<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/furniture-5058151_1280-905655257.jpg" alt="ILUSTRASI: DINNING ROOM. (PIXABAY)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: DINNING ROOM. (PIXABAY)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebuah kota semakin maju dilihat dengant tingkat mobilitasnya di bandara atau pelabuhan. Di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), lalu lintas di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sudah mencapai 9 juta penumpang pada 2024.&nbsp; Pergerakan itu belum termasuk dengan keberadaan Makassar New Port sebagai pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Tentunya pergerakan orang di kota besar di timur Indonesia semakin meningkat.&nbsp; Padatnya mobilitas itu berdampak pada sektor bisnis. Karena bakal banyak kegiatan pameran, pertemuan, seminar, dan konvensi. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, fasilitas untuk Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) yang memumpuni sangat dibutuhkan di Makassar. &nbsp; Peluang itu dilihat oleh Summarecon Mutiara Makassar yang kini menyiapkan fasilitas terbaru di bisnis propertinya. Yakni, Plataran Makassar Venues and Dining, Summarecon Mutiara Makassar Convention Center, dan Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Mutiara Makassar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015490190/jakarta-siap-menjadi-tujuan-mice-dunia-disparekraf-dki-promosikan-jakarta-nice-for-mice-di-jepang-korea-selatan-singapura-dan-malaysia">Jakarta Siap Menjadi Tujuan MICE Dunia, Disparekraf DKI Promosikan Jakarta NICE for MICE di Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia</a>&nbsp; Executive Director Summarecon Mutiara Makassar Indra Widjaja Antono mengatakan, Summarecon Mutiara Makassar Convention Center (SMCC) dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) &amp; event lainnya yang cukup tinggi di Kota Makassar. &nbsp; Kini Makassar sudah dikenal sebagai hub Indonesia Timur. Pertumbuhan bisnis MICE di Makassar dipengaruhi oleh stabilnya pertumbuhan ekonomi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta peran strategis Makassar sebagai pintu gerbang kawasan timur.&nbsp; "Ke depannya, SMCC diharapkan menjadi pusat kegiatan dan komunitas di Makassar. Baik berskala kota, nasional, maupun internasional, sekaligus menggerakkan perekonomian di sekitarnya,&rdquo; ujar Indra Widjaja Antono dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Senin (18/8).&nbsp; Indra mengklaim kehadiran SMCC menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut sekaligus menawarkan kemudahan akses melalui tol yang langsung terhubung dengan pusat kota, bandara, dan berbagai proyek strategis nasional.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015280923/hadapi-tantangan-global-industri-mice-indonesia-berfokus-pada-kolaborasi-dan-keberlanjutan-seperti-apa">Hadapi Tantangan Global, Industri MICE Indonesia Berfokus pada Kolaborasi dan Keberlanjutan, Seperti Apa?</a> Selain semakin melengkapi fasilitas di kawasan Summarecon Mutiara Makassar, kehadiran SMCC diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang menunjang ide dan kreativitas. Adapun pusat konvensi dan pameran itu dibangun pada November 2023. Kini hadir dengan desain modern bertaraf internasional. SMCC pun nantinya disiapkan sebagai venue untuk Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Selain itu untuk mendukung berbagai kegiatan berskala lokal, nasional, hingga internasional; mulai dari pameran dagang, konferensi, konser, hingga pertemuan bisnis.&nbsp; Selain SMCC, penunjang lain dalam MICE, yakni ketersediaan Venues and Dining. Nah, Summarecon Mutiara Makassar pun menyediakan Plataran Makassar Venues and Dining, sebuah restoran premium pertama dari Plataran Indonesia di wilayah timur Indonesia ini mengusung konsep ruang indoor dan outdoor dengan desain modern. Plataran Makassar Venues and Dining mampu menampung hingga 400 tamu untuk makan dengan konsep dining dan juga seribu orang untuk makan dengan konsep standing.&nbsp; Adapun ketiga fasilitas terbaru ini baru diresmikan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama jajaran direksi Summarecon dan Mutiara Group pada Jumat (15/8).

Makassar membutuhkan fasilitas Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) yang memumpuni untuk mendukung bisnis.

