<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/geram-tak-terurus-sumarsono-akan-revitalisasi-tugu-pahlawan-indonesia_m_.jpg" alt="Pj Gubenur Sulsel Sumarsono saat melakukan peninjauan di tugu Pahlawan Indonesia, jalan Ujung Pandang, Makassar." width="100%">
<figcaption>Pj Gubenur Sulsel Sumarsono saat melakukan peninjauan di tugu Pahlawan Indonesia, jalan Ujung Pandang, Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono berencana merevitalisasi tugu Pahlawan Indonesia. Tugu yang terletak di jalan Ujung Pandang, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar itu, menjadi perhatian serius Sumarsono. Terletak di kawasan pesisir, pusat Kota Makassar, tugu yang merupakan simbol sekaligus saksi sejarah perjuangan panjang para pahlawan itu, sangat memprihatinkan. Tumpukan seng dan balok kayu, lumut hingga dedaunan, mengitari, menempel sebagian besar sisi-sisi hingga sepanjang badan tugu. "Tugu pahlawan ini mau tidak mau harus direvitalisasi kawasannya. Dalam rangka jas merahlah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu kan pertanda simbolik banyak cerita dibaliknya, namanya citra kepahlawan," kata Sumarsono, saat memberikan keterangan, di Makassar, Minggu (2/9). Sehari sebelumnya, tepatnya Sabtu (1/9) kemarin, Sumarsono didampingi Asisten 1 pemerintah Provinsi Sulsel Andi Herry Iskandar, langsung melakukan peninjauan dilokasi yang berhadapan langsung dengan Benteng Rooterdam itu. Revitalisasi, simbol baik pada konteks zaman kerajaan, penjajahan dan era kemerdekaan menurut Sumarsono sangat perlu untuk dilakukan. Tujuannya, agar jati diri bangsa tidak terputus. Apalagi, menurutnya saat ini masyarakat sangat terbatas akan pengetahuan dan pengalaman merasakan langsung peninggalan cagar budaya. "Ini ditambah karena ada sebagian tidak diketahui keberadaanya. Orang datang ke Benteng Rotterdam, dia lebih banyak merasakan dan seolah-olah berada di masa lalu, berbeda dengan hanya membaca buku, oleh karena itu titik-titik sejarah ini, itu harus dimunculkan kembali kawasan ini," tegasnya. Sumarsono kembali menegaskan, bahwa bangunan dalam bentuk apapun, tidak boleh berada di sekitar benda-benda atau simbol-simbol perjuangan. Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) khususnya budaya, diminta untuk sesesegera mungkin menindaklanjuti persoalan ini. "Kita prihatinan sama dengan Benteng Somba Opu, bangunan bersejarah tersebut tidak dikelola oleh UPTD. Ini namanya pelan-pelan membiarkan sejarah terkubur, membiarkan generasi muda ini terputus dari jati dirinya sebagai warga bangsa," katanya. Dari pengalamannya meninjau, Sumarsono menyebutkan bahwa tugu Pahlawan Indonesia bangunannya masih terdapat tulisan, meskipun sedikit tampak tak jelas. Untuk revitalisasi lanjutnya, pihak pihaknya telah melalukan rapat. Tim pun, telah diterjunkan kembali ke lokasi untuk meninjau dan melakukan perencanaan.

