<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/NHUDZORwpHs28k3qPTEP689anDXUED1aFkxi4LfK-575801617.jpg" alt="Ilustrasi Desa wisata di Sumba Timur. (Maps/Yusuf Paulus)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Desa wisata di Sumba Timur. (Maps/Yusuf Paulus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Desa Patawang di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, kini berstatus desa mandiri. Tiga tahun mereka menjalankan program pemberdayaan berbasis lingkungan, Hijau Manise.&nbsp; Program ini dinilai berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi warga serta memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan desa. Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF) Sudarmanto mengatakan, status baru Patawang menandai perubahan signifikan dalam indeks pembangunan desa di kawasan timur Indonesia. &ldquo;Pada 2022, Patawang masih berstatus desa berkembang. Kini menjadi satu-satunya desa mandiri di Sumba Timur,&rdquo; ujar Sudarmanto dalam laporan penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025. Program Hijau Manise awalnya berfokus pada penghijauan dan konservasi lahan kering di Sumba Timur. Namun kegiatan itu kemudian berkembang menjadi gerakan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat desa, sekolah, dan kelompok usaha mikro. Sejumlah inisiatif dijalankan, seperti pembentukan UMKM Kube Maukawini di Desa Lambakara, pengembangan agrowisata Patawang, serta kerja sama dengan aparat TNI dan Polri untuk edukasi lingkungan dan keamanan kawasan. &ldquo;Melalui agrowisata, warga tidak hanya menjaga kelestarian alam, tapi juga mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil kebun dan wisata,&rdquo; kata Yulius, salah satu warga yang terlibat dalam program. Keberhasilan program tersebut mendapat pengakuan nasional. PT Muria Sumba Manis (MSM), mitra utama dalam program Hijau Manise, meraih Gold Award dalam ajang CSR &amp; PDB Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT dan ISSF. Menteri Desa Yandri Susanto mengatakan, keberhasilan Patawang menunjukkan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha dalam membangun desa. &ldquo;Pembangunan desa tidak bisa berjalan&nbsp;sendiri. Perlu kolaborasi agar masyarakat memiliki kemandirian ekonomi dan kesadaran lingkungan,&rdquo; ucap Yandri. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang membuka acara penghargaan, menekankan bahwa perubahan di tingkat desa harus dimulai dari perubahan cara berpikir. &ldquo;Untuk menjadi desa maju dibutuhkan kemauan belajar dan kerja sama lintas pihak,&rdquo; kata Zulhas. Tim penilai CSR &amp; PDB Awards menilai program Hijau Manise layak menjadi model pemberdayaan desa berkelanjutan. Sebab, berhasil menjaga konsistensi program dan keterlibatan masyarakat.&nbsp; Proses verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tidak berhenti di seremoni, melainkan dijalankan terus-menerus oleh warga. Komisaris MSM, Raphael R. Susanto mengatakan, keberhasilan ini menjadi dorongan untuk memperluas cakupan program ke wilayah lain di Sumba Timur. &ldquo;Keberlanjutan hanya bisa terwujud jika masyarakat ikut berperan aktif dan merasakan manfaatnya secara langsung,&rdquo; ujar Raphael. Kini, Patawang menjadi satu-satunya desa mandiri di Kabupaten Sumba Timur dengan peningkatan ekonomi, pendidikan, dan partisipasi masyarakat yang signifikan. Pemerintah daerah menilai model seperti ini bisa direplikasi di desa lain, terutama di kawasan yang masih tertinggal.

Desa Patawang di Sumba Timur kini berstatus desa mandiri berkat program Hijau Manise yang sukses tingkatkan ekonomi dan lingkungan

Desa di Sumba Timur Naik Status Jadi Desa Mandiri, Warga Nikmati Hasil Program Hijau Manise

