<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG_20220819_215918.jpg" alt="sumpah mubahalah" width="100%">
<figcaption>sumpah mubahalah</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sumpah mubahalah yang diajukan terdakwa pencabulan santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi ditolak majelis hakim.  Penolakan itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus. Alasan utama penolakan berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan hukum Indonesia.  ”Sumpah Mubahalah itu masuk hukum Indonesia nggak? Kan enggak, jadi ya (ditolak),” kata Firdaus ditemui usai sidang pemeriksaan saksi pada Jumat (19/7).  Sumpah Mubahalah itu, kata Firdaus, merupakan sistem yang bekerja di luar hukum. Sementara, hukum Indonesia tidak mengenal sistem tersebut.  ”Itu (sumpah mubahalah) di luar hukum. Hukum nggak mengenal. Ditolak,” tegas Firdaus.  Sidang, kata Firdaus, dilanjutkan pada Senin (22/8). Saksi yang diperiksa Senin besok sudah disumpah sejak Senin (15/8).  ”Senin sidang lagi dari jam 07.30 WIB di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya,” ucap Firdaus.  Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa, I Gede Pasek Suardika membenarkan bahwa kliennya mengajukan permohonan sumpah mubahalah. Permohonan itu telah diserahkan ke hakim.  ”Menawarkan kepada majelis hakim, berdua (terdakwa) melakukan sumpah mubahalah. Tapi dikabulkan atau tidak kita tunggu saja,” kata Gede.  Dia memastikan, sumpah mubahalah akan segera dilakukan. Pihaknya telah mengajukan sumpah secara tertulis pada majelis hakim.  ”Sudah diajukan secara resmi. Tinggal diputuskan hakim,” papar Gede.

Hakim Tolak Sumpah Mubahalah yang Diajukan Mas Bechi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220812144955.jpg" alt="I Gede Pasek Swardika, kuasa hukum terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>I Gede Pasek Swardika, kuasa hukum terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kuasa hukum terdakwa kasus pencabulan santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi menuduh korban dan saksi saling bersekongkol.  I Gede Pasek Suardika, kuasa hukum terdakwa Mas Bechi itu melihat ada ketidaksesuaian antara kesaksian saksi korban dan pelapor. ”Ada 2 saksi yang mengatakan tempat waktu yang sama dengan orang yang beda. Kalau dipikir dengan akal sehat ya nggak masuk akal,” kata I Gede Pasek Suardika ditemui di sela-sela sidang pemeriksaan saksi, Jumat (19/8).  Saksi, lanjut Gede, memberikan keterangan yang berbeda di tiap keterangan. Dia mengaku harus bertanya berkali-kali pada tiap saksi sejak sidang pertama pada Senin (15/8) dan Kamis (18/8).  ”Saya tanya berkali-kali dengan pertanyaan yang sama. Mereka (saksi) sampai tanya kenapa harus berulang kali. Itu kan supaya saya tahu kalau dia yakin jawabannya benar dan tepat,” papar I Gede Pasek Suardika.  Hari ini (19/8), dia menyatakan, akan lebih tegas bertanya pada saksi. Sehingga seluruh saksi bisa memberikan keterangan yang lebih jelas.  ”Memang ada 2 kejadian. Di kejadian kedua itu ada 2 perempuan mengaku (pencabulan dilakukan) di tempat dan waktu yang sama tapi orang yang berbeda,” ujar I Gede Pasek Suardika.  Saksi yang telah diperiksa, kata Gede, kini telah berusia 25 dan 26 tahun. Namun saat kejadian yang ada di dakwaan, keduanya masih berusia 20 dan 21 tahun.  ”Saksi ini memberikan keterangan berdasar keterangan orang lain. Bukan dilihat sendiri,” terang I Gede Pasek Suardika.  Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kediri Sofyan Selle menyebut, kuasa hukum bebas untuk berbicara apapun.  ”Sudah tugas dia (kuasa hukum) untuk berbicara apapun. Sidang tadi melakukan pemeriksaan saksi korban,” papar Sofyan Selle.  Intinya, kata Sofyan, keterangan saksi memperkuat dakwaan JPU bahwa terdakwa melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban M.  ”Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan persetubuhan pada pelapor. Tadi saksi kuat dan bisa menyampaikan secara jelas,” ucap Sofyan.

