<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/JKT_APBN-Defisit-Rp5603-triliun_Salman-Toyibi_-02JPG-1874160402.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menilai dampak penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terhadap suku bunga kredit masih terbatas. Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro menjelaskan, injeksi dana tersebut memberikan ruang bagi Himbara untuk lebih leluasa mengelola pendanaan. Fleksibilitas itu berpotensi menekan suku bunga dana karena kebutuhan likuiditas dapat dipenuhi dengan struktur yang lebih longgar dibandingkan sebelumnya. Namun, kata Solikin, perbankan di luar Himbara menghadapi kondisi yang berbeda. Bank-bank selain Himbara masih menghadapi tantangan dalam mencari dana, sehingga tekanan biaya pendanaan tetap ada. Situasi ini membuat penurunan suku bunga tidak terjadi secara merata di seluruh industri. "Rp 200 triliun itu kan pasti membuat struktur dana di bank Himbara akan lebih fleksibel. Sementara bank-bank lain di luar Himbara susah mencari dana," ujar Solikin, dikutip Selasa (23/12). Menurut dia, perbankan pada umumnya bekerja berdasarkan rencana bisnis bank (RBB) dan pipeline penyaluran kredit yang sudah disiapkan. Karena itu, penguatan likuiditas idealnya mendorong munculnya kredit baru yang melampaui pipeline yang sudah ada, bukan hanya menopang penyaluran yang telah direncanakan. Secara umum, Solikin berpendapat dampak penempatan dana pemerintah terhadap suku bunga dana lebih terlihat karena berkaitan langsung dengan fleksibilitas pendanaan. Sedangkan efek ke suku bunga kredit masih perlu dicermati. "Tapi kami melihat semua inisiatif itu baik. Nanti lebih baik lagi, kalau kita koordinasikan dengan lebih baik lagi," tutur Solikin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dampak penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun ke perbankan telah terlihat pada penurunan signifikan bunga deposito. Berikutnya, dia berharap suntikan likuiditas itu dapat segera menurunkan suku bunga kredit. "Dampaknya telah terlihat dari penurunan signifikan suku bunga deposito, yang kami yakin akan segera diikuti oleh penurunan suku bunga kredit lebih signifikan lagi," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Bank-bank selain Himbara masih menghadapi tantangan dalam mencari dana, sehingga tekanan biaya pendanaan tetap ada.

Guyuran Likuiditas Rp 200 Triliun Belum Berdampak Signifikan ke Penurunan Suku Bunga Kredit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/CUFg5gtCtOylgdXti0pjLYII6UN5oBzwvzKv13ay-2-4207735882.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan, penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank Himbara memberikan dampak signifikan. Hal ini disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Rabu (22/10). "Saya tadi baru melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Dari sebulan lalu kami melakukan pertemuan yang pertama. Jadi, ini pertemuan reguler kami memberikan update mengenai berbagai hal," kata Mahendra. Dia menjelaskan, penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank Himbara telah memperlihatkan tiga dampak. OJK menyampaikan kepada Purbaya bahwa penempatan dana tersebut telah memberikan dampak meningkatnya likuiditas bank-bank Himbara. "Pertama adalah meningkatkan likuiditas dari bank-bank Himbara ini. Walaupun juga memberikan ruang bagi penyaluran pinjaman lebih besar. Itu terbukti memang tercapai dengan baik," ungkap dia. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan sebesar 4 persen ternyata berdampak positif terhadap penurunan tingkat suku bunga di Bank Himbara.&nbsp;"Ternyata juga bisa memberikan momentum atau dorongan terhadap mulai bergerak turunnya tingkat suku bunga secara menyeluruh di bank-bank Himbara itu. Cukup signifikan walaupun memang idealnya akan bisa lebih besar lagi penurunannya," tukasnya. Yang ketiga, penyaluran kredit bank-bank Himbara mengalami peningkatan.&nbsp;"Kita harapkan meningkatkan pertumbuhan dari kredit itu sendiri, yang pada saatnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat. Jadi, itu tiga hal yang kami sampaikan terkait dengan hal pemantauan kami," tutupnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan jajaran Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (22/10) hari ini. Adapun Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang merangkap DK OJK, Dian Ediana Rae tampak hadir secara terpisah ke Kemenkeu. Purbaya pun hadir belakangan setelah keduanya tiba.

