<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/WhatsApp-Image-2023-10-18-at-114130-2459105805.jpg" alt="Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo." width="100%">
<figcaption>Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PDI Perjuangan mengakhiri teka-teki publik siapa yang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Mahfud MD resmi diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai cawapres. Dosen sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan, pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 adalah jalan yang tepat dan keputusan yang bagus. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dinilai menjadi pasangan ideal. &rdquo;Kalangan intelektual NU cenderung punya kesamaan dengan Pak Mafud MD juga kok,&rdquo; terang Suko Widodo, dosen sekaligus pakar komunikasi politik Universitas Airlangga itu. Selain itu, menurut Suko Widodo, Mahfud MD juga memiliki background yang pas. Pengalaman dalam birokrasi hingga akademisi sudah dikantongi Mahfud MD. Berdasar informasi yang dihimpun, Mahfud MD pernah menjadi Plt Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999&ndash;2000), Menteri Pertahanan, kemudian&nbsp;Menteri Kehakiman&nbsp;(2000&ndash;2001), Anggota&nbsp;DPR menempati Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004&ndash;2008). Anggota Tim Konsultan Ahli pada&nbsp;Badan Pembinaan Hukum Nasional&nbsp;(BPHN) Depkum HAM (sekarang), Ketua&nbsp;Mahkamah Konstitusi (2008&ndash;2013), Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (2017&ndash;2018), dan kini Menkopolhukam. &rdquo;Prof Mahfud MD ini juga dari akademisi. Paket lengkap, di tengah kondisi perspektif hukum Indonesia yang butuh orang tegas seperti beliau,&rdquo; imbuh Suko Widodo. Megawati meminang Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Mahfud MD lahir di Sampang, Jawa Timur (Jatim) pada 13 Mei 1957. Saat ini, Mahfud duduk sebagai Menkopolhukam.

Pakar komunikasi politik Unair mengatakan, Mahfud MD tepat mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ganjar-Mahfud pasangan ideal

Pakar Komunikasi Politik Unair Sebut Kalangan Intelektual NU Cenderung Punya Kesamaan dengan Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/Suko-Widodo-2277376511.png" alt="Suko Widodo" width="100%">
<figcaption>Suko Widodo</figcaption>
</figure> ERA&nbsp;digital telah membuat dunia berubah. Interaksi manusia berada dalam platform ganda, gabungan manual dan digital. Demikian pula yang kini terjadi pada dunia politik Indonesia, yang sudah memasuki tahapan pemilu. Telah dan akan berlangsung kombinasi dalam berkampanye. Merebut simpati guna meraup dukungan suara tidak lagi cukup mengandalkan pola konvensional. Era digital yang makin maju membuat kampanye politik tidak lagi terbatas pada retorika serius dan pidato yang kaku. Era pidato menggebu-gebu dan searah (one way traffic) mulai ditinggalkan. Teknologi komunikasi pun memungkinkan untuk melakukan kampanye yang bersifat interaktif. Di tengah gemuruh teknologi dan media sosial, strategi ini telah membuka pintu bagi pendekatan yang lebih manusiawi dan mendalam, yang menggugah hati para pemilih dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam cara berpolitik konvensional, para politikus sering kali mengandalkan pidato serius dan pesan yang terfokus pada kepentingan publik. Namun, di era digital yang semakin terkoneksi, pendekatan tersebut dapat terasa kaku dan jauh dari kehidupan sehari-hari pemilih (proximity). Fenomena cara membangun kedekatan emosional itu mulai terlihat dalam praktik kampanye pilpres. Kandidat telah mulai menggali daya tarik emosional untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam dengan pemilih mereka. Sebut saja Pak Anies yang memperlihatkan &rdquo;kecendekiawanan&rdquo;, Pak Ganjar dengan &rdquo;keakraban&rdquo; bersama masyarakat, ataupun Pak Prabowo dengan bangunan &rdquo;semangat heroik&rdquo;-nya. Dengan memanfaatkan sentuhan emosional, para politikus dapat menjangkau hati pemilih melalui kisah-kisah pribadi, narasi yang menggerakkan, dan pesan-pesan yang mengandung makna mendalam. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi politik, tetapi juga mencoba untuk menginspirasi dan membangkitkan perasaan positif dalam diri pemilih. Strategi itu menciptakan ikatan yang kuat antara politisi dan pemilih, menghasilkan loyalitas dan dukungan yang lebih dalam. Perubahan Arah Kampanye Di tengah perubahan yang terus berkembang dalam dunia politik, tren yang aneh dan tampaknya tidak konvensional telah menjadi sorotan adalah meme. Meme, dalam bentuk yang paling sederhana berupa gambar atau video yang lucu, sering kali satiris, yang disertai dengan keterangan singkat. Pesan yang kompleks bisa dituangkan dalam visual minimalis dan teks yang cerdas. Meme biasanya dibangun dengan pesan humor dan menghibur. Model pesan semacam itu menjadi sarana untuk memengaruhi opini publik, melibatkan demografi muda, dan menciptakan dampak yang kuat. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia, strategi ini dapat dilakukan untuk mendapatkan kedekatan dan engagement nyata dari anak muda. Menurut penelitian yang dilakukan Tandon dkk (2022), meme politik memiliki pengaruh dalam membentuk narasi politik di masyarakat. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa generasi Z percaya bahwa meme politik dapat memengaruhi narasi politik karena pesannya sederhana dan mudah dipahami tanpa menimbulkan kelebihan informasi. Selain itu, meme politik membantu mengangkat isu-isu yang sering diabaikan dalam diskusi politik umum. Generasi Z melalui berbagi meme secara berulang di media sosial dapat meningkatkan kesadaran dan menggarisbawahi pentingnya narasi melalui pendekatan yang lebih santai. Dalam penelitian ini, 36% responden sepakat bahwa meme politik memengaruhi narasi politik, 29% responden menganggap pentingnya substansi materi tersebut, dan 18% responden berpendapat bahwa meme politik hanya merupakan bentuk seni politik untuk hiburan semata (Tandon dkk, 2022). Kekuatan meme terletak pada kemampuan mereka untuk menghasilkan viralitas dan keterlibatan, memicu diskusi, dan membentuk wacana publik. Meski meme ini tampak sepele, sesungguhnya memiliki dampak luas dalam kampanye politik. Apalagi dibuat dengan simbol dan diksi yang menarik. Mencapai Demografi Muda Demografi muda, yang sering dianggap tidak tertarik pada politik tradisional, telah menjadi target penting dalam kampanye politik. Apalagi, pada 2024, lebih dari 60 persen merupakan pemilih muda. Meme memberi jalan untuk menjembatani kesenjangan antara politisi dan generasi yang cakap dalam teknologi ini, yang terus-menerus dibanjiri dengan jumlah informasi yang luar biasa. Dengan menggunakan meme, politisi dapat mengemas kebijakan atau ide yang kompleks menjadi konten yang mudah dicerna dan menarik secara visual. Emosi memainkan peran penting dalam memengaruhi pendapat dan keputusan individu. Baik melalui tawa, empati, maupun perasaan bersama, meme dapat membentuk ikatan emosional antara politisi dan publik. Dengan memicu respons emosional ini, politisi dapat membangun hubungan dan membangun kepercayaan, membentuk rasa keterhubungan yang melampaui metode kampanye tradisional. Dengan kemampuan menyederhanakan isu-isu kompleks, meme dapat secara efektif mengomunikasikan pesan politik secara ringkas dan mudah diakses. Kehadiran medsos yang mampu memasifkan pesan dengan murah dan mudah menguatkan potensi dampak politik meme ke publik, utamanya generasi muda. Potensi platform medsos untuk melibatkan, memengaruhi, dan terhubung dengan demografi muda telah menjadikan meme sebagai aset tak ternilai dalam kampanye politik. Dengan memanfaatkan kekuatan humor, keterkaitan, dan viralitas, kampanye politik dapat menavigasi lanskap digital dengan efektif, memicu perbincangan, dan membentuk opini publik. Meme, yang pernah dianggap sebagai fenomena ringan di internet, kini memiliki peran yang kuat dalam politik, mengubah selamanya cara politisi berkomunikasi dan terhubung dengan masyarakat. Namun, yang perlu dipahami, viralitas yang memanfaatkan meme bisa menjadi bumerang. Meme yang tidak presisi bahkan bisa menjatuhkan kandidat. Jika pesan yang dibangun berseberangan dengan opini publik, justru akan menegasikan posisi kandidat. Di sinilah perlu kecermatan perancang pesan politik dalam memanfaatkan meme yang harus mampu memprediksi potensi arah dampaknya.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;SUKO WIDODO,&nbsp;Dosen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga

Era digital yang makin maju membuat kampanye politik tidak lagi terbatas pada retorika serius dan pidato yang kaku.