Aktivitas Bisnis Makin Meningkat, Makassar Butuh Fasilitas MICE Kelas Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/WhatsApp-Image-2024-08-29-at-132239-2405272984.jpg" alt="Stasiun Tegalluar. (KCIC)" width="100%">
<figcaption>Stasiun Tegalluar. (KCIC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;KCIC meresmikan kerja sama strategis dengan Summarecon untuk hak penamaan Stasiun Tegalluar menjadi Stasiun Tegalluar Summarecon pada Rabu (28/8). Kerja sama ini merupakan salah satu inovasi KCIC untuk memaksimalkan aset-aset yang dikelola sebagai lini bisnis non angkutan atau non fare box. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, ini merupakan sejarah karena pertama kali kolaborasi naming rights Stasiun Whoosh dilakukan dengan Summarecon. Kolaborasi ini paket lengkap, tidak hanya meliputi hak penamaan stasiun, tetapi juga berbagai aspek tambahan seperti penyediaan akses, layanan shuttle, branding ruang VIP, dan berbagai aktivasi menarik di Stasiun Tegalluar Summarecon. &rdquo;Nanti, nama Tegalluar Summarecon ditampilkan pada berbagai publikasi secara audio dan visual dengan tujuan untuk memperkuat brand Whoosh dan Summarecon melalui eksposur yang lebih besar,&rdquo; ujar Dwiyana. Kerja sama antara KCIC dan Summarecon akan memberikan dampak positif dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ke depan, stasiun lain juga akan dijual hak penamaan stasiun dalam rangka optimalisasi aset perusahaan. &rdquo;Melalui momentum ini sudah banyak calon-calon mitra yang menjalin komunikasi dengan KCIC untuk merealisasikan rencana tersebut di stasiun lainnya,&rdquo; ujar Dwiyana Slamet Riyadi. Kerja sama itu merupakan langkah maju yang signifikan dalam strategi KCIC untuk memanfaatkan aset secara optimal dan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Dengan komitmen terhadap inovasi dan peningkatan pengalaman pelanggan, KCIC dan Summarecon bersama-sama akan memajukan sektor perkeretaapian dan memperkuat posisi Whoosh tidak hanya sebagai moda transportasi yang modern, aman, nyaman namun juga dapat menjadi sebuah fasilitas publik yang memudahkan masyarakat untuk berak terkoneksi dengan baik. &rdquo;Selain penjualan hak penamaan stasiun, KCIC terus mengoptimalkan lini bisnis non fare box seperti periklanan, mobility hub, retail, aktivasi, parkir, bisnis telco, dan lainnya. Kolaborasi dengan berbagai mitra ini merupakan salah satu upaya KCIC untuk mengoptimalkan aset dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder,&rdquo; tutur Dwiyana Slamet Riyadi. Dwiyana menjelaskan, KCIC terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan pelayanan di stasiun yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penumpang Whoosh dan menjadikan Whoosh sebagai suatu ekosistem. &rdquo;KCIC ingin menjadikan stasiun menjadi suatu ekosistem dan kawasan lifestyle yang memberikan kontribusi dan juga bersinergi dengan lingkungan sekitar. Jadi sekali lagi yang kita harapkan adalah Whoosh tidak hanya sekadar satu prasarana atau satu sarana transportasi tapi juga membuat peradaban baru dan yang paling penting adalah membantu mobilitas masyarakat,&rdquo; ucap Dwiyana.

KCIC meresmikan kerja sama strategis untuk hak penamaan Stasiun Tegalluar menjadi Stasiun Tegalluar Summarecon pada Rabu (28/8)