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/IMG-20231125-WA0003-490085557.jpg" alt="Ana Paji Jiara bersama murid-muridnya." width="100%">
<figcaption>Ana Paji Jiara bersama murid-muridnya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah kesejahteraan guru masih jadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah yang tak kunjung dirampungkan. Hingga kini, masih banyak guru-guru non ASN yang digaji alakadarnya. Ana Paji Jiara, 44, misalnya. Ia harus berjuang di tengah keterbatasan. Di sekolah dia mengajar generasi muda bangsa untuk masa depan mereka. Dirinya tak pernah mempersoalkan seberapa besar gaji yang diterima. Sementara di rumah, dia harus bertani dan beternak untuk menopang hidup keluarganya sebagai orang tua tunggal. Ana telah mengajar selama 16 tahun di SD Inpres Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Honornya memang sudah mencapai Rp 2,9 juta. Ini ia terima sejak diangkat menjadi PPPK Juni 2023. Angka ini sudah sangat disyukuri. Mengingat dulu di awal mengajar, pada 2004, gajinya hanya puluhan ribu. &rdquo;Kami hanya diberi &lsquo;uang sabun&rsquo; atau uang belas kasihan oleh kepala sekolah, Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu setiap bulan,&rdquo; kenangnya. Lalu, naik menjadi Rp 300 ribu di 2018 hingga dikontrak oleh daerah dan menjadi ASN PPPK. Saat itu, Ana yang tamatan SMA Kristen Payeti di Waingapu diminta untuk membantu mengajar. Karena, SD Inpres Wunga kekurangan guru. Hanya ada dua guru yang mengajar waktu itu. Kebetulan, perempuan lulusan tahun 2000 ini sudah empat tahun ini hanya di rumah bertani dan pelihara babi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. &rdquo;Waktu itu hanya dua guru yang mengajar di sini. Lalu saya dan tiga teman dipanggil untuk bantu mengajar,&rdquo; ungkapnya. Di awal mengajar, dia benar-benar harus berjuang di tengah keterbatasan. Dia harus berjalan kaki ke sekolah yang berjarak 3 kilometer dari rumahnya setiap hari. Dia tak pernah mengeluh. Bahkan, dia mau mengembangkan diri. Untuk bisa mengajar siswa-siswanya lebih baik lagi, Ana pun memberanikan diri untuk sekolah kembali. Dia mengambil kuliah jurusan pendidikan di Universitas Terbuka pada 2016. Jadi, sembari mengajar, bertani, dan beternak, dirinya masih harus kuliah jarak jauh. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/IMG-20231125-WA0004-558345963.jpg" alt="Ana Paji Jiara bersama murid-muridnya." width="100%">
<figcaption>Ana Paji Jiara bersama murid-muridnya.</figcaption>
</figure> &rdquo;Tapi sekarang sudah lebih baik. Tidak perlu lagi berjalan kaki ke sekolah. Ada motor,&rdquo; tuturnya. Ya, setelah 14 tahun berjalan kaki menuju sekolah, pada 2018, dia berhasil membeli sebuah motor bekas seharga Rp 5,4 juta dari hasil menjual babi. Bukan hanya kuliah, Ana pun mau mengikuti pelatihan mengajar dari Yayasan Sulinama dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI). INOVASI sendiri merupakan kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia. Dalam pelatihan dengan tema Program Literasi Dasar Berbahasa Ibu, Ana mendapat ilmu pedagogi dan penyampaian materi bagi kelas bawah di sekolah dasar. Dia pun mendapat pendampingan dalam mengajar selama pelatihan berlangsung. Ana mengaku seolah menjadi guru sesungguhnya setelah mendapatkan pendampingan ini. Dia dilatih cara menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Di mana, sebetulnya, anak-anak di sana masih ketergantungan dengan bahasa ibu ketimbang bahasa Indonesia. Selain itu, ada juga pelatihan cara mengajar, mengenal huruf, dan menggabung huruf. &rdquo;Sebelum adanya program ini, kami hanya mengajar abjad a, i, u, e,o saja setiap hari kepada siswa. Jadi, anak-anak bosan dan lambat mengerti karena pakai bahasa Indonesia waktu mengajar,&rdquo; jelasnya. Diakuinya, siswa-siswi di sekolahnya memang lebih banyak menggunakan bahasa Kambera (bahasa asli setempat) dalam berkomunikasi sehari-hari. Hampir 70 persen dari mereka bergantung pada bahasa ibu ini, apalagi mereka yang berada di kelas bawah. Sebab, para siswa sejatinya berasal dari kampung-kampung di sekitar sekolah. Antara lain dari kampung Walakari, Tanarara. Lalu, ada juga siswa dari Desa Talicu, desa terjauh dengan jarak 5 kilometer dari sekolah. Karenanya, usai mendapat pelatihan, dia lebih percaya diri menggunakan bahasa daerah sebagai pengatar pembelajaran. Biasanya, dia akan mengajar menggunakan bahasa Kambera dulu, sebelum kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia. &rdquo;Pengalaman selama ini memang anak-anak lebih bisa menjawab kalau memakai bahasa daerah. Menyisipkan bahasa Indonesia dinilainya tetap penting. Dengan begitu, saat di kelas tinggi, mereka bisa memahami berbagai pengetahuan yang tersedia dalam bahasa Indonesia. Namun, penggunaan bahasa ibu untuk memberikan pemahaman konsep pembelajaran juga terbukti berhasil membuat siswa-siswinya lebih mengerti pelajaran yang diberikan. Selain itu, anak-anak pun lebih percaya diri dalam berkomunikasi dan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran. &rdquo;Hasil belajar mereka pun meningkat,&rdquo; jelasnya. Untuk melengkapi ini, Ana biasanya menyiapkan sendiri alat ajarnya. Misalnya, gambar-gambar khusus yang dibuat olehnya untuk kemudian di tampilkan jadi alat peraga di kelas. Sebagai informasi, penggunaan bahasa ibu dalam pembelajaran memang tidak termaktub dalam kurikulum mana pun. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, bahasa ibu diperbolehkan digunakan khususnya pada kelas awal. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo pun mengamini. Menurutnya, ini penting dilakukan. Jika tidak, siswa dipaksa belajar dua hal sekaligus. Pertama, belajar mengenal huruf Latin dan membaca. Kedua, mempelajari bahasa yang bahasa Indonesia yang masih asing bagi mereka. Sehingga, kesulitannya jadi ganda dan menjadi beban berat bagi mereka. (*)