Membangun Emosi dan Simpati Pemilih 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/suko-widodo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLEMIK dan diskursus mengenai pemberhentian seorang guru honorer di Jawa Barat terus menggelinding. Berbagai versi dan latar belakang disampaikan menjadi informasi publik. Namun, satu yang sudah pasti adalah mengenai bagaimana peristiwa itu membesar. Ialah komentar Muhammad Sabil, sang guru honorer tersebut, pada sebuah unggahan di platform media sosial Instagram.  Suatu hal yang biasa sebenarnya ketika seorang pengguna menuliskan komentar pada sebuah unggahan. Atau sekadar berinteraksi secara mikro dengan like, save, share, dan semacamnya. Bahkan, komentar dan mikrointeraksi adalah faktor yang sangat penting bagi pengunggah untuk menaikkan engagement dari unggahannya. Algoritma media sosial membaca interaksi sebagai sebuah parameter dalam mengurasi konten.  Yang spesifik untuk peristiwa ini adalah karena pengunggah konten adalah seorang figur publik, seorang gubernur. Dan pengguna yang berkomentar, secara administrasi kewarganegaraan, adalah warga di provinsinya. Menariknya, gaya dan diksi bahasa dalam komentarnya diteropong oleh publik sebagai ”kurang pantas”. Bisa jadi karena dia diketahui sebagai seorang guru. Di titik inilah menariknya. Platform media sosial tidak mengenal hierarki, meritrokasi, ataupun norma kesantunan sosial yang sering kali ”bersifat dan berlaku lokal”. Diskursus dan perdebatan mengenai etika bermedia sosial terus berlangsung. Bahkan mungkin tidak akan pernah berakhir.  Ketika sebuah parameter, dalam hal ini kesantunan, yang lebih berlaku lokal dan pada komunikasi konvensional dipakai di media sosial yang bersifat lintas batas, cair, egaliter, dan bebas, adalah sebuah keniscayaan jika perdebatan menyeruak. Terlebih lagi pada bahasa yang mengenal hierarki, seperti bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Kata ”maneh” (berarti ”kamu” dalam bahasa Sunda) yang digunakan menjadi parameter untuk mengukur kesantunan. Suatu hal yang tidak mungkin ditemukan pada kata ”you” dalam bahasa Inggris misalnya.  Bersikap santun dalam berkomunikasi adalah kewajiban. Kesantunan dalam komunikasi akan menjadikan komunikasi tersebut berlangsung menyenangkan dan menenangkan. Tidak sebaliknya, menegangkan. Sehingga pesan yang disampaikan dan diterima bisa ditangkap dengan utuh. Bukankah demikian tujuan komunikasi? Menyampaikan dan menangkap pesan. Meskipun tidak bisa disangkal, kepentingan sering kali membuat komunikasi dimanipulasi.  Walakin, menggunakan media sosial dengan etika dan tanggung jawab adalah keniscayaan. Mengukurnya dengan parameter yang parsial yang mungkin kurang tepat. Atau mungkin kita memang tidak bisa lepas dari hukum Goodhart?  Secara umum, peristiwa tersebut adalah sebuah peristiwa di mana fokus dari sebuah diskursus tidak lagi pada isi dan muatannya. Selain penyampaian, pihak-pihak yang berkomunikasi juga menjadi ”masalah”. Saya membayangkan kalau saja Ridwan Kamil dan Sabil tidak saling tahu siapa yang diajak bicara (baca: berkomunikasi), mungkin percakapan yang berlangsung di media sosial itu tidak akan memantik reaksi proses pemberhentian atau institusinya (sekolah/yayasan yang menaunginya).  Tetapi, masalahnya tidak sesederhana itu. Kekuatan media sosial sangat mengagumkan. Apalagi dalam konteks politik, pencitraan, dan pemilihan. Skandal Cambridge Analytica adalah contohnya. Kalau Sinan Aral menyebut fenomena ini sebagai Mesin Hype, PW. Singer bahkan menyiratkan media sosial sebagai sebuah senjata.  Bagaimana informasi ditampilkan dalam beranda gawai masing-masing orang, berada dalam koridor deretan algoritma tertentu. Viralitas menjadi kata kunci dan populisme makin menguat. Pun demikian, media sosial telah sangat banyak membantu akselerasi dan disrupsi komunikasi, turut membentuk lanskap masyarakat digital.  Kembali pada peristiwa Ridwan Kamil dan Sabil, rentetan kejadian yang mengikuti komentar Instagram tersebut menarik untuk ditelaah lebih jauh. Khususnya dalam konteks birokrasi, dalam duduk perkara RK (inisial Ridwan Kamil) sebagai gubernur dan Sabil sebagai warganya. RK memang sudah memberikan klarifikasi dalam cuitannya di Twitter. Namun, sekali lagi, masalahnya tidak sesederhana itu.  Kronologi pengambilan keputusan pemberhentian tidak bisa dilepaskan begitu saja konteksnya dari apa yang terjadi di Instagram. Ia seolah menjadi wajah dari respons yang represif, dengan relasi kuasa yang kental. Bukankah hampir bisa dipastikan kalau pemberhentian tersebut tidak akan terjadi andaikata yang dikomentari oleh Sabil bukanlah Ridwan Kamil?  Di pengujung tulisan ini, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa kasus yang terjadi sebagai reaksi atas apa yang terjadi di media sosial menunjukkan satu kesamaan. Ketidaksiapan masyarakat, pemerintah, dan kita semua dalam menghadapi viralitas, saat menjadi objek maupun subjek. (*)  ---  *) SUKO WIDODO, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unair dan Wakil Ketua Komite Komunikasi Digital Jawa Timur