Optimalisasi Aset, Hak Penamaan Stasiun Whoosh Dikomersialkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/IKN-SUMA-838416292.jpg" alt="Ilustrasi pengembangan fasilitas pendidikan yang dikembangkan Summarecon di IKN." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan fasilitas pendidikan yang dikembangkan Summarecon di IKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Summarecon mulai masuk menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menghadirkan sekolah terpadu bernafaskan Islami yang bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar. Peletakan batu pertama embangunan gedung Sekolah Islam Al Azhar Summarecon IKN rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada akhir bulan Mei 2024 di area Sub Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) 1. Sekolah Islam Al Azhar Summarecon IKN nantinya akan dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektare dan saat ini sedang dalam proses penerbitan SK Lahan oleh pihak Otorita Ibu Kota Negara (OIKN). Menghadirkan jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, sekolah ini akan menjadi bangunan modern berwawasan lingkungan yang nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga, laboratorium dan gedung serbaguna. Selain itu juga akan hadir Masjid Al Azhar Summarecon IKN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Islam di Sekolah Islam Al Azhar Summarecon IKN dan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum di IKN. &ldquo;Kehadiran Sekolah Islam Al Azhar Summarecon menjadi wujud nyata kontribusi Summarecon terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kehadiran Al Azhar Summarecon di Ibu Kota Negara (IKN), kami harapkan dapat bermanfaat bagi keluarga Aparatur Sipil Negara dan masyarakat umum untuk melahirkan generasi muda yang unggul,&rdquo; kata Adrianto P. Adhi, President Director PT Summarecon Agung Tbk dalam keterangannya, Senin (13/5). Summarecon melalui Yayasan Syiar Bangsa memilih Sekolah Islam Al Azhar yang bernaung dibawah Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar sebagai mitra dalam menghadirkan fasilitas pendidikan terpadu di kawasan Summarecon. Sekolah Islam Al Azhar dipilih dengan pertimbangan telah memiliki pengalaman dan kredibilitas selama 72 tahun, serta menjadi salah satu pelopor sekolah Islam modern pertama di Indonesia. &nbsp;

Kehadiran Al Azhar Summarecon di Ibu Kota Negara (IKN) diharapkan dapat bermanfaat bagi keluarga Aparatur Sipil Negara dan masyarakat.

Summarecon Garap Fasilitas Pendidikan di IKN Seluas 2,9 Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/27/PLP-2IC-105-1440212036.jpg" alt="Teras by Plataran kini membuka outlet terbaru di Summarecon Bogor." width="100%">
<figcaption>Teras by Plataran kini membuka outlet terbaru di Summarecon Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Teras by Plataran kini membuka outlet terbaru di Summarecon Bogor. Dengan mengusung tagline Casual Mountain Dining Experience, Teras by Plataran di Summarecon Bogor hadir dengan konsep elegan khas Plataran serta membawa sentuhan alam. Menurut CEO dan Founder Plataran Indonesia Yozua Makes, Teras by Plataran di Summarecon Bogor adalah cermin dari dedikasi Plataran memperkenalkan cita rasa sajian menu Plataran kepada masyarakat. &rdquo;Di Teras by Plataran, kami membawa pengalaman makan yang nyaman namun tetap berkesan, dengan menyatukan warisan kuliner lokal dan internasional dalam nuansa alam asri,&rdquo; ujar Yozua. Teras by Plataran merupakan lifestyle bistro sebagai community hub atau meeting point bagi komunitas dan social activation di Bogor dan sekitarnya. Dengan fasilitas outdoor The Deck, Teras by Plataran di Summarecon Bogor menjadi wadah komunitas untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti pameran seni, olahraga, maupun live music. Yozua Makes menjelaskan, sebagai restoran ritel yang menghadirkan suasana santai dan nyaman, ekspansi Teras by Plataran ke Summarecon Bogor bertujuan mendekatkan kuliner Plataran ke masyarakat luas, terutama di daerah Bogor dan sekitarnya. &rdquo;Melalui Teras by Plataran, kami juga ingin menunjukkan bila Plataran senantiasa hadir untuk pencinta kuliner di mana saja,&rdquo; kata Yozua. Teras by Plataran di Summarecon Bogor, memiliki keindahan panorama dari Pegunungan Pangrango, Salak, dan Bukit Sentul. Dengan fasilitas dua lantai serta berbagai jenis ruangan, termasuk indoor, outdoor, serta private room The Gallery, Teras by Plataran di Summarecon Bogor, cocok sebagai venue untuk kumpul bersama keluarga, social event, company gathering, dan community meet up. Bahkan sebagai wadah pameran atau pertunjukan seni. &rdquo;Dengan konsep alam terbuka, Teras by Plataran - Summarecon Bogor juga cocok untuk keluarga yang ingin berkumpul dengan orang-orang tercinta,&rdquo; kata Yozua. &rdquo;Seperti kumpul keluarga saat berbuka puasa atau merayakan hari besar, tim Teras by Plataran siap menyajikan sajian dan momen terbaik,&rdquo; tambah dia. Teras by Plataran di The Dharmawangsa Square didapuk sebagai Best Casual Dining 2023 dalam ajang Exquisite Awards. Teras by Plataran berekspansi melalui pembukaan outlet ke sejumlah kota dan mal lain pada tahun ini.

