<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sanksinya-berat-kemendagri-minta-penjual-blangko-e-ktp-online-insaf_m_.jpg" alt="ILUSTRASI e-KTP. Kemendagri meminta pelaku jual-beli blangko e-KTP online mengentikan aktivitas mereka." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI e-KTP. Kemendagri meminta pelaku jual-beli blangko e-KTP online mengentikan aktivitas mereka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kekosongan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tidak hanya dialami di Kabupaten Sidoarjo, beberapa wilayah di Indonesia juga ikut mengalami kekosongan blangko e-KTP. Hal itu karena tidak seimbangnya pasokan blangko e-KTP dari kemendagri dengan kebutuhan permintaan warga yang terus meningkat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan, meskipun blangko e-KTP kosong, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP tidak perlu khawatir. Sebab, Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo akan menerbitkan surat keterangan (suket), serta aktivasi e-KTP melalui aplikasi identitas kependudukan digital (IKD). &rdquo;Masyarakat yang hendak membuat e-KTP baru selama kekosongan blangko bisa menggunakan fasilitas IKD dari Kemendagri dengan cara mengunduh aplikasi melalui playstore, kemudian masukkan data NIK, email, dan nomor handphone, lalu klik verifikasi. Selanjutnya, untuk verifikasi wajah pilih tombol ambil foto lalu lakukan swafoto. Untuk langkah aktivasi KTP digital bisa dilakukan di kantor kecamatan domisili, atau untuk masyarakat luar Kabupaten Sidoarjo bisa langsung ke Dukcapil atau MPP,&rdquo; jelas Reddy Kusuma. Menurut Reddy, meskipun bentuk fisik sangat berbeda, fungsi Suket sama persis dengan e-KTP. Bisa digunakan untuk kelengkapan administrasi seperti perbankan. Masa berlaku suket selama 6 bulan. Jika sewaktu-waktu blangko e-KTP datang, pemegang suket bisa langsung menukar. &rdquo;Saat ini kami berikan dua solusi tersebut sehingga jika sudah ada pasokan blangko e-KTP akan segera kami informasikan,&rdquo; terang Reddy Kusuma. Reddy mengimbau agar masyarakat bersabar hingga distribusi blangko e-KTP tercukupi oleh Kemendagri. &rdquo;Saya minta masyarakat bersabar hingga blangko dari pusat tercukupi, insya Allah Agustus 2023 sudah tersedia blangko e-KTP,&rdquo; jelas Reddy Kusuma. Dari data Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, jumlah antrean blangko hingga 31 Juli tercatat sebanyak 19.000 tunggu cetak. Angka itu tercatat sejak antrean mulai Maret hingga saat ini. Kebutuhan cetak rata-rata mencapai 1.000 hingga 2.000 blangko per hari, sedangkan Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo hanya mendapatkan kuota dari Kemendagri 500 blangko per hari.

Dispendukcapil Sidoarjo mengatakan, meskipun blangko e-KTP kosong, masyarakat bisa menggunakan suket atau identitas kependudukan digital

Di Sidoarjo Blangko E-KTP Kosong, Per Hari 2.000 Permintaan Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SUKET.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Surat keterangan (suket) pengganti sementara e-KTP memiliki batasan waktu pemakaian. Masa berlaku dokumen kependudukan itu habis dua minggu.  Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengimbau warga yang memegang suket segera melakukan perpanjangan.  Kepala Dispendukcapil Surabaya Agus Iman Sonhaji menyampaikan, pengajuan perpanjangan suket tidak ribet. Warga bisa memilih dua cara yang sudah disediakan. Pertama, datang langsung ke kantor kelurahan dan kecamatan. Langkah kedua, melalui layanan online. ”Pengajuannya sama seperti memproses KTP biasa. Bisa mengakses layanan online Klampid,” terangnya.  Agus menuturkan, suket memang memiliki batasan waktu. Maksimal berlaku selama dua pekan. Nah, bila tidak diperpanjang, dokumen itu tidak bisa digunakan untuk pengurusan perbankan atau keperluan lain.  Proses perpanjangan suket tersebut memakan waktu beberapa hari. Suket yang baru nanti dikirim petugas kelurahan atau kecamatan kepada pemiliknya. Suket lama akan ditarik agar tidak disalahgunakan.  Sejak bulan lalu, Dispendukcapil Surabaya mencetak suket. Kebijakan itu diterapkan karena ketersediaan blangko e-KTP mulai menipis. Meski sifatnya sementara, pemerintah memastikan fungsi suket sama seperti e-KTP.  Soal kapan blangko akan datang, Agus mengaku belum bisa memastikan. ’’Yang tahu persis kapan akan dikirim adalah Kemendagri. Kami pun sudah melakukan upaya dengan melayangkan surat permintaan ke pusat. Sekarang kami hanya bisa menunggu,” paparnya.  Volume pencetakan KTP di Surabaya sangat tinggi. Ada dua faktor yang mendasarinya. Pertama adalah pembuatan e-KTP untuk warga yang usianya sudah 17 tahun. Kedua, pencetakan e-KTP yang hilang atau rusak. ’’Per hari permintaan cetak yang masuk bisa sampai 800‒1.000 pembuatan e-KTP baru,” ujarnya.