Masalah kesejahteraan guru masih jadi PR besar pemerintah yang tak kunjung dirampungkan. Hingga kini, banyak guru-guru non-ASN digaji kecil.

Kisah Perjuangan Guru Honorer di NTT, Mengajar Harus Jalan Kaki 3 Km, Sebulan Dibayar Rp 20 Ribu

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/Pacuan-kuda-Sumba-1020880135.jpeg" alt="Stevano sebagai penyelenggara saat menyerahkan piala pada Lomba pacuan kuda di Sumba Timur menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal dan asing untuk datang ke Nusa Tenggara Timur (NTT)." width="100%">
<figcaption>Stevano sebagai penyelenggara saat menyerahkan piala pada Lomba pacuan kuda di Sumba Timur menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal dan asing untuk datang ke Nusa Tenggara Timur (NTT).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lomba pacuan kuda di Sumba Timur menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal dan asing untuk datang ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Kompetisi ini diadakan sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi warisan kebudayaan warga lokal dalam merawat dan beternak kuda. Kali ini, lomba pacuan kuda tersebut digelar oleh Stevano Rizky Adranacus. Tokoh pemuda berdarah NTT yang dikenal sebagai anak dari putra politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Herman Herry.&nbsp; Stevano, yang juga merupakan calon legislatif DPR RI dapil NTT II (meliputi Timor, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Sumba) itu mengatakan, selain menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, lomba pacuan kuda tersebut diadakan sebagai upaya untuk mempertahankan tradisi warisan kebudayaan warga Sumba dalam merawat dan beternak kuda. "Selain menjadi daya tarik untuk wisatawan, lomba pacuan kuda ini memiliki makna historis dan kultural bagi warga Sumba. Saya kira kita seluruh generasi muda Sumba harus tetap merawat budaya luhur ini," kata Stevano, Kamis (24/8). Stevano yang juga politikus Partai PDI Perjuangan itu berharap, lomba pacuan kuda ini bisa mendorong semangat peternak kuda dan merawat kuda pacu bagi warga Sumba. Hal itu mengingat, makin meningkatnya permintaan kuda pacu di Kecamatan Lewa. Ia juga mendorong agar budaya pacuan kuda ini harus dipromosikan secara masif agar menarik wisatawan untuk datang ke Sumba. "Kita semua harus membuka perspektif bersama, untuk melihat Budaya Pacuan Kuda sebagai potensi ekonomi yang akan memiliki dampak, baik langsung atau tidak langsung, bagi perekonomian masyarakat Sumba," terang Wakil Bendahara Umum Banteng Muda Indonesia ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012802863/elite-pdip-anggap-manuver-politik-budiman-sudjatmiko-dukung-prabowo-tak-berpengaruh">Elite PDIP Anggap Manuver Politik Budiman Sudjatmiko Dukung Prabowo Tak Berpengaruh</a>&nbsp; Sebelum masuk ke dunia politik, Stevano dikenal memiliki karir di dunia bisnis. Dari properti hingga tambang. Pemuda yang baru menginjak usia 29 tahun ini juga diketahui baru saja meresmikan Resort bintang 5 dengan nama Cap Karoso di Sumba Barat Daya.&nbsp; Stevano mengaku memutuskan untuk terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah Herman Herry yang telah empat periode menjadi anggota DPR RI dari PDIP. Diketahui, Lomba Pacuan Kuda Sahabat Stevano ini dibuka langsung oleh Bupati Sumba Timur, Khristofel Praing. Ia mengapresiasi gelaran lomba ini, karena memiliki efek ekonomi lokal dan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh anak muda Sumba. "Kuda itu bagi orang Sumba adalah kawan seperjalanan sehingga merawat kuda adalah sesuatu yang mulia bagi orang Sumba. Terima kasih kepada Bapak Stevano atas pergelaran lomba yang meriah ini," jelasnya. Sebagai informasi, lomba pacuan kuda Sahabat Stevano ini memperlombakan 12 kelas dengan total 523 ekor kuda yang datang dari seluruh daratan Sumba. Ketua panitia pelaksana Umbu Mbora dalam laporannya menjelaskan, lomba pacuan kuda ini diselenggarakan untuk tidak sekedar mencari juara belaka. Tapi juga untuk meningkatkan persatuan dan meningkatkan nilai jual kuda.&nbsp;

