<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sukuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana Rp 13,85 triliun dari lelang 6 seri sukuk negara atau surat berharga syariah negara (SBSN) pada tanggal 10 Januari 2023 yang mendapatkan penawaran masuk Rp17,45 triliun.  Keenam seri yang dimaksud yaitu SPNS11072023 (new issuance), PBS036 (reopening), PBS003 (reopening), PBS037 (new issuance), PBS034 (reopening), dan PBS033 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI).  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mengungkapkan, penyerapan dana tertinggi diperoleh dari seri SPNS11072023, yakni sebesar Rp 4,7 triliun. Itu berasal dari penawaran masuk sebanyak Rp5,01 triliun, dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,99919 persen.  Dikutip dari Antara, Selasa (10/1), penyerapan dana terbesar selanjutnya diperoleh dari seri PBS036 senilai Rp 3,95 triliun yang mendapatkan penawaran masuk sebesar Rp 5,3 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebanyak 6,31534 persen.  Dari seri PBS003, diraup dana sebesar Rp 2,8 triliun yang berasal dari penawaran masuk senilai Rp 3,03 triliun dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,39343 persen. Kemudian diserap dana senilai Rp 1,65 triliun dari seri PBS037 yang mendapatkan penawaran sebanyak Rp3,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,09239 persen.  Lalu dari seri PBS034 diserap dana sebesar Rp 140 miliar dari penawaran masuk senilai Rp 152 miliar, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,16848 persen. Terakhir dari seri terakhir yakni PBS033, diraup dana sebesar Rp610 miliar dari penawaran yang masuk sebanyak Rp611 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,29997 persen.

Lelang 6 Seri SBSN, Pemerintah Serap Rp 13,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/sukuk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 7,8 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBN) atau sukuk negara pada 28 Juni 2022.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, melaporkan serapan dana tersebut berasal dari penawaran masuk Rp 15,77 triliun.  Disebutkan, terdapat enam seri SBSN yang dilelang melalui sistem lelang Bank Indonesia, yakni SPNS13122022, PBS031, PBS032, PBS030, PBS029, dan PBS033.  Penyerapan dana tertinggi berasal dari lelang sukuk seri PBS031 senilai Rp 4,15 triliun yang berasal dari penawaran masuk yang terbesar pula, yaitu Rp 5,41 triliun dengan imbal hasil atau yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,26515 persen.  Dari seri PBS032, penyerapan dana tertinggi selanjutnya dilakukan sebesar Rp 2,75 triliun dari total penawaran Rp 3,07 triliun, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,07102 persen.  Pemerintah menyerap dana Rp 700 miliar dari seri PBS029 dengan penawaran Rp 4,78 triliun, sehingga ditetapkan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 7,14427 persen.  Jumlah nominal dimenangkan tertinggi lainnya berasal dari PBS033 senilai Rp 155 miliar dari penawaran Rp895 miliar, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,25 persen.  Seri terakhir yang dimenangkan pemerintah yakni PBS030 sebesar Rp 45 miliar dari total penawaran masuk Rp 1,31 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,5454 persen.  Sementara itu dari lelang SPNS13122022 yang mendapatkan penawaran masuk Rp 300 miliar, pemerintah memutuskan untuk tak menyerap dana.