Geram Tak Terurus, Sumarsono Akan Revitalisasi Tugu Pahlawan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/wow-pemprov-dki-rencanakan-bikin-kereta-transjakarta_m_122248.jpeg" alt="Jalan layang Transjakarta" width="100%">
<figcaption>Jalan layang Transjakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu solusi paling masuk akal mengurai macet Jakarta adalah dengan memperbanyak transportasi massal yang terintegrasi. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono memiliki ide untuk membuat kereta Transjakarta. Dia mengatakan, wacana kereta Transjakarta bermula dari permintaan pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan 5 trainset. "Harganya tidak mahal, masih terjangkau. Tapi saya minta namanya harus kereta Transjakarta," ujar Sumarsono di Lapangan Silang Monas Barat Daya, kemarin (9/4). Dijelaskan Soni, sapaan akrab Sumarsono, rencana tersebut baru ide awal. Belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya. Kendati begitu, kata Sumarsono, hal ini sesuai dengan semangat untuk menambah integrasi oleh Transjakarta "Ini baru ide dasar, harus ada perluasan lagi. Tapi branding barunya ya bahwa kita tidak hanya di bus tapi juga kereta api. Mungkin nanti ada di udara ha-ha-ha," ujarnya optimistis. Sumarsono menerangkan, masih harus dilakukan kajian untuk mewujudkan kereta Transjakarta. Bussines plan juga harus dibuat terlebih dahulu. Namun, kata Sumarsono, ini merupakan ide baik yang juga akan mendukung pengoperasian kereta bandara nanti. Sumarsono menyampaikan hal itu dalam acara peluncuran 100 bus maxi baru milik Transjakarta. Bus maxi ini mampu menampung penumpang yang lebih banyak daripada bus biasanya. Selain itu, 5 bus tingkat dengan warna merah putih juga diluncurkan dalam acara tersebut. Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Budi Kaliwono mengungkapkan, pihaknya merubah tagline "Berani Berubah", dengan "Kini Lebih Baik" dan mampu meningkatkan jumlah pelanggan menjadi 450.000 per hari. "Rute kita juga sudah bertambah, sekarang kita juga sudah lebih mengenal pelanggan kita. Kita luncurkan bus pink khusus perempuan," ujar Budi. (wok/yuz/JPG)

Wow, Pemprov DKI Rencanakan Bikin Kereta Transjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/berani-ikut-aksi-313-ini-ancaman-sumarsono-ke-pns-dki_m_119895.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono bakal menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang kedapatan mengikuti aksi 313. Apabila ada PNS yang terlibat, pria yang karib disapa Soni itu meminta untuk melaporkannya. "Laporkan ke saya. Akan diberikan peringatan keras. Kasih saja ke saya fotonya (PNS yang ikut demo)," ujarnya di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (30/3). Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu menjamin tak ada satu pun PNS di jajaran pemerintahan provinsi DKI terlibat aksi Jumat (31/3) besok. Kendati pun anak buahnya nanti hanya membawa nama pribadi mengikuti demonstrasi. "PNS bukan hanya pribadi. 24 jam enggak boleh terlibat politik," tegasnya. Soal persiapan yang bakal dilakukan pemerintah provinsi, Soni mengaku bakal mengerahkan 1.500 pasukan Satpol PP membantu pihak kepolisian. Selain itu, pihaknya juga sudah mempersiapkan pasukan pemadam kebakaran (damkar) dan tim kesehatan. "Konsepnya ya melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Selama mereka layak untuk dilayani sebagai warga Jakarta yang baik. Perbedaan pendapat jangan sampai memecah-belah warga Jakarta," pungkasnya. (uya/JPG)

Berani Ikut Aksi 313, Ini Ancaman Sumarsono ke PNS DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/curhat-plt-gubernur-dki-jakarta-dulu-saya-dicurigai-pak-ahok_m_119862.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait tugas yang dijalaninya sekarang.&nbsp; Soni-sapaannya- mengaku ketika pertama kali didapuk menggantikan Ahok, sering dicurigai sejumlah pihak terkait penyusunan APBD.&nbsp; "Saat pertama kali menjabat (sebagai Plt) dicurigai semua, APBD Rp 71 triliun-an, gimana tidak dicurigai," kata Soni saat menerima&nbsp;rombongan Kantor Berita Politik RMOL.co (Jawa Pos Grup), di Balaikota Jakarta, Rabu (29/3). Selain soal APBD, dirinya juga selalu dicurigai bila dekat dengan DPRD DKI. Padahal, kata Soni, dia adalah Dirjend Otda Kemendagri&nbsp;yang diamanatkan membangun pemerintahan, yang artinya, membangun kerjasama antara eksekutif dan legislatif. "Kan sebagai Plt saya diberi dua tugas, yakni penugasan khusus menjaga APBD (DKI), dan penugasan umum memastikan pemerintahan berjalan&nbsp;baik antara eksekutif dan legislatif," kata Soni. Diceritakan Soni, Ahok sempat meremehkan kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah yang jumlahnya relatif besar itu.&nbsp; Namun, dengan pengalaman yang dimilikinya kurang lebih selama 20 tahun mengurusi pemerintahan daerah, dia bisa membuktikan mampu&nbsp;mengemban jabatan sebagai Plt Gubernur DKI di masa yang pertama. "Dulu (Ahok) nggak senyum karena curiga APBD Rp 71 truliun bisa dikorupsi Plt," ungkap Soni. Soni pun tak terpengaruh dengan sikap Ahok yang selalu curiga. Sebab, dia berpegangan pada misinya untuk mengabdi kepada negara. "Tidak ingin saya satu sen pun mencuri uang negara. Itu prinsipinya," tegas Soni. Soni yakin kecurigaan Ahok ini lantaran di pengaruhi oleh orang-orang yang ada disekelilingnya. Sebab, dirinya yakin Ahok orang baik. "Pak Ahok orangnya baik, nggak curiga, tapi pembisik kana-kirinya ini yang membuat dia (Ahok) selalu curiga," pungkas Soni.(ipk/rmol/mam/JPG)