OJK melaporkan dampak positif penempatan dana Rp 200 triliun di bank Himbara, termasuk peningkatan likuiditas dan pertumbuhan kredit.

Bertemu Purbaya, OJK Beberkan 3 Dampak Positif Penempatan Dana Rp 200 Triliun di Bank Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/IMG_0189JPG-184705925.jpg" alt="Pengunjung saat melihat produk baju hasil olahan daur ulang di area ESG/Sustainabillity pada BCA Expo 2025 di ICE BCD, Tangerang, Banten, Jumat (22/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung saat melihat produk baju hasil olahan daur ulang di area ESG/Sustainabillity pada BCA Expo 2025 di ICE BCD, Tangerang, Banten, Jumat (22/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) tengah dalam siklus pelonggaran kebijakan moneter. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) akan melakukan penyesuaian terbatas pada beberapa produk kredit tertentu. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih baik ke depan. Direktur BCA Haryanto Tiara Budiman menyatakan, tidak pernah melakukan perang suku bunga kredit maupun pinjaman. Justru mengedepankan keberlanjutan serta pertumbuhan jangka panjang. "Kami sih nggak pernah perang bunga. Bisa lihat sendiri kalau bunga kami memang dari dulu seperti itu. Saat BI menaikkan suku bunga, kami tidak menaikkan," ungkapnya saat ditanyai Jawa Pos, Kamis (11/9). Misalnya, suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang tetap kompetitif. Bahkan saat suku bunga acuan sedang tinggi. Setiap kali BCA Expo, selalu memberikan rate spesial yang luar biasa rendah.&nbsp; "Bunga floating-nya juga tidak pernah dinaikkan, meskipun BI saat itu menaikkan suku bunga," imbuhnya.&nbsp; Hanya saja pada Juli dan Agustus 2025, suku bunga acuan BI (BI rate) sudah turun masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5 persen. BCA akan melakukan sejumlah adjustment. Seperti, pinjaman korporasi yang indeksnya tergantung pada benchmark.&nbsp; Sedangkan untuk pinjaman konsumer, Haryanto menilai dampaknya tidak signifikan. Mengingat, konsumsi memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada triwulan II 2025 berkontribusi mencapai 54,25 persen. "Bobotnya besar sekali. Kalau consumption bergerak, pasti ekonomi akan bergerak," jelasnya.&nbsp; Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, penurunan BI rate telah diikuti oleh penurunan suku bunga perbankan. Dibandingkan tahun sebelumnya, rerata suku bunga kredit rupiah pada Juli 2025 turun 36 bps untuk kredit investasi. Sementara untuk kredit modal kerja terpangkas 20 bps. "Umumnya, penurunan BI rate akan diikuti penurunan suku bunga kredit dengan jeda waktu beberapa periode. Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan masih akan menurun sebagai respons dari penurunan BI rate pada 2025," terang Dian. Ditambah lagi dengan ekspektasi penurunan suku bunga global pada triwulan IV 2025. OJK melihat bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut. Namun, penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank.&nbsp; "Terutama terkait dengan biaya dana alias cost of fund (CoF)," ujarnya. Bank perlu mengelola strategi pendanaannya. Terutama untuk meningkatkan porsi dana murah. Sehingga dapat menciptakan ruang penurunan suku bunga kredit.&nbsp; OJK terus mengimbau agar bank dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya. Agar tetap sejalan dengan kondisi pasar, rasio keuangan yang sehat dan tidak menciptakan persaingan bunga yang kurang sehat. "Selanjutnya, perbankan juga diminta untuk tetap menjaga transparansi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan informasi terkait produk perbankan," tandas mantan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu.

