<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/kementerian-KKP-3413429871.jpg" alt="LAMPAUI TARGET: Hendra Yusran Siry (kiri) menyampaikan capaian penerimaan PNBP KKP 2024 di kantor KKP pada Selasa (17/12). (FOLLY AKBAR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LAMPAUI TARGET: Hendra Yusran Siry (kiri) menyampaikan capaian penerimaan PNBP KKP 2024 di kantor KKP pada Selasa (17/12). (FOLLY AKBAR/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memecahkan rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan itu diperoleh dari sektor kelautan dan perikanan sepanjang 2024. Hal itu disampaikan dalam catatan akhir tahun sesi II yang dirilis di Kantor KKP Jakarta, kemarin (17/12).&nbsp; Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry mengatakan, hingga kuartal III-2024, penerimaan PNBP KKP mencapai Rp 1,97 triliun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah KKP. Sebagai perbandingan, PNBP KKP tahun 2020 hanya Rp 857,30 miliar. Kemudian naik menjadi Rp 995,74 mililiar pada 2021, Rp 1,865 triliun (2022), dan Rp. 1,699 triliun (2023). Hendra menjelaskan, capaian tersebut merupakan kontribusi dari berbagai sektor di kelautan dan perikanan yang dikelola KPP. Kontribusi yang paling signifikan&nbsp; adalah sektor Sumber Daya Alam (SDA) kelautan dan perikanan, serta sanksi dari kegiatan ilegal. "Ya PNBP ada dari sumber daya alam dan dari kegiatan-kegiatan yang misal izinnya kita keluarkan," ujarnya. Selain PNBP, KKP juga bisa menjaga produksi perikanan nasional hingga kuartal III-2024 yang mencapai 18,26 juta ton. Menurutnya, catatan angka-angka tersebut menunjukkan peran sektor perikanan sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Indonesia. "Tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global," pungkasnya. (far/bas)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memecahkan rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tahun ini membukukan Rp 1,9 triliun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bukukan Pendapatan PNBP Rp 1,97 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/NELAYAN-1-1351247198.jpg" alt="Dukungan permodalan dari LPMUKM membuat Trisman Gea mampu mengembangkan usaha dengan menambah armada kapal tangkap, sehingga hasil tangkapannya pun optimal." width="100%">
<figcaption>Dukungan permodalan dari LPMUKM membuat Trisman Gea mampu mengembangkan usaha dengan menambah armada kapal tangkap, sehingga hasil tangkapannya pun optimal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memanfaatkan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, nelayan Nias behasil memperoleh nilai tambah dari usahanya dalam penangkapan dan pengolahan ikan. Ialah Trisman Gea, berawal dengan hanya menggunakan kapal tangkap pribadinya, namun kini usahanya terus melesat. Perkembangan usaha diakui Trisman mulai Ia rasakan saat memperoleh dukungan modal usaha yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Pada prosesnya Ia menyadari bahwa untuk mengembangkan usaha, modal memiliki peran yang sangat penting. &ldquo;Sebelumnya hanya mengandalkan satu kapal tangkap 3 GT dengan kapasitas terbatas, sedangkan saya ingin usaha ini berkembang. Berdiskusilah kami dengan Kepala Dinas Kelautan Kab. Nias Utara, beliau memberi informasi bahwa ada program permodalan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,&rdquo; terangnya. Dukungan modal usaha pun Ia manfaatkan untuk menambah armada kapal tangkap, sehingga hasil tangkapannya pun optimal. Adapun ikan yang biasa ditangkap Trisman pun jenisnya beragam. Mulai dari ikan tongkol, kerapu, canang, dan juga ikan merasu. Tidak hanya langsung dijual, hasil tangkapan yang Ia peroleh juga turut diolah menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asap dan ikan teri kering. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/NELAYAN-2-1101693601.jpg" alt="Hasil tangkapan ikan teri yang diolah untuk dijual ke pasar dalam bentuk kemasan 2 ons. (LPMUKP untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Hasil tangkapan ikan teri yang diolah untuk dijual ke pasar dalam bentuk kemasan 2 ons. (LPMUKP untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Meskipun menurutnya pengolahan ikan menjadi produk olahan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar, penjualan olahan ditujukan untuk memperluas pasar terutama pasar rumah tangga. &ldquo;Meskipun secara keuntungan dari menjual ikan segar lebih cepat perputarannya, tapi produk olahan ikan itu bagus untuk menjaga peluang pasar ke depannya. Jadi meskipun produksi ikan sedang berkurang, setidaknya 10-20 bungkus ikan kepada setiap warung setiap minggunya itu harus ada,&rdquo; ungkapnya. Olahan ikan dijual Trisman dengan harga Rp10.000 per kemasan dengan berat 2 ons. Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa proses pembuatan olahan ikan teri dimulai dengan mencari ikan teri segar, yang kemudian direbus dan dijemur. Setelah itu, dilakukan penyortiran dan pembersihan sebelum ikan teri dikemas dan dijual. Sedangkan untuk ikan asap, bahan mentah ikan yang lebih besar diolah melalui proses pengasapan selama dua hari lalu setelah setelah itu dibersihkan dan di kemas dengan baik. Usaha pengolahan ikan Trisman Gea tidak hanya terbatas di daerah Nias Utara, melainkan telah menjangkau wilayah lain seperti Jawa dan Medan melalui pesanan online. Ia pun aktif mempromosikan produknya melalui media sosial, khususnya melalui Facebook. Dukungan modal yang diberikan oleh LPMUKP telah memberikan dampak yang signifikan bagi Trisman Gea di Kabupaten Nias Utara. Dengan adanya kapal tangkap baru, pengolahan ikan menjadi produk olahan, serta strategi pemasaran yang efektif, Ia pun mampu memenuhi permintaan konsumen dan memperluas jangkauan pasar.

