2 titik di Masjid At Tabayyun dan 1 titik di RPTRA Meruya Selatan. "Di Masjid At-Tabayyun terdapat 2 fungsi Sumur Resapan yang berbeda yaitu yang pertama dikhususkan untuk meresapkan air ke dalam tanah dan satunya lagi berfungsi sebagai penampung air yang mana air hujan tersebut dapat digunakan kembali salah satunya menyiram tanaman atau biasa disebut dengan ground water tank," ujar Eka. Eka&nbsp;melanjutkan, sumur resapan ini dibuat dari modular-modular blok polimer berbahan dasar recycle polypropylene dilapisi dengan non woven geotextile sebagai lapis filtrasi. "Untuk difungsikan sebagai GWT, maka ditambahkan lapisan geomembrane sebagai lapis kedap. Modular tank dirancang dan dikembangkan dengan prinsip dan praktek manajemen terbaik untuk pengelolaan air diperkotaan yang ramah lingkungan," paparnya. Dalam kegiatan ini terdapat dosen yang terlibat adalah Suprapti, Bernadette Detty Kussumardianadewi, Sumarmi, Kukuh Mahi Sudrajat, Lily Kholida, Yopi Lutfiansyah dan Albert Eddy Husin. Kegiatan ini bekerja sama dengan PT Pandu Equator Prima sebagai supplier dan teknisi dalam pemasangan Sumur Resapan dan Ground Water tank. Lebih lanjut, Eka&nbsp;menuturkan, Universitas Mercu Buana Peduli Negeri terus berkomitmen untuk menjaga kemitraan yang berkesinambungan dengan masyarakat sekitar. "Kegiatan pengabdian masyarakat ini hanya merupakan salah satu langkah dari banyaknya inisiatif yang akan terus dilakukan dalam upaya mewujudkan perubahan positif bagi lingkungan dan Masyarakat," tutupnya.

Kegiatan ini dapat dapat berfungsi baik dalam menyerap genangan air di musim hujan sehingga warga masyarakat merasakan langsung manfaatnya.

Atasi Genangan di Musim Hujan, Terapkan Teknologi Modular Blok Polimer Dalam Perencanaan Sumur Resapan dan Ground Water Tank di Meruya Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Sumur-Resapan-Di-Lebak-Bulus-Bikin-Rusak-Jalan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Efektivitas sumur resapan yang gencar dilakukan di era kepemimpinan Anies Baswedan untuk kurangi banjir di Jakarta semakin dipertanyakan dampaknya. Namun begitu, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menyatakan bahwa sumur resapan tetap mempunyai efektivitasnya tersendiri untuk mengurangi banjir di Ibu Kota.  Hal itu menurutnya sudah terbukti di beberapa ruas jalan yang biasa tergenang banjir lama, setelah ada sumur resapan durasinya menjadi singkat "Mungkin bisa lihat sekarang contohnya D.I Pandjaitan lah. Dulu kala7 banjir satu meter loh bisa sehari dua hari, tapi sekarang ini mana? Nggak ada kan alhamdulilah," ujarnya kepada wartawan dikutip Sabtu (7/1).  Ia mengatakan bahwa sebelum ada sumur resapan, gedung-gedung yang ada di sekitaran Jalan D.I Pandjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur seringkali membuang limbah ke kali. "Setelah saya cek beberapa gedung itu tdk ada sumur resapan maka saya sampaikan dia harus buat sumur resapan," tegasnya.  Hal itu menurut Anwar sekaligus membuat biaya untuk pembuatan sumur resapan juga tidak hanya dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengentasan banjir di Jakarta. "Jadi biaya hampir rata-rata dari mereka. Kecuali terkadang kalau di warga, warga tidak punya materialnya, kita siapkan dari sudin SDA," tandasnya.  Sebelumnya, Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar sumur biopori atau sumur resapan yang dianggap mengancam keselamatan warga.  Hal itu disampaikan menanggapi unggahan video yang dilampirkan Musikus Addie MS soal kendaraan yang terperosok di sumur resapan di Jalan Batu Ceper Raya pada Sabtu (31/12) lalu. Diketahui dalam video tersebut sebuah truk molen nyaris terbalik akibat sumur yang dibuat di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu amblas.  "PJ Gub DKI perlu segera menginstruksikan ke dinas SDA untuk mengevaluasi kembali keberadaan sumur resapan tersebut. Instruksikan dinas SDA untuk membongkar sumur-sumur resapan yang dinilai membahayakan pengendara jalan seperti berada di tepi/tengah jalan," ujar Nirwono saat dihubungi wartawan, Rabu (3/1).  Kejadian terperosoknya truk molen seperti yang terjadi di Jalan Batu Ceper tersebut, kata Nirwono, Dinas SDA harus bertanggung jawab. Pasalnya, pengadaan sumur resapan itu ada di tepi jalan membahayakan pengendara lalu lintas.  Ia menegaskan bahwa keberadaan sumur resapan telah terbukti tidak efektif dalam mengurangi banjir besar maupun genangan lokal, apalagi mengingat pembangunannya justru malah di lokasi-lokasi yang tidak tepat seperti di tepi/tengah jalan atau di atas trotoar.  "Kan berjajar berdekatan dan terkadang di lokasi yang tidak pernah banjir. (Itu) menunjukkan pembangunan sumur resapan tidak direncanakan dengan baik," pungkas Nirwono.