Bank Indonesia melonggarkan kebijakan moneter, perbankan melakukan penyesuaian terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Moneter Longgar, Perbankan Lakukan Penyesuaian Terbatas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pameran-rumah-digelar-di-jcc-ada-rumah-ber-dp-cuma-rp13-juta-loh_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah sederhana. (Istinewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah sederhana. (Istinewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Keuangan dan Operasional PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Bonai Subiakto memastikan bahwa kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sebesar 6,25 persen pada April 2024, tidak mempengaruhi bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi. Bonai menyebut KPR yang disalurkan PT SMF merupakan pembiayaan sekunder, sehingga dampak atas kenaikan suku bunga acuannya tidak langsung. Adapun yang biasanya terdampak adalah KPR yang bersifat primer. "Jadi kalau bicara impact atas kenaikan suku bunga, khususnya di pembiayaan perumahan KPR karena kami lembaga pembiayaan sekunder itu biasanya impact nggak langsung berdasarkan historis. Namun sebagaimana yang sudah pernah terjadi sebelumnya kenaikan suku bunga tidak langsung berdampak ke kami," kata Bonai dalam acara Press Tour Media di Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis (2/5). Bonai menyebut meski ada kenaikan suku bunga BI Rate, suku bunga yang dibebankan kepada masyarakat pengguna program KPR subsidi masih tetap di angka 5 persen. Hal itu sebagaimana telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang saat ini masih berlaku. "Untuk suku bunga tetap di angka 5 persen untuk KPR subsidi jadi meski ada kenaikan suku bunga tetap KPR subsidi 5 persen FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), sehingga bagi masyarakat untuk bunga KPR program sebetulnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah saat ini berlaku," jelasnya. Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,25 persen pada April 2024. Setelah bertahan sebesar 6 persen sejak Oktober 2023. Kenaikan suku bunga acuan ini sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024. Tak hanya itu, BI juga memutuskan untuk menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,50 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 7 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014608287/995-juta-pedagang-kecil-terima-kredit-ultra-mikro-totalnya-hingga-april-2024-capai-rp-3731-triliun">9,95 Juta Pedagang Kecil Terima Kredit Ultra Mikro, Totalnya Hingga April 2024 Capai Rp 37,31 Triliun</a> "Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara daring, Rabu (24/4). Perry memastikan, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5&plusmn;1 persen pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. "Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," jelasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Meski suku bunga BI Rate naik, tingkat bunga yang dibebankan kepada masyarakat pengguna program KPR subsidi masih tetap di angka 5 persen.

Berita Bagus Debitur KPR Bersubsidi, Bunga Tetap Meski BI Rate Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/MIRZA-OJK.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa bunga kredit bisa turun apabila bank atau lembaga pembiayaan mengantongi informasi yang cukup terkait calon debitur.  “Kalau suatu bank atau lembaga pembiayaan punya informasi cukup, dampaknya bunga bisa turun. Maka dari itu penting sekali kami mengembangkan infrastruktur informasi kredit,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam seminar internasional terkait penilaian kredit di Nusa Dua, Bali, Jumat.  Ia menambahkan apabila bank atau lembaga pembiayaan tidak memiliki cukup informasi dari debitur, bunga kredit yang diberikan diperkirakan akan tinggi sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit.  “Kalau bank atau lembaga pembiayaan informasinya tidak cukup, yang dilakukan apa? Diberi bunga yang tinggi,” ucapnya.  Namun, ia tidak menyebutkan batasan bunga tinggi atau pun penurunan bunga kredit terkait kecukupan informasi debitur.  