Komunikasi dan Kuasa Viralitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/suko-widodo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>TAHUN 2022 telah terlewati. Meredanya badai pandemi Covid-19 di Indonesia adalah salah satu hal yang wajib disyukuri. Satu hal signifikan dan penting ketika bergelut dengan pandemi adalah kehadiran teknologi informasi dan digital. Tidak dapat disangkal, percepatannya membantu koordinasi dan penanganan pandemi secara global dan kolaboratif pada tingkatan pengambil kebijakan. Sekuens dan varian virus bisa dengan cepat dipetakan untuk kemudian diinformasikan. Data didapat dan kebijakan dibuat.  Namun, tidak pula dapat diabaikan bagaimana riuh rendah percakapan dan interaksi di ruang publik digital selama pandemi. Tidak mudah dipetakan pola interaksi dan komunikasinya. Imbauan-imbauan tenggelam dalam sentimen publik. Berita duka dan permenungan beradu banyak dan cepat dengan perdebatan.  Sifat ruang publik digital ini menegaskan apa yang pernah disifatkan Rogers (1986) dalam Karman (2014) sebagai interaktivitas, demasifikasi, dan asinkronus. Lalu lintas informasi dan pola komunikasi di ruang publik digital berlangsung ke segala arah, secara masif dalam posisi yang relatif ”setara”, dan dalam waktu yang bersamaan secara singkat. Karakter ini juga sebangun dengan yang pernah dituliskan Manuel Castells sebagai timeless time dan space of flows.  Karakter-karakter unik tersebut adalah tantangan baru bagi dunia komunikasi yang harus secepat mungkin bisa diformulasikan dan disikapi dengan tepat. <h3>Dewasa dan Cerdas Digital</h3> Meskipun film dokumenter Social Dilemma sudah lama berlalu, dilema sosial yang terjadi dalam masyarakat sepertinya masih jauh dari kata usai. Percepatan dan akselerasi teknologi digital telah membawa kehidupan manusia lebih mudah, cepat, dan nyaman. Sebagaimana kehidupan manusia juga masih tersandung-sandung untuk memahami dengan titis setiap informasi yang sangat cepat, sangat melimpah ruah dan dalam fragmen-fragmen.  Mengutip Dr Yuhyun Park (2019), mungkin manusia di era digital ini tidak cukup hanya cerdas intelektual (IQ), cerdas emosional (EQ), dan cerdas spiritual (SQ) saja. Ia juga sangat memerlukan untuk cerdas digital (DQ, digital quotient). Banyak sekali peristiwa di mana orang-orang yang dianggap sudah mapan dalam IQ, EQ, dan SQ diobrak-abrik oleh misinformasi, malinformasi, dan disinformasi dalam ruang publik digital.  Menelisik lebih dalam Park, literasi digital yang selama ini banyak kita berfokus ternyata ”hanyalah” satu aspek saja dari delapan aspek digital lainnya yang perlu untuk dicermati. Di samping literasi digital (digital literacy), masih ada identitas digital (digital identity), penggunaan digital (digital use), keselamatan digital (digital safety), keamanan digital (digital security), kepekaan emosi digital (digital emotional intelligence), komunikasi digital (digital communication), dan hak cipta digital (digital rights).  Kecakapan dalam aspek-aspek digital tersebut akan membantu kita untuk secara perlahan dan bertahap mencapai tingkat kematangan dan kedewasaan digital. Tidak hanya menjadi pengasup dan konsumen digital yang seolah tanpa batas, tapi bisa turut mengisi ruang publik digital dengan muatan yang saling memberi manfaat dan saling menyelamatkan. Tidak hanya berhenti di titik turut mengisi (content creator), tapi dengan sinergi dan kolaborasi bisa menawarkan solusi dan pendekatan-pendekatan atas permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat. Park menyebut tingkat kedewasaan digital di titik ini sebagai digital competitiveness. <h3>Crowd Wisdom</h3> Mengacu hipotesis mendasar sosiologi dan komunikasi, bahwa lanskap sosiologi masyarakat adalah resultan resiprokal dari interaksi dan pola komunikasi antarkomponen dalam masyarakat itu sendiri, maka dampak negatif dan kebisingan dalam ruang publik digital bisa jadi terletak pada titik ungkit yang sama: kebiasaan berkomunikasi (digital). Dalam era digital ini informasi tidaklah dicari sebagaimana dua hingga tiga dekade silam, tapi mendatangi. Informasi datang memasuki keseharian manusia karena ia datang melalui device kita berupa notifikasi-notifikasi pada aplikasi-aplikasi digital. Kita kemudian meresponsnya. Di ujung simpul-simpul komunikasi lainnya, setiap orang juga meresponsnya sehingga membentuk jejaring komunikasi digital yang terus membesar dan complicated. Mungkin inilah apa yang dulu pernah disampaikan Castells sebagai the networked society.  Tidak banyak orang yang sadar, meskipun mengetahui, bahwa informasi yang mendatangi kita bukanlah informasi yang sepenuhnya ”bebas”, melainkan ia berjalan dalam koridor dan deretan algoritma tertentu. Dengan kata lain, informasi tersebut sudah terkurasi oleh sebuah ”mesin” yang terus ”belajar” (machine learning). Ia belajar dan mempelajari perilaku dan kebiasaan penggunanya untuk kemudian mengustomisasi jenis dan tipe informasi yang disodorkannya ke masing-masing device secara unik. Ini adalah salah satu pangkal dari dampak negatif digital yang disebut sebagai ruang gema (echo chamber).  Namun, ada satu peluang kecil di sini. Kalau para pengguna digital ini lebih dewasa dan cerdas, kebiasaannya akan ”direkam” oleh algoritma yang pada ujungnya akan memperbaiki kualitas informasi yang sampai. Hasil ”kurasi” algoritma akan terus membaik dan memperbaiki diri. Informasi yang mendatangi si A yang terbiasa mengumpat dan si B yang terbiasa menyaring sebelum sharing akan sangat berbeda.  