<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220404-WA0140.jpg" alt="Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie. Slamet Ardiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie. Slamet Ardiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sultan Pontianak IX <a href="https://www.jawapos.com/tag/syarif-machmud-melvin-alkadrie/">Syarif Machmud Melvin Alkadrie</a>, membantah dirinya telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai saksi dalam kasus dugaan kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara non aktif, <a href="https://www.jawapos.com/tag/abdul-gafur-masud/">Abdul Gafur Mas'ud</a> (AGM). Padahal sebelumnya, KPK menyebut Syarif telah dipanggil dan mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik lembaga antirasuah.  "Hingga kini saya ataupun pihak Keraton Pontianak serta kerabat tidak pernah sekali pun menerima surat panggilan dari KPK," kata Syarif Machmud Melvin Alkadrie di Pontianak, Senin malam (4/4) dikutip dari Antara.  Dalam konferensi persnya di hadapan wartawan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/sultan-pontianak-ix/">Sultan Pontianak IX</a> Syarif Machmud Melvin Alkadrie, membacakan klarifikasinya terkait maraknya pemberitaan tersebut.  "Bantahan yang saya keluarkan ini menanggapi berbagai pemberitaan yang mulai masif di media masa nasional dan di Kalbar, mengenai pemanggilan saya sebagai saksi yang akan dimintai keterangan terkait Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur nonaktif Abdul Ghofur Mas'ud dalam beberapa waktu terakhir," ujarnya.  Dalam konferensi pers tersebut, Syarif Machmud Melvin menegaskan, dirinya tidak pernah menerima surat pemanggilan dari KPK RI. "Sampai hari ini, 4 April 2022, tidak ada surat dan tidak pernah ada panggilan sebagai saksi dari KPK RI," ujarnya menegaskan.  Ia menambahkan, bilamana memang surat tersebut ada, ia tetap akan datang dan memberikan keterangan. Hal ini kata Syarif, dilakukan sebagai bukti bahwa dirinya warga negara yang taat hukum. Dirinya juga siap menyampaikan keterangan sesuai prosedur yang benar dan jujur.  "Dan dalam kesempatan ini, dengan tegas saya menyatakan bahwa akan tetap mendukung langkah-langkah KPK menegakkan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya pula.  Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara <a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk/">KPK</a> Ali Fikri menyatakan, pihaknya mengimbau kepada Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan sebagai saksi, dalam kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM).  "Tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada tim penyidik. Surat panggilan akan segera dikirimkan kembali dan KPK mengimbau untuk kooperatif hadir pada jadwal yang ditentukan berikutnya," katanya.  KPK sedianya memanggil Syarif Machmud Melvin Alkadrie pada Kamis (31/3) sebagai saksi untuk tersangka Abdul Gafur dalam penyidikan kasus dugaan suap, terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.  KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut. Lima tersangka <a href="https://www.jawapos.com/tag/penerima-suap/">penerima suap</a>, yakni Abdul Gafur, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH).  Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Sedangkan pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.

Sultan Pontianak IX: Saya Tak Pernah Terima Surat Panggilan dari KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220404-WA0140.jpg" alt="Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie. Slamet Ardiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie. Slamet Ardiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie membantah telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bupati Penajam Paser Utara.  ”Hingga kini saya ataupun pihak Keraton Pontianak serta kerabat tidak pernah sekali pun menerima surat panggilan dari KPK,” kata Syarif Machmud Melvin Alkadrie seperti dilansir dari Antara di Pontianak, Senin (4/4) malam.  Sultan Pontianak IX Syarif Machmud Melvin Alkadrie menyampaikan klarifikasi terkait maraknya pemberitaan terkait hal tersebut. ”Bantahan yang saya keluarkan ini menanggapi berbagai pemberitaan yang mulai masif di media masa nasional dan di Kalbar, mengenai pemanggilan saya sebagai saksi yang akan dimintai keterangan terkait Bupati Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur nonaktif Abdul Ghofur Mas'ud dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Syarif Machmud Melvin Alkadrie.  Dia menegaskan, tidak pernah menerima surat pemanggilan dari KPK. ”Sampai 4 April, tidak ada surat dan tidak pernah ada panggilan sebagai saksi dari KPK,” ucap Syarif Machmud Melvin Alkadrie.  Dia menambahkan, bilamana memang surat tersebut ada, dia akan datang dan memberikan keterangan. Sebagai warga negara yang taat hukum, apabila ada pemanggilan sebagai saksi dari KPK, dia siap menyampaikan keterangan sesuai prosedur yang benar dan jujur.  ”Dalam kesempatan ini, dengan tegas saya menyatakan bahwa akan tetap mendukung langkah-langkah KPK menegakkan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi,” tutur Syarif Machmud Melvin Alkadrie.  Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya mengimbau kepada Sultan Pontianak Syarif Machmud Melvin Alkadrie untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM).  ”Tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada tim penyidik. Surat panggilan akan segera dikirimkan kembali dan KPK mengimbau untuk kooperatif hadir pada jadwal yang ditentukan berikutnya,” kata Ali.  KPK sedianya memanggil Syarif Machmud Melvin Alkadrie pada Kamis (31/3) sebagai saksi untuk tersangka Abdul Gafur dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur tahun 2021–2022.  KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut. Lima tersangka penerima suap, yakni Abdul Gafur, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro.  Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Sedangkan pemberi suap adalah Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta.

