<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/COiDFvHBMyfmBXrLjYFMtebsxXYIvwVYMe4ArRWR-1996681340.jpg" alt="Ilustrasi Sumbangan Danantara untuk Negara. Danantara diminta setor pemasukan Rp 808 triliun ke negara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sumbangan Danantara untuk Negara. Danantara diminta setor pemasukan Rp 808 triliun ke negara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menyumbang pemasukan senilai Rp 808 triliun ke negara. Agar APBN tanpa defisit bisa benar-benar bisa diwujudkan. Merespons hal ini, Ekonom sekaligus Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono menilai bahwa sulit untuk dilakukan jika Danantara harus setor dengan nominal mencapai Rp 800 triliun ke negara. Ia justru mempertanyakan soal kemampuan Danantara. Terlebih, kata dia, sebagian besar dana yang dikelola Danantara adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). "Tadinya kita pikir Danantara ini akan menjadi sumber investasi saja. Tapi ternyata tahun 2029 juga ditargetkan menyumbang karena ROA-nya diasumsikan capai 5 persen dari aset yang USD 1.000 miliar, atau sekitar 5 persen. Dan ini kalau di Indonesia kan ini setara Rp 700-Rp 800 triliun," kata Riandy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/8). Ia mengatakan, sebetulnya pemerintah Indonesia tak perlu muluk-muluk untuk menargetkan APBN tanpa defisit. Menurut dia, ada hal penting yang harus dilakukan, yakni pengelolaan defisit yang harus tetap dijaga. Untuk diketahui, defisit APBN setiap tahunnya biasa ditetapkan harus berada di bawah 3 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit berada pada rentang 2,78 persen. "Enggak perlu kita hidup tanpa utang. Asalkan pengelolaan utangnya masih sustainable atau berhati-hati. Kalau kita paksa Danantara untuk mengucurkan uang sampai Rp 700 triliun, memang bisa? Aset Danantara itu kebanyakan DPK. Kedua, tidak semuanya aset produktif," bebernya. Riandy mengungkapkan, daripada Danantara harus menyumbang dana ke negara. Seharusnya, kehadiran badan investasi ini bisa menjadi investor pada market failure atau kegagalan pasar yang hanya bisa dimasuki oleh pemerintah. "Sebaiknya Danantara fokus mendorong sektor baru yang banyak market failure, khususnya sektor yang hanya bisa dimasuki oleh Pemerintah," pungkasnya.

Ekonom menilai permintaan Presiden Prabowo agar Danantara menyumbang Rp 808 triliun ke negara sulit diwujudkan.

Prabowo Minta Danantara Sumbang Rp 808 Triliun ke Negara Demi APBN Tanpa Defisit di 2027, Ekonom: Sulit untuk Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-07JPG-1247557492.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa didesain tanpa defisit pada tahun 2027 atau 2028. Biasanya, defisit APBN didesain berada di bawah 3 persen. Hal ini disampaikan Prabowo dengan harapan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) bisa menyumbang senilai USD 50 miliar ke negara, atau setara Rp 808 triliun (Kurs Rp 16.162 per dolar AS). Angka tersebut disesuaikan dengan hitungan Return on Asset (ROA) bisnis yang baik, yakni sebesar 12 persen. Namun, misal saja ROA untuk Indonesia sebesar 5 persen dari USD 1.000 miliar, angkanya bisa mencapai mencapai Rp 808 triliun. "Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari USD 1.000 miliar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar. Kalau USD 50 miliar (disumbang Danantara ke Negara), APBN kita tidak defisit," kata Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan di Senayan, Jakarta Jumat (15/8) pekan lalu. Tak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu perintah Prabowo ini adalah untuk mengurangi jumlah komisaris di BUMN yang dinilai terlalu banyak. Dia mengatakan, jumlah komisaris di BUMN itu idealnya tak lebih dari 5 orang. "Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget, saya potong setengah komisarisnya paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5," jelas Prabowo. Terakhir, dia juga secara tegas menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan terhadap BUMN. Dalam hal ini, ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukannya. Dalam pidatonya di hadapan anggota DPR-MPR dan DPD RI serta tamu undangan jelang HUT ke-80 RI, ia memerintahkan kepada Danantara untuk merombak direksi-komisaris hingga melakukan penghapusan tantiem untuk BUMN yang merugi.

Prabowo Subianto menargetkan APBN tanpa defisit di 2027, Danantara berkomitmen sumbang USD 50 miliar untuk negara.