Kuasa Hukum Mas Bechi Tuduh Saksi dan Korban Sekongkol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220819-WA0034.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani di PN Surabaya, Jumat (19/8). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus pencabulan dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani di PN Surabaya, Jumat (19/8). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemindahan ruang dilakukan pada sidang lanjutan kasus pencabulan santri Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jumat (19/8).  Terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi yang seharusnya dibawa ke ruang tahanan, dibawa ke Ruang Tirta 1. Kemudian, sidang dilaksanakan di Ruang Garuda 1. Sebelumnya sidang dilakukan di Ruang Cakra.  Alasannya, ada lomba HUT Mahkamah Agung. Panggungnya pun dipasang tak jauh dari Ruang Cakra yang menjadi tempat sidang. ”Khawatir berisik. Makanya dipindah sementara,” kata Humas PN Surabaya Agung Pranatha.  Sidang pemeriksaan saksi yang rencananya dilakukan pada Senin (22/8), kata Agung, akan kembali digelar di Ruang Cakra. ”Senin (22/8) balik lagi ke Cakra,” ujar Agung.  Rencananya, ada 3 saksi yang diperiksa hari ini (19/8). Total ada 5 saksi yang diperiksa minggu ini.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sofyan Selle memprediksi pemeriksaan akan berlangsung hingga malam hari. Prediksi itu disampaikan karena sebelumnya, pemeriksaan 1 orang saksi butuh waktu sekitar 5 jam.  ”Hari ini (19/8), periksa saksi. Mulai siang kayaknya sampai malam,” ujar Sofyan Selle.  Saat datang, terdakwa Bechi bungkam. Dia tidak bicara soal sumpah mubahalah yang akan dilakukan untuk membuktikan siapa yang salah.  Meski demikian, kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika memastikan bahwa sumpah mubahalah akan segera dilakukan. Pihaknya telah mengajukan sumpah itu secara tertulis kepada majelis hakim PN Surabaya.  ”Sudah diajukan secara resmi. Tinggal diputuskan hakim,” terang I Gede Pasek Suardika.

Sidang Kasus Pencabulan Santri Jombang Dipindah ke Ruangan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220819-WA0031.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi dibawa ke ruang sidang PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi dibawa ke ruang sidang PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang pemeriksaan saksi atas kasus pencabulan santri berlanjut hari ini, Jumat (19/8). Rencananya, ada 3 saksi yang diperiksa.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sofyan Selle memprediksi pemeriksaan akan berlangsung hingga malam hari. Prediksi itu disampaikannya karena sebelumnya, pemeriksaan 1 orang saksi butuh waktu sekitar 5 jam.  ”Hari ini (19/8) periksa saksi. Mulai dari siang kayaknya sampai malam,” ujar Sofyan Selle.  Terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi juga dihadirkan secara langsung. Putra tunggal Kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu tampak hadir sejak pukul 13.20 WIB.  Kuasa hukum terdakwa I Gede Pasek Suardika mengatakan, pemeriksaan saksi masih berlangsung. Namun dia menyayangkan adanya keterangan saksi yang berbeda.  ”Kemarin, 2 saksi mengatakan tempat waktu yang sama dengan orang yang beda. Kalo dipikir dengan akal sehat ya nggak masuk akal,” kata I Gede Pasek Suardika.  Hari ini (19/8), dia akan lebih tegas bertanya pada saksi. Sehingga seluruh saksi bisa memberikan keterangan yang lebih jelas.  ”Memang ada 2 kejadian. Di kejadian kedua itu ada 2 perempuan mengaku (pencabulan dilakukan) di tempat dan waktu yang sama tapi orang yang berbeda,” ujar I Gede Pasek Suardika.  Karena itu, sumpah mubahalah dipastikan akan segera dilakukan. Pihaknya telah mengajukan sumpah secara tertulis pada majelis hakim.  ”Sudah diajukan secara resmi. Tinggal diputuskan hakim,” ucap I Gede Pasek Suardika.  Sejauh ini, baru ada 1 saksi yang menolak sumpah tersebut. Gede menilai, bila memang kesaksiannya benar, seharusnya sumpah mubahalah bukan suatu hal yang sulit dilakukan.  Sumpah Mubahalah merupakan sumpah yang dilakukan untuk membuktikan siapa yang paling benar di antara dua belah pihak. ”Satu saksi belum menyetujui sumpah mubahalah. Harusnya kan bisa kalau memang benar,” tutur I Gede Pasek Suardika.