Curhat Plt Gubernur DKI Jakarta: Dulu Saya Dicurigai Pak Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/soal-spanduk-provokatif-sumarsono-sebut-mati-satu-tumbuh-dua_m_117416.jpeg" alt="Plt Gubernur DKI Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur DKI Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus &nbsp;menertibkan spanduk-spanduk bernada provokatif di tengah suasana kampanye pilkada putaran dua. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah spanduk yang belum dicopot. Pasalnya, &nbsp; kendati petugas Satpol PP sudah melakukan penertiban, spanduk di lapangan justru makin bertambah. "Kita tidak bisa hitung jumlahnya, ini berlomba. Jadi turun satu, naik dua, turun dua naik empat. Ya terus kita akan kejar-kejaran terus," ujar pria yang karib disapa Soni itu di Balai Kota Jakarta, Senin (20/3).&nbsp; Untuk itu, Dia mengimbau &nbsp;seluruh &nbsp;warga Jakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan dengan tidak memasang sesuatu uang bersifat memprovokasi. &nbsp;"Prinsip kita &nbsp;ingin terus mengingatkan &nbsp;bahwa kita semua itu bersaudara. Sebagai saudara mari kita saling memahami," pintanya. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga menginstruksikan kepada Satpol PP supaya mengedepankan pendekatan persuasif.&nbsp; Namun, jika upaya itu tidak membuahkan hasil, Soni menegaskan akan tetap melaksanakan penertiban sesuai dengan aturan dalam Perundang-undangan. "Tapi yang jelas sebagai Plt gubernur saya meminta Satpol PP untuk melakukan pendekatan. kalau bisa mereka bisa menurunkan sendiri, kalau tidak bisa, terpaksa demi dan untuk ketentraman dan ketertiban umum harus secara paksa diturunkan. karena dalam rangka menegakkan peraturan daerah," tegasnya. Dilanjutkannya, sejauh ini sebanyak 651 buah spanduk provokatif telah diturunkan. Spanduk terbanyak berada di Jakarta Barat dengan jumlah 165. Sementara Jakarta Pusat 155 buah spanduk kemudian Jakarta Timur ada 138 spanduk. Jakarta Utara terdapat 82 dan Jakarta Selatan ada 104 buah serta Kepulauan &nbsp;Seribu tujuh buah. (uya/JPG)

Soal Spanduk Provokatif, Sumarsono Sebut  Mati Satu Tumbuh Dua 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/bahas-lift-jatuh-sumarsono-tuding-pengguna-kurang-disiplin_m_117403.jpeg" alt="Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono agaknya geram dengan tingkah laku penggunan lift yang kurang disiplin. Imbasnya, pada Jumat (17/3) lalu sebuah lift jatuh dari lantai satu ke UG. Overload penumpang lift masih diduga sebagai penyebab utamanya. "Harus ada pendidikan disiplin pada pengguna lift," ujar pria yang karib disapa Soni itu di Balai Kota Jakarta, Senin (20/3). Soni menduga, saat kejadian berawal dari jamaah masjid usai salat jum'at dan berdesak-desakan masuk lift hingga akhirnya overload. Ke depannya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu berharap adanya petugas atau penjaga lift di setiap gedung guna melakukan pengawasan. Pun demikian, terkait jatuhnya lift akan menjadi bahasan dalam rapat pimpinan hari ini oleh Pemerintah Provinsi DKI. "Saya kira perlu pendidikan lah buat warga kita ini pengguna lift khususnya, untuk displin lah," tuturnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 25 orang menjadi korban akibat jatuhnya lift di Blok M Square, Jakarta Selatan. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. (uya/JPG)

