<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/p3sxPs35cGNGBojyexT2Zgp7ZV81aHjGJ4a5oDbZ-1246159140.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta, Selasa (28/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta, Selasa (28/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Jogjakarta sebagai tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, yang akan berlangsung pada 6&ndash;9 Desember 2025. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan HAKORDIA 2025. Sebagai bagian dari persiapan awal, Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta, pada Selasa (28/10). Pertemuan tersebut membahas sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah Jogjakarta dalam menyelenggarakan HAKORDIA yang inklusif, edukatif, dan melibatkan masyarakat luas. Setyo menegaskan, peringatan HAKORDIA bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum kolaboratif untuk memperkuat semangat antikorupsi di semua lapisan masyarakat. &ldquo;Pemberantasan korupsi bukan semata tugas penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Melalui tema &lsquo;Satukan Aksi, Basmi Korupsi&rsquo;, KPK mengajak semua pihak bersinergi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan berintegritas,&rdquo; ujar Setyo. Ia menjelaskan, pemilihan Jogjakarta sebagai pusat kegiatan HAKORDIA memiliki alasan yang kuat. Menurutnya, Jogjakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya.&nbsp; "Nilai-nilai ini sejalan dengan strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Kami berharap momentum ini memperkuat integritas melalui ruang-ruang budaya dan pendidikan yang hidup di masyarakat Jogja,&rdquo; tuturnya. KPK menilai, Jogjakarta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen tinggi terhadap perbaikan berkelanjutan. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK terus memberikan pendampingan serta rekomendasi perbaikan tata kelola melalui instrumen seperti Survei Penilaian Integritas (SPI).&nbsp; "Jogjakarta sebelumnya juga menjadi lokasi percontohan program Desa Antikorupsi, yang kini telah berkembang di seluruh Indonesia dan diperluas menjadi program Kota/Kabupaten Antikorupsi," urainya. Sementara, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik penunjukan Jogjakarta sebagai tuan rumah HAKORDIA 2025. Ia memastikan akan mendukung penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. "Pemerintah Daerah Jogjakarta akan memfasilitasi berbagai lokasi acara dan mendorong partisipasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, budayawan, pekerja seni, hingga pelaku UMKM," pungkasnya.

KPK menetapkan Jogjakarta sebagai tuan rumah HAKORDIA 2025, melibatkan masyarakat dalam peringatan antikorupsi.

Ketua KPK Temui Sultan Hamengkubuwono, Beri Alasan Jogjakarta jadi Tuan Rumah HAKORDIA 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/dibacok_di_siku.jpg" alt="JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAAN: Foto ilustrasi yang diperagakan SPT (kiri) dan Bang Napi, dua mantan pelaku klitih. (ILHAM WANCOKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa para pelaku kejahatan jalanan atau yang biasa disebut klitih di Jogjakarta belum tentu diterima orang tua atau keluarganya lagi akibat perbuatan mereka. Sehingga, mereka harus ditampung dan dibina oleh Dinas Sosial setempat, dikutip dari ANTARA.  "Kami, Dinas Sosial bersama beberapa lembaga sudah menangani orang-orang yang pernah terlibat 'klitih', kekerasan jalanan. Faktanya belum tentu orang tuanya mau menerima lagi. Jadi kami sudah membina mereka," kata Sultan, Jumat (8/4).  Menurut Sultan, Pemda DIJ selama ini sudah melibatkan berbagai lembaga untuk membina pelaku kejahatan jalanan yang tak lagi diterima keluarganya.  "Kalau orang tuanya sudah tidak mau terima lagi memangnya kita diamkan? Ya enggak. Ya kita rawat, karena orang tuanya tidak mau ya sudah pemerintah daerah sebagai pengganti orang tua," tutur Sultan.  Hal itu disampaikan Sultan setelah menekankan pentingnya kepastian proses hukum terhadap para pelaku kejahatan jalanan.  Meski mereka masih di bawah umur, menurutnya, proses hukum tetap harus dilanjutkan terlepas berakhir di pengadilan maupun tidak.  Untuk melanjutkan ke pengadilan, kata dia, pihak pemda, Kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan akan mengidentifikasi bersama mengenai kondisi keluarga anak pelaku kejahatan jalanan.  "Dari situ baru nanti ada keputusan dari pengadilan si anak ini diteruskan (proses hukumnya) atau tidak lewat pengadilan. Saya hanya ingin proses hukum ini dilakukan," kata Sultan.  Kepala Bidang Humas Polda DIY Komisaris Besar Yuliyanto memastikan bahwa proses hukum akan tetap berjalan sekalipun para pelaku kejahatan jalanan masih di bawah umur.  Sepanjang memenuhi unsur pidana, kata dia, mereka akan tetap diproses, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke persidangan.  "Mungkin masyarakat memandang bahwa kalau anak di bawah umur tidak diproses, itu salah. Anak-anak di bawah umur pasti akan diproses mana kala dia memang memenuhi unsur untuk dilakukan proses hukum," ucap Yuliyanto.  Kendati demikian, ia tidak memungkiri bahwa penegakan hukum tetap harus mengacu aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang (UU).  Mekanisme penyidikan anak di bawah umur berbeda dengan penyidikan orang dewasa, katanya.  "Lama waktu pemeriksaan, ditahan di mana, itu diatur tersendiri tidak seperti yang lain. Jadi memang ada aturan khusus, termasuk misalnya ada diversi dan sebagainya," ujar Yuliyanto.