"Kita semua harus membuka perspektif bersama, untuk melihat Budaya Pacuan Kuda sebagai potensi ekonomi yang akan memiliki dampak positif."

Rawat Adat Budaya Lokal, Putra Herman Herry Stevano Gelar Lomba Pacuan Kuda Sumba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/inovasi-Sumba-Timur-2940905296.jpeg" alt="Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema &quot;Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah&quot;." width="100%">
<figcaption>Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema &quot;Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah&quot;.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif. Tujuannya untuk kemajuan suatu daerah agar makin optimal jika didukung dengan beragam inovasi.&nbsp; Langkah ini perlu dilakukan oleh berbagai daerah termasuk Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus berupaya meningkatkan pengelolaan BUMDes setiap desa di wilayahnya.&nbsp; Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema "Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah".&nbsp; Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Hotel Kanibiru Sumba Timur, Selasa, (23/5).&nbsp; Yusharto juga mengatakan, kendati termasuk kabupaten terpecil di NTT, namun Sumba Timur memiliki beragam potensi lokal bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini seperti pertanian, peternakan hingga pariwisata. Karena jika diolah dengan baik, maka potensi tersebut dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.&nbsp; Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi lokal adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang ada di desa-desa wilayah Sumba Timur.&nbsp; "Saat ini BUMDes itu sudah memberikan PADes bagi desa yang bersangkutan karena bidang usaha desa misalnya dalam menyediakan internet," terangnya.&nbsp; Dia berharap Pemkab Sumba Timur tidak menjadikan kondisi geografis sebagai kendala dalam meningkatkan inovasi di wilayahnya. Dia justru berharap dengan segala keterbatasan yang ada, Pemkab Sumba dapat terus megembangkan beragam inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.&nbsp; "Terpencil bukan berarti terkucil, ini barang kali tagline yang harus kita gunakan dan menjadikan keterpencilan saat ini menjadi peluang," tambahnya.&nbsp; Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau agar Pemkab Sumba Timur memperhatikan setiap inkubator inovasi di wilayahnya terutama organisasi Litbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), atau sebutan lain terhadap lembaga penelitian. Pasalnya lembaga tersebut dapat menjadi inkubator bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan menjadi inovasi.&nbsp; "Gagasan yang dikembangkan menjadi inovasi ini sangat mungkin digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes di wilayah Sumba Timur, untuk itu mari kita mengawal bersama inovasi di wilayah kita masing-masing agar terus meningkat," pungkasnya.

Kendati termasuk kabupaten terpecil di NTT, namun Sumba Timur memiliki beragam potensi lokal bernilai ekonomi yang cukup tinggi.

