<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/10/IMG-20240410-WA0014-314244585.jpg" alt="Jalur Fungsional Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu - Ngawen. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Jalur Fungsional Tol Jogja-Solo Ruas Colomadu - Ngawen. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keraton Jogjakarta menyewakan 320.000 meter persegi tanah Sultan Ground (SG) untuk dua proyek jalan tol nasional. Nilai sewa Rp 160 miliar melalui skema sewa jangka panjang. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Pemda DI Jogjakarta, Penghageng II Panitikismo KRT Suryo Satriyanto menjelaskan, tarif sewa ditetapkan Rp 12.500 per meter per tahun atau setara Rp 500.000 per meter untuk jangka waktu 40 tahun. &rdquo;Total nilai sewa mencapai Rp 160 miliar. Namun jika dibandingkan dengan manfaat proyek jalan tol yang berskala strategis nasional, angka tersebut tergolong sangat rendah secara proporsional,&rdquo; ujar Suryo Satriyanto. KRT Suryo Satriyanto menuturkan beberapa bidang sebelumnya merupakan tanah anggaduh kalurahan, yakni hak pakai pemerintah desa. Namun, hak anggaduh tersebut telah dikembalikan secara resmi kepada Keraton Jogjakarta sehingga secara administratif seluruh bidang kini berstatus murni Sultan Ground. Hak anggaduh merupakan hak adat yang diberikan Kasultanan atau Kadipaten untuk mengelola dan memungut/mengambil dari tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten terhadap tanah bukan keprabon kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dalam jangka waktu selama dipergunakan. Menurut dia, pengembalian hak anggaduh tersebut menjadi syarat penting agar proses sewa tidak menimbulkan tumpang tindih administratif. &rdquo;Agar tidak terjadi kesalahan dalam administrasi sewa, maka hak anggaduh dari kalurahan terlebih dahulu dikembalikan kepada Keraton. Setelah itu, baru disusun skema sewa yang sah secara hukum dan adat,&rdquo; kata Suryo. Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, Keraton Jogjakarta memberikan kompensasi tahunan kepada kalurahan yang telah mengembalikan hak anggaduh tersebut. Dengan menyewakan tanah SG melalui tarif simbolik, Keraton menegaskan bahwa pembangunan nasional dan nilai-nilai budaya dapat berjalan berdampingan. Skema ini disebut sebagai wujud keberpihakan Keraton terhadap kepentingan rakyat, tanpa mengabaikan tata kelola yang sah, adat dan berkeadaban. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar memastikan, seluruh biaya sewa lahan ditanggung Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang menjadi investor proyek. &rdquo;Masuk ke investasinya BUJT. Rp160 miliar untuk 320 ribu meter persegi, selama masa konsesi,&rdquo; ujar Roy Rizali Anwar, Senin (21/7). Lahan SG itu dimanfaatkan untuk dua Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni Jalan Tol Solo&ndash;Jogjakarta&ndash;Kulon Progo dan Jalan Tol Jogjakarta&ndash;Bawen. Untuk proyek Tol Solo&ndash;Jogjakarta&ndash;Kulon Progo, lahan SG yang digunakan mencapai 245.302 meter persegi, terdiri dari 177 bidang tanah desa dan 17 bidang Sultan Ground. Proyek ini terbagi menjadi tiga tahap. Ruas Klaten&ndash;Prambanan telah selesai dan saat ini beroperasi tanpa tarif. Sementara ruas Prambanan&ndash;Purwomartani telah mencapai progres fisik 78,93 persen. Ruas lain seperti Purwomartani&ndash;Maguwo dan JC Sleman&ndash;Trihanggo masih dalam tahap pembangunan. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2028. Sementara itu, Jalan Tol Jogjakarta&ndash;Bawen memanfaatkan lahan SG seluas 75.440 meter persegi. Lahan ini terdiri atas 90 bidang tanah desa dan 8 bidang Sultan Ground. Tol sepanjang 75,12 kilometer ini akan menghubungkan Jogyakarta dengan Bawen melalui Borobudur, Magelang, Temanggung dan Ambarawa. Proyek tersebut dibagi menjadi enam seksi konstruksi.

Keraton Jogjakarta menyewakan 320.000 meter persegi tanah Sultan Ground untuk dua proyek jalan tol nasional dengan nilai sewa Rp 160 miliar