Wali Kota Jaktim Sebut Sumur Resapan Efektif Kurangi Banjir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Sumur-Resapan-Di-Lebak-Bulus-Bikin-Rusak-Jalan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Sumur Resapan tampak rusak dan membuat berrgelombang Jalan Lebak Bulus III, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Proyek sumur resapan ini menyebabkan sebagian ruas jalan Lebak Bulus III rusak dan retal-retak, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapa" width="100%">
<figcaption>Sumur Resapan tampak rusak dan membuat berrgelombang Jalan Lebak Bulus III, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Proyek sumur resapan ini menyebabkan sebagian ruas jalan Lebak Bulus III rusak dan retal-retak, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar sumur biopori atau sumur resapan. Keberadaan sumur resapan ini dianggap mengancam keselamatan warga.  Hal itu disampaikan menanggapi unggahan video yang dilampirkan musisi Addie MS soal truk molen yang terperosok di sumur resapan di Jalan Batu Ceper Raya pada Sabtu (31/12) lalu. Dalam video tersebut, terlihat sebuah truk molen nyaris terbalik akibat sumur resapan yang amblas. Sumur resapan tersebut dibuat di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.  "Pj Gubernur DKI Jakarta perlu segera menginstruksikan ke Dinas SDA untuk mengevaluasi kembali keberadaan sumur resapan tersebut. Instruksikan Dinas SDA untuk membongkar sumur-sumur resapan yang dinilai membahayakan pengendara di jalan," ujar Nirwono saat dihubungi wartawan, Rabu (3/1).  Nirwono juga menegaskan bahwa Dinas SDA harus bertanggung jawab atas insiden terperosoknya truk molen itu. Pasalnya, sumur resapan itu ada di tepi jalan dan terbukti membahayakan pengendara.  Ia menegaskan bahwa keberadaan sumur resapan juga sudah terbukti tidak efektif dalam mengurangi banjir besar maupun genangan lokal, apalagi mengingat pembangunannya justru malah di lokasi-lokasi yang tidak tepat seperti di tepi dan tengah jalan, serta di atas trotoar.  "Posisinya berjajar berdekatan dan terkadang berada di lokasi yang tidak pernah banjir. Itu menunjukkan pembangunan sumur resapan tidak direncanakan dengan baik," pungkas Nirwono.  Sebelumnya, video rekaman warga viral memperlihatkan sebuah truk molen terperosok ke dalam sumur resapan di Jalan Batu Ceper Raya, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (31/12). Video itu lantas diunggah ulang oleh musisi Addie MS.  Dalam video itu, perekam menyesalkan sumur resapan bikinan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan itu dibuat di tengah jalan. Bahkan, ia menyebut sumur resapan tidak efektif mengatasi genangan air di wilayah tersebut.  "Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Sumur resapan jadinya untuk meresap ban truk, ban bajaj, ban kendaraan lain. Sumur resapan tidak bermanfaat karena kalau banjir ya tetap banjir disini, hancur semuanya," kata si perekam.

