<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/02/Sultan-Najamudin-Terpilih-Jadi-Ketua-DPD-Dery-Ridwansah-8JPG-2035438570.jpg" alt="Ketua DPD Terpilih 2024-2029 Sultan Najamudin memberikan sambutan saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/11/2024) dini hari. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Terpilih 2024-2029 Sultan Najamudin memberikan sambutan saat sidang pemilihan pimpinan DPD masa jabatan 2024-2029 di Ruang Paripurna Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/11/2024) dini hari. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bisa menggunakan dana zakat infaq dan sedekah (ZIS). Sebab, selama ini banyak masyarakat menengah atas yang sudah memiliki tradisi memberikan makanan kepada anak sekolah. "Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/1). Ia mengungkapkan, mayoritas masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong. Karena itu, sebagai bentuk kebersamaan, perlu pelibatan masyarakat dalam pengelolaan program MBG. "Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada," ucap Sultan. Selain itu, Sultan juga mengaku telah menawarkan sejumlah negara untuk bisa membantu anggaran MBG. Hal itu disampaikan Sultan saat bertemu dengan beberapa duta besar. "Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," lanjut Sultan. Senator asal Bengkulu ini juga menyambut baik langkah Pemerintah Jepang yang ingin berkontribusi dalam program MBG. Di sisi lain, Sultan juga memastikan parlemen akan melakukan pengawalan dan pengawasan dalam program MBG. "Kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada. Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," pungkasnya.

Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong. Karena itu, perlu pelibatan masyarakat dalam pengelo laan program MBG.

Ketua DPD RI Sultan Najamuddin Usul Dana Zakat Dipakai Bantu Program Makan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/sultan-2751224185.jpg" alt="Salah satu tokoh muda yang menerima penghargaan tinggi pada momentum HUT ke 79 RI tahun ini adalah Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu tokoh muda yang menerima penghargaan tinggi pada momentum HUT ke 79 RI tahun ini adalah Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diketahui baru saja memberikan penghargaan Bintang Mahaputra kepada sejumlah&nbsp;tokoh nasional. Salah satu tokoh muda yang menerima penghargaan tinggi pada momentum HUT ke 79 RI tahun ini adalah Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin. Sultan disematkan Bintang Mahaputera Nararya atas baktinya sebagai pimpinan lembaga DPD RI dan pengabdian lainnya yang dianggap signifikan dan positif bagi masyarakat luas.&nbsp;Secara umum penghargaan tinggi negara diberikan kepada mantan ketua/wakil ketua lembaga tinggi negara. Sultan mengungkapkan dirinya sangat bersyukur dan terharu saat diinformasikan akan menerima penghargaan tersebut. "Saya merasa belum pantas menerima penghargaan yang luar biasa dari negara seperti ini. Tapi penghargaan ini harus saya terima sebagi amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan," ujar Sultan dikutip dari Antara, Kamis (15/8). Mantan aktivis KNPI itu menilai penghargaan tersebut menjadi pengakuan negara terhadap eksistensi lembaga DPD RI. "Saya dedikasikan penghargaan ini kepada lembaga DPD RI dan masyarakat daerah," tuturnya. Meski demikian, pemberian penghargaan Bintang Mahaputera Nararya oleh Presiden Jokowi kepada Sultan menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Karena lazimnya, penghargaan tinggi ini diberikan setelah purna tugas sebagai pimpinan di lembaga tinggi negara. Saat ditanya soal adanya kaitan penghargaan tersebut dengan pencalonan dirinya sebagai ketua DPD periode 2024-2029, Sultan hanya tersenyum. Malah dia mengaku sempat&nbsp;diberi pesan oleh Presiden agar memimpin lembaga DPD dengan optimal agar lebih bermanfaat bagi daerah. "Tadi saat salaman beliau (Jokowi) hanya berbisik untuk terus memimpin lembaga DPD secara maksimal," kata Sultan. Artinya, lanjut Sultan, ini bukan hanya tentang&nbsp;dirinya secara pribadi, tapi soal masa depan daerah dan lembaga DPD. Sultan juga terlihat kaget dan mengaku tidak paham, saat ditanya mengapa ketua DPD justru tidak terlihat menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya. "Waduh, saya tidak paham dengan proses penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh sekretariat negara," jelasnya. Diketahui, Sultan B Najamuddin merupakan mantan kepala daerah yang aktif menyuarakan isu demokrasi, bonus demografi dan isu lingkungan hidup. Mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu juga seringkali berkeliling ke banyak kampus dan mengunjungi pelaku UMKM di daerah. Dia sering terlihat bersama talenta-talenta muda Indonesia kemudian mendirikan Platform digital bernama Smeshub Indonesia untuk membantu pemerintah mengembangkan potensi UMKM dan potensi anak muda Senator Sultan selama ini juga sangat dikenal di kalangan duta besar Negara-negara sahabat, terlihat hampir setiap acara acara kedutaan dan forum-forum internasional sultan selalu hadir. Bahkan di kalangan para duta besar sultan di daulat menjadi salah satu penasehit ambasador club. Sultan yang juga merupakan mantan ketua KONI Bengkulu itu bahkan mendirikan sebuah organisasi yang konsen terhadap isu demokrasi dan pendidikan bernama Institute of Democracy and Education (IDE). Ia juga aktif sebagai dewan penasihat organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Organisasi pemuda Islam yang menyebar luas di setiap pelosok daerah. Terakhir dari beberapa sumber Sultan di percaya menjadi ketua dewan penasehat Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) yang bermarkas di Malaysia.

Sultan disematkan Bintang Mahaputera Nararya atas baktinya sebagai pimpinan lembaga DPD RI dan pengabdian lainnya yang dianggap signifikan.

Diberi Bintang Mahaputera Nararya oleh Presiden Jokowi, Sultan Najamuddin Diminta Maksimalkan Peran DPD RI

Sultan Najamuddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sultan Najamuddin

Berita Terkini

Ketua DPD RI Sultan Najamuddin Usul Dana Zakat Dipakai Bantu Program Makan Bergizi Gratis

Diberi Bintang Mahaputera Nararya oleh Presiden Jokowi, Sultan Najamuddin Diminta Maksimalkan Peran DPD RI

Download Aplikasi JawaPos.com