Pemerintah Serap Dana Rp 7,8 Triliun Dari Lelang Sukuk Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/images-40.jpeg" alt="Pesawat rakitan BJ Habibie yang dikembangkan di IPTN saat masih menjabat sebagai Menristek. (LAPAN)" width="100%">
<figcaption>Pesawat rakitan BJ Habibie yang dikembangkan di IPTN saat masih menjabat sebagai Menristek. (LAPAN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) akan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk pengembangan riset penerbangan dan antariksa. Kepala LAPAN Thomas Djamaluddin mengungkapkan, pembiayaan proyek infrastruktur dari SBSN tersebut salah satunya untuk pengembangan laboratorium pengujian komponen pesawat (DO 160) senilai Rp 125 miliar untuk tahun 2020-2021.  "Sampai Januari ini sudah sebagian terlaksana, tetapi sebagian terkendala oleh Covid-19 sehingga dilaksanakan luncuran 2021," ujarnya Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1).  Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan beberapa pesawat tahun ini yaitu N219 yang telah mendapat sertifikasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), N219 Amphibi, N245, hingga pesawat R80 yang dirintis mantan presiden Indonesia BJ Habibie, dan beberapa proyek lainnya.  "Mendukung pesawat tanpa awak MALE dan LAPAN sedang menyiapkan kerja sama dengan PT Garuda untuk pengembangan kargo drone," imbuhnya.  Ia menambahkan, dana SBSN juga akan digunakan untuk pembangunan fasilitas stasiun bumi, di Biak, dengan anggaran Rp 150 miliar untuk tahun 2021-2022. "LAPAN mendapat anggaran SBSN untuk pengembangan fasilitas stasiun bumi, Biak, dengan multiyears 2021 mendapatkan Rp 90 miliar dan 2022 Rp 60 miliar," pungkasnya.  Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghapus sejumlah proyek strategis nasional (PSN) untuk menyesuaikan kondisi keuangan negara akibat pandemi korona. Dari rencana semula sebanyak 245 proyek, hanya 89 yang dilanjutkan. Salah satu proyek yang dihapus adalah pengembangan pesawat R80 buatan BJ Habibie dan sebagai gantinya difokuskan pada pengembangan drone.  https://youtu.be/gtUBhv_kmoA  &nbsp;

Dapat Dana dari SBSN, LAPAN Kembangkan Riset Penerbangan dan Antariksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Menhub-Budi-Karya-Sumadi-Dery-4.jpg" alt="Menhub Budi Karya Sumadi saat bersama tim SAR dalam pencarian korban pesawat Sriwijaya Air jatuh, Minggu (10/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya Sumadi saat bersama tim SAR dalam pencarian korban pesawat Sriwijaya Air jatuh, Minggu (10/1). (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sangat bermanfaat dalam membiayai inftrastruktur transportasi di Indonesia. Salah satunya kereta api.  Budi Karya mengatakan, dengan pemanfaatan SBSN, transportasi di Indonesia dapat semakin maju. Salah satu penggunaan SBSN adalah untuk membuat kereta jalur ganda dari Jakarta ke Surabaya.  "Artinya kecepatan kereta api yang meningkat lebih dari 20 persen itu karena SBSN. Juga tingkat risiko kecelakaan yang dialami relatif menurun drastis itu karena SBSN, karena kita membuat jalur ganda," ujarnya dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN secara virtual, Rabu (20/1).  Budi Karya melanjutkan, dengan adanya jalur ganda, maka perjalanan dari Jakarta ke Jogjakarta, maupun ke Surabaya menjadi lebih cepat. "Semua masyarakat Pulau Jawa menikmati karena tingkat kepastian. Katakan lah Jogja-Jakarta atau Surabaya-Jakarta 9 jam bisa dipastikan dengan waktu yang lebih pasti dan juga keselamatan yang lebih baik," jelasnya.  Bahkan, Budi Karya mengungkapkan, kedepannya pemerintah akan menyelesaikan sekitar Mojokerto-Surabaya. "Mungkin 1-2 tahun ini,” imbuhnya.  https://youtu.be/a2mkPHilQmU  &nbsp;