Prabowo Minta Danantara Sumbang Rp 808 Triliun ke Negara, Targetkan APBN Tanpa Defisit di 2027

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/KbJfrLHbpdvh1URAr7GnuW6ToJsolTxNWaF0g4L9-3670397191.jpg" alt="Menhut Raja Juli Antoni. (Humas Kemenhut)" width="100%">
<figcaption>Menhut Raja Juli Antoni. (Humas Kemenhut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menghibahkan tanahnya seluas 20 ribu hektare di Aceh untuk konservasi gajah.&nbsp; Aksi sosial Prabowo itu dilakukan jauh-jauh hari, sebelum muncul polemik empat pulau di aceh dan Sumut. Saat ini pembangunan pusat konservasi gajah tersebut sudah hampir selesai.&nbsp; Area konservasi gajah di lahan pemberian Prabowo diberi nama Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) Aceh. Lokasinya berada di Takengon, Aceh Tengah. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi tersebut untuk memastikan proses preservasi gajah di PECI Aceh itu berjalan dengan baik. "Ini kedua kali saya ke Aceh Tengah. Ini melanjutkan percakapan, perbincangan Pak Presiden Prabowo dengan King Charles di London bulan Desember yang lalu," ujar Raja di Pendopo Aceh Tengah, Rabu (18/6) malam. Setelah menerima paparan dari tim WWF, dia bersyukur atas perkembangan pembangunan pusat konservasi gajah itu.&nbsp; Dia mengatakan progres pembangunannya luar biasa. Di lokasi tersebut, nantinya akan dibuat beberapa blok untuk konservasi perbaikan ekosistem gajah. Raja Juli menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyumbangkan lahan pribadinya seluas 20 ribu hektare di Aceh untuk konservasi Gajah Sumatera.&nbsp; Dalam perkembangannya, luasan lahan yang dihibahkan bisa bertambah menjadi 80 ribu hektare. Perkembangan itu dibenarkan oleh Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermy yang juga turut hadir di lokasi. "Beliau (Prabowo) malah (siap) memberikan 80 ribu hektar bila diperlukan," ungkap Raja Juli.&nbsp; Pada kesempatan itu, Raja Juli juga melakukan perpanjangan dan perluasan lingkup kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan pihak Inggris. Perluasan kerjasama ini dilakukan dengan penambahan Klausul Baru pada Pasal 2.1 MoU yaitu Penguatan konservasi gajah di Peusangan, Aceh. Kemudian masa berlaku MoU yang semula berakhir pada 21 Oktober 2027, diusulkan untuk diperpanjang hingga 21 Oktober 2032. Dalam acara turut hadir Direktur Utama PT. Tusam Edhy Prabowo, Komisaris WWF Indonesia Teuku A Khalid, Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey, dan Anggota DPR RI dapil Aceh Teuku Abdul Khalid. Sementara itu, Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey mengatakan Aceh merupakan rumah bagi gajah, harimau, dan orang utan. Namun seluruh satwa tersebut tidak dapat melindungi diri sendiri di tengah perkembangan populasi manusia dan pembangunan. Sehingga menurut dia perlu ada kerja sama dan komitmen jangka panjang. "Aceh rumah bagi gajah, harimau, dan orang utan adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia," katanya. Saat ini ketiga spesies tersebut masih hidup, tetapi tidak dapat melindungi dirinya sendiri.&nbsp; Maka manusia yang harus memastikan ada skema yang jangka panjang, komitmen jangka panjang. Sehingga mampu menaikkan upaya konservasi namun juga dengan menaikkan ekonomi. "Inggris berkomitmen untuk terus mempererat kerjasama menumbuhkan ekonomi, kesejahteraan bersama dan menjaga bumi yang layak huni bagi generasi yang akan datang," pungkasnya.&nbsp;

Presiden Prabowo Subianto hibahkan 20 ribu hektare lahan di Aceh untuk pusat konservasi gajah dan hampir selesai, dengan potensi perluasan.

Tanpa Drama dan Kegaduhan, Prabowo Sumbang 20 Ribu Hektare Lahannya di Aceh untuk Area Konservasi Gajah, Bisa Bertambah jadi 80 Ribu Hektare

sumbang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sumbang

Berita Terkini

Prabowo Minta Danantara Sumbang Rp 808 Triliun ke Negara Demi APBN Tanpa Defisit di 2027, Ekonom: Sulit untuk Dilakukan

Prabowo Minta Danantara Sumbang Rp 808 Triliun ke Negara, Targetkan APBN Tanpa Defisit di 2027

Tanpa Drama dan Kegaduhan, Prabowo Sumbang 20 Ribu Hektare Lahannya di Aceh untuk Area Konservasi Gajah, Bisa Bertambah jadi 80 Ribu Hektare

Download Aplikasi JawaPos.com