Jika hal tersebut dilakukan secara masif sebagai sebuah gerakan bersama, akan bisa dicapai sebuah kondisi di mana terjadi crowd wisdom atau wisdom of crowds. Kebijaksanaan atau kearifan yang ”dihasilkan” oleh pola interaksi dan komunikasi dari sekumpulan orang. Kearifan ini yang akan mampu mengimbangi kemungkinan karakter manipulatif dan eksploitatif dari beberapa algoritma digital yang sebenarnya juga masih berdiri di atas kepentingan kapital sebagai model bisnisnya (Aral, 2020). <h3>Penutup</h3> Selain meredanya pagebluk, banyak peristiwa di 2022 yang patut kita catat, khususnya dalam bingkai ruang publik digital, seperti peristiwa Bjorka, perhelatan G20, maupun berbagai ”bencana”: gempa Cianjur adalah yang terkini. Meskipun ilmu komunikasi adalah tentang menyampaikan sesuatu. Namun, karakteristik ruang publik digital yang unik membutuhkan pendekatan dan penyikapan yang unik pula.  Anak tangga pertama yang saya tawarkan untuk naik ke dewasa dan cerdas digital adalah apa yang pernah saya baca dari khazanah pengetahuan Islam: ”mengetahui apa yang perlu disampaikan itu penting, tetapi mengetahui apa yang tidak perlu disampaikan itu jauh lebih penting”. Semoga ini bermanfaat, wabil khusus untuk menyambut 2024. (*)  <hr />  *) SUKO WIDODO, Akademisi Universitas Airlangga, Wakil Ketua Komite Komunikasi Digital Jawa Timur

Menjadi Cerdas dan Dewasa Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/suko-widodo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JULI 2022 lalu, Natural Beauty Report oleh Money di Inggris menahbiskan Indonesia sebagai negara dengan keindahan alam terbaik. Forbes juga demikian, memahkotai Indonesia sebagai negara terindah di dunia. Bentang alam dari negara kepulauan ini memang kepingan surga yang jatuh ke bumi. Salah satu kepingan itu ada di gugusan pulau-pulau di kepala burung Provinsi Papua Barat. Sorong dan Raja Ampat laksana ”prototipe” surga.  Keindahan Sorong dan Raja Ampat, bahkan keindahan alam Indonesia secara umum, bisa terekspos ke dunia global, tidak dapat dimungkiri, adalah berkah dari kemajuan teknologi saat ini. Internet dan gawai lebih spesifiknya. Dua hal itulah yang menangkap gambar dan video keindahan Indonesia sehingga bisa dibagikan dengan cepat, murah, dan menjangkau jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan, hampir real-time.  Dan harus kita akui, tidak hanya sebatas itu. Kehadiran gawai dan internet sebenarnya telah memicu ”revolusi” pola komunikasi dan informasi. Hampir semua pencapaian yang bisa kita lihat dan rasakan saat ini bisa dikatakan mustahil tanpa gawai dan internet. Meminjam analogi Jonathan Haidt, kehadiran gawai dan internet beserta produk turunannya seperti aplikasi laksana membangun menara Babilonia yang menjulang megah. Menjadi mercusuar peradaban baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. <h3>Penetrasi Internet dan Gadget</h3> Di Indonesia, penetrasi gawai dan internet bisa dikatakan sampai ke pelosok desa, terlepas dari ketersediaan dan keandalan jaringannya. Bahkan, di Raja Ampat, yang terbilang pelosok, jamak dijumpai masyarakat menggunakan gawai dan memanfaatkan internet. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak usia sekolah juga.  Semestinya, merujuk pada disrupsi dan revolusi informasi dan komunikasi di atas serta penetrasi pemanfaatan gawai dan internet yang sangat ”membumi”, akselerasi aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat di pelosok ini bisa tercapai tanpa keluhan yang berarti. Namun, yang dijumpai di lapangan tidaklah demikian adanya.  Perjalanan kami beberapa hari lalu menapaki eksotisnya kepala burung Papua ini menyingkap tabir yang menyedihkan. Disrupsi dan revolusi ternyata juga menerpa pola relasi sosial dan komunal. Bahkan pada lapisan yang paling dasar: keluarga. <h3>Permasalahan yang Dikeluhkan</h3> Segala macam kemudahan dan tawaran dari gawai melalui internet tidak mudah untuk ditolak, khususnya oleh anak-anak dan remaja. Rasa keingintahuannya sangat besar dan butuh untuk dipuaskan. Ditambah dengan tekanan lingkungan yang tak terlihat ”memaksa” anak-anak ini untuk terus-menerus berada pada gerbong fear of missing out (FOMO). Ada ketakutan tertentu kalau ia tidak up-to-date.  Hal itu secara ilmiah sudah pernah disampaikan melalui penelitian yang dilakukan Nir Eyal. Secara ringkas, setiap manusia secara instingtif akan berusaha mendapatkan kebahagiaan. Dengan perspektif neuroscience, perasaan bahagia manusia dipengaruhi oleh empat hormon: dopamin, serotonin, endorfin, dan oksitosin. Dopamin lebih pada perasaan bahagia dalam waktu yang pendek, sementara tiga yang lainnya membutuhkan waktu lebih panjang.  Nir Eyal menyebut empat tahap dalam modelnya, yakni trigger, action, reward, dan investment. Dalam menggunakan gawai, seorang pengguna pasti diawali dengan pemicu seperti rasa penasaran, kondisi kesepian, FOMO, atau hal lain yang dipengaruhi lingkungannya. Pemicu ini kemudian berlanjut pada tindakan, yakni menggunakan gawai dan aplikasi di dalamnya. Di sinilah kemudian yang menarik (atau mengerikan?) bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan langsung ”mendapatkan” reward yang tangible di dunia aplikasi tersebut. Sebagai contoh, setiap postingan bisa langsung mendapatkan like atau respond dari audiens.  