Sidang Pemeriksaan Saksi Hari Ini Diprediksi Sampai Malam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220815-WA0062.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani digelandang di PN Surabaya. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani digelandang di PN Surabaya. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Moch Subchi Azal Tsani (MSAT), menantang pelapor untuk melakukan sumpah mubahalah. Putra pendiri Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, itu menjadi terdakwa kasus pencabulan santri.  Tantangan itu diungkapkannya saat digelandang petugas dari ruang jaksa ke ruang sidang Cakra. Ayah 4 anak itu mengikuti sidang secara daring dari ruang jaksa.  Sidang dilaksanakan di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (15/8). Saksi korban yang diperiksa juga berada di ruang tersebut. ”Saya tantang (sumpah) mubahalah, untuk membuktikan kebenarannya semua, itu dulu ya,” kata Bechi.  Tantangan itu diberikan untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Saat memberikan tantangan itu, persidangan hampir selesai. Persidangan berlangsung kurang lebih selama 8 jam.  Suami Durotun Mahsunnah itu terlihat keluar ruangan jaksa dan masuk ruang sidang Cakra sekitar pukul 17.00 WIB. Tak lama, dia pun dibawa sejumlah petugas untuk kembali ke Rutan Kelas 1 Medaeng.  Sumpah mubahalah merupakan bentuk doa, serta permohonan untuk melaknat orang yang bersalah.  Saat dikonfirmasi, Kuasa Hukum Terdakwa, I Gede Pasek Suardika membenarkan bahwa kliennya mengajukan permohonan sumpah mubahalah. Permohonan itu telah diserahkan ke hakim.  ”Menawarkan kepada majelis hakim, berdua (terdakwa) melakukan sumpah mubahalah. Tapi dikabulkan atau tidak kita tunggu saja,” kata Gede.  Jaksa Penuntut Umum (JPU), sekaligus Ketua Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Tengku Firdaus mengatakan, dalam berkas perkara seharusnya ada lima orang saksi yang diperiksa dalam agenda sidang kali ini.  ”Hari ini (15/8), kami menghadirkan lima saksi dalam berkas perkara, ada pelapor, saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui,” kata Firdaus, ketika ditemui di PN Surabaya.  Firdaus menjelaskan, korban sempat menangis selama persidangan berlangsung. Sebab, kondisi psikologi pelapor yang masih terganggu atas peristiwa yang dialaminya.  ”Saksi memberikan keterangan bagus, baik. Tapi ada beberapa keterangan yang menangis, karena memang psikisnya terganggu dari apa yang pernah dialaminya,” ujar Tengku Firdaus.

Mas Bechi Tantang Pelapor Lakukan Sumpah Mubahalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sidang perdana eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/12/2021). Azis Syamsuddin di dakwa terkait suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/12/2021). Azis Syamsuddin di dakwa terkait suap pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, sumpah mubahalah tidak ada dalam acara persidangan. Hal ini menanggapi pernyataan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang menantang seorang saksi, Agus Susanto untuk sumpah mubahalah.  "Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (14/12).  Menurut Ali, terdakwa dalam persidangan memang diberikan hak untuk menyanggah keterangan saksi. Tetapi protes Azis tidak perlu sampai menantang saksi untuk melakukan sumpah mubahalah. Hal itu dikarenakan saksi sudah disumpah saat sidang dimulai.  "Apa yang saksi sampaikan itulah yang ia ketahui, terlebih saksi juga sudah disumpah dihadapan majelis hakim," ujar Ali.  Dalam persidangan yang digelar di PN Tipikor Jakarta pada Senin (13/12) kemarin, Azis Syamsuddin menantang seorang saksi bernama, Agus Susanto yang merupakan mantan Anggota Polri untuk bersumpah mubahalah. Karena Azis menuding, kesaksian Agus dalam persidangan keliru.  "Dari keterangan saksi, saya keberatan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi. Ada beberapa yang saya akui bahwa dia mengantar ke Brebes itu benar, tapi keterangan yang lainnya saya mengajak dia bersumpah secara mubahalah kepada saya," ucap Azis.  Politikus Golkar ini meragukan keterangan Agus yang mengaku pernah bertemu dengannya di rumah pribadinya yang berlokasi di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan pada 6 April 2020. Agus menyebut Azis sudah menunggunya di depan teras rumah dalam kesaksiannya.  Tetapi hal itu dibantah. Azis mengklaim tidak pernah bertemu dengan Agus. Karena itu, dia meragukan kesaksian Agus yang merupakan mantan sopir eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju di persidangan.  "Saya mau dicatat karena saya yakin saya tidak pernah bertemu saudara! Mohon dicatat," cetus Azis.  Mendengar sanggahan Azis, Agus tetap pada kesaksiannya di persidangan. Dia menyebut, mengetahui Azis menunggunya saat mengantar Stepanus Robin Pattuju ke rumah mantan legislator Golkar tersebut.  "Saya berani bersumpah karena dasar perintah Pak Robin bahwa pak Azis menunggu," tegas Agus.  Dalam kesaksiannya, Agus mengakui diajak Robin berkunjung ke rumah Azis yang berlokasi di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Agus mengutarakan, Robin membawa uang yang dimasukkan ke dalam sebuah tas saat keluar dari rumah Azis.  Setelah dari rumah Azis, Robin meminta Agus mengantarnya ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perjalanan, Robin memisahkan uang dari Aizs menjadi tiga bagian.  Dia mengutarakan, setelah dibagi uang itu diberikan kepada orang yang disebut Agus bernama Om Ale di parkiran basement Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, Om Ale adalah Maskur Husain, pengacara yang menjadi terdakwa bersama Robin dalam kasus suap penanganan perkara di KPK.  "Saat itu saya parkir di mobil, cuma ada komunikasi antara Pak Robin dengan Om Ale (Maskur) itu, kemudian Pak Robin turun menuju tempat yang dijanjikan itu, saya pribadi stand by di mobil, setelah selesai ke tempat penukaran," beber Agus.  Lantas, Robin membawa satu bagian uang dari Azis, uang itu diberikan untuk menutup nama salah satu pihak dalam persidangan. Agus menyebut Robin juga sempat menelepon orang untuk memastikan namanya tidak akan disebut dalam persidangan.  "Pokoknya aman bang, nama abang tidak akan disebut dalam persidangan," ungkap Agus menirukan percakapan telepon Robin tersebut.  Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Karena Aliza dan Aliza mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis Tantang Saksi Sumpah Mubahalah, KPK Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permohonannya-ditolak-jaksa-kpk-anas-tantang-lakukan-sumpah-mubahalah_m_231020.jpg" alt="Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang masih menyandang status terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, menantan jaksa KPK dengan sumpah Mhuhabalah." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang masih menyandang status terpidana korupsi kasus proyek wisma atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, menantan jaksa KPK dengan sumpah Mhuhabalah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus korupsi proyek wisma atlet Hambalang Anas Urbaningrum meminta jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sumpah mubahalah (kutukan). Mantan Ketua Umum Demokrat itu meyakini sampai saat ini pun tidak menerima aliran dana dan hadiah dari proyek tersebut. "Mari kita lakukan sumpah&nbsp;kutukan, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau dia salah dia yang akan mendapat kutukan dari Allah," kata Anas menanggapi penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Jaksa KPK di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (26/7). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menuturkan, perkara hukum yang melilitnya tersebut merupakan perkara dunia akhirat. Anas pun mengetahui bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur soal sumpah mubahalah dalam sebuah persidangan. "Kami tahu tidak ada yang mengatur itu (sumpah mubahalah), tapi juga tidak ada yang menentang," tegas Anas. Menanggapi permintaan Anas, jaksa KPK Ahmad Burhanuddin enggan mengamini permintaan soal sumpah mubahalah. Dia malah berpendapat jika kesaksian jaksa akan dipertanggungjawabkan di Padang Mahsyar. "Kami sebagai jaksa telah disumpah. Kalau Pak Anas tidak puas, kita bertemu di bertemu di Padang Mahsyar," ucap jaksa. Pasalnya, diakui&nbsp;Burhanuddin, perkara hukum yang melilit Anas telah dibuktikan pada sidang tingkat pertama, pengadilan tinggi, hingga kasasi. Sehingga jaksa meminta agar majelis hakim tidak mengamini permintaan PK Anas. "Majelis hakim sangat baik hari ini karena telah membuka sidang PK ini, sebaiknya segera menyudahi sidang ini," tutur jaksa menandaskan. Sebelumnya, jaksa KPK menolak permohonan PK Anas Urbaningrum. Jaksa menilai tidak ada novum baru dalam pengajuaan PK mantan politikus Demokrat itu. "Menolak seluruh alasan permohonan PK.&nbsp;Kami mohon majelis hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak seluruh alasan PK dari Anas Urbaningrum," jelas jaksa Ahmad Burhanuddin.

Permohonannya Ditolak Jaksa KPK, Anas Tantang Lakukan Sumpah Mubahalah