Tingkatkan Inovasi Sumba Timur, Kepala BSKDN Sarankan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/gks-sumba-timur-tanamkan_pola_asuh.jpg" alt="AMAN DI RUMAH TUHAN: GKS Manubara selalu menyelipkan tema-tema ramah anak pada setiap acara, terutama yang dihadiri para orang tua. (WAHANA VISI INDONESIA UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>AMAN DI RUMAH TUHAN: GKS Manubara selalu menyelipkan tema-tema ramah anak pada setiap acara, terutama yang dihadiri para orang tua. (WAHANA VISI INDONESIA UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>GKS Manubara, Pelopor Gereja Ramah Anak di Sumba Timur  Rumah ibadah bisa menjadi tempat yang ramah dan nyaman untuk anak-anak. Itulah yang terus dikampanyekan Gereja Kristen Sumba (GKS) Manubara. Mereka ingin menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak.  FERLYNDA PUTRI, Sumba Timur  ---  KABUPATEN Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada 2021, jumlah penduduk Sumba Timur sebanyak 250.788 jiwa. Sekitar 87 persen dari jumlah penduduk menganut agama Kristen. Dengan jumlah sebesar itu, sangat wajar jika gereja menjadi tempat yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Peran itu pula yang ditunjukkan GKS Manubara. Melalui gereja, hati jemaat diketuk untuk memedulikan hak-hak anak.  ”Sebelum ada gereja ramah anak, begitu banyak anak yang ditelantarkan orang tua atau mendapatkan kekerasan,” kata Aulia kepada Jawa Pos Kamis (13/10) pekan lalu. Remaja 14 tahun itu merupakan anggota forum anak Manubara binaan Wahana Visi Indonesia (WVI). Di masa lalu, Aulia sering sedih ketika melihat teman sebayanya mendapat tindakan kekerasan.  Namun, dia tak mengerti harus bagaimana.  ”Tapi, setelah ada gereja ramah anak, begitu banyak anak yang sudah tidak mendapat kekerasan lagi dari orang tua. Tidak ada lagi anak yang ditelantarkan atau disuruh bekerja,” ujarnya.  GKS Manubara mendeklarasikan menjadi gereja ramah anak pada 2018. Waktu itu gereja tersebut baru dua tahun berdiri. Aulia ingat, pada awal pembentukan gereja ramah anak, belum banyak kegiatan yang dilakukan. Namun, seiring perjalanan waktu, kegiatan terus berkembang. Misalnya, ada komunitas sel (komsel) anak yang mengajak diskusi tentang berbagai hal. ”Kami belajar banyak hal. Kami diajarkan hal-hal yang tidak kami ketahui,” ujarnya.  Beberapa bulan lalu, GKS Manubara mengadakan pendalaman iman yang terkait dengan forum anak. ”Dengan adanya gereja ramah anak, kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai anak,” terangnya.  Pendeta jemaat GKS Manubara, Sumba Timur, Pdt Aprianus Meta Djangga Uma juga ingat masa-masa sebelum gereja ramah anak berdiri. Saat itu banyak sekali persoalan terkait dengan anak-anak. Banyak anak yang kehilangan sosok ayah. Sebab, banyak anak yang lahir di luar pernikahan. Mereka ditinggalkan dan ditelantarkan orang tuanya. Angka kehamilan anak-anak juga cukup tinggi. ”Tingkat kekerasan pada anak juga cukup tinggi. Memaki, memukul itu sudah biasa pada masa itu,” ujarnya.  Tidak sedikit pula anak-anak yang membantu orang tuanya bekerja. Pekerjaan itu harus mereka lakukan saat jam sekolah. Sebab, kala itu angka kemiskinan begitu tinggi. Kondisi tersebut mengetuk hati Aprianus. ”Kami terpanggil untuk melayani mereka,” ucapnya.  Langkah pertama setelah memutuskan menjadi gereja ramah anak pada 9 Juni 2018 adalah melakukan pendataan. GKS Manubara mendata jumlah anak, jenis kelamin, dan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi. ”Kami juga mengajarkan pengasuhan dan menanamkan rasa percaya diri bagi ibu single parent,” tuturnya.  Aksi itu tidak berhenti di lingkup keluarga. Sekolah-sekolah di sekitar GKS Manubara juga diajak bekerja sama. Terutama sekolah yang siswanya menjadi jemaat GKS Manubara. Aprianus ingin misi untuk menjunjung hak anak juga didukung lingkungan sekitar. ”Ini untuk membangun kesadaran berpikir,” ucapnya.  Anak-anak diberi pengetahuan terkait dengan hak dan kewajibannya. Mereka diajari bagaimana mengadvokasi dan membangun kesadaran peduli kepada teman sebaya. Dengan begitu, mereka mampu mengkritisi jika terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungannya. ”Mereka diberi ruang di gereja. Saat Hari Anak, kami bikin spanduk yang isinya mengingatkan hak anak. Spanduk itu dibentangkan di gereja,” terang Aprianus.  Anak-anak juga dilatih untuk mengenal diri sendiri. Pendidikan seks pun diajarkan. Mereka diberi kesempatan untuk mengungkapkan kegelisahan dan pendapat di gereja. ”Kami bentuk parenting support group di setiap komsel,” tuturnya. Hingga kini ada 238 keluarga yang dibagi dalam 18 komsel. Itu berguna untuk mengimplementasikan pengasuhan penuh cinta dalam grup tersebut. Seminggu sekali mereka berkumpul untuk membicarakan pengasuhan di setiap keluarga.  ”Ada juga program gizi untuk anak. Ini untuk tambahan makanan,” imbuh Aprianus. Keluarga diajari menabung untuk memberikan makanan yang penuh gizi. Mereka menabung di botol plastik. Lalu, pada waktu yang disepakati, tabungan itu diambil untuk program makanan tambahan. ”Daripada saya ngomong di mimbar agar setiap jemaat nyumbang Rp 100 ribu, lebih mudah dengan cara ini,” selorohnya, lantas tertawa.  Majelis gereja juga mendampingi pembuatan akta lahir. Akta lahir itu penting bagi anak. Sebab, dokumen tersebut merupakan identitas yang diakui secara hukum dan berguna untuk masa depan anak. Karena itu, anak-anak dari jemaat GKS Manubara dipastikan punya akta lahir.  Ada momen yang sangat dikenang Aprianus. Itu terjadi ketika kali pertama mengajak jemaatnya membentuk gereja ramah anak. Waktu itu dia baru saja mendapat pelatihan dari Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB). ”Mereka (jemaat) tidak antusias. Yang datang hanya beberapa,” kenangnya. Tapi, Aprianus tak menyerah. Dia lalu melakukan pendekatan kepada setiap komsel. Perwakilan komsel dipanggil satu per satu. Dia juga mendatangi setiap ada acara di komsel. ”Awalnya tidak semua datang. Tapi, empat atau lima keluarga saja yang datang, saya sudah senang,” ujarnya.  Karena jumlah komsel yang tidak sedikit, Aprianus harus sering mengulang-ulang penjelasan tentang pentingnya memperhatikan hak anak. Dari satu komsel ke komsel lain. ”Di setiap momen seperti Natal, Agustusan, dan hari besar lain temanya soal anak. Ini untuk sosialisasi,” imbuhnya.  Meski demikian, dia mengakui bahwa gereja belum sempurna. GKS Manubara akan terus menyuarakan hak anak dan hal-hal yang menunjang tumbuh kembang anak. ”Tinggal fasilitas yang ditingkatkan. Tapi, untuk orang tua, tidak ada lagi yang merasa program ramah anak sebagai beban. Mereka sudah menyadari dan menerapkan program tersebut,” tutur Aprianus.