Reward ini akan membuatnya berani berinvestasi di dalamnya. Bukan hanya semata uang untuk membeli gawai dan paket data. Melainkan juga investasi perhatian (attention) dan waktu (time). Hal ini terus berulang dan menjadi lingkaran setan adiksi (kecanduan) yang susah diputus.  Perhatian dan waktu dalam aktivitas gawai dan internet ini kemudian menyita dan menghabiskan ”jatah” untuk aktivitas lain yang sebenarnya jauh lebih penting. Interaksi dan komunikasi dengan keluarga salah satunya yang paling penting.  Tidak salah kalau Sabrang MDP melontarkan satire, menyebut generasi terkini sebagai generasi yatim piatu. Merujuk pada kenyataan sosiologis bahwa hampir seluruh pengetahuan dan attitude yang didapatkan bukanlah dari orang tua atau guru. Melainkan dari gawai dan internet. Generasi ini bisa dengan fasih ber-social media atau memainkan game tidak dengan bertanya atau diajarkan oleh orang tua atau gurunya.  Fenomena sosial di atas makin diperparah dengan kenyataan lain bahwa orang tua maupun guru juga kesulitan mengalihkan perhatian dan waktu anak-anak yang tersita untuk gawai dan internet. Satu sebab yang paling mendasar adalah orang tua dan guru juga sama-sama tersita perhatian dan waktunya untuk gawai dan internet. Bahkan, pada beberapa kasus, orang tua dan guru malah memberikan stimulus yang malah lebih membuat anak-anak tersita waktu dan perhatiannya untuk itu. Tugas dan informasi yang diarahkan oleh guru dan orang tua untuk melakukannya melalui pemanfaatan internet misalnya.  Kurikulum Digital  Maka, yang paling mendesak untuk bisa mengurai permasalahan ini adalah bagaimana membenahi sisi orang tua dan guru untuk bisa memahami permasalahan yang nyata itu. Mengharapkan anak-anak bisa teralihkan perhatian dan waktunya dari gawai dan internet tanpa orang tua dan guru, juga lingkungan, yang memahami pemetaan permasalahannya. Atau lebih tepatnya, bagaimana investasi uang, perhatian, dan waktu dari anak-anak pada gawai dan internet ini bisa membantunya membentuk karakter, memperkaya pengetahuan, dan membangun attitude yang baik.  Orang tua dan guru perlu memperbaiki pola komunikasinya dengan menyesuaikan perkembangan dan kondisi zaman yang serbadigital. Orang tua dan guru perlu membuktikan terlebih dahulu manfaat gawai dan internet. Mungkin diperlukan sebuah kurikulum digital yang sasaran utamanya adalah tiga pihak sekaligus: anak-anak (murid), orang tua, dan guru itu sendiri. Agar keluarga di pelosok negeri, termasuk di Papua, benar-benar mendapatkan manfaat kemajuan teknologi, bukan jadi generasi yatim piatu. (*)  <hr />  *) SUKO WIDODO, Dosen Departemen Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, wakil ketua Komite Komunikasi Digital Jawa Timur

Urgensi Kurikulum dan Pendidikan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/mujiaman-di-gubeng-2.jpg" alt="DUA: Cawawali Mujiaman di Gubeng, Selasa (27/10). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DUA: Cawawali Mujiaman di Gubeng, Selasa (27/10). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo punya pandangan sendiri soal tingginya popularitas calon Wakil Wali Kota Surabaya nomor urut 2 Mujiaman Sukirno. Menurutnya, tingginya popularitas bisa terjadi karena Mujiaman berpasangan dengan Machfud Arifin.  "Bisa saja. Bukan hal yang aneh apalagi tidak mungkin. Kampanye adalah waktu yang sangat dinamis jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Popularitas Mujiaman ini bisa terdongkrak oleh popularitas dari Machfud Arifin yang sudah sangat populer di masyarakat," ujar Suko.  Pakar Komunikasi Politik Unair itu juga memberi contoh sederhana. Jika publik menanyakan siapa Mujiaman, kemudian ada yang menjawab pasangan dari Machfud Arifin, maka secara langsung hal tersebut turut mempengaruhi popularitas mantan pemimpin PDAM Surya Sembada Surabaya.  Selain itu, popularitas positif juga dimiliki Mujiaman sebagai mantan Dirut PDAM Surya Sembada juga banyak dikenal publik sebagai BUMD terbaik secara nasional. Bahkan di tengah pandemi virus covid-19 saat ini, PDAM terus mencatatkan keuntungan berkat tangan dingin Mujiaman.  Tak hanya itu, PDAM Surya Sembada Surabaya di bawah kepemimpinan Mujiaman juga acap disuarakan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di hadapan publik. Sehingga, figur ataupun sosok Mujiaman di mata masyarakat bukanlah hal baru.  "Pak Mujiaman juga memiliki prestasi sebagai Dirut PDAM sehingga publik banyak yang sudah mengetahui kemudian ditambah sebagai pasangan Pak Machfud Arifin, tentunya ini berpengaruh ke popularitasnya dia," kata dia.  Terakhir, Suko Widodo mengatakan nama Mujiaman lebih terangkat ke publik juga berkat strategi yang diterapkan oleh tim pemenangan Machfud Arifin-Mujiaman yang bergerak secara masif. Sebagaimana diketahui, bersarkan hasil survei Poltracking Indonesia, Mujiaman unggul secara popularitas dari Armuji. Pada kategori ini, secara tunggal Machfud Arifin meraih popularitas tertinggi 83,4 persen. Disusul Eri Cahyadi 59,4 persen, Mujiaman 60,2 persen, dan Armuji 59,6 persen.

