<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/DKPP-1784768991.jpg" alt="Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan merehabilitasi 10 nama penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab, mereka tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Pilkada serentak 27 November 2024.</p> <p>&rdquo;Para Teradu dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,&rdquo; ujar Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Penyelenggara pemilu tersebut masing-masing yakni lima Komisioner KPU Takalar yakni Hamdani Pattiiha selaku ketua dan Ibrahim Salim, A Jimmi Rusman, Muhamad Nadir, dan Muhammad Ridwan, sebagai anggota.</p> <p>&rdquo;Kami selaku pelaksana pemilu dan pilkada serentak ke depannya akan lebih teliti dan lebih hati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangan kami sebagai penyelenggara pemilu,&rdquo; kata Anggota KPU Takalar Muhammad Nadir.</p> <p>Lima Komisioner KPU Takalar sebelumnya diadukan Mirwan dengan Nomor Perkara 34-PKE-DKPP/I/2025. Pengadu mendalilkan para teradu telah menetapkan calon bupati tidak memenuhi syarat administrasi karena ketidaksesuaian data pada dokumen syarat pencalonan.</p> <p>Selanjutnya, lima Komisioner Bawaslu Gowa masing-masing Sapparuddin selaku ketua, dan Muhtar Muis, Yusnaeni, Juanto dan Suhardi Kamaruddin sebagai anggota.</p> <p>Kelima Komisioner Bawasul Gowa itu diadukan Solihin dengan memberikan kuasa kepada Muhammad Arkam, Erwin Natsir, dan Andi Abdul Hakim, selaku kuasa hukum. Pengadu mendalilkan para teradu tidak menjalankan tugas pengawasan terhadap kegiatan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Husniah Talenrang-Darmawangsah Muin, yang diduga berkampanye di tempat ibadah maupun fasilitas milik pemerintah.</p> <p>&rdquo;Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Merehabilitasi nama baik teradu Muhtar Muis, Yusnaeni, Juanto, dan Suhardi Kamaruddin,&rdquo; ucap Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang itu.</p> <p>Terkait dalil pengaduan pengadu juga tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan. Sehingga para teradu dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.</p> <p>&rdquo;Atas putusan ini, jelas bahwa kami telah bekerja melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai regulasi terkait pemilu. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Pilkada serentak di Kabupaten Gowa,&rdquo; papar Ketua Bawaslu Gowa Saparuddin.</p>

DKPP putuskan merehabilitasi 10 nama penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka tidak terbukti melanggar Kode Etik

DKPP Rehabilitasi Nama 10 Penyelenggara Pemilu di Sulsel

<div id="m#msg-f:1802426091791381594" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/23/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-2JPG-2467933485.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) diminta bersikap tegas terkait dengan kasus dugaan pemalsuan izin tambang di Sulawesi Tengah. Terlebih kasus ini sudah berlarut-larut sejak 2016 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014781317/orang-yang-sering-memblokir-orang-lain-di-media-sosial-biasanya-memiliki-9-ciri-ini">Orang yang Sering Memblokir Orang Lain di Media Sosial Biasanya Memiliki 9 Ciri Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lantas bagaimana sikap yang akan diambil Mahkamah Agung atas 2 sengketa yang tengah ditanganinya," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum PT Artha Bumi Mining, Happy Hayati, Jumat (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Happy, kasus ini terbagi menjadi 5 kloter. Pertama terkait SK SK Gubernur Tahun 2016 Penciutan IUP OP PT. Artha Bumi Mining Tahun 2012, dan SK Gubernur Tahun 2016 tentang Penciutan IUP OP PT. Bintangdelapan Wahana Tahun 2014.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kloter kedua yakni Putusan Mahkamah Agung nomor 6 PK/TUN/2023 tanggal 25 Mei 2023, dimenangkan oleh PT. Bintangdelapan Wahana.&nbsp; Ketiga, Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tertanggal 21 Maret 2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kloter keempat adalah Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1028/I/IUP/PMDN/2022 Tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tanggal 7 Juli 2022. Dan terakhir Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1028/I/IUP/PMDN/2022 Tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tanggal 7 Juli 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari kelima kloter sengketa tersebut 4 sengketa dimenangkan oleh PT. Artha Bumi Mining, meskipun masih terdapat 2 sengketa yang tengah diperiksa di Mahkamah Agung," kata Happy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara khusus terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen izin tambang yang ditangani Polda Sulawesi Tengah. Tahapan ini sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/153/VII/2023/SPKT/Polda Sulteng tertanggal 13 Juli 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gelar Perkara Khusus dihadiri PT Artha Bumi Mining selaku Pelapor dan PT Bintangdelapan Wahana selaku Terlapor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Tim Kuasa Hukum PT Artha Bumi Minning, Happy Hayati mengatakan, laporan yang diajukan karena mencium dugaan pelasuan dokumen IUP Operasi Produksi kepada PT Bintang Delapan Wahana&nbsp; seluas 20.500 Hektare.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, selain dari dasar dan alasan adanya laporan polisi hingga dumas, penyidik juga telah menetapkan Faisal M Idris Alias Faisal sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bukan dalam kapasitas Hamid Mina sebagai ketua Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP),&rdquo; ujar Happy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengacu pada asas Ultimum remedium mengingat telah semua upaya hukum administrasi baik litigasi maupun non litigasi yang ditempuh PT. Artha Bumi Mining untuk memperoleh hak yang berkepastian hukum, namun selalu dihalangi haknya oleh PT. Bintang Delapan Wahana," imbuhnya. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mahkamah Agung (MA) diminta bersikap tegas terkait dengan kasus dugaan pemalsuan izin tambang di Sulawesi Tengah