Viral Truk Molen Terperosok Sumur Resapan, Heru Diminta Bongkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pengamat-tata-kota-yayat-supriatna-tazkia-royyan-JPC.jpg" alt="Pengamat tata kota, Yayat Supriatna. Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pengamat tata kota, Yayat Supriatna. Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menyatakan bahwa program sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hal tersebut menurutnya karena tanah di Jakarta rerata sudah jenuh dan tak bisa menyerap air.  "Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10).  Namun begitu, karena program sumur resapan sudah terlanjur dimulai dan anggarannya sudah besar, setidaknya Yayat berharap agar Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain untuk membuat efektivitas sumur resapan itu menjadi lebih berguna.  "Pendekatannya, dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah," ucapnya. "Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang audah ngeluarin uang, anggaran, nggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung aja," tandasnya.  Untuk diketahui, sebelumnya dalam dokumen RPD 2023-2026 yang sudah ditandangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0– 3 persen dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.  Oleh karena itu, masih dalam RPD tersebut, dalam penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile. Air yangmengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.  "Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dalam RPD yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu. (*)

Sumur Resapan Tak Efektif Atasi Banjir di Jakarta, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Sumur-Resapan-Air-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan sumur resapan di Jakarta untuk mengatasi banjir. Dery" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan sumur resapan di Jakarta untuk mengatasi banjir. Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyarankan program sumur resapan untuk atasi banjir di Jakarta dihentikan. Menurutnya, sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi permasalahan banjir secara keseluruhan di ibu kota.  Meski program tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang termasuk isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta, Nirwono meminta program sumur resapan tak perlu dilanjutkan.  "Meskipun ada dalam RPD, program sumur resapan sebaiknya dihentikan saja," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).  Menurutnya, ketidakefektifan sumur resapan untuk mengatasi banjir justru terbukti dengan banjir yang terjadi pada Selasa (4/10) lalu di beberapa wilayah di Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa surutnya banjir dengan cepat kemarin adalah karena sumur resapan.  "Banjir kemarin membuktikan kembali bahwa pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan banjir di Jakarta," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan ini menyampaikan bahwa sumur resapan hanya efektif untuk menghilangkan genangan lokal yang terjadi akibat dari hujan lokal. "Seperti di halaman rumah, sekolah, atau area parkir, bukan banjir di kawasan perkotaan yang lebih luas," jelasnya.  Oleh karena itu, Nirwono lebih menyarankan agar Pemprov DKI lebih fokus untuk melakukan pembenahan sungai dan merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk untuk mengatasi banjir kiriman dari daerah penyangga DKI Jakarta.  "Selain itu, merehabilitasi saluran air atau drainase dan memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air untuk atasi banjir lokal. Restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove untuk mengatasi banjir rob," tandasnya.  Untuk diketahui, sebelumnya dalam dokumen RPD 2023-2026 yang sudah ditandangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0- 3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.  Oleh karena itu, masih dalam RPD tersebut, dalam penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.  "Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dokumen yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu.  &nbsp;

Sumur Resapan Masuk Rencana Pembangunan Daerah, Pengamat: Tak Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220922_194305.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Tazkia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyerahkan sepenuhnya terkait program sumur resapan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI yang akan melanjutkan kepemimpinannya di Jakarta.  Ariza menyampaikan bahwa meski DPRD DKI sebelumnya sudah menolak anggaran untuk program sumur resapan, pihaknya tetap merasakan dampak positif dari program tersebut untuk atasi banjir di Jakarta. Oleh karenanya, Pemprov DKI kembali menyantumkan program sumur resapan dalam RPD 2023-2026.  "Sekarang juga Pemprov merasa perlu bahwa sumur resapan ini dirasakan manfaatnya cukup memberikan pengaruh yang positif pada penangananan banjir. Namun demikian, teman-teman DPRD kan sampai hari ini belum menyetujui. Ya memang itu nanti kan masih pembahasan, pembahasan nanti kan pada Pj gubernur," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/10).  Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa kelanjutan dari program sumur resapan akan dikembalikan kepada Pj gubernur DKI yang terpilih pada 16 Oktober mendatang.  "Kami tidak ingin mengintervensi Pj gubernur. Pj gubernur punya keleluasaan, punya kewenangan untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut Pj gubernur bagaimana pemprov ke depan ya," tegasnya.  Ariza menambahkan bahwa pihaknya telah berupaya sebaik mungkin untuk membuat program pengendalian banjir, salah satunya adalah dengan program sumur resapan. Namun begitu, ia menyadari bahwa dalam diskursus tertentu, program yang dicanangkan pihaknya bisa jadi berbeda pemahaman dengan pihak yang lain, termasuk Pj gubernur mendatang.  "Jadi pada prinsipnya Pj gubernur kan nanti bisa saja mengambil kebijakan kebijakan- yang berbeda, tapi yang terpenting tujuannya kan sama. Ini kan soal cara saja," ucapnya.  "Jadi kami juga menghormati Pj gubernur, apa sih konsep besarnya menyelesaikan banjir. Pengendalian transportasi umpamanya. Itu nanti tentu sekalipun kami sudah ditugaskan pemerintah pusat, oleh Kemendagri menyusun RPD 2023-2026," tandasnya.  Untuk diketahui, sebelumnya dalam dokumen RPD 2023-2026 yang sudah ditandangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta yang memiliki tingkat kemiringan 0- 3% dan 13 aliran sungai di dalam wilayahnya.  Oleh karena itu, masih dalam RPD tersebut, dalam penanganan banjir, Pemprov DKI Jakarta tidak lagi hanya membuat atau meluruskan aliran sungai-sungai dengan konstruksi beton atau sheetpile. Air yang mengalir dari selatan Jakarta ke muara utara Jakarta, menurut RPD tersebut dapat ditahan lebih lama melalui pembangunan waduk-waduk dan memperbanyak sumur resapan di daerah selatan Jakarta.  "Fungsi waduk ke depan bukan sekadar sebagai waduk pengendali banjir atau waduk retensi saja, namun bisa dimanfaatkan atau di kelola menjadi sumber air baku ataupun menjadi sumber energi baru untuk kepentingan masyarakat Jakarta," tulis dalam RPD yang ditandatangani Anies Baswedan pada 10 Juni lalu.