Usung tagline Casual Mountain Dining Experience, Teras by Plataran di Summarecon Bogor hadir dengan konsep elegan membawa sentuhan alam

Sabet Best Casual Dining 2023 dalam ajang Exquisite Awards, Teras by Plataran Hadir di Summarecon Bogor Bawa Suasana Pegunungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/suma-3001835346.jpg" alt="Penandatanganan kerjasama PT Setiawan Dwi Tunggal dengan PT Summarecon Investment Property untuk pengembangan superblok SouthCity Cinere senilai Rp 1 triliun." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerjasama PT Setiawan Dwi Tunggal dengan PT Summarecon Investment Property untuk pengembangan superblok SouthCity Cinere senilai Rp 1 triliun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Setiawan Dwi Tunggal, pengembang SouthCity menggandeng PT Summarecon Investment Property, anak usaha PT Summarecon Agung Tbk membangun mal seluas 6,4 hektare di kawasan superblok SouthCity dengan nilai investasi lebih dari Rp1 triliun. Pengembangan mal menyasar kebutuhan penghuni kawasan serta masyarakat yang berada di Pondok Cabe, Cinere, dan sekitarnya. Lokasi mal ini sangat strategis, karena berada tepat di jantung dan jalan utama kawasan SouthCity yang menghubungkan area Pondok Cabe dan Cinere. SouthCity merupakan superblok dengan luasan 57 hektare yang fokus untuk mengembangkan proyek apartemen, perumahan, ruko, dan pusat komersial. Kawasan ini terletak di lokasi yang prospektif sebagai penghubung antara Jakarta Selatan, Cinere, dan Pondok Cabe. Peony Tang, Direktur PT Setiawan Dwi Tunggal, mengatakan, untuk membangun pusat perbelanjaan dan hiburan ini dibutuhkan lahan sekitar 6,4 hektare di dalam kawasan SouthCity. &ldquo;Rencananya mal ini akan dibangun dengan berbagai fasilitas seperti pusat perbelanjaan dengan berbagai tenant, bioskop, pusat hiburan keluarga, taman bermain anak, dan ruang terbuka hijau,&rdquo; imbuh Peony. Ia yakin kerjasama SouthCity dengan PT Summarecon Investment Property akan memberikan nilai tambah untuk pengembangan kawasan. Sementara itu, Alberto Sutejo, Sales &amp; Marketing General Manager PT Setiawan Dwi Tunggal menyampaikan, bahwa kawasan SouthCity memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Adapun keberadaan mal di lokasi ini, selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait tempat liburan yang lengkap dan modern, juga bisa meningkatkan nilai properti kawasan dan menguntungkan masyarakat sekitar karena terciptanya lapangan kerja baru. &ldquo;Proyek ini juga akan meningkatkan nilai dari properti yang ada di SouthCity,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

SouthCity merupakan superblok dengan luasan 57 hektare yang fokus mengembangkan proyek apartemen, perumahan, ruko, dan pusat komersial.