Surat Utang Syariah Bikin Perjalanan KA jadi Lebih Cepat, Kok Bisa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ri-jadi-penerbit-sukuk-negara-di-pasar-internasional-terbesar-di-dunia_m_.jpg" alt="ilustrasi Dolar AS" width="100%">
<figcaption>ilustrasi Dolar AS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanpa banyak disadari masyarakat dalam negeri, konsistensi penerbitan Sukuk Negara selama satu dekade telah menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar yang menerbitkan sukuk di pasar internasional. Selama sepuluh tahun, total penerbitan Sukuk Negara di pasar internasional telah mencapai USD16,15 miliar. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pada Maret 2018, Indonesia juga menjadi negara pertama yang menerbitkan Sovereign Green Sukuk di dunia senilai USD 1,25 miliar. &ldquo;Selain merefleksikan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan pasar keuangan syariah internasional, hal ini juga membuktikan semakin pentingnya peran dan kiprah Indonesia di kancah keuangan syariah global,&rdquo; ujar Luky di Jakarta, Rabu (7/11). Sukuk Negara yang diterbitkan Pemerintah Indonesia tersebut telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak, ditandai dengan diraihnya 29 penghargaan bertaraf internasional dari berbagai lembaga. Yang terbaru, lanjutnya, Sukuk Negara berhasil memperoleh penghargaan Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year dari Global Capital/Euromoney pada September 2018. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Indonesia menerbitkan Sukuk Negara di pasar keuangan internasional untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan (Green Sukuk) senilai USD 1,25 miliar pada Maret 2018. Hal ini terlihat pada peningkatan jumlah penerbitan dan kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan APBN, dengan rata-rata sekitar 30 persen dari total pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) setiap tahunnya. &ldquo;Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara hingga bulan Oktober 2018 telah mencapai lebih dari Rp 950 triliun dengan outstanding per 25 Oktober 2018 sebesar Rp 657 triliun,&rdquo; tuturnya. Di samping itu, Sukuk Negara juga berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan proyek infrastruktur di tanah air. Sejak tahun 2013, telah dikembangkan Sukuk Negara untuk pembiayaan proyek, yaitu Project Financing Sukuk (Sukuk Proyek). Dalam kurun waktu 2013-2018, total alokasi Sukuk Proyek telah mencapai Rp 62,4 triliun yang digunakan untuk membiayai proyek yang tersebar di 34 provinsi. Proyek yang dibiayai melalui Sukuk Proyek mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan proyek sumber daya air seperti bendungan, irigasi, penyediaan dan pengelolaan air tanah. Sukuk Negara juga berperan untuk pembangunan dan pengembangan gedung perkuliahan, pengembangan dan revitalisasi asrama haji, pembangunan dan rehabilitasi Kantor Urusan Agama dan Manasik Haji, pembangunan dan pengembangan madrasah, serta pembangunan dan pengembangan laboratorium. Sukuk Negara juga dialokasikan untuk pembangunan tiga Taman Nasional yakni Baluran, Gunung Gede Pangrango, Aketajawe-Lolobata atau Halmahera. &ldquo;Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya mendorong dan meningkatkan peran instrumen keuangan syariah ini sebagai bagian dari creative dan innovative financing dalam pembiayaan APBN," pungkasnya.

RI Jadi Penerbit Sukuk Negara di Pasar Internasional Terbesar Di Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tekan-disparitas-air-pemerintah-alokasikan-sukuk-rp-170-triliun_m_.jpg" alt="Besarnya alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air disadari oleh besarnya jumlah penduduk yang besar namun tidak merata di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Besarnya alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air disadari oleh besarnya jumlah penduduk yang besar namun tidak merata di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan&nbsp;mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR Loto Srinaita Ginting menyampaikan, semakin besarnya alokasi sukuk pada proyek infrastruktur pengelolaan air&nbsp;bertujuan untuk mengurangi disparitas antarwilayah terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia melalui intervensi dari pemerintah melalui perencanaan yang terpadu dan terintegrasi dengan konsep pendekatan wilayah. Pemerintah telah mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara senilai Rp 17,01 triliun hingga 2019 untuk program pengelolaan sumber daya air. &ldquo;Pemerintah melalui program besar Nawacita, salah satunya memprioritaskan kebijakan dalam hal irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, dengan melakukan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan distribusi yang dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan keandalan prasarana jaringan irigasi,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (21/8). Dengan alasan tersebut, kata dia, proyek-proyek infrastruktur air yang dibiayai Sukuk Negara tersebar di 33 provinsi mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Dengan alokasi pembangunan terbesar secara berturut-turut berada di provinsi Papua Barat, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Besarnya alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air disadari oleh besarnya jumlah penduduk yang besar namun tidak merata di Indonesia sehingga memunculkan tantangan tersendiri dalam penyediaan kebutuhan pangan, ketersediaan sumber daya air yang layak secara kualitas dan kuantitas. &ldquo;Adanya pembiayaan melalui skema syariah diharapkan dapat diterima lebih baik lagi oleh masyarakat karena secara langsung berperan membangun infrastruktur air untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia,&rdquo; tuturnya. Tentu saja, lanjutnya, Sukuk Negara tersebut dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik dimana seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya tersebut tentu saja harus dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas. &nbsp;