Sumur Resapan Berpolemik, Ariza Serahkan kepada Pj Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Sumur-Resapan-Di-Lebak-Bulus-Bikin-Rusak-Jalan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga, menyatakan bahwa program sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak dapat mengatasi banjir dalam skala perkotaan yang luas.  Menurut Nirwono, ketidakefektifan sumur resapan untuk mengatasi banjir justru terbukti dengan banjir yang terjadi pada Selasa (4/10) lalu di beberapa wilayah di Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa surutnya banjir dengan cepat kemarin adalah karena sumur resapan.  "Banjir kemarin membuktikan kembali bahwa pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan banjir di Jakarta," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan ini menyampaikan bahwa sumur resapan hanya efektif untuk menghilangkan genangan lokal yang terjadi akibat dari hujan lokal. "Seperti di halaman rumah atau sekolah atau area parkir, bukan banjir di kawasan perkotaan yang lebih luas," jelasnya.  Oleh karena itu, Nirwono lebih menyarankan agar Pemprov DKI lebih fokus untuk melakukan pembenahan sungai dan merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk untuk mengatasi banjir kiriman dari daerah penyangga DKI Jakarta.  "Selain itu, merehabilitasi saluran air atau drainase dan memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air untuk atasi banjir lokal. Restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove untuk mengatasi banjir rob," tandasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan surutnya banjir di beberapa titik di Jakarta yang daerahnya cekung adalah bagian dari kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Salah satunya dikarenakan adanya sumur resapan yang telah dibangun di daerah tersebut.  Anies mengatakan, terjadinya genangan dan banjir rerata terjadi di daerah cekungan yang ada di Jakarta, sehingga air hujan menjadi sulit mengalir. Maka dari itu, sumur resapan menurutnya menjadi salah satu solusi di daerah tersebut.  “Di kawasan cekung itulah kita perlu solusi sumur resapan. Terbukti di daerah yang sumur resapannya sudah terbangun dengan baik, walaupun cekung, terjadi genangan air yang tinggi, tetapi kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi,” ujarnya di Jakarta Recycle Center, Jakarta Selatan, Rabu (5/10).