Sultan Pontianak Bantah Dipanggil KPK Sebagai Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mengintip-ritual-adat-penobatan-sultan-pontianak-ix_m_144369.jpeg" alt="Syarif Mahmud Alkadrie (Melvin) didampingi istri dikawal pasukan kesultanan ketika beranjak dari Istana Kadriah menuju Komplek Makam Kesultanan Pontianak, Jumat (14/7) sore." width="100%">
<figcaption>Syarif Mahmud Alkadrie (Melvin) didampingi istri dikawal pasukan kesultanan ketika beranjak dari Istana Kadriah menuju Komplek Makam Kesultanan Pontianak, Jumat (14/7) sore.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penobatan Sultan Pontianak yang ke IX, Syarif Machmud Melvin Alkadrie, berlangsung sakral. Proses ritual adat ini selama tiga hari. Sejak kemarin hingga besok (16/7). Upacara sakral yang harus ditempuh Melvin untuk menggantikan almarhum ayahnya, Syarif Abubakar Alkadrie, dimulai dengan napak tilas perjalanan pendiri Kesultanan Pontianak. Jumat (14/7), sekitar pukul 14.20, ia didampingi istri, kerabat dekat, maupun handai taulan berangkat dari Istana Kadriah menuju komplek makam kesultanan di Batu Layang, Pontianak Utara.&nbsp; Mereka menggunakan jalur darat. Usai ziarah, kembali ke Masjid Jami dengan menyusuri sungai Kapuas menaiki perahu Lancang Kuning. Seketaris Panitia Penobatan Sultan Pontianak ke IX, Syarif Hasan Basri Alkadrie menjelaskan, napak tilas tersebut merefleksikan sultan pertama, Sultan Syarif Abdurrahman, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pontianak.&nbsp; Di dalam perjalanan sebenarnya, lanjut dia, Sultan Abdurrahman berangkat dari Kabupaten Mempawah menuju Kota Pontianak bersama rombongan menyusuri sungai. Dengan menggunakan beberapa perahu Kakap dan perahu lainnya.&nbsp; "Setelah tiba barulah mendirikan Masjid Jami Sultan Syarif Abdurahman," cerita Hasan.&nbsp; Selain untuk mengenang pendirian Pontianak, napak tilas yang diselenggarakan tersebut juga menjadi suatu kegiatan budaya. Memiliki nilai sejarah yang tentunya dapat dikemas menjadi parade sungai. Kesultanan dan Pemerintah Kota Pontianak bisa menjadikannya sebagai agenda rutin. "Kalau di Kabupaten Ngabang kan terkenal dengan Tumpang Negeri-nya, Kabupaten Mempawah dengan Robo-Robo-nya, mudah-mudahan kalau napak tilas ini kita gelar semaksimal mungkin, Insya Allah Pontianak kedepannya dikenal dengan napak tilas ini," paparnya.&nbsp; Penobatan, rencananya, akan dihadiri tamu dari kerajaan se-nusantara. Hasan menuturkan, yang telah mengkonfirmasi untuk datang sudah 20 kerajaan. Tadi malam, digelar malam ramah tamah untuk para tamu di Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, jalan Abdurahman Saleh (BLKI).&nbsp; Ramah tamah sendiri lebih pada acara nonseremonial atau pun acara santap malam saja. Ketua Yayasan Majelis Kerajaan Nusantara, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, didapuk untuk menyampaikan kata sambutan bersama Wali Kota Pontianak tentunya.&nbsp; Hari ini (15/7) adalah acara puncak dari proses penobatan Sultan Pontianak ke IX. Dibuka dengan kirab budaya. Hasan menjelaskan, kirab budaya adalah barisan pasukan bersenjata yang terdiri dari pasukan pedang, tombak, dan juga pembawa seperangkat peralatan adat yang salah satunya diperuntukkan acara mandi-mandi.&nbsp; "Nanti pasukan yang mengantar calon sultan menaiki tangga istana, mereka diberangkatkan dari Masjid Jami menuju Istana Kadriah," ucapnya.&nbsp; Sebelum menaiki Istana Kadriah, rombongan akan disambut dengan tarian kolosal dan silat palang pintu yang harus dilalui. Bisa melewati itu, baru lah calon Sultan Pontianak dinobatkan.&nbsp; "Prosesi penobatan ini tentunya akan dilangsungkan setelah Beliau menaiki tangga istana Kadriah, dalam prosesi itu nantinya akan dinobatkan atau dikukuhkan oleh sesepuh dari Kesultanan Pontianak," terang Hasan.&nbsp; Dalam hal penobatan, ada beberapa sesepuh yang nantinya akan secara bersama-sama memprosesikan kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan titah dari Ibu Suri yang dibacakan oleh Sultan Palembang, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.&nbsp; Sore harinya, dilanjutkan seminar sehari dengan tema &ldquo;Kesultanan sebagai Wadah Pemersatu dan Perekat Masyarakat yang Berbudaya, Beradat, dan Berakhlakul Karimah&rdquo;. Seminar mengambil tempat gedung Rektorat Untan. Pembicaranya Prof. Dr. Ibrahim dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.&nbsp; Besok (16/7), para tamu Sultan Pontianak dijadwalkan kembali ke daerah masing-masing. Sebelumnya, para tamu menghadiri acara serah terima cinderamata di Istana Kadriah, sebagai bentuk pelepasan dari Sultan Pontianak.&nbsp; Rangkaian prosesi penobatan ini ditutup Ahad sore dengan upacara mandi-mandi. Pada malam harinya digelar acara tambahan berupa hiburan rakyat. (Maulidi Murni/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Mengintip Ritual Adat Penobatan Sultan Pontianak IX