Dispendukcapil Imbau Warga Surabaya Perpanjang Suket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-3.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019. Kokoh Praba/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan surat keterangan (suket) e-KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. ‎Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra menjelaskan, apabila tidak memiliki e-KTP, maka masyarakat bisa mengurus ke Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).  "Jadi suket itu digunakan ketika Anda tidak bawa e-KTP. Kemudian Anda bawa suket, atau Anda tidak punya e-KTP. Tapi suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil, bukan dikeluarkan oleh kelurahan," ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, Senin (15/4).  ‎Ilham menambahkan, apabila ada masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya membawa e-KTP. Maka petugas bakal melakukan pengecekan apakah orang tersebut masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau tidak.  "Kamu bawa e-KTP nanti dicek di DPT kamu, nanti terus ditandai, nanti anda mengisi absen di C7, setelah absen di C7 anda duduk menunggu sambil menunggu surat suara disiapkan oleh petugas KPPS," katanya.  Adapun masyarakat untuk bisa mendapatkan suket, meminta surat keterangan dari Dukcapil sampai sebelum pencoblosan ‎17 April dilakukan. Hal ini hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki e-KTP.  Saat ini banyak masyarakat yang sudah melakukan perekaman namun e-KTP mereka belum jadi. Sehingga mereka nantinya mendapatkan suket untuk mencoblos di Pemilu 2019.  Ilham menambahkan ‎untuk masyarakat yang akan mencoblos. Perlu memastikan surat suaranya sudah ada tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pasalnya apabila tidak ada tanda tangan dari KPPS maka surat suara itu tidak sah.  "Buat para pemilih jangan lupa memastikan surat suara sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Karena kalau nanti sudah mencoblos dan di masukan kotak, ditemukan ketika dihitung surat suara tidak ada tanda tangan ketua KPPS. Maka itu dianggap tidak sah," pungkasnya.  Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengesahkan suket KTP menjadi syarat mencoblos pada Pemilu 2019. ‎MK juga mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi warga negara yang belum melakukan perekaman.  "Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu'," demikian putusan MK dalam sidang di Gedung MK, Kamis (28/3/2019).  Menurut MK, penggunaan e-KTP sebagai identitas pemilih merupakan syarat alternatif dalam penggunaan hak memilih maka identitas selain KTP-el tidak dapat disamakan dengan e-KTP.   e-KTP ditempatkan sebagai batas minimum identitas warga negara yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan haknya. Adapun identitas lainnya tidak dapat disamakan dengan KTP-el sebagai identitas resmi penduduk yang diakui dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia  "Dalam konteks bahwa pemilu yang jujur dan adil juga bergantung pada akuntabilitas syarat administratif yang diterapkan dalam penggunaan hak pilih maka KTP-el merupakan identitas resmi yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti, KTP-el lah yang secara tegas dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai identitas resmi," papar pertimbangan MK.  Adapun identitas lainnya tidak dapat diposisikan setara dengan e-KTP sehingga keberadaannya juga tidak sama. Oleh karena itu, agar identitas yang dapat digunakan pemilih untuk menggunakan hak memilihnya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan serta sangat kecil peluang untuk menyalahgunakannya, menempatkan e-KTP sebagai bukti identitas dapat memilih dalam pemilu sudah tepat dan proporsional.