Pengamat Sebut Sumur Resapan Tak Efektif Atasi Banjir di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Sumur-Resapan-Di-Lebak-Bulus-Bikin-Rusak-Jalan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sumur Resapan tampak rusak dan membuat berrgelombang Jalan Lebak Bulus III, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Proyek sumur resapan ini menyebabkan sebagian ruas jalan Lebak Bulus III rusak dan retal-retak, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapa" width="100%">
<figcaption>Sumur Resapan tampak rusak dan membuat berrgelombang Jalan Lebak Bulus III, Jakarta, Selasa (30/11/2021). Proyek sumur resapan ini menyebabkan sebagian ruas jalan Lebak Bulus III rusak dan retal-retak, tampak retakan yang menyambung dari satu sumur resapa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyatakan program sumur resapan tidak efektif untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak dapat mengatasi banjir dalam skala perkotaan yang luas.  Menurut Nirwono, ketidakefektifan sumur resapan untuk mengatasi banjir justru terbukti dengan banjir yang terjadi pada Selasa (4/10) lalu di beberapa wilayah di Jakarta. Hal ini berbanding terbalik dengan yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa surutnya banjir dengan cepat kemarin adalah karena sumur resapan.  "Banjir kemarin membuktikan kembali bahwa pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal tidak berfungsi dengan baik dalam mengendalikan banjir di Jakarta," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (6/10).  Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan ini menyampaikan bahwa sumur resapan hanya efektif untuk menghilangkan genangan lokal yang terjadi akibat dari hujan lokal. "Seperti di halaman rumah atau sekolahatau area parkir, bukan banjir di kawasan perkotaan yang lebih luas," jelasnya.  Oleh karena itu, Nirwono lebih menyarankan agar Pemprov DKI lebih fokus untuk melakukan pembenahan sungai dan merevitalisasi situ, danau, embung, dan waduk untuk mengatasi banjir kiriman dari daerah penyangga DKI Jakarta.  "Selain itu, merehabilitasi saluran air atau drainase dan memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai daerah resapan air untuk atasi banjir lokal. Restorasi kawasan pesisir dan reforestasi hutan mangrove untuk mengatasi banjir rob," tandasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan surutnya banjir di beberapa titik di Jakarta yang daerahnya cekung adalah bagian dari kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Salah satunya dikarenakan adanya sumur resapan yang telah dibangun di daerah tersebut.  Anies mengatakan, terjadinya genangan dan banjir rerata terjadi di daerah cekungan yang ada di Jakarta, sehingga air hujan menjadi sulit mengalir. Maka dari itu, sumur resapan menurutnya menjadi salah satu solusi di daerah tersebut.  “Di kawasan cekung itulah kita perlu solusi sumur resapan. Terbukti di daerah yang sumur resapannya sudah terbangun dengan baik, walaupun cekung, terjadi genangan air yang tinggi, tetapi kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi,” ujarnya di Jakarta Recycle Center, Jakarta Selatan, Rabu (5/10).

Nirwono: Sumur Resapan Tidak Berfungsi Mengendalikan Banjir di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-05-at-00.33.04.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan surutnya banjir di beberapa titik di Jakarta yang daerahnya cekung adalah bagian dari kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Salah satunya dikarenakan adanya sumur resapan yang telah dibangun di daerah tersebut.  Anies mengatakan, terjadinya genangan dan banjir rerata terjadi di daerah cekungan yang ada di Jakarta, sehingga air hujan menjadi sulit mengalir. Maka dari itu, sumur resapan menurutnya menjadi salah satu solusi di daerah tersebut.  "Di kawasan cekung itulah kita perlu solusi sumur resapan. Terbukti di daerah yang sumur resapannya sudah terbangun dengan baik, walaupun cekung, terjadi genangan air yang tinggi, tetapi kecepatan surutnya menjadi sangat tinggi," ujarnya di Jakarta Recycle Center, Jakarta Selatan, Rabu (5/10).  Orang nomor satu di DKI itu juga mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya lain dalam penanganan yang dilakukan Pemprov DKI saat banjir melanda, yaitu dengan melakukan penyedotan air melalui pompa.  "Tim DKI mengirimkan alat-alat mulai dari truk Damkar sampai pompa mobile ke lokasi-lokasi yang cekung sebelum hujan. Mendung, alat-alat itu sudah berada di lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir," terangnya.  "Karena tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Di situlah yang harus dipompa," tandas Anies.  Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa ketika sebelum hujan dan masih mendung, alat-alat tersebut sudah berada di lokasi yang potensi terjadi genangan dan banjirnya tinggi.  "Jadi kalau teman-teman lihat, mendung, alat-alat itu sudah berada di lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir. Karena tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Di situlah yang harus dipompa," jelasnya.  Orang nomor satu di DKI itu menyatakan bahwa jajarannya sudah all out bekerja untuk mengatasi banjir yang puncaknya terjadi di malam hari kemarin. Hal tersebut menurutnya dibuktikan dengan saat ini yang terdampak banjir airnya sudah surut.  "Alhamdulillah RT yang masih menggenang tinggal sedikit. Berarti pekerja all out untuk menyedot itu semua," tandasnya.  Sebelumnya, berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 81 RT terdampak banjir hingga genangan pada malam hari kemarin.  "Saat ini menjadi 9 RT atau hanya 0,030% dari 30.470 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta, " catat BPBD DKI dengan data terakhir update pukul 06.00 WIB tadi.

Anies Klaim Banjir Cepat Surut karena Sumur Resapan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sumur resapan

Berita Terkini