Tekan Disparitas Air, Pemerintah Alokasikan Sukuk Rp 17,0 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terbitkan-sukuk-negara-rp1701-triliun-ini-alokasi-penggunaan-dananya_m_.jpg" alt="Ilustrasi instalasi pengelolaan air bersih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi instalasi pengelolaan air bersih</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang dibiayai melalui skema Sukuk Negara. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat hingga 2019 Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara senilai Rp17,01 triliun untuk program pengelolaan sumber daya air. &ldquo;Nilai Sukuk Negara yang dialokasikan sejak 2017 hingga 2019 terus meningkat. Tahun 2017 hanya Rp2,73 triliun kemudian pada tahun 2018 mencapai Rp5,28 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019, nilai yang dialokasikan meningkat secara signifikan menjadi sebesar Rp9,00 triliun,&rdquo; tutur Direktur Pembiayaan Syariah, DJPPR Loto Srinaita Ginting di Jakarta, Selasa (21/8). Untuk tahun 2018, alokasi Sukuk Negara terbesar adalah untuk program pengamanan pantai pulau terluar dan pengendalian banjir perkotaan senilai Rp2,43 triliun. Disusul program air baku pariwisata, pemanfaatan bendungan untuk air baku dan mendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) senilai Rp1,99 triliun. Sementara Sukuk Negara senilai Rp0,85 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan seperi rehabilitasi irigasi di lumbung padi nasional, pembangunan bendungan dan embung di daerah kepulauan. Untuk tahun 2019, lanjutnya, alokasi Sukuk Negara dialokasikan lebih besar bagi pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi sawah dan tambak yang ditujukan untuk mencapai swasembada dengan nilai total Rp3,77 triliun. Sementara Sukuk Negara senilai Rp1,74 triliun dialokasikan untuk melanjutkan proyek pengamanan pantai di pulau terluar, pengendalian banjir perkotaan dan pengendalian lahar gunung berapi. Sedangkan Sukuk Negara senilai total Rp3,49 triliun dialokasikan bagi pembangunan bendungan, embung dan pengelolaan air tanah dan air baku. &ldquo;Alokasi Sukuk Negara bagi pengelolaan sumber daya air menjadi bukti nyata komitmen kuat terhadap pengelolaan sumber daya air sebagai syarat utama mencapai swasembada pangan maupun meningkatkan akses air bersih terhadap masyarakat,&rdquo; tandasnya.

Terbitkan Sukuk Negara Rp17,01 Triliun, Ini Alokasi Penggunaan Dananya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembiayaan-sukuk-negara-dorong-pembangunan-infrastruktur_m_230086.jpg" alt="DIALOG: Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman saat menghadiri dialog di Hotel Alila Solo, Senin (23/7)." width="100%">
<figcaption>DIALOG: Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman saat menghadiri dialog di Hotel Alila Solo, Senin (23/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keterbatasan anggaran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur mendorong adanya alternatif pembiayaan menggunakan sistem lain. Salah satu yang sedang gencar dilakukan yakni pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/07/2018/gunakan-sukuk-negara-iain-solo-bangun-dua-gedung-baru" target="_blank">Sukuk Negara. </a> Penertiban SBSN ini kali pertama dilakukan pada tahun 2008 silam, dan sampai tahun 2018 anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 906,1 triliun.&nbsp; Pembiayaan melalui Sukuk Negara ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan keuangan syariah dalam negeri. Selain itu juga mengembangkan alternatif instrumen investasi. Demikian sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman saat Dialog Kinerja Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN TA 2018 yang digelar di hotel Alila solo, Senin (23/7).&nbsp; Lebih lanjut Luky mengatakan, bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia memang sangat diperlukan. Mengingat, selama ini pembangunan di Indonesia tertinggal cukup jauh dengan negara yang lainnya. Bahkan, Luky mengatakan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dalam rentang waktu 2015-2019 membutuhkan biaya mencapai Rp 4.796,2 triliun. "Dari perhitungan Bappenas untuk pembangunan tersebut yang bisa menggunakan anggaran dari APBN atau APBD hanya sebesar 41 persen atau Rp 1.978,4 triliun saja," katanya.&nbsp; Maka dari itu, Luky pun mengatakan, bahwa model pembiayaan Sukuk Negara ini sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam dialog tersebut Luky juga mengatakan, bahwa selama satu dekade ini Sukuk Negara sudah menunjukkan capaian yang sangat positif. Hal ini bisa dilihat dari meningkatnya jumlah penerbitan SBSN. "Pada tahun 2018 ini total pembiayaan proyek SBSN mencapai 22,53 triliun terdiri dari 587 proyek yang tersebar di 34 provinsi pada 7 kementerian atau pun lembaga," ungkapnya.&nbsp; Sementara itu, tujuan dari dialog yakni dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait kebijakan pembiayaan proyek SBSN, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SBSN serta merumuskan alternatif solusi untuk mendorong kinerja pelaksanaan proyek SBSN K/L. Dengan adanya dialog ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proyek infrastruktur melalui SBSN dan sebagai sarana sharing pengetahuan terkait kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama ini.&nbsp; Selain itu juga mencari solusi dalam setiap kendala yang ada. Dengan begitu diharapkan akan terjadi dialog yang menghasilkan solusi yang dapat mendorong percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian proyek. Sehingga realisasi fisik seluruh proyek SBSN pada tahun 2018 bisa optimal.