Tanamkan Pola Asuh Penuh Cinta hingga Bantu Single Parent

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/terpilih-suara-anak.jpg" alt="KRITIS BERSUARA: Roslinda (kiri) dan Grace, ketua Forum Anak Sumba Timur, di Rumah Aman Sumba Timur (9/9). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KRITIS BERSUARA: Roslinda (kiri) dan Grace, ketua Forum Anak Sumba Timur, di Rumah Aman Sumba Timur (9/9). (FERLYNDA PUTRI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Terpilih karena Punya Pemikiran Kritis dan Berperan di Lingkungan Sekitar  Roslinda masuk forum anak di desanya sejak masih SD dan kian tergerak menyuarakan pentingnya akta kelahiran setelah seorang teman gagal ikut lomba sains karena persoalan tersebut. Di New York, begitu ingat harapan yang dilabuhkan kawan-kawannya, deg-degan saat pidato langsung hilang.  FERLYNDA PUTRI, Sumba Timur  ---  HARI itu, pertengahan Juli tiga tahun lalu, tidak akan pernah dilupakan Roslinda. Dia pergi jauh dari kampungnya di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, ke New York, di Amerika Serikat sana.  Bukan untuk sekadar jalan-jalan. Tapi, membicarakan hal yang penting: hak anak. Di ajang bergengsi: High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development.  ’’Saya memulai pidato dengan cerita teman satu kelas yang kesulitan mengikuti lomba karena tak memiliki identitas,” tutur remaja 17 tahun itu kepada Jawa Pos yang menemuinya di Rumah Aman Sumba Timur (9/9).  Menurut data BPS Sumba Timur 2022, jumlah penduduk di kabupaten yang berada di Pulau Sumba itu 246.618 jiwa.  Sebanyak 5,68 persen di antaranya pernah menikah di bawah usia 16 tahun. Sedangkan 13,19 persen menjadi suami atau istri pada usia 17–18 tahun dan 22,14 persen lainnya menikah pada usia 19–20 tahun. Pernikahan dini memang problem besar di Sumba Timur.  Kendala lainnya di Sumba Timur adalah belum semua orang tua sadar bahwa akta kelahiran anak adalah hal yang penting. Bukan sekadar syarat administrasi. Inilah yang menggugah Oslin, sapaan Roslinda, untuk bersuara.  ”Ada teman SD Oslin yang tidak bisa ikut lomba sains tingkat nasional karena tidak punya identitas (akta kelahiran),” tutur Oslin yang ketika ke New York masih duduk di bangku SMP.  Dia tak bisa lupa wajah si teman yang murung saat istirahat. Tak seperti biasanya, teman yang enggan dia sebutkan namanya itu tak mau bermain bersama kawan-kawan yang lain. Dan, ini berlangsung tidak satu-dua hari saja.  Saat itu, Oslin sudah menjadi anggota forum anak di Desa Kombapari, Sumba Timur. Dari obrolan mereka berdua, baru dia tahu apa persoalan sebenarnya. Padahal, mengikuti lomba sains itu salah satu mimpi terbesarnya dan dia sudah belajar sangat keras untuk itu. Termasuk meluangkan waktu selepas sekolah untuk belajar lagi.  Oslin pun berinisiatif konsultasi kepada guru. Namun, tak ada titik temu.  Dari satu masalah ini, mata Oslin terbuka lebar bahwa akta kelahiran sangat penting. Padahal, adalah hak setiap anak mendapatkan identitas secara hukum negara.  Oslin sudah tergabung di forum anak di desanya sejak masih duduk di kelas IV SD. Dan, ketika membawa masalah ini ke forum tersebut, terungkaplah memang banyak upik dan buyung di Kombapari yang tidak memiliki akta kelahiran.  Mikel Presty Carlo, seorang pekerja sosial dari Kementerian Sosial untuk wilayah Kabupaten Sumba Timur, yang ditemui pada saat yang sama menuturkan bahwa pada 2018 baru 20 persen anak di Kombapari yang memiliki akta kelahiran.  Salah satu pemicunya adalah banyaknya orang tua yang tidak menikah dan dicatatkan negara. ”Jadi, urus akta pun sulit,” tuturnya.  Didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Indonesia (LSM WVI), Oslin dan teman-temannya di Forum Anak Desa Kombapari pun maju ke musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa. ”Awalnya ya disepelekan. Kenapa anak-anak ikut rapat,” ujarnya.  Beruntungnya, Oslin dan teman-temannya dapat pelatihan sebelum ikut musrenbang yang pertama. Setidaknya dia tahu di undang-undang ada aturan bahwa suara anak juga perlu didengar dalam pembangunan. Suara anak tidak boleh dibungkam.  Mikel yang juga salah satu mentor untuk forum anak ingat bagaimana anak-anak itu bicara saat rapat. ”Bahkan, kepala desa pun sempat tidak tahu aturan bahwa ada suara anak dalam keputusan pembangunan. Anak-anak dibekali aturan, makanya percaya diri,” ujarnya.  Rapat pertama mereka mungkin diabaikan. Namun, lambat laun didengar. Dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya, akhirnya diketahui masalah minimnya akta kelahiran juga disebabkan jarak tempuh yang jauh.  Orang tua yang memiliki anak merasa keberatan kalau harus ke kota. Dari Kombapari ke Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur, jaraknya 51 km. Jalan di sana belum bagus dan tentu harus melewati pegunungan.  Belum lagi perjalanan ke kota membutuhkan biaya. Jika sekali datang langsung jadi, mungkin masih ringan. Bagaimana jika ada syarat yang kurang. Itu akan jadi beban bagi orang tua.  ”Dari sini ada ide untuk urus bersama. Secara massal,” tuturnya.  Akhirnya, siapa saja yang belum memiliki akta didata. Anggota forum anak menanyai teman-teman mereka. Yang mau urus, dibantu kumpulkan persyaratan.  Buah kerja keras itu, kini di desanya sudah 100 persen anak-anak punya akta. Setiap bayi lahir, orang tua akan diingatkan oleh perangkat desa. ”Sekarang ada satu orang di balai desa yang mengurus ini. Jadi tidak susah lagi,” ujarnya.  Cerita itu pun menginspirasi Oslin ketika dirinya ditunjuk untuk mengikuti forum internasional di New York. Tema lain yang disampaikannya adalah seputar partisipasi anak, mekanisme perlindungan anak, dan pernikahan dini.  Semua itu dilihatnya di kehidupan teman-temannya. Dia ingin mengangkat isu tersebut agar dunia internasional tahu bahwa masih banyak anak-anak di sudut negeri ini yang belum terpenuhi haknya. Banyak anak yang masih menjadi korban dari sistem yang dibentuk oleh orang dewasa.  Penunjukan dirinya untuk berbicara di New York itu salah satunya dilakukan oleh WVI. Dia dianggap sebagai anak yang menonjol dan memiliki pemikiran kritis. Perannya untuk anak-anak di lingkungan pun cukup banyak.  ”Saya belajar aturan-aturan dan bahasa Inggris,” katanya.  New York tentu jauh lebih bising dan gemerlap dibandingkan Sumba Timur. Sempat ada rasa gelisah di hati Oslin. Namun, dia ingat, di Sumba Timur ayah dan ibunya mendoakan.  Teman-temannya pun berharap agar kondisi mereka didengar dunia. Para pembimbing juga pasti memiliki banyak harapan atas apa yang dilakukannya di HLPF . ”Awalnya deg-degan. Tapi, cuma pertama saja saat baca pidato. Selanjutnya tidak,” tuturnya.  Lalu, apa hasilnya setelah dia menyuarakan realitas anak-anak di Sumba Timur? Kini perlahan ada perubahan yang lebih baik. Orang tua sadar bahwa anak adalah titipan. Namun, perjuangan tak hanya berhenti di New York.  Sepulang dari forum tersebut, Oslin masih aktif bersuara untuk teman-temannya. Dia kini aktif menjadi pengurus Forum Anak Sumba Timur. Masih banyak hak anak yang perlu diperjuangkan. Air bersih, pendidikan, dan kesehatan di antaranya.  Dari anak perempuan di Pulau Sumba, Oslin bercerita kepada dunia. Dia berteriak agar orang dewasa melihat masih ada anak-anak yang perlu dipenuhi haknya. ”Pola pikir harus diubah. Anak juga manusia yang patut dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam tumbuh kembang,” katanya.