Saat ini, informasi kredit dari calon debitur dihimpun dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ada di OJK atau sebelumnya bernama BI-Checking yang dimiliki di Bank Indonesia (BI).  Informasi kredit di SLIK, kata dia, mencakup informasi dari perbankan dan lembaga pembiayaan.  Selain itu, ada juga layanan penilaian kredit oleh dua jenis entitas, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai Biro Kredit Konvensional, dan penyedia Penilaian Kredit Inovatif (ICS) yang berbasis digital.  Biro Kredit Konvensional menyediakan laporan dan penilaian kredit berdasarkan data kredit tradisional, seperti riwayat pembayaran pinjaman dan utang yang belum lunas.  Sementara itu, ICS merupakan bentuk penilaian yang lebih baru yang menggunakan sumber data alternatif untuk menilai kelayakan kredit.  Sumber baru penilaian kredit di antaranya aktivitas calon debitur di media sosial, transaksi daring dan penggunaan telepon seluler.  ICS, kata dia, sebagian besar digunakan oleh lembaga pembiayaan berbasis teknologi keuangan (fintech) di antaranya aplikasi yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau peer to peer (P2P) lending.  Mirza mengharapkan baik biro kredit dan penilaian kredit dengan sistem berbasis digital itu bisa berkolaborasi untuk mendukung dan menumbuhkan kredit yang sehat karena realisasi kredit di Tanah Air baru mencapai sekitar 35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.  Capaian itu, kata dia, masih jauh lebih rendah dibandingkan Thailand yang sudah mencapai sekitar 70 persen dari PDB.  Untuk itu, ia menilai masih banyak ruang yang dapat dikembangkan oleh lembaga jasa keuangan untuk penetrasi kredit lebih besar.  Berdasarkan data OJK, realisasi kredit perbankan di Tanah Air pada Desember 2022 mencapai Rp 6.424 triliun atau melonjak 11,35 persen jika dibandingkan periode sama 2021 mencapai Rp 5.482 triliun.  Capaian realisasi kredit 2022 itu diperkirakan sekitar 35 persen dari total PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022.

OJK: Bunga Kredit Turun Jika Bank Punya Cukup Informasi Debitur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BANK-JATENG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, melakukan re-launching Kredit Lapak dan Kredit Mikro Sejahtera (Mitra) Jateng 25 yang dilakukan Bank Jateng. Ganjar mengatakan, hal itu bagian dari respons pemerintah atas penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).  "Tidak mudah hari ini masyarakat masih merespon kenaikan harga BBM, Bank Jateng melakukan respon untuk usaha kecil menengah. Satu adalah Kredit Lapak mudah murah terima utuh yang bunganya cuma 2 persen," kata Ganjar usai launching di Bank Jateng Cabang Surakarta, Jumat (9/9).  Dijelaskan, Kredit Lapak adalah kredit mudah, murah dan terima utuh yang diperuntukkan kepada pedagang pasar dengan bunga 2 persen saja dan plafon maksimal senilai Rp 25 juta.  Sementara Kredit Mitra Jateng 25 mudah, murah dan usaha bertambah, kata Ganjar, sudah lebih dulu diluncurkan pemerintah. Program ini pun dikhususkan hanya untuk pelaku usaha UMKM di Jawa Tengah.  Ganjar memaparkan, Kredit Mitra Jateng 25 awalnya menetapkan suku bunga sebesar 7 persen per tahun. Namun setelah re-launching, bunganya diturunkan menjadi 3 persen dengan plafon maksimal Rp 25 juta. Persyaratannya pun kini jauh lebih mudah.  "Dulu kami menginisiasi Kredit Mitra Jateng 25, plafonnya Rp25 juta, suku bunganya 7 persen dan hari ini kita turunkan menjadi 3 persen. Dan itu betul-betul hanya untuk UMKM saja," jelas Ganjar lewat keterangan tertulisnya.  "Temasuk mereka yang sudah berjualan di pasar. Tadi kita lihat produk mereka ada jamu ada sembako, gorengan macam-macam yang insya Allah ini akan bisa membantu mereka di tengah situasi yang sulit," lanjut Ganjar.  Lebih lanjut, dengan adanya Kredit Lapak dan Kredit Mitra Jateng 25 ini masyarakat diharapkan dapat memanfaatkannya semaksimal mungkin. Menurut Ganjar, akses permodalan dengan bunga relatif ringan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat akan mampu membantu masyarakat ditengah situasi seperti ini pasca terjadinya penyesuaian harga BBM beberapa waktu lalu.