Pembiayaan Sukuk Negara Dorong Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sukuk-negara-berperan-bangun-infrastruktur-jalan-raya-dan-kereta-api_m_178128.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memiliki peranan penting dalam mendukung pencapaian target pemerintahan Preseiden Joko Widodo. Terutama dalam membangun infrastruktur jalan raya dan kereta api di Jawa dan luar Jawa. Direktur Pembiayaan Syariah Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto mengatakan, sejak 2013 sukuk negara berperan penting dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi dalam negeri yang efektif dan efisien. "Di masa mendatang sukuk negara adalah tiang pembangunan infrastruktur Indonesia,&rdquo; tutur Suminto dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12). Sukuk negara atau SBSN atau instrumen utang piutang tanpa riba adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sejak diterbitkan 2008 sampai 2017, sukuk negara mencapai Rp 758 triliun dan merupakan diversifikasi pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maupun yang lainnya. Suminto mencatat, sejak 2013 Kementerian Perhubungan menjadi kementerian pertama yang memprakarsai proyek infrastruktur menggunakan sukuk negara (project financing sukuk). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalur rel ganda Cirebon&ndash;Kroya senilai Rp 800 miliar. Setahun kemudian Kementerian Perhubungan menggunakan skema pembiayaan serupa untuk pembangunan jalur rel ganda Cirebon&ndash;Kroya Segmen I (Lanjutan), Double Track Manggarai&ndash;Jatinegara (Paket A) dan Double Track Jatinegara&ndash;Bekasi (Paket B2) senilai Rp 1,37 triliun. &ldquo;Seluruh proyek pembangunan jalur kereta api Kemenhub dilakukan menggunakan pembiayaan sukuk negara. Lalu, keberhasilan Kemenhub diikuti Kementerian PUPR untuk melakukan pembiayaan infrastruktur jalan raya maupun jembatan,&rdquo; bebernya. Sejak 2013 hingga 2017, dana pembangunan infrastruktur dari sukuk negara yang digunakan Kemhub membangun jalur kereta api di Jawa dan Sumatera mencapai Rp 16,71 triliun. Tahun depan sukuk negara akan menyumbang sedikitnya Rp 7 triliun untuk membiayai pembangunan jalur kereta api jalur melayang (elevated) dan Double Track wilayah Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi. Sementara itu, sejak 2015 sukuk negara telah menyumbang pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang dilakukan Kementerian PUPR senilai Rp 3,51 triliun. Sementara sepanjang 2016-2017 sukuk negara telah menyumbangkan dana senilai Rp 11,92 triliun bagi Kementerian PUPR untuk digunakan membangun jalan, jalan layang, terowongan,dan jembatan di Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Ditargetkan pada 2018, Kementerian PUPR akan mendapatkan alokasi sukuk negara senilai Rp 7,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan. "Jadi, bisa dikatakan pembiayaan syariah secara lansung berperan membangun infrastruktur transportasi di Indonesia,&rdquo; tuturnya. Dia menegaskan, sukuk negara dikelola sejalan dengan asas pemerintahan yang baik di mana seluruh sumber keuangan maupun penggunaannya tersebut dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat luas.

Sukuk Negara Berperan Bangun Infrastruktur Jalan Raya dan Kereta Api

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sukuk negara

Berita Terkini