Bahas Lift Jatuh, Sumarsono Tuding Pengguna Kurang Disiplin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/tangani-banjir-sumarsono-diminta-blusukan_m_114990.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono didesak untuk lebih serius melaksanakan program penanggulangan banjir di Ibukota. Terlebih sepanjang Rabu (8/3) sebagian wilayah Jakarta kembali terendam. Genangan terjadi di 24 RW, 8 kelurahan di 7 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. "Pak Plt harus bisa menjalankan program penanganan banjir yang sudah dirancang oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal itu menjadi tanggungjawab beliau yang menggantikan Gubernur Ahok dan Wagub Djarot yang sedang cuti Pilkada," ujar Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta HE Syahrial, kemarin (8/3). Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI ini mengatakan, program penanganan banjir yang harus dijalankan diantaranya normalisasi sungai, pengerukan saluran dan juga pengangkatan sampah dari 13 kali yang melintasi Jakarta. "Plt harus banyak blusukan ke wilayah untuk melihat secara langsung permasalahan yang ada," katanya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hujan deras menyebabkan debit sungai meningkat. Kini, saat ketinggian muka air sungai naik siaga III saja, sudah banyak wilayah yang terendam banjir. "Sesungguhnya belum membahayakan bagi masyarakat seperti level siaga I yang menunjukkan sungai melimpas. Tapi faktanya saat sungai naik level siaga III saja, maka permukiman terendam banjir," kata Sutopo, dalam keterangan tertulisnya, kemarin (8/3). Selasa (7/3) malam lalu, kata dia, ketinggian muka air sungai Ciliwung di Katulampa meningkat hingga siaga III. Dampak, banjir merendam permukiman di bantaran sungai. Berdasarkan laporan dari Pusdalops BPBD DKI Jakarta, hingga pukul 07.00 tercatat 24 RW, 8 kelurahan di 7 kecamatan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur terendam banjir. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, selama dia menjabat sebagai Plt, tidak akan melakukan relokasi untuk kelanjutkan normalisasi kali. Dia menjelaskan, ingin menciptakan suasana kondusif selama proses Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berlangsung. Sumarsono mengatakan, selama menjabat sebagai Plt, Sumarsono ditugaskan untuk menjaga stabilitas keamanan jelang pilkada. Dikhawatirkan dengan adanya kebijakan relokasi, bisa membuat kegaduhan. "Saya berharap mungkin selama pilkada sampai selesai pilkada nggak ada relokasi, supaya menciptakan iklim kondusif. Tidak akan dilakukan menjelang pilkada," tandasnya. (wok/yuz/JPG)