KPU: Punya Suket yang Dikeluarkan Dukcapil Bisa Nyoblos Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mendagri-kembali-mengingatkan-pemegang-suket-tetap-bisa-nyoblos_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tiga dari kiri) usai menghadiri diskusi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Selasa (2/4)." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tiga dari kiri) usai menghadiri diskusi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Selasa (2/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa warga yang belum mengantongi e-KTP tetap bisa menyalurkan suaranya pada Pemilu 2019. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), surat keterangan (suket) bisa dipakai untuk nyoblos. Tjahjo menyatakan, suket sudah mencatat semua data kependudukan seseorang. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertera pada suket.&nbsp;Sehingga, tidak ada yang dapat memanipulasi keabsahan data tersebut. "Bagi yang baru punya suket (surat keterangan) dan belum sempat mengurus KTP, dia boleh menggunakan itu (sebagai syarat mencoblos, Red). Sebab, sudah ada NIKnya," ujar Tjahjo usai menghadiri diskusi di Universitas Wijaya Kusuma, Selasa (2/4). Begitu pula dengan masyarakat yang sudah punya KTP, tapi tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT). Tjahjo menjamin bahwa mereka juga mendapat hak pilih dengan mencoblos calon pilihannya di TPS. "Punya e-KTP tapi belum terdaftar di DPT, dia boleh memilih. Datang saja ke TPS sesuai domisili yang tertera pada KTPnya," tambahnya. Namun bila warga tersebut tidak mengantongi suket, dia tidak bisa memilih. "Kalau namanya masuk di DPT, tapi nggak punya e-KTP dan nggak punya suket, belum rekam, ya nggak bisa dong. Saya kira KPU sudah mensimulasi hal itu," tegasnya.

Mendagri Kembali Mengingatkan, Pemegang Suket Tetap Bisa Nyoblos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tjahjo-yakin-suket-untuk-nyoblos-tak-akan-disalahgunakan_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP untuk mencoblos tidak akan disalahgunakan, Senin (1/4)." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo memastikan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP untuk mencoblos tidak akan disalahgunakan, Senin (1/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin penggunaan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk syarat mencoblos tidak akan disalahgunakan. Hal ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut e-KTP bukan syarat sah untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2019.  "Tidak ada (penyalahgunaan suket), dokumen suket sudah asli, sudah ada NIK-nya, yang mengeluarkan adalah Dukcapil Kemendagri," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (1/4).  Tjahjo menyerahkan teknis penggunaan suket tersebut kepada KPU. Sebab dengan adanya putusan MK, warga yang sudah memiliki suket nanti bisa ikut memilih.  "Teknis KPU yang mengatur, bagi warga negara yang sudah masuk DPT atau yang belum masuk DPT tapi dia sudah punya suket, dia bisa menggunakan hak pilih sebagaimana MK memutuskan," jelas Tjahjo.  Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuka layanan perekaman e-KTP di hari libur. Hal ini merespons putusan MK yang memutuskan suket bisa digunakan untuk nyoblos.  "Ditjen Dukcapil langsung merespons dengan menginstruksikan unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya," ucap Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Jumat (29/3).

Tjahjo Yakin Suket untuk Nyoblos Tak akan Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpu-dapati-ratusan-warga-belum-kantongi-ktp_m_188561.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo mendapati ratusan warga Solo yang belum mengantongi identitas maupun surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Data ini merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang sudah dilakukan oleh KPU sampai hari ini. Dengan hasil ini, KPU pun berkoordinasi dengan Disdukcapil mengingat, syarat utama untuk Pilkada mendatang adalah KTP atau Suket. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Komisioner KPU Divisi Pemutakhiran Data Pemilih, Badan Penyelenggara dan Perencanaan Kajad Pamudji kepada JawaPos.com, Selasa (13/2). Lebih lanjut Kajad mengatakan, setidaknya ada 151 warga yang tidak memiliki KTP atau pun Suket. "Padahal mereka sudah masuk sebagai kategori pemilih atau yang sudah punya hak suara. Dan untuk Pilkada nanti itu kan menjadi syarat utama," terang Kajad.&nbsp; Meski begitu, Kajad mengatakan, bahwa jumlah tersebut masih tergolong sangat kecil jika melihat dengan warga yang punya hak pilih mencapai 43.726 jiwa. Tetapi bukan berarti pula KPU akan berdiam saja dengan data ini. Nantinya KPU akan menggandeng Disdukcapil. Hal ini dilakukan agar warga pemilih itu bisa tetap memberikan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur 27 Juni mendatang. "Kami ingin mereka yang belum punya KTP atau Suket untuk mendapatkan rekomendasi dari Disdukcapil sehingga tetap bisa memilih. Tapi nanti kami selesaikan dulu coklitnya," tandasnya.&nbsp; Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Solo, Suwarta mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil coklit yang dilakukan oleh KPU. Jika nantinya, ditemukan ada warga yang belum memiliki KTP karena belum rekam, maka pihaknya akan segera melakukan perekaman. "Kalau tugas kami hanya sebatas untuk mengeluarkan nomor induk kependudukan (NIK), jadi nanti kalau ada warga yang belum punya NIK, akan kami terbitkan," ucapnya