Sultan HBX Sebut Para Pelaku Klitih Belum Tentu Diterima Keluarga Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Sultan-dan-Syarief.jpg" alt="mpr ri" width="100%">
<figcaption>mpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com -   Wakil Ketua MPR Syarief Hasan memuji langkah Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X, dalam menangani pandemi Covid-19 di daerahnya. Sebab, Sultan menempatkan masyarakatnya sebagai subjek bukan objek.  “Saya selama dua jam berdiskusi dengan Beliau mengupas banyak hal. Salah satunya soal penanganan Covid-19" ujar Syarief Hasan usai bertemu dengan Sultan di Kepatihan, Yogyakarta, (27/10).  Menurut Politikus senior partai Demokrat itu, Sultan berhasil merangsang kesadaran masyarakatnya untuk memahami akan dampak pandemi Covid-19, sehingga mereka sadar sendiri menerapkan protokol kesehatan.  “Tanpa dikomando, masyarakat memakai masker sendiri dan selalu membiasakan cuci tangan,” tuturnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/10/2020/syarief-hasan-harap-beasiswa-pendidikan-untuk-rakyat-kecil-diperluas/">Syarief Hasan Harap Beasiswa Pendidikan Untuk Rakyat Kecil Diperluas</a></li> </ul> Lebih lanjut dipaparkan Syarief, bila pengertian lockdown adalah pengucian secara ketat, hal demikian oleh Sultan dimodifikasi. Masyarakat diberi penjelasan mengenai aturan itu. Mereka diharap tetap berada di rumah namun bagi masyarakat yang sehat bisa saja melakukan kegiatan namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan.  Sultan yakin bahwa imunitas atau tubuh yang sehat dan kuat adalah pertahanan yang baik dalam mencegah Covid-19. Untuk itu, Sultan memberi bekal kepada masyarakat agar mereka tetap sehat dan kuat sehingga imunitas terjaga.  “Masyarakat diberikan vitamin gratis dan sebagainya. Dengan demikian penyebaran Covid-19 bisa diputus mata rantainya," tambahnya.  Sebagai wilayah yang penduduknya terbilang padat dan lalu lalang masyarakat bisa dikatakan kerap keluar masuk, menurut Syarief Hasan, Sultan juga ketat dalam melakukan tracing. Termasuk semua yang datang ke desa, kedatangannya betul-betul didata secara akurat sehingga bila ada ada apa-apa bisa dilacak dan telusuri secara utuh.  “Itulah yang membuat kondisi Yogyakarta sangat luar biasa,” ujar Syarief Hasan.  Dalam waktu dekat, sekitar satu hingga dua bulan, sepertinya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Yogyakarta akan kembali kuliah. Mengantisipasi kedatangan mereka, menurut Syarief Hasan, Sultan sudah mempersiapkan langkah antisipasi yang perlu dilakukan.  Dalam masalah kebijakan penanganan Covid-19, Sultan terhadap masalah-masalah tertentu menyerahkan hal demikian kepada pihak terkait, misalnya dalam masalah perhotelan, ia menyerahkan bagaimana assosiasi itu menentukan langkah-langkah yang penting agar penularan Covid-19 bisa dicegah.  Bahkan, selama ini Sultan selalu intens membangun komunikasi dengan semua pihak yang ada di Yogyakarta, sehingga bila ada permasalahan, pihak-pihak yang ada memberi masukan untuk mengatasi masalah. “Jadi masyarakat betul-betul dijadikan subjek dalam kebijakannya," ungkapnya.  Pada pertemuan itu, kata Syarief, mereka juga membahas wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945. “Saya banyak mendapat masukan dan buah pikiran Beliau bagaimana amandemen itu. Ini akan saya bawa ke MPR,” pungkasnya.