Tangani Banjir, Sumarsono Diminta Blusukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sumarsono-harus-jaga-netralitas-pns_m_114785.jpeg" alt="Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan berharap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono yang kembali menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dapat mengawasi netralitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Hal tersebut sangat penting, agar keinginan masyarakat merasakan Pilkada yang jujur dan adil serta rahasia dapat terealisasi. "Kami berharap Pak Sumarsono dapat menjalankan tugasnya menjaga netralitas para PNS," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad, kemarin (7/3). Riano juga meminta para PNS yang terbukti terlibat dalam memenangkan salah satu calon harus diberi sanksi tegas. Hal ini untuk mencegah dan memberikan efek jera. "Pilkada ini harus adil tidak boleh salah satu pasangan calon mendapat keuntungan dari para birokrat. Itu sangat penting jika kita ingin menjadi masyarakat yang dewasa dan sukses dalam berdemokrasi," katanya. Sementara itu, Sumarsono mengatakan, akan mengawasi netralitas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov DKI pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Soni-sapaan akrab Sumarsono menegaskan, akan memberikan sanksi tegas bagi SKPD yang kedapatan memihak salah satu pasangan calon. "Sampai saat ini saya belum mendapatkan laporan, hanya katanya. Rezim hukum tidak pernah mengenal katanya, berikan bukti. Otomatis akan diberikan tindakan tegas. Sangat tegas, bisa diberhentikan," kata Soni. Soni mengatakan, salah satu priotas yang dilakukannya adalah menjaga agar Pilkada DKI Jakarta berlangsung aman dan kondusif. Selain netralitas PNS, Soni juga akan mengawasi agar setiap warga bisa memilih. Setiap pekan, Soni akan melakukan rapat koordinasi dengan lembaga terkait terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. "Saya ingin memastikan putaran kedua nanti tidak seorang pun kehilangan hak politiknya untuk memilih. Maka monitoring saya tidak lagi bulanan, tapi setiap Minggu," kata Soni. Pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua dijadwalkan digelar pada 19 April 2017 mendatang. (wok/yuz/JPG)

Sumarsono Harus Jaga Netralitas PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/soal-pengganti-ahok-mendagri-pertimbangkan-nama_m_114194.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono, disebut-sebut sebagai kandidat kuat&nbsp;pengganti Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.&nbsp; Sinylemen itu terlihat dari pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjhajo Kumolo. Tjahjo menyebut Soni-sapaannya- tak menutup kemungikinan menjadi pejabat&nbsp;yang dilantik sebagai Plt Gubernur DKI sore ini. &nbsp; "(Sumarsono) ada kemungkinan (menjabat lagi jadi Plt)," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Senin (6/3). Sekalipun demikian, Tjahjo mengaku saat ini sudah memiliki nama-nama calon lain Plt Ahok. "Masih ada beberapa nama. Kami masih pertimbangkan,"&nbsp;tambah politikus PDIP Perjuangan itu. &nbsp; Saat disinggung apakah ada kemungkinan, Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi A. Temenggung bisa menjadi Plt mengantikan Ahok, mantan anggota&nbsp;Komisi I DPR tersebut pun membantahnya. "Oh enggak-enggak," katanya. Diberitakan sebelumnya, Mendagri memastikan bahwa sore ini akan melantik Plt Gubernur DKI Jakarta, mengingat pada tanggal 7 Maret nanti, Ahok&nbsp;maupun Djarot harus mengikuti tahap kampanye di putaran kedua pilkada.&nbsp; "Hari ini akan kita tunjuk Plt, selama masa cuti, kemungkinan nanti sore jam 17.00 WIB di Balkot," pungkasnya. Sekadar informasi, pada putaran kedua&nbsp; Pilkada DKI 2017, KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan jadwal kampanye pada 7 Maret hingga 15 April 2017.(cr2/JPG)

Soal Pengganti Ahok, Mendagri Pertimbangkan Nama...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/pengganti-ahok-dilantik-sore-ini-mendagri-kemungkinan-dijabat_m_114176.jpeg" alt="Mendagri, Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri, Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkonfirmasi bahwa sore nanti (6/3) akan melantik Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan lantaran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus cuti kampanye dalam putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. "Hari ini akan kita tunjuk Plt, selama masa cuti, kemungkinan nanti sore jam 17.00 WIB di Balkot," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Senin (6/3). Kendati demikian, mantan anggota Komisi I DPR tersebut belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk mengantikan Ahok. Pasalnya SK tersebut masih belum Ditandatangani.&nbsp; Namun sudah ada beberapa nama dan tidak menutup kemungkinan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono akan kembali menjadi Plt. "Ada kemungkinan (Sumarsono jadi Plt lagi)," katanya. Sekadar informasi, pada putaran kedua Pilkada DKI 2017, KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan jadwal kampanye pada 7 Maret hingga 15 April 2017. Ahok dan Djarot, yang notabene berstatus petahana diwajibkan cuti.(cr2/JPG)

Pengganti Ahok Dilantik Sore Ini, Mendagri: Kemungkinan Dijabat...

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sumarsono

Berita Terkini