Suku Bunga Kredit Bank Jateng untuk Pedagang Pasar-UMKM Turun 3 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BANK-INDONESIA-JAWAPOSCOM.jpeg" alt="ILustrasi kantor Bank Indonesia (BI) Jakarta" width="100%">
<figcaption>ILustrasi kantor Bank Indonesia (BI) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk segera menurunkan suku bunga kredit. Sebab, BI sendiri sudah menetapkan suku bunga acuan atau BI 7-days reverse repo rate yang relatif rendah yaitu di level terendah yakni 3,5 persen.  Perry menyebut, rendahnya suku bunga acuan seharusnya dapat memberikan dampak pada suku bunga kredit perbankan atau suku bunga dasar kredit (SBDK). "Mari bersama untuk negeri turunkan suku bunga kredit," ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (22/9).  Perry mengaku, saat ini suku bunga di pasar uang antar bank (PUAB) overnight tercatat mengalami penurunan 55 bps menjadi 2,82 persen. Kemudian, suku bunga deposito 1 bulan tercatat 3,43 persen atau turun 205 bps sejak Juli 2020.  Ia menyebut, perbankan juga sudah menurunkan bunga kredit pada Agustus 2021 yang didasari risiko perbankan terhadap dunia usaha setelah pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas. Namun, BI berharap perbankan terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai dukungan pada dunia usaha.  "Sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong kredit kepada dunia usaha," ungkapnya.  Adapun rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perbankan pada Juli sebesar 24,57 persen, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap terjaga, yakni 3,35 persen (bruto) dan 1,09 persen (neto).  Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja melanjutkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 2,84 persen (yoy) dan 1,27 persen (yoy), mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi terutama permintaan pemilikan rumah, serta pemulihan dunia usaha.  Sedangkan kredit UMKM juga terus mengalami peningkatan dengan tumbuh sebesar 2,70 persen pada Agustus 2021. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 4 persen - 6 persen.

Suku Bunga Acuan Sudah Rendah, BI Minta Perbankan Turunkan SBDK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BANK-INDONESIA-JAWA-POS-COM.jpeg" alt="Ilustrasi kanor Bank Indonesia (BI) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kanor Bank Indonesia (BI) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fungsi intermediasi perbankan melambat. Bank Indonesia (BI) mencatat, penyaluran kredit pada April 2021 masih terkontraksi. Yakni, minus 2,28 persen secara tahunan. Meski demikian, ketahanan sistem keuangan tetap terjaga.  “Masih lambatnya kredit perbankan disebabkan oleh belum kuatnya permintaan kredit dari dunia usaha,” papar Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat dewan gubernur (RDG), kemarin (25/5). Selain itu, juga persepsi risiko kredit dari perbankan yang masih relatif tinggi.  Perry memperkirakan, kredit perbankan akan mulai meningkat pada triwulan II 2021. Sejalan dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi, kinerja korporasi, serta melonggarnya indeks lending standar perbankan. Hingga akhir tahun, setidaknya akan tumbuh sesuai 5-7 persen.  