MPR: Sultan Bisa Memposisikan Warganya Menjadi Subjek dari Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200602_151702-1.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Humas Pemprov Jogjakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Humas Pemprov Jogjakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam menggalang kesiapsiagaan melawan Covid-19 basis pertahanan yang diperkuat adalah di tingkat RT/dusun. Hal itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam program #SultanMenyapa Jilid 7 dengan judul Dengan Modal Sosial, Bangun Tatanan Baru.  Sultan meyakini masyarakat level rukun tetangga (RT) atau dusun merupakan basis pertahanan yang harus terus diperkuat untuk melawan persebaran Covid-19 saat fase normal baru. Jika ketahanan masyarakat dibangun dengan kekompakan dan disiplin diri dalam mematuhi protokol kesehatan, masyarakat akan segera menggapai hari esok yang cerah.  Menurut Sultan, ibarat dalam medan perang, masyarakat masih memiliki peluang menang melawan Covid-19 jika terbangun semangat kemenyatuan antara pemimpin dengan rakyat di semua level. Hingga RT/Dusun. ”Bersatunya rakyat dengan pemimpin di segala lini hingga RT/Dusun adalah modal Jogja-Gumregah untuk mengisi tatanan normal baru,” ujar Sultan di Jogjakarta pada Selasa (2/6).  Sultan menyadari bahwa keberadaan Covid-19 tak tertolakkan dan kehadirannya pun selalu menyertai masyarakat di mana pun mereka berada. Sedangkan kapan waktu selesainya pun belum bisa diprediksikan.  ”Meski sosoknya tak tampak dan tak teraba, dan kita pun memusuhinya, mau tidak mau kita harus berdamai dan menuruti hidup harmoni dengannya. Pakai masker, cuci tangan, dan menjauhkannya dari wajah, jaga jarak yang aman, diam di rumah dan berkegiatan di luar dimana perlu, serta menjauhi kerumuman,” ucap Sultan.  Di sisi lain, kata Sultan, aparat pemerintahan pun harus ikut berubah dengan mematuhi protokol yang ditetapkan, disertai peningkatan layanan bagi masyarakat.  ”Dalam bahasa milenial, inilah basis platform sebuah aplikasi sosial menuju tatanan kehidupan baru di Jogjakarta. Dengan kesadaran diri seperti itu, niscaya setiap warga secara organis akan menata dirinya sendiri,” kata Sultan.  Menurut dia, secara struktural setiap aparat paham akan kewajibannya, tanpa diiming-imingi hadiah, atau diancam hukuman. ”Semuanya mengalir secara alami, layaknya mbanyu mili,  yang menjadi ruh dari kesadaran bersama untuk mengasah ketajaman akal-budi sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan,” ujar Sultan.  Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda Jogjakarta Ditya Nanaryo Aji menjelaskan, #SultanMenyapa Jilid 7 dengan judul Dengan Modal Sosial, Bangun Tatanan Baru mengusung pesan bahwa normal baru adalah sebuah era baru yang harus disikapi sebagai ikhtiar.  Masa pandemi, kata dia, adalah sebuah latihan dari menyambut situasi normal baru, adaptasi dari sebuah pola hidup baru yang lebih sehat, teratur, dan higienis. Normal baru harus disikapi dengan ketenangan, optimisme, dan kepatuhan terhadap tatanan kehidupan yang baru.  ”Masyarakat adalah ujung tombak pemutus rantai Covid-19. Pun dalam sisi kehidupan yang lain, masyarakat pula yang jadi garda terdepan dalam mengelola kehidupan sosial,” terang Ditya Nanaryo Aji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aqwLOYTUw6Y  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=T6ZrCeOGP0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_g660MhSI_w

Sultan HB X Sebut Basis Pertahanan Lawan Covid-19 Adalah RT/Dusun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fondasi-makam-raja-raja-mataram-ambrol_m_.jpg" alt="Warga Pajimatan, Kedungbuweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul menunjukkan area calon makam keluarga HB X yang longsor kemarin (18/3)" width="100%">