Roslinda, Remaja dari Sumba Timur yang Suarakan Hak Anak di Forum PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Kapal-wisata-ditolak-berlabuh-di-Sumba-Timur1.jpg" alt="Kapal wisata Bulan Baru yang memuat 10 WNA ditolak berlabuh di wilayah Kabupaten Sumba Timur, NTT. KSOP Waingapu/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapal wisata Bulan Baru yang memuat 10 WNA ditolak berlabuh di wilayah Kabupaten Sumba Timur, NTT. KSOP Waingapu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Waingapu bersama Karantina Kesehatan Pelabuhan Laut Waingapu dan KP3 Laut Waingapu menolak memberikan izin kepada kapal wisata Bulan Baru berlabuh di wilayah perairan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.  ”Kapal wisata ini hendak berlabuh di Sumba Timur. Namun, kami tolak untuk mencegah masuknya virus korona yang sekarang makin menyebar luas,” kata Kepala KSOP Kelas IV Waingapu Anis Kumanireng seperti dilansir dari Antara pada Minggu (15/3).  Anis mengatakan, penolakan itu mengikuti instruksi Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora, terkait upaya pencegahan masuknya Covid-19 di wilayah kabupaten bagian paling timur Pulau Sumba itu.  ”Semua unsur dari instansi terkait di daerah sudah sepakat dalam rapat pekan lalu untuk pencegahan virus korona, jadi kami jalankan instruksi bupati tersebut,” kata Anis.  Anis mengatakan, hanya mengizinkan kapal yang memuat satu pemandu wisata dan enam awak itu berlabuh sebentar saja untuk mengisi bahan bakar dan kebutuhan logistik. ”Karena mempertimbangkan kemanusiaan, kapal diizinkan sebentar saja berlabuh untuk mengisi bahan bakar dan logistik lainnya,” terang Anis. Pihaknya segera berkoordinasi dengan agen untuk mengetahui tujuan berlayar kembalinya kapal tersebut untuk diterbitkan surat izin berlayar.  Sementara itu, dokter dari Karantina Kesehatan Pelabuhan Laut Waingapu Hindarti Handayani menambahkan, pihaknya tidak melakukan pemeriksaan para penumpang dan awak kapal tersebut. ”Kami hanya menyampaikan informasi mengenai instruksi bupati yang melarang masuknya warga negara asing ke Sumba Timur selama wabah Covid-19 masih terjadi,” kata Hindarti.  ”Kami tetap menolak mereka turun, karena biaya perawatan satu orang pasien COVID-19 sangat mahal dan Sumba Timur belum siap secara peralatan untuk penanganannya sehingga lebih baik kita antisipasi,” ujar Hindarti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iQH9ETahywg  https://www.youtube.com/watch?v=xkFMx5C-Toc  https://www.youtube.com/watch?v=JDX9bd4Jpfw

Kapal Wisata Bermuatan 10 WNA Ditolak Berlabuh di Sumba Timur

Sumba Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sumba Timur

Berita Terkini