Gaet Summarecon, SouthCity Bangun Pusat Bisnis di Selatan Jakarta Senilai Rp 1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-4-2.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan alat bukti berupa dokumen pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Jogjakarta. Alat bukti ini diamankan setelah melakukan penggeledahan di Plaza Summarecon Bekasi, pada Senin (8/8) kemarin.  "Senin (8/8), Tim Penyidik telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di Plaza Summarecon Bekasi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (9/8).  "Selama kegiatan berlangsung, Tim Penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti yang menguatkan dugaan unsur perbuatan pidana para tersangka," sambungnya.  Alat bukti yang diamankan dari Plaza Summarecon Bekasi itu terkait berbagai dokumen dugaan aliran uang dan bukti elektronik. Alat bukti ini semakin memperkuat kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemkot Jogja.  "Tim Penyidik segera menganalisis dan menyita bukti-bukti ini untuk dikonfirmasi lebih lanjut pada saksi-saksi maupun para Tersangka," tegas Ali.  Sebelumnya, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Plaza Summarecon Jakarta pada Jumat (5/8) lalu. Hasil penggeledahan itu juga ditemukan bukti dugaan pengurusan IMB di Kota Jogjakarta.  Dalam kasusnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) kemarin, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana. Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Geledah Plaza Summarecon Bekasi, KPK Amankan Bukti Dugaan Suap IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak segan menetapkan PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Jogjakarta. KPK saat ini masih terus melakukan penyidikan kasus yang menjerat mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti.  "Bila kemudian memang ditemukan adanya cukup bukti keterlibatan pihak lain, siapapun itu termasuk korporasi maka akan kami tindak lanjuti," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (23/6).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini pun memastikan, pihaknya akan melakukan pengembangan kasus dugaan suap pengurusan IMB dalam rangka pembangunan apartemen. Terlebih muncul dugaan, ada penyiapan dana khusus dari Summarecon Agung untuk melakukan penyuapan.  "Kami pasti kembangkan lebih lanjut informasi dan data yang kami peroleh dalam proses penyidikan saat ini," ucap Ali.  Meski demikian, sampai saat ini KPK masih fokus dalam menyelesaika berkas para tersangka yang sudah ditetapkan lebih dahulu. Hal ini akan didalami lembaga antikorupsi dari pemeriksaan saksi-saksi.  "Beberapa keterangan saksi dan alat bukti lain sejauh ini menguatkan pembuktian dugaan perbuatan para tersangka dimaksud," tegas Ali.  KPK sebelumnya menduga, PT. Summarecon Agung Tbk menyiapkan dana khusus untuk melakukan suap dalam melancarkan proses izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Jogjakarta. Hal ini didalami tim penyidik KPK kepada para petinggi Summarecon Agung.  Mereka yang diperiksa di antaranya Direktur Utama PT. Sumarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Keuangan PT. Sumarecon Agung, Lidya Suciono; Sekretaris Direktur Utama PT Summarecon, Yusnita Suhendra; Staf Finance PT Summarecon, Christy Surjadi; Staf Finance PT Summarecon, Valentania Aprilia dan Direktur PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika. Mereka telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (21/6).  "Seluruh saksi hadir memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi antara lain terkait aktifitas keuangan dari PT SA Tbk dan dugaan adanya peruntukan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin ke Pemkot Jogjakarta," ungkap Ali.  Tim penyidik KPK juga menduga, mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti mendapat fasilitas khusus dari PT. Summarecon Agung. Materi pemeriksaan ini didalami kepada para saksi.  "Selain itu didalami juga terkait dugaan adanya fasilitas khusus untuk tersangka HS (Haryadi Suyuti) selama proses pengurusan izin dari PT SA Tbk," beber Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) kemarin, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana. Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Tak Segan Tetapkan Summarecon Sebagai Tersangka Korporasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-1-1.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB). Haryadi diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Tbk (SMRA), Oon Nusihono untuk mengawal IMB apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro, Jogjakarta.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya akan terus mendalami keterlibatan Haryadi Suyuti dalam kasus dugaan suap IMB tersebut. Terlebih, Malioboro yang merupakan cagar budaya ada aturan khusus dalam mengatur ketinggian bangunan.  "Apakah dalam proses perizinan-perizinan sebelumnya itu juga ada deal-deal seperti ini izin diberikan dengan melanggar Perda nanti kita cek," kata Alex dikonfirmasi, Minggu (5/6).  "Di sepanjang jalan Malioboro itu 'kan masuk kawasan cagar budaya dimana ada aturan pembatasan ketinggian maupun sudut kemiringan dari ruas jalan, sudut kemiringan dari ruas jalan itu kan 45 derajat artinya nanti kita bisa cek di Jogjakarta itu," sambungnya.  