<figcaption>Warga Pajimatan, Kedungbuweng, Wukirsari, Imogiri, Bantul menunjukkan area calon makam keluarga HB X yang longsor kemarin (18/3)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Bantul selama kurang lebih 24 jam, mulai Minggu pagi (17/3) hingga Senin malam (18/3), berdampak longsornya kompleks makam raja-raja Mataram di Imogiri, Bantul, Jogjakarta. Tanah longsor berada di sisi barat bangunan kompleks makam. Lebar longsoran diperkirakan sekitar 50 meter persegi dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Salah satu yang terdampak adalah bakal makam Hamengkubuwono X (HB X). Diduga, penyebab longsor adalah fondasi yang tidak mampu menahan empasan air dari bawah yang terjadi terus-menerus. Perlahan hal tersebut menggerus bukit yang di atasnya terdapat makam para raja. Joko Nugroho, abdi dalem makam raja di Imogiri, mengungkapkan bahwa longsor itu terjadi malam hari sehingga baru diketahui kemarin pagi. Dia menjelaskan, fondasi tersebut jebol karena adanya retakan akibat gempa pada 2006. Sehingga membuat air masuk dan menjadikan ikatan di bawahnya lemah. Dampak terparah dari longsoran itu, lanjut Joko, hanya terjadi pada bakal makam HB X. "Memang bangunan tersebut masuk kategori bangunan baru," ucapnya. Selain mengakibatkan sisi barat bangunan ambles, berdasar pantauan Radar Jogja (Jawa Pos Group), longsor menimbulkan retakan tanah di depan pintu makam HB IX. Selain itu, longsor yang terjadi di Imogiri menelan korban jiwa. Longsor tersebut menimpa dua rumah. Dua orang tertimbun tanah dan belum ditemukan serta seorang lagi meninggal dunia. Ketua RT 02 Kedungbuweng Ismoyo Haryanto menyatakan, dua korban dalam pencarian itu adalah Eko Padmasari, 55, seorang pembantu rumah tangga asal Kedungbuweng, Imogiri; dan Luffi, 9. Sedangkan warga yang meninggal dunia adalah Sugiatmojo, 80. "Ini baru pertama terjadi longsor di wilayah ini. Debit air dari arus tebing terlalu besar," ungkapnya. Menurut Ismoyo, tanda-tanda perubahan warna air sudah kentara Minggu malam pukul 18.00. Saat itu aliran air dari tebing mulai berwarna merah. Kendati demikian, dia tak berpikir akan terjadi longsor. Namun, beberapa warga mulai menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. "Pukul 19.00 itu saya sudah pukul kentongan, mengumpulkan warga. Selang dua jam sudah longsor. Terdengar gemuruh batu berjatuhan dan pohon-pohon tumbang serta beberapa rumah tertimbun tanah," ungkapnya. GKR Condrokirono, putri HB X, sempat meninjau lokasi longsor. Dia pun turut berdukacita atas jatuhnya korban akibat bencana itu. Untuk tindak lanjut penanganan bangunan yang longsor, putri kedua HB X tersebut belum tahu secara pasti. "Saya baru mendengar kabar dan membuat saya shock. Ke depannya segera mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah untuk penanganan," ujarnya saat ditemui di lokasi. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP ESDM DIJ Muhammad Mansyur juga mengaku tidak tahu detail penyebab longsor itu. Namun, ada dugaan, tanah di atas bangunan calon makam HB X tersebut merupakan tanah gembur. "Jadi memang mudah longsor," ucapnya. Guna memastikan penyebabnya, Mansyur berencana membentuk tim identifikasi. Ketika ditanya apakah akan ada pembangunan ulang, Mansyur juga belum bisa menjawab secara pasti. Sebab, menurut dia, dalam penanganan bangunan tersebut, diperlukan kehati-hatian. "Karena ini merupakan bangunan cagar budaya. Jadi, rekayasa konstruksinya akan kami identifikasi lebih lanjut," terangnya.&nbsp;