Suko Widodo: Popularitas Mujiaman Terdongkrak Machfud Arifin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/suko-widodo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLITIK tak pernah berhenti. Sekalipun pandemi masih belum pasti usai, perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap akan dilangsungkan. Pada tanggal 9 Desember nanti, sekitar 105 juta warga pemilih akan terlibat dalam pilkada di 270 daerah. Banyak orang merasa takut dan banyak pula yang mencibir karena mempertanyakan apa pentingnya pilkada. Bukankah urusan ikhtiar menjaga penularan virus mematikan ini lebih urgen?  Tetapi, meski ada banyak kekhawatiran, tetap saja perhelatan politik ini direspons antusias oleh sejumlah kalangan. Baliho kandidat, stiker, dan gimmick kampanye sudah bermunculan di ruang publik. Tak hanya itu, di ruang maya kini berhamburan rayuan politik. Politik memang selalu menarik. Jadi, meski dalam situasi darurat apa pun, politik tetap mengisi ruang-ruang komunikasi publik. Maka tak mengherankan jika saat ini pesan politik mulai menggeser isu pandemi.  Pilkada serentak di Indonesia awalnya direncanakan digelar 23 September 2020. Tetapi, lantaran pandemi Covid, pelaksanaannya digeser ke 9 Desember 2020. Bukan hanya Indonesia, beberapa negara juga melakukan penundaan perhelatan politik. Ada yang menggeser ke tahun depan seperti di Inggris, Kanada, dan Paraguay. Ada pula yang tetap di tahun yang sama seperti Indonesia. Di antaranya Afrika Selatan, Austria, dan Polandia.  Mengapa perhelatan politik tetap digelar? Alasan utamanya adalah menjaga kesinambungan demokrasi. Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi pada jabatan kepala daerah berlaku prinsip fix term alias telah ditetapkan masa jabatannya. Menunda pilkada bisa menimbulkan konflik politik yang kontraproduktif.  Argumentasi dalam perspektif demokrasi masuk akal. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih memilih tetap menggelar dengan protokol kesehatan ketimbang muncul konflik politik. Apalagi jika merujuk pada Deklarasi Universal HAM 1948 dan Kovenan Internasional 1966 tentang Hak Sipil dan Politik maupun berbagai konvensi serta komitmen mengenai pemilu demokratis. Semua menyepakati bahwa salah satu standar pemilu demokratis adalah penyelenggaraan pemilu yang berkala.  Jika tidak digelar, potensi masalah politik dan hukumnya pasti akan melebar. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang, akan banyak yang menentang. Karena dianggap menghambat hak politik mereka yang mencalonkan diri. Ketidakpastian hukum dan politik bisa terjadi. Dampaknya, akan terjadi instabilitas politik, kecurigaan, dan bahkan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Tetapi, jika digelar, apakah tidak menambah kemungkinan orang terpapar Covid?  Pilkada ”Darurat”  Suasana pemilihan kala pandemi pasti sangat berbeda dari kondisi normal. Situasi ini bisa berpotensi mengancam aspek keselamatan pemilih dan aspek kualitas demokrasi sendiri. Dari aspek kesehatan, ada banyak kemungkinan aktivitas politik yang bisa merebakkan penularan virus. Meskipun KPU telah menetapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada, apakah warga bisa disiplin?  Saat ini saja telah banyak agenda politik, misalnya pertemuan konstituen, pendukung, dan interaksi antarwarga dengan agenda politiknya. Aktivitas kampanye, meski tidak boleh ada pengumpulan massa, apakah bisa dijamin? Ketatnya kompetisi pemilihan membuat tim pemenangan mencari celah untuk bisa bertemu dengan calon pemilih.  Ruang komunikasi politik yang dialihkan melalui komunikasi maya cenderung dianggap kurang bisa meyakinkan pemilih secara maksimal. Dalam urusan kampanye pemilihan, orang cenderung memanfaatkan face-to-face communication sebagai arena memengaruhi yang menentukan. Dari aspek teknis komunikasi politik, itu bisa mengancam kesehatan warga pemilih.  Pada aspek lainnya, untuk meraih pengaruh, segala daya dilakukan. Di tengah pandemi di mana banyak warga pemilih yang penghasilannya berkurang atau bahkan hilang, peluang money politics kian marak. Maka otomatis itu akan melenyapkan kualitas makna politik. Politik akhirnya dinilai tak lebih dari soal jual beli suara. Warga pemilih menjadi tak punya idealisme sebagai warga negara.  Senyampang pandemi belum usai, pilkada ini memang serasa situasi darurat. Risikonya cukup berat. Karena itu, diperlukan komitmen kuat terhadap penyelenggaraannya. Mulai komitmen penyelenggara, peserta, hingga warga pemilih.  Peran Masyarakat  Situasi dilematis antara memilih menjaga kesehatan dan menjaga demokrasi ini memang cukup rumit. Tetapi, keputusan telah ditetapkan dan pilkada tetap digelar. Bahkan, biayanya jauh lebih besar karena harus tersedia infrastruktur kesehatan saat pemilihan.  Pilkada serentak juga bisa menjadi uji perilaku kesehatan masyarakat. Entah ini tugas atau beban bagi masyarakat, tetapi perhelatan ini berkaitan erat dengan masyarakat. Meski perhelatan politik lebih menjadi urusan parpol dan kandidat, jika tak dilakukan protokol kesehatan, yang menanggung akibatnya tetap masyarakat setempat.  Potensi yang mengganggu kesehatan lingkungan karena meningkatnya frekuensi interaksi warga harus dicegah dari awal. Tentu tak bisa hanya mengandalkan peran petugas pemilihan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas politik. Karena itu, peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat menjadi penentu keberhasilan perhelatan pilkada serentak. Baik keberhasilan menjaga kualitas kesehatan maupun kualitas politik masyarakat.  Pilkada serentak saat pandemi ini memang ujian berat bagi bangsa Indonesia. Bukan saja soal menjaga marwah demokrasi, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan banyak manusia. Selagi berproses menuju hari perhelatan pilkada, nalar kita harus waras. Nalar untuk tetap mengikhtiarkan keselamatan warga serta nalar yang tetap tidak mengabaikan hak politik warga. Semua itu ditujukan untuk menjaga sehat raga dan sehat (jiwa) politik. Menjaga agar warga tetap seger dan waras! (*)  <hr />  *) Suko Widodo, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RmUYFTKMpg0