Menurut Alex, Haryadi tidak hanya memainkan IMB dari pembangunan apartemen Royal Kedhaton milik Summarecon Agung. Disinyalir, ada permainan lain yang juga dilakukan Haryadi saat menjabat sebagai Wali Kota Jogjakarta.  "Bahwa ada dugaan penerimaan lain yang ini juga berkaitan dengan proses perizinan hotel atau apartemen jadi penerimaan lain itu juga terkait dengan proses perizinan," cetus Alex.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. Dia menyandang status tersangka, karena diduga menerima suap dari Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nasihono.  KPK juga menetapkan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana dan Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono sebagai tersangka. Keduanya merupakan tersangka penerima suap.  Dalam konstruksi perkara, sekitar tahun 2019, Oon Nasihono selaku Vice President Real Estate PT SA Tbk melalui Direktur Utama PT. Java Orient Property (JOP) Dandan Jaya K mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB), yang mengatasnamakan PT JOP. Diketahui, PT JOP merupakan anak usaha dari PT Summarecon Agung Tbk.  Pengajuan IMB tersebut diperlukan untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah Cagar Budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta.  Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021. Untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, Oon Nasihono bersama Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan Haryadi Suyuti yang saat itu menjabat Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022.  Meski terjadi kendala, pada tahun 2022 IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit. Karena itu pada Kamis (2/6) kemarin, Oon Nasihono datang ke Jogjakarta untuk menemui Haryadi Suyuti di rumah dinas jabatan Wali Kota.  KPK mengamankan uang sejumlah USD 27.258 ribu yang di kemas dalam tas goodiebag melalui Triyanto Budi Yuwono sebagai orang kepercayaan Haryadi Suyuti dan sebagian uang tersebut juga diperuntukkan bagi Nurwidhihartana.  Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Haryadi Suyuti Diduga Tak Hanya Terima Suap dari Summarecon Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/walkot-jogja-tersangka-kpk-RIDWAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) di Pemerintah Kota Jogjakarta. KPK juga menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka yang diduga terlibat perkara ini.  Ketiga pihak yang juga menyandang status tersangka adalah Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono; Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogjakarta, Nurwidhihartana; Sekretaris Pribadi Wali Kota Jogja, Triyanto Budi Yuwono.  "Berdasarkan pengumpulan berbagai informasi dan data yang sebelumnya telah dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melanjutkan ke tahap penyelidikan dan kemudian menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk selanjutnya meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/6).  Penetapan tersangka ini merupakan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Jogjakarta dan Jakarta, Kamis (2/6). Dalam OTT itu, tim KPK berhasil mengamankan total 10 orang dan uang sebanyak USD 27.258 atau senilai Rp 393.826.000 yang dikemas dalam goodie bag.  Oon Nusihono selaku tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara Haryadi, Nurwidhihartana, dan Triyanto selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Walkot Jogja dan Bos Summarecon Agung jadi Tersangka Suap IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/SUMARECON.jpg" alt="Ilustrasi interior kluster Baroni yang ditawarkan pengembang Summarecon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi interior kluster Baroni yang ditawarkan pengembang Summarecon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unit usaha dari PT Summarecon Agung Tbk kembali menawarkan produk hunian landed house yang merupakan bagian dari kawasan hunian Symphonia, klaster ketujuh bernama Klaster Baroni.  “Sebanyak 76 unit rumah akan mulai dijual perdana pada tanggal 5 Desember 2020 mendatang dengan sistem penjualan online untuk menjaga kenyamanan calon konsumen,” ujar Executive Director Summarecon Serpong Magdalena Juliati dalam keterangannya, Sabtu (28/11).  Menurutnya Klaster ini menjadi pilihan yang tepat untuk milenial atau pasangan muda. Sebab, klaster ini menawarkan hunian dua lantai dengan luas tanah ideal dan harga terbaik yang tentunya semakin hari nilainya akan terus meningkat.  “Untuk para calon konsumen untuk memiliki unit ini, diantaranya Down Payment (DP) yang dapat diangsur sebanyak 24 kali, dengan cicilan atau angsuran KPR yang didukung beberapa bank,” ucapnya.  Baroni juga memiliki value yang tinggi karena memiliki lokasi strategis di kawasan terbaru, Symphonia, area penghubung kota Summarecon Serpong dengan pengembangan kota lain. Berdampingan langsung dengan Symphonia Urban Lake Park, salah satu destinasi wisata di tengah kota yang nantinya akan menjadi ikon rekreasi alam di kawasan ini.  Ia menambahkan, konsumen properti tetap menyambut positif produk - produk dari Summarecon Serpong. Terhitung dari pertengahan tahun 2020, dalam memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, respon positif terus bergulir atas penjualan produk - produk properti yang dipasarkan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WAdUBByX1qc

Jelang Akhir Tahun, Summarecon Serpong Pasarkan Klaster Buat Milenial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Summarecon

Berita Terkini