Fondasi Makam Raja-Raja Mataram Ambrol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/secuplik-kisah-di-balik-pemberian-nama-jalan-siliwangi-dan-padjajaran_m_160766.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X dalam acara peresmian nama jalan Pajajran dan Siliwangi, kemarin." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bersama Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X dalam acara peresmian nama jalan Pajajran dan Siliwangi, kemarin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jogjakarta-Jawa Barat akhirnya kembali 'mesra'. Ungkapan ini rasanya pas untuk menggambarkan relasi kedua provinsi tersebut.  Ya, setelah menempuh proses yang cukup panjang, Keraton Jogjakarta memberikan nama beberapa ruas jalannya dengan nama Pajajaran dan Siliwangi, dua kata yang sejatinya lekat dengan Suku Sunda. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY nomor 166/Kep/2017, tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Jogjakarta dan telah ditandatangani oleh Gubernur DI Jogjakarta tanggal 24 Agustus 2017. Jalan Padjajaran sepanjang 10 kilometer, mulai dari simpang empat Jombor hingga simpang tiga Maguwoharjo. Sementara Jalan Siliwangi, membentang 8,58 kilometer dari simpang empat Pelem Gurih, hingga simpang empat Jombor. Pemberian kedua nama jalan diresmikan langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di area Simpang Empat Jombor Sleman, Jogjakarta, Selasa (3/10). Turut hadir pula Netty Prasetyani Heryawan, anggota DPR RI Popong Otje Djunjunan, Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekda Ahmad Soekardi serta perwakilan dari Mahkamah Agung. Gubernur Aher menyambut baik penamaan dua ruas jalan yang merupakan nama raja dan kerajaan sunda pada abad ke-14 ini yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya, hal tersebut merupakan sejarah besar dan rekonsiliasi budaya yang akan semakin mengokohkan persaudaraan dua suku besar di Indonesia yaitu suku Jawa dan Sunda. "Ini gagasan yang sangat baik dan membangun sebuah persaudaraan yang kokoh antara dua suku besar di indonesia. Aher mengungkapkan, sejarah masa lalu yaitu peristiwa Pasunda Bubat atau Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1357 lalu tak dipungkiri mengganggu hubungan emosinal antara suku Jawa dan Sunda. "Memang ada ganjalan psikologis berupa peristiwa sejarah yang sering mengganggu hubungan emosional antara suku Sunda dan Jawa yaitu persitiwa Pasunda Bubat atau Perang Bubat di tahun 1357 atau sekitar 600 tahun yang lalu. Peristiwa ini tak jarang muncul pada emosi kolektif kedua belah pihak yang muncul pada saat-saat tertentu," ungkapnya. Misalnya, lanjut Aher, seperti dalam kebiasaan perkawinan, dimana ketika ada perempuan Jawa dipinang oleh pria Sunda hal itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya yang boleh adalah laki-laki Jawa menikahi perempuan Sunda. "Masih ada seperti itu meskipun seiring berjalannya waktu peristiwa tersebut makin terkikis dan sekarang sudah tidak ada," ungkapnya. Aher pun menegaskan bahwa peristiwa masa lalu hanyalah sebatas untuk dikenang dan jangan sampai menimbulkan persoalan atau permusuhan di masa kini. "Tentu saja peristiwa masa lalu hanya untuk dikenang dan tidak boleh menimbulkan persoalan apalagi permusuhan sampai masa kini pada anak cucu dari kedua etnis besar ini," terang Aher. "Karena itu kita sepakat perasaan atau sentimen negatif yang dipicu peristiwa masa lalu perlu kita akhiri. Alhamdulillah hambatan-hambatan tersebut hari ini diakhiri di Jogjakarta," tambahnya. Menurutnya ikatan yang lebih kuat adalah dalam konteks kebangsaan Indonesia dan keislaman yaitu ukhuwah Islamiyah. "Ikatan yang lebih kuat diantara kita adalah dalam konteks kebangsaan Indonesia dan keislaman ukhuwah Islamiyah, itu kan melebihi ikatan yang terkait dengan kesukuan," katanya. Tak sampai disitu, rencananya Aher juga akan mengusahakan nama jalan Padjajaran dan Siliwangi ada di Provinsi Jawa Timur. "Mudah-mudahan, saya akan kontak Pakde Karwo (Gubernur Jatim) agar ada nama jalan Padjajaran dan Siliwangi di Jatim begitupun jalan Hayam Wuruk dan Majapahit di Jawa Barat," pungkas dia.

Secuplik Kisah Di Balik Pemberian Nama Jalan Siliwangi dan Padjajaran