Menjaga Sehat Raga dan Jiwa Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/korban-gilang-bungkus.jpg" alt="PENYELIDIKAN: Foto salah seorang korban yang diminta GL membungkus dirinya dengan kain jarik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENYELIDIKAN: Foto salah seorang korban yang diminta GL membungkus dirinya dengan kain jarik. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Jawa Timur membuka posko pengaduan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Gilang. Alasannya, hingga saat ini, belum satu pun korban yang melaporkan kejadian tersebut secara jelas dan terang. Bahkan, dalam hasil koordinasi dengan posko pengaduan di Universitas Airlangga (Unair), pengaduan tidak mencantumkan identitas secara jelas.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, posko pengaduan di Unair memang telah menerima 15 laporan dari beberapa orang yang mengaku sebagai korban. Namun, tak ada satu pun yang mencantumkan identitas secara jelas. Karena itu, tim Polda Jatim membuka posko pengaduan.  Dengan begitu, ujar Truno, penyelidikan bisa dilakukan lebih lanjut. Saat ini para korban bisa mengadukan adanya pelecehan seksual dengan berkirim pesan atau menelepon di nomor 082143578532. Dia menjamin polisi bakal merahasiakan identitas korban. ”Kami harap korban mau melaporkan dugaan pelecehan seksual itu,” ungkapnya.  Truno mengatakan, terduga masih dalam tahap pemanggilan. Meski demikian, polisi belum bisa menemukan terduga atas nama Gilang. Tak hanya itu, karena tidak ada korban yang benar-benar melaporkan tindakan pelecehan seksual tersebut, polisi kesulitan melakukan penyelidikan.  Sementara itu, Unair mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan kasus Gilang. Senin(3/8), misalnya. Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unair mengadakan dialog dengan keluarga Gilang. Audiensi tersebut digelar virtual.  Ketua Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair Suko Widodo mengungkapkan, komunikasi itu bertujuan membahas dugaan pelanggaran etik dan mencari titik terang keberadaan Gilang. ”Biar kasus ini segera selesai,” tuturnya.  Hanya, dia memilih jawaban diplomatis saat ditanya keberadaan Gilang versi keluarganya yang tinggal di Banjarmasin. Dia mengaku tidak bisa menjelaskannya. Sebab, audiensi tersebut lebih difokuskan pada pelanggaran etik.  Suko menjelaskan bahwa kampusnya tidak akan melindungi mahasiswa yang melakukan tindak pidana. Namun, pihaknya juga tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. ”Hasil audiensi juga akan kami koordinasikan dengan polrestabes,” katanya.  Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa kampus tidak hanya concern pada Gilang, tetapi juga terduga korban. ”Kami buka posko pengaduan. Beberapa orang yang merasa pernah menjadi korban terduga pelaku sudah mengadu,” ucapnya.  Suko menyatakan, pihaknya sudah mendorong mereka untuk membuat laporan resmi kepada polisi. ”Karena untuk proses hukumnya bukan ada di kami. Kampus hanya terbatas soal pelanggaran etiknya,” ujarnya.  Salah satu pelanggaran tersebut, kata dia, adalah modus terduga pelaku saat membungkus korbannya. Gilang selalu mengatakan bahwa itu merupakan keperluan riset. ”Padahal tidak ada,” ucapnya.  Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran secara terpisah juga mengaku masih berusaha menemukan keberadaan Gilang. Menurut dia, upaya yang dilakukan sejauh ini belum mendapatkan hasil. ”Kami terus berkoordinasi dengan pihak kampus untuk menemukannya,” ungkapnya.  Sudamiran menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai hasil audiensi kampus dengan keluarga Gilang. Jajarannya bakal mendalaminya. ”Apa pun dilakukan untuk menemukan terduga pelaku,” jelasnya.  Menurut dia, laporan polisi (LP) yang diterbitkan sementara ini baru satu. Namun, itu sudah cukup untuk memproses dugaan pidana Gilang yang menjadi terlapornya. ”LP masih mungkin bertambah,” tuturnya.  Indikasi itu didasari banyaknya laporan di posko pengaduan yang dibuat Unair. Sejauh ini sudah puluhan orang yang mengadukan perbuatan Gilang. Hanya, mereka belum mau melapor secara resmi ke polisi. ”Kami tunggu. Akan semakin baik kalau semua korbannya melapor,” ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Y1cR5XcFTZE  https://www.youtube.com/watch?v=fzrViQ9c2tI  https://www.youtube.com/watch?v=d8KykPQ6414

Polda Jatim Buka Posko Pengaduan Korban Gilang Bungkus Kain Jarik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/gus-muhdlor.jpg" alt="Gus Muhdlor saat melepas lele di kolam di Dusun Dukuh, Desa Ngaresrejo, Sukodono. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gus Muhdlor saat melepas lele di kolam di Dusun Dukuh, Desa Ngaresrejo, Sukodono. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Teka-teki ke siapa rekomendasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pilbup Sidoarjo tampaknya mulai terang. Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo mengatakan ada simbol bahwa rekomendasi itu untuk Ahmad Muhdlor Ali. Alasannya, mulai muncul spanduk dan baliho bergambar pria yang akrab disapa Gus Muhdlor itu dengan logo PKB serta Ketum Muhaimin Iskandar.  Suko Widodo mengatakan, dalam politik, yang bermain adalah simbol. Jadi jika ada baliho kandidat kemudian sudah memasang foto ketua umum partai dengan logo partainya, itu bisa dimaknai sebagai isyarat kuat. ''Rekomendasi partai tersebut akan jatuh ke kandidat bersangkutan," kata Suko Widodo, Rabu (22/7).  Suko menilai, besar kemungkinan sudah terjalin komunikasi intensif antara Gus Muhdlor dan struktur PKB, termasuk dengan DPW PKB Jatim maupun DPP PKB. Sehingga lahirlah baliho dan spanduk tersebut.  “Pemasangan logo PKB dan foto Cak Imin dalam baliho Gus Muhdlor itu mengindikasikan adanya relasi antara keduanya,” kata pria bergelar doktor ilmu komunikasi itu.  Dia mengatakan, para bakal calon bupati Sidoarjo saat ini memang banyak berharap rekomendasi dari PKB. Sebab, Sidoarjo selama ini memang menjadi basis PKB. Sidoarjo juga merupakan basis Nahdliyin, segmen warga yang merupakan pemilih terbesar PKB.  Spanduk dan baliho Gus Muhdlor dengan logo PKB dan foto Muhaimin Iskandar memang terpasang di sejumlah titik di Sidoarjo, di antaranya di pertigaan Pasar Larangan, perempatan Mojopahit, depan Ramayana, perumahan Gading Fajar, dan Jalan Ponti. Sejumlah warga di beberapa desa di Sidoarjo juga mengaku melihat spanduk dan baliho yang sama. Di baliho, terdapat foto Muhaimin Iskandar dengan sebutan Gus Ami, sapaan kekinian ketua umum PKB tersebut.  Karena itu, dengan adanya baliho dan spanduk tersebut, menurut Suko, misteri siapa calon yang mendapat rekomendasi PKB mulai terbuka. ”Kurang lebih sudah ada titik terangnya. Tinggal menunggu pengumuman resminya saja, yang saya kira tak akan terlalu mengejutkan dengan perkembangan terbaru ini,” katanya.  Apalagi, kata Suko, Gus Muhdlor sendiri adalah salah seorang sosok muda yang aktif di lingkungan Nahdlatul Ulama. Direktur Pendidikan Pesantren Bumi Shalawat ini adalah wakil ketua pengurus wilayah GP Ansor Jawa Timur. Gus Muhdlor juga aktif di berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan, mulai soal pemberdayaan ekonomi hingga pengelolaan lingkungan.  ”Pilkada Sidoarjo akan sangat menarik diikuti, termasuk dalam hal ke mana rekomendasi PKB akan berlabuh,” pungkasnya.