Dalam RDG tersebut, BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,5 persen. Keputusan itu konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah. Juga, dalam upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang masih longgar, diharapkan mendorong suku bunga kredit perbankan terus turun. Walaupun masih terbatas  Perry mengatakan, suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan telah turun sebesar 174 basis poin (bps) year-on-year (YoY). Menjadi 8,9 persen per Maret 2021. SBDK bank badan usaha milik negara (BUMN) menunjukkan penurunan terdalam di antara kelompok bank lainnya. Tepatnya sebanyak 270 bps YoY.  Namun, penurunan SBDK tersebut belum diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru yang hanya 59 bps YoY. “Kelompok bank pembangunan daerah (BPD), bank umum swasta nasional (BUSN) dan bank BUMN masing masing mencatatkan 34 bps YoY, 52 bps YoY dan 55 bps YoY,” urai lulusan Iowa State University, AS, itu.  Justru, kelompok kantor cabang bank asing (KCBA) yang mengalami penurunan suku bunga kredit baru paling signifikan. Yaitu mencapai 158 bps YoY.  Dalam kesempatan itu, BI juga menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit. Dari semula 2 persen menjadi 1,75 persen per bulan yang berlaku mulai 1 Juli mendatang. “Dalam rangka mendukung transmisi kebijakan suku bunga dan efisiensi transaksi nontunai,” imbuh Perry.  Terpisah, Direktur Treasury &amp; International Banking Bank Mandiri Panji Irawan menilai, intermediasi perbankan akan membaik di tahun ini. Seiring berbagai kebijakan stimulus fiskal, moneter dan makroprudensial juga telah dikeluarkan. Seperti pembebasan PPn sektor otomotif dan pelonggaran aturan Loan to Value Ratio (LTV) bagi perbankan untuk memacu pertumbuhan kredit.  Kinerja Bank Mandiri pada kuartal I 2021 terus membaik dengan kualitas yang terjaga. Tercatat, kredit Bank Mandiri secara ending balance tumbuh 9,1 persen YoY. Sedangkan secara average balance, tumbuh 8,1 persen YoY.  “Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 4,4 persen, kami melihat pertumbuhan kredit akan membaik sekitar 5 persen,” kata Panji.  Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, pemulihan ekonomi sektoral juga sudah terlihat membaik. Beberapa sektor mulai terlihat pulih lebih cepat. Terutama yang terkait kebutuhan pokok. Baik itu produksi, distribusi dan perdagangannya. “Seperti industi makan dan minum, pendidikan, jasa kesehatan, air, listrik, informasi dan komunikasi,” terangnya.  Menurut dia, pemulihan ekonomi nasional sudah bergerak ke sektor durable goods dan turunannya. Misalnya, industri manufaktur, angkutan darat dan logistik, serta pertambangan. Di tahap akhir, pemulihan ekonomi akan terjadi di sektor angkutan udara, perhotelan, dan properti untuk segmen menengah atas.  Di sisi lain, komoditas seperti minta kelapa sawit alias crude palm oil (CPO), batu bara, minyak mentah, dan nikel menjadi faktor penting yang membantu pemulihan perekonomian. Khususnya di wilayah berbasis komoditas. Seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.  “Harga-harga komoditas penting bagi Indonesia seperti CPO, batubara, minyak, dan nikel sudah tinggi. Ke depan, harga-harga komoditas secara rata-rata masih akan di level yang relatif tinggi dibandingkan tahun lalu,” beber Andry.