Keraton Jogjakarta Sewakan Tanah SG Rp 160 Miliar untuk Dua Jalur Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/19/IMG_20230418_193228-1284417659.jpg" alt="Keraton Jogjakarta. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Keraton Jogjakarta. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat segera mengenalkan sejarah, nilai, dan tata cara pemanfaatan tanah kesultanan atau Sultan Ground (SG) kepada publik. Itu dilakukan lewat Pameran Pertanahan Kasultanan 2024. Ketua Pelaksana Pameran Pertanahan Kasultanan 2024 Sophi Perenissa menjelaskan, pameran di Sasono Hinggil, Keraton Jogjakarta, 14-16 November, bertujuan membuat masyarakat paham hak dan tanggung jawab mereka atas tanah kesultanan. &rdquo;Hak memakai, hak memanfaatkan, dan paham tanggung jawab dibalik hak tersebut,&rdquo; ujar Sophi Perenissa seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan dalam pameran bertajuk Tales of The Land We Live In itu, pengunjung bakal melihat beragam instalasi yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah tanah kesultanan dari awal hingga era modern. Selain itu, pameran menampilkan peta persebaran pemanfaatan di wilayah Jogjakarta sehingga memberikan wawasan tentang bagaimana tanah tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. &rdquo;Pengunjung bisa melihat peta persebaran fasilitas umum yang menggunakan tanah kesultanan, lalu juga akan ada persentase pemanfaatannya sudah seberapa besar di beberapa daerah,&rdquo; kata Sophi Perenissa. Menurut Sophi, pameran yang terbuka untuk masyarakat umum itu bakal menjadi sarana edukasi yang efektif. Sehingga, masyarakat dapat memahami lebih jauh tentang peran tanah kesultanan dalam struktur sosial-ekonomi di Jogjakarta. Di sela pameran itu, menurut dia, akan berlangsung dialog terkait tanah kesultanan, serta dibuka klinik konsultasi mengenai prosedur permohonan memanfaatkan tanah kesultanan itu. &rdquo;Mungkin dari warga nanti ada yang penasaran ingin memanfaatkan tanah kesultanan, penasaran caranya seperti apa, bisa langsung konsultasi,&rdquo; ucap Sophi Perenissa. Pameran Pertanahan Kasultanan 2024 digelar Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat berkolaborasi dengan sejumlah instansi. Meliputi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Jogjakarta, Diskominfo, Dinas Koperasi dan UKM Jogjakarta, Biro Humas dan Protokoler, serta Satpol PP Jogjakarta. Kabid Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan DPTR Jogjakarta Moh Qayyim Autad berharap, melalui pameran itu, masyarakat paham bahwa dalam menentukan tanah kesultanan, ada dasar-dasar yang digunakan Keraton Jogjakarta melalui Kawedanan Panitikismo. &rdquo;Supaya tidak ada persepsi bahwa penentuan Sultan Ground atau status SG itu adalah penentuan yang sepihak, bukan seperti itu," ujar Qayyim.

Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengenalkan sejarah, nilai, dan tata cara pemanfaatan tanah kesultanan kepada publik lewat pameran

Keraton Jogjakarta Kenalkan Tanah Kesultanan ke Publik lewat Pameran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/IMG_20230713_131322-834265881.jpg" alt="Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X." width="100%">
<figcaption>Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyiapkan lahan berstatus tanah kesultanan atau sultan ground di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, sebagai tempat pembuangan sampah (TPS) sementara. Sultan HB X mengatakan, penggunaan lahan itu seiring penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan, Kabupaten Bantul, mulai 23 Juli hingga 5 September. &rdquo;(Berdasar) rapat koordinasi beberapa hari yang lalu untuk sementara kami sediakan tanah di Cangkringan,&rdquo; kata Sultan HB X seperti dilansir dari Antara. Menurut Sultan, lahan seluas 2 hektare yang ditargetkan dapat difungsikan pada pekan ini dikhususkan untuk pembuangan sampah warga Kabupaten Sleman dan Kota Jogjakarta. Dipilihnya lahan di Cangkringan tersebut antara lain karena jauh dari permukiman warga. &rdquo;Sudah disepakati, administrasi belakangan. Pokoknya (sampah) bisa masuk. Jangan menumpuk. Itu nanti yang dulu dibuang ke Piyungan, sementara dipindah ke sana,&rdquo; ujar Sultan HB X. Saat ini, kata dia, pemerintah daerah sedang menyelesaikan pembuatan geomembran agar air lindi tidak mencemari lingkungan sekitar lahan itu. &rdquo;Supaya nanti kalau sampah ada air tidak masuk ke kolam-kolam penduduk di sana. Mungkin Rabu atau Kamis sampah baru bisa masuk,&rdquo; terang Sultan HB X. Sultan mengatakan, pengelolaan sampah di TPA Regional Piyungan ke depan akan menggunakan proses pengeringan dan pengepresan. Untuk pemilahan sampah, dapat dilakukan di Piyungan&nbsp;atau sebagian diselesaikan di kabupaten/kota, sebelum masuk ke Piyungan. &rdquo;Kami kerja sama KPBU untuk mencarikan calon investor untuk pengolahan sampah. Entah itu plastik, entah itu karton, entah itu kaleng, dan kita hanya ngepres&nbsp;saja. Dari sampah yang ada dipres supaya keluar airnya, bisa kering, nanti dipotong-potong, baru kita bicara biomassa,&rdquo; tutur Sultan HB X. Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIJ Tri Saktiyana menjelaskan, lahan di Cangkringan hanya difungsikan selama TPA Piyungan ditutup, mengingat lokasi tersebut diperkirakan paling lama hanya dapat menampung sampah hingga 30 hari. &rdquo;Intinya kita menyiapkan lahan. Saya garis bawahi, lahan darurat. Bukan untuk selamanya, dan mungkin hanya cukup untuk hitungannya hari, bukan bulan. Ini adalah langkah darurat untuk Kartamantul, Jogjakarta, Sleman, dan Bantul. Kami tekankan agar pemerintah kabupaten dan kota harus mengurangi sampah dari hulu,&rdquo; kata Tri Saktiyana.

Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta siapkan lahan berstatus tanah kesultanan di Kabupaten Sleman, sebagai tempat pembuangan sampah sementara

Sultan HB X Siapkan Tanah Kesultanan Jadi Tempat Pembuangan Sampah Sementara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/IMG_20230506_150828-4022248750.jpg" alt="Peneliti UGM Prof Bakti Setiawan dan Sosiolog Perkotaan UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair." width="100%">
<figcaption>Peneliti UGM Prof Bakti Setiawan dan Sosiolog Perkotaan UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosiolog perkotaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta Achmad Uzair menilai, pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bertujuan membuka akses lahan secara berkeadilan. &rdquo;Penyataan Gubernur DIJ itu sebagai langkah membuka akses pemanfaatan lahan secara berkeadilan,&rdquo; kata Achmad Uzair seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (6/5). Menurut dia, ketika warga miskin atau MBR di DIJ mampu menemukan petak demi petak tanah untuk permukiman, sebenarnya hal itu menegaskan bahwa tanah tersedia di tengah tata ruang kota. &rdquo;Peruntukan lahan SG untuk permukiman MBR merupakan bentuk perhatian atau afirmasi pemanfaatan lahan yang bukan berarti sekadar blangko kosong terhadap warga miskin untuk menggunakan lahan yang tersedia semaunya, tapi menempatkan mereka sebagai partisipan aktif, bukan sebagai penerima pasif saja,&rdquo; ujar Achmad Uzair. Memberikan perhatian pada isu tersebut, menurut dia, lebih tepat dimaknai sebagai pemberian ruang yang lebih besar pada warga miskin untuk menjadi aktor kunci dalam proses penyediaan lahan permukiman bagi mereka sendiri. Uzair mencontohkan keberhasilan penyediaan permukiman layak untuk warga miskin yang dilakukan di Thailand. Itu menunjukkan bahwa warga miskin siap berkontribusi dan berperan aktif dalam memecahkan persoalan lahan dan permukiman layak di perkotaan. &rdquo;Ini sejalan dengan karakter keguyuban warga DIJ sekaligus sebagai modal peneguhan atas konsep Panca Mulia DIJ. Selain itu, tidak menutup kemungkinan semangat guyub warga DIJ tersebut menjadi tindakan kegotongroyongan semua pihak, sekaligus dapat menjadi tawaran bagi pemenuhan permukiman skala nasional,&rdquo; tutur Achmad Uzair. Sementara itu, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bakti Setiawan mengatakan, pentingnya penjabaran terseleksi dan hati-hati agar model terobosan lebih implementatif, tepat, dan relevan sesuai kebutuhan warga kota. &rdquo;Payung hukum Perdais (Peraturan Daerah Keistimewaan) Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2017 mempercepat capaian nilai keistimewaan DIJ dalam konsolidasi lahan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat,&rdquo; terang Bakti. Dia mengingatkan keamanan bermukim membutuhkan daya dukung multipihak yang punya kekuatan terhadap akses lahan. Model pengembangan Permukiman Gotong Royong (Pergoto) sebagai inisiatif warga bisa menjadi gerakan lokal yang patut difasilitasi para pemangku kepentingan. Dia menambahkan, menurut REI Jogjakarta masih ada backlog atau kekurangan rumah di DIJ sekitar 250 ribu unit. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pada 2021, sebanyak 23,47 persen rumah tangga di DIJ mendiami rumah bukan milik sendiri, misalnya sewa atau kontrak. &rdquo;Sementara di Kota Jogjakarta masih terdapat 114,72 hektare lahan, masuk kategori kawasan kumuh ringan,&rdquo; ucap Bakti. &nbsp;

Sosiolog dari UIN Jogjakarta menilai, pernyataan Gubernur DIJ tentang pemanfaatan tanah Sultan Ground bagi MBR bertujuan membuka akses lahan

Sosiolog UIN Sebut Pemanfaatan SG bagi MBR Buka Akses Lahan Berkeadilan

sultan ground

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sultan ground

Berita Terkini

Keraton Jogjakarta Sewakan Tanah SG Rp 160 Miliar untuk Dua Jalur Tol

Keraton Jogjakarta Kenalkan Tanah Kesultanan ke Publik lewat Pameran

Sultan HB X Siapkan Tanah Kesultanan Jadi Tempat Pembuangan Sampah Sementara

Sosiolog UIN Sebut Pemanfaatan SG bagi MBR Buka Akses Lahan Berkeadilan

Download Aplikasi JawaPos.com