Marak Baliho Bareng Cak Imin, Sinyal Rekomendasi PKB untuk Gus Muhdlor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/suko-widodo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>BELUM ada prediksi akurat soal kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sementara itu, data orang terpapar Covid-19 di Indonesia mengalami kenaikan. Fakta di lapangan, aktivitas sosial mulai menggeliat. Orang seakan abai dan menganggap situasi ”darurat” ini sebagai kondisi ”aman-aman” saja.  Tampaknya informasi perihal Covid-19 belum membuat banyak warga menyadari ganasnya Covid-19. Laporan tentang korban meninggal karena Covid-19 yang tiap hari disampaikan oleh gugus tugas juga tak membuat orang takut. Demikian pula anjuran agar berprotokol kesehatan, belum dilakukan warga secara masksimal. Masih banyak orang yang berkerumun. Tidak bermasker. Juga masih ada ruang publik yang tak menyediakan sarana cuci tangan.  Tak mengherankan jika pertengahan Mei lalu dunia media sosial dihebohkan dengan tagar Indonesia Terserah. Munculnya tagar tersebut diiringi keluhan dan rasa kecewa dari warganet yang menilai pemerintah belum secara maksimal menanggulangi wabah Covid-19. Sebetulnya menyalahkan pemerintah bukan solusi. Sebab, praktiknya, warga masyarakat juga masih enggan menerima kenyataan Covid-19 ini.  Ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan bukan perkara di Indonesia saja. Sejumlah negara lain juga tidak sabar menormalkan situasi yang tidak normal ini. Semua pengin segera memulihkan keadaan seperti semula. Kepala Program Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Mike Ryan telah memperingatkan potensi munculnya gelombang kedua penularan Covid-19. Menurut dia, dunia saat ini masih berada di tengah-tengah gelombang pertama karena peningkatan kasus di kawasan Amerika Tengah dan Selatan serta Asia Selatan dan Afrika.  Mengapa banyak orang masih tak disiplin menjalankan protokol kesehatan? Mengapa orang tak serius menghadapi Covid-19? Padahal, belajar dari negara yang berhasil mengeliminasi penularan Covid-19, dilandasi perasaan takut. Selandia Baru dan Taiwan adalah negara yang berhasil menangani Covid-19. Mereka berhasil karena takut sehingga serius. Di sisi lain, Amerika dan Brasil gagal menekan angka korban karena pemimpinnya mengabaikan semua peringatan. Lalu, bagaimana situasi Indonesia?  Protokol Komunikasi Publik  Orang disiplin karena rasa takut, mengidentifikasi dengan orang lain dan menyadari manfaat disiplin. Adanya warga yang tidak disiplin menjalani protokol kesehatan boleh jadi karena sanksi hukumnya tidak ada atau kurang tegas. Karena itu, orang tak mematuhinya. Bisa juga karena menyaksikan orang lain tidak melakukan. Serta tidak disiplin karena tidak mendapatkan informasi memadai sehingga mengalami kemiskinan informasi.  Sikap abai terhadap protokol kesehatan itulah penyebab utama yang menyulitkan terputusnya rantai persebaran Covid-19. Akibatnya, berapa pun fasilitas rumah sakit dan tenaga medis yang disediakan akan tidak bisa menolong korban penularan. Dengan demikian, tugas berat di depan mata saat ini adalah bagaimana membuat orang tidak miskin informasi sehingga patuh menjalankan aturan bermasker, jaga jarak aman, dan rutin cuci tangan dengan sabun.  Sejauh ini landasan protokol komunikasi publik pencegahan Covid-19 didasari cara berpikir dan tujuan yang tepat. Landasan pijaknya adalah pikiran Anthony de Mello (1977) yang menyatakan bahwa jumlah korban bisa menjadi lima kali lipat kalau terjadi ketakutan di saat terjadi wabah penyakit. Seribu orang menjadi korban karena sakit, sedangkan empat ribu orang menjadi korban karena panik. Tujuan komunikasi publiknya adalah membuat masyarakat paham dan mengikuti anjuran yang disampaikan.  Tetapi, realitasnya, tetap saja masyarakat tidak secara serius menjalankan disiplin protokol kesehatan. Bisa dibayangkan, tatkala terus terjadi penambahan kasus, potensi kepanikannya akan meningkat. Karena itulah, untuk mencegah potensi kepanikan meledak, diperlukan langkah-langkah tepat dalam menjalankan kebijakan komunikasi publik Covid-19.  Hindari Kemiskinan Informasi  Kemiskinan informasi Covid-19 harus menjadi perhatian serius. Selama ini program komunikasi hanya bertumpu pada distribusi informasi. Monotonnya karakter informasi membuat warga sebagai khalayak tidak termotivasi. Komunikasi yang efektif adalah yang bisa membangkitkan (to evocate) motivasi agar khalayak mengikuti anjuran.  Di era teknologi informasi yang lengkap, seharusnya konten soal Covid-19 juga dikembangkan secara kreatif. Lebih dari kreatif, hal yang diabaikan dalam program komunikasi publik Covid-19 adalah proses diadik antara sumber informasi dan penerima informasi. Banyak sudah lembaga penanganan Covid-19 yang menyediakan hotline dengan media modern. Tapi, tak sedikit sumber daya pengelolanya yang minim pengetahuan berinteraksi dengan khalayak. Lebih parahnya, ada hotline tapi tak aktif.  Padahal, komunikasi publik itu memerlukan interaksi yang sifatnya dua arah untuk menemukan pengertian yang sama (mutual understanding). Di sini esensi tujuannya sebagaimana yang ditetapkan dalam protokol komunikasi publik Covid-19.  Pelajaran dari strategi komunikasi publik pemerintah Selandia Baru adalah kehadiran negara dengan cara yang ”akrab”. Setiap hari Perdana Menteri Selandia Baru Ardern muncul di televisi dalam sesi brifing media yang ramai. Dia pun kerap muncul dalam sesi Facebook live, menjawab pertanyaan publik dan menjelaskan strategi pemerintah. Dirjen Kesehatannya, Ashley Bloomfield, pun banyak muncul di media dan dipuji karena responsnya yang sederhana, berbasis ilmiah, dan jelas. Sedangkan strategi komunikasi publik Taiwan dilakukan dengan tindakan proaktif, berbagi informasi ke publik, serta menerapkan teknologi dalam bentuk menganalisis big data dan platform online.  Indonesia pastilah berbeda dengan Selandia Baru dan Taiwan. Baik dari segi geografis maupun populasi. Namun, strategi komunikasi yang bersifat melayani (dua arah), kesigapan tim komunikasi, dan pemanfaatan teknologi komunikasi secara maksimal layak ditiru. Memang infrastruktur teknologi komunikasi kita belum merata. Tetapi, perangkat kelembagaan komunikasi masyarakat bisa diperankan. Tokoh adat dan forum-forum kebudayaan setempat bisa menjadi andalan komunikasi publik.  Hari-hari ini kita berada dalam kelelahan dan perasaan bingung. Lelah karena aktivitas sosial terbatasi regulasi pencegahan penularan Covid-19. Bersamaan itu, muncul rasa bingung karena masih cukup banyak warga yang mengalami kemiskinan informasi. Agar masyarakat berdaya diri, strategi komunikasi publik dibangun dengan cara yang transparan dan rutin. Masyarakat perlu diajak bicara. Tidak sekadar menjadi pendengar orang bicara.  Kehadiran juru bicara tidak cukup hanya membawa kabar kematian. Tetapi juga memberikan pengetahuan dan bisa mengulik hati warga untuk peduli sesama. Kebijakan komunikasi publik bisa menjadi andalan mendisiplinkan warga. Masyarakat harus dihindarkan dari kekurangan informasi yang akurat. Informasi Covid-19 yang akurat dan dikomunikasikan secara efektif akan membantu warga berdaya menghadapi pandemi. (*)  <hr />  *) Suko Widodo, Dosen Departemen , Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga

Komunikasi dan Kemiskinan Informasi Covid-19

suko widodo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suko widodo

Berita Terkini