KPU Dapati Ratusan Warga Belum Kantongi KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pemohon-membludak-stok-blangko-e-ktp-kosong_m_179493.jpeg" alt="ANTRE: Pemohon surat kependudukan memenuhi kantor Dispenduk Capil." width="100%">
<figcaption>ANTRE: Pemohon surat kependudukan memenuhi kantor Dispenduk Capil.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, kehabisan&nbsp;stok blangko KTP elektronik (e-KTP). Sebagai solusi warga masih menggunakan Surat Keterangan (Suket) untuk menggantikan e-KTP tersebut. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Malang Purnadi menjelaskan, pihaknya menyiapkan material sebanyak 50 ribu guna pencetakan KTP elektronik tersebut. Namun, saat ini sudah habis. Dia memaparkan, sejak awal tahun, kantornya selalu dipadati dengan ribuan pemohon e-KTP. Bahkan, dalam sehari, tercatat 1.200 hingga 1.300 pemohon e-KTP dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang. "Bahkan,&nbsp;sebelum kantor dibuka,&nbsp; sudah ada 600 pemohon surat kependudukan," kata Purnadi saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (5/1).&nbsp; Dia menjelaskan, mengenai kekurangan material ini, pihaknya sudah mengajukan penambahan ke Kemendagri.&nbsp; "Sudah kami ajukan, namun kapan turun (material e-KTP), masih belum tahu," imbuh alumnus Unair Surabaya itu.&nbsp; Purnadi menambahkan, di Kabupaten Malang saat ini, tersisa 62.609 wajib KTP, dari 2.155.349 yang belum memiliki e-KTP. Artinya, kartu identitas tersebut masih belum dicetak. Sehingga, masih menggunakan surat keterangan (suket).&nbsp; "E-KTP yang sudah tercetak, sudah kami distribusikan ke setiap kecamatan.&nbsp;Asalnya ya dari suket itu, karena material habis jadi kami ganti dengan suket yang fungsinya serta kekuatannya sama dengan E-KTP," tandas dia.

Pemohon Membludak, Stok Blangko E-KTP Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tim-anies-sandi-laporkan-pemalsuan-suket-ke-polisi_m_112825.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Advokasi Anies-Sandi meneruskan temuan dugaan pelanggaran pilkada terkait surat keterangan (Suket) ke Polsek Ciracas, Jakarta Timur, Senin (27/2). Dalam laporan itu, tim menilai, ada dugaan pemalsuan identitas dan dokumen yang dapat dikenakan pasal pidana. Menurut Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Keamanan Tim Pemenangan Anies-Sandi, Yupen Hadi, laporan ke Polsek Ciracas merupakan langkah lanjutan setelah sebelumnya mereka melaporkan ke Bawaslu. "Kami melaporkan temuan ke polsek Ciracas terkait suket tidak resmi yang digunakan untuk memilih di TPS 22, Kelapa Dua Wetan," kata Yupen sebelum membuat BAP di SPKT Polsek Ciracas. Suket tidak resmi yang ditemukan tim Advokasi memiliki format berbeda dengan suket asli. Seharusnya suket resmi dikeluarkan oleh Disdukcapil, namun suket tidak resmi dikeluarkan kelurahan. "Kami menduga suket bermasalah itu merupakan tindak pidana pemalsuan dokumen, sehingga kami berkoordinasi dengan Polsek setempat," ungkap dia. Yupen berharap laporan terkait suket bermasalah ini dapat ditindak lanjuti secara serius oleh pihak kepolisian. Sebab hal itu menyangkut integritas penyelenggaraan pilkada, sehingga hak pilih tidak dicederai. "Kasus ini dapat dijadikan pembelajaran dan oknumnya segera ditindak. Sehingga pada putaran kedua, suket bermasalah ini tidak terulang," tandas Yupen. (wsa/wok/yuz/JPG)

Tim Anies-Sandi Laporkan Pemalsuan Suket ke Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suket

Berita Terkini