Suku Bunga Kredit baru Bank Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perry-warjiyo-terpilih-sebagai-ketua-umum-isei-periode-2018-2021_m_.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, bunga kredit bank sudah mengalami penurunan dan semakin rendah. Berdasarkan pasar uang dan pasar dana, bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight turun 155 bps menjadi 2,79 persen dan suku bunga deposito di perbankan telah turun 196 bps menjadi 3,76 persen pada Maret 2021.  Sementara, dipasar kredit, suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan telah menurun sebesar 174 bps menjadi 8,9 persen pada Maret 2021. Data BI menunjukkan penurunan SBDK ini diikuti dengan penurunan suku bunga kredit baru namun secara terbatas dan belum sepadan.  “Transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5).  Berdasarkan komponen pembentuk SBDK, komponen Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) mengalami penurunan lebih besar dibandingkan komponen Biaya Overhad (IHC) dan komponen margin keuntungan. HPDK tercatat turun 129 bps sejak Maret 2020 hingga Maret 2021. Sementara itu, OHC dan margin keuntungan masing-masing turun sebesar 20 bps dan 24 bps year on year.  Perry mengungkapkan, publikasi SBDK dengan assessment ini bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia.  Seperti diketahui, sejak Juni 2019 BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 225 bps dan melakukan pelonggaran dari sisi kebijakan makroprudensial, namun suku bunga kredit belum merespons dengan kecepatan yang sama. Sehingga, pihaknya melihat masih terdapat ruang untuk dapat lebih menurunkan suku bunga kredit tersebut agar dapat sejalan dengan suku bunga kebijakan.  Dengan demikian, Perry menambahkan, melalui transparansi, masyarakat dan dunia usaha akan dapat melihat dan membandingkan suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank-bank. "Diharapan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Bos BI Sebut Bunga Kredit Bank Sudah Makin Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rumah-1010.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan perbankan menurunkan suku bunga dasar kredit (SBDK) menuai apresiasi dari sejumlah ekonom. Itu merupakan langkah yang positif karena likuiditas bank masih longgar. Dengan suku bunga yang rendah, kredit perbankan akan menarik minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan.  "Waktunya tancap kredit," ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Kamis (4/3). Khususnya, pada segmen kredit pemilikan rumah (KPR) dan konsumsi non-KPR.  Menurut dia, pertumbuhan kredit akan memengaruhi pemulihan ekonomi nasional. Jika pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi pada angka 5 persen, penyaluran kredit harus tumbuh tiga kali lipatnya. Yakni, minimal 15 persen.  "Landasan praktiknya, sektor usaha butuh likuiditas. Dengan hadirnya likuiditas berupa kredit, ekonomi bergerak. Pekerja akan naik pendapatannya dan membelanjakan barang lebih banyak," terang alumnus University of Bradford itu.  Bhima memperkirakan, pertumbuhan kredit tahun ini bisa mencapai 4 persen. Dengan catatan, penurunan SBDK Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri itu juga diikuti oleh bank-bank umum lainnya.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/04/03/2021/bank-himbara-kompak-turunkan-suku-bunga-kredit/">Bank Himbara Kompak Turunkan Suku Bunga Kredit</a>  Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menuturkan bahwa tren penurunan suku bunga kredit sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh segelintir bank.  Namun, semua perbankan bisa merespons penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7 day (reverse) repo rate (BI7DRR) itu dengan menurunkan SBDK mereka. Sebab, suku bunga acuan bank sentral berpengaruh langsung pada suku bunga pasar uang antarbank (PUAB).  SUKU BUNGA DASAR KREDIT (SBDK)  Bank Rakyat Indonesia (BRI)  • Korporasi: 8 persen (turun 1,95 persen)  • Ritel: 8,25 persen (turun 1,5 persen)  • Mikro: 14 persen (turun 2,5 persen)  • Konsumsi KPR: 7,25 persen (turun 2,65 persen)  • Konsumsi non-KPR: 8,75 persen (turun 3,2 persen)  Bank Mandiri  • Korporasi: 9,85 persen (turun 1,85 persen)  • Ritel: 9,8 persen (turun 1,55 persen)  • Konsumsi KPR: 7,25 persen (turun 2,5 persen)  • Konsumsi non-KPR: 10,95 persen (turun 2,2 persen)  Bank Negara Indonesia (BNI)  • Korporasi: 8 persen (turun 1,8 persen)  • Ritel: 8,25 persen (turun 1,55 persen)  • Konsumsi KPR: 7,25 persen (turun 2,75 persen)  • Konsumsi non-KPR: 8,75 persen (turun 2,95 persen)  Sumber: BRI, Bank Mandiri, BNI  https://www.youtube.com/watch?v=OfEqF6s9Tws

Bank Himbara Sudah Sunat SBDK, Kapan Giliran Bank Lain?

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suku bunga kredit

Berita Terkini