Meski keuntungan menjual ikan segar lebih cepat perputarannya, tapi produk olahan ikan lebih bagus untuk menjaga peluang pasar ke depannya.

Nelayan Nias Sukses Kembangkan Usaha berkat Dukungan Modal LPMUKP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bertemu-di-pelabuhan-aktau-5-pemimpin-negara-bahas-soal-laut-kaspia_m_.jpg" alt="Nelayan di pinggir pantai Caspia" width="100%">
<figcaption>Nelayan di pinggir pantai Caspia</figcaption>
</figure>Bertemu di Pelabuhan Aktau, 5 Pemimpin Negara Bahas soal Laut Kaspia JawaPos.com - Semenjak Uni Soviet runtuh, status hukum pengelolaan Laut Kaspia mengalami perdebatan. Kini untuk bisa mengelola sumber daya laut itu, lima pemipin negara yang berbatasan dengan Laut Kaspia akan bertemu, Minggu (12/8) ini. Mereka akan melakukan penandatangan kesepakatan bersama. Kelima negara tersebut yakni Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan. Mereka akan menandatangani perjanjian penting di laut pedalaman yang menawarkan kekayaan cadangan minyak dan gas serta sturgeon tersebut. Kelima pemimpin negera itu diperkirakan akan menyetujui konvensi yang sudah lama ditunggu-tunggu tentang status hukum laut tersebut. Konvesi itu bahkan telah diperdebatkan sejak runtuhnya Uni Soviet, namun tidak berlaku antara Teheran dan Moskow. Pembicaraan itu akan berlangsung di kota Pelabuhan Aktau. Dengan perjanjian itu tentunya dapat membantu meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah militer. Selama ini hukum limbo telah menghancurkan proyek-proyek yang menguntungkan di sepanjang garis pantai sepanjang 7 ribu kilometer Kaspian itu. Selain itu menimbulkan ketegangan pula di antara negara-negara di sepanjang pantai Kaspian. Seperti dilansir AFP pada Minggu (12/8), pihak Kremlin mengatakan konvensi tersebut menggali potensi besar laut dalam itu untuk penggunaan bersama. Kremlin juga tidak mengizinkan pangkalan militer dari negara lain untuk ditempatkan di Kaspia. Para pemimpin lima negara yang berbatasan dengan Laut Kaspia bertemu di Kazakhstan pada hari minggu ini untuk manfaat yang berbeda di wilayah pedalaman yang menawarkan kekayaan cadangan minyak dan gas dan sturgeon.

Bertemu di Pelabuhan Aktau, 5 Pemimpin Negara Bahas soal Laut Kaspia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/simak-nih-10-jurus-menteri-susi-jaga-sumber-daya-laut_m_163376.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan. Setidaknya, ada 10 langkah yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam paparan tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (18/10). Upaya pertama, kata Susi, dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan adalah dengan menjaga sumber daya lobster, kepiting, dan rajungan bertelur untuk generasi mendatang. Terkait itu, sambung dia, pihaknya telah menggagalkan penyelundupan terhadap 3.730.779 ekor dan 33.708 kg spesies tersebut. &ldquo;Selain itu, juga telah dilepas liarkan 3.732.232 ekor lobster, kepiting, dan rajungan bertelur. Tercatat pula, penyelamatan Rp509,69 miliar sepanjang 2016 sampai Juli 2017,&rdquo; katanya. Langkah berikutnya, Susi menjelaskan, adalah konservasi spesies hiu koboi dan hiu martil. Sebanyak 158 spesies tersebut terus diselamatkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah perlindungan penyu. Menurut Susi, dari upaya itu, sebanyak 22.016 spesies telah diselamatkan. Upaya keempat adalah penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. &ldquo;Terkait itu, pemerintah telah mengganti 237 unit alat tangkap yang dilarang,&rdquo; tuturnya. Kelima, adalah dengan melakukan penebaran 35, 71 juta ekor benih ikan lokal. Langkah lain yang demi menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan adalah melakukan pengukuran ulang kapal yang tidak sesuai. &ldquo;Sebanyak 1.707 unit kapal hasil ukur ulang dan Rp357,88 miliar PNBP dari SDA,&rdquo; terangnya. Pemerintah, menurut Susi, juga melakukan pengendalian daya dukung ekosistem di danau dan waduk, perehabilitasian wilayah pesisir, dan perlindungan daerah pemijahan dan daerah bertelur sumber daya Tuna di WPP 714. &ldquo;Dan langkah yang kesepuluh adalah menambah kawasan konservasi nasional, dari 16,4 juta hektare pada 2014 menjadi 18,36 juta hektare pada 2017,&rdquo; pungkasnya.

Simak Nih! 10 Jurus Menteri Susi Jaga Sumber Daya Laut

sumber daya laut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sumber daya laut

Berita Terkini

Kementerian Kelautan dan Perikanan Bukukan Pendapatan PNBP Rp 1,97 Triliun

Nelayan Nias Sukses Kembangkan Usaha berkat Dukungan Modal LPMUKP

Bertemu di Pelabuhan Aktau, 5 Pemimpin Negara Bahas soal Laut Kaspia

Simak Nih! 10 Jurus Menteri Susi Jaga Sumber Daya Laut

Download Aplikasi JawaPos.com