MA Diminta Tegas Selesaikan Kasus Pemalsuan Izin Tambang di Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8454_25957_terorisme-densus.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;">JawaPos.com- &nbsp;Gerakan organisasi aliran radikalisme berhasil dicegat oleh Polres Luwu Timur, Minggu, (25/10) malam.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Ada delapan orang yang diduga anggota jaringan organisasi terlarang berhasil diciduk di salah satu penginapan di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Mereka diduga sedang merancang siasat untuk merekrut anggota baru.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Identitas organisasi terlarang itu masih dirahasiakan. Polisi hanya membeberkan nama delapan orang itu, Arif Mujianto, Triono, Muh Mutohar, Tandi Raga, Heri, Toha, Muhlis dan Suprianto.&nbsp; Dari jumlah itu, tiga orang diantaranya adalah bukan warga Sulsel.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&#39;&#39;Awalnya kita grebek karena dicurigai sedang ada pesta narkoba. Setelah diselidiki, mereka diduga terlibat dalam jaringan kelompok radikal,&#39;&#39; kata Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, AKP Muhammad Nur Adnan Arief, &nbsp;dikutip Harian Fajar (Jawa Pos Group) Senin 26 Oktober.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Dia mengatakan, dugaan keterlibatan jejaring terorisme setelah membaca isi pesan singkat ponsel beberapa orang itu. Isi pesan singkat itu mengarah kepada organisasi gerakan terlarang radikal.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&#39;&#39;Kita juga temukan tiga flashdisk yang isinya tentang file ajaran terorisme,&#39;&#39;ujar Adnan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Awalnya kata Adnan mereka berkilah melakukan sosialisasi dan perekrutan anggota koperasi. Tapi, diduga koperasi ini adalah kedok untuk merekrut anggota baru di Luwu Timur.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Kapolres Luwu Timur, AKBP Mokhamad Alfian Hidayat membenarkan pesan singkat dari ponsel mereka masih didalami apa terkait kelompok-kelompok jejaring terorisme.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Kami&nbsp; terus mendalami apakah jaringan ini ada hubungannya dengan kelompok-kelompok teroris,&rdquo; kata Kapolres.(fj/ham/JPG)</p>

8  Anggota Diduga Sel Organisasi Terorisme Diciduk

sulsesl

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sulsesl

Berita Terkini

DKPP Rehabilitasi Nama 10 Penyelenggara Pemilu di Sulsel

MA Diminta Tegas Selesaikan Kasus Pemalsuan Izin Tambang di Sulteng

8 Anggota Diduga Sel Organisasi Terorisme Diciduk

Download Aplikasi JawaPos.com