<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1805246505208887499" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10532_28146_Sukamta-PKS.jpg" alt="Sukamta" width="100%">
<figcaption>Sukamta</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait nasib data pribadi masyarakat usai serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang terjadi beberapa pekan lalu. Sebab, sampai saat ini Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014888838/daftar-pemain-bintang-yang-akan-bermain-di-cabor-sepak-bola-olimpiade-paris">Daftar Pemain Bintang yang akan Bermain di Cabor Sepak Bola Olimpiade Paris</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak awal terjadinya serangan siber ke PDNS 2, saya mempertanyakan soal apakah telah terjadi kebocoran data pribadi. Rakyat berhak tahu atas data-data yang disimpan oleh lembaga Pemerintah yang bocor dan mana data yang aman," kata Sukamta kepada wartawan, Senin (22/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sukamta mengingatkan, Pemerintah memiliki tugas untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat yang bersifat rahasia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika betul-betul terjadi kebocoran data pribadi, maka harus disikapi dengan sangat serius. Ini tanggung jawab negara dalam hal menjamin hak keamanan warganya," ucap Sukamta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sukamta menilai, upaya pemulihan infrastruktur penyediaan layanan digital nasional pasca-serangan terhadap PDNS 2 yang tengah dilakukan Pemerintah memang penting. Kendati demikian, perlindungan dan keamanan data pribadi masyarakat tidak boleh diabaikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jangan hanya sibuk aspek keamanan siber dan pemulihannya pasca serangan ransomware. Kita jangan lupa aspek pelindungan data pribadinya," ucap Sukamta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sukamta menambahkan, Pemerintah wajib mengupdate informasi kepada masyarakat tentang kebocoran data sesuai amanat UU RI No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pasal 46 UU PDP disebutkan bahwa pihak pengelola data pribadi harus memberitahu secara tertulis kepada para subjek data yang bocor dan kepada lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) dalam waktu 3x24 jam. Sekarang sudah lebih dari batas waktu yang ditentukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski lembaga PDP saat ini belum terbentuk, Sukamta menyebut bukan berarti Pemerintah mengabaikan kewajiban untuk memberi informasi kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Lembaganya memang belum ada, tapi kewajiban kepada para subjek data tetap harus dilakukan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pemberitahuan tertulis seperti yang dimaksudkan itu minimal memuat data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi terungkap, dan upaya penanganan serta pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Sukamta menyebut Pemerintah harus segera memberi kejelasan kepada masyarakat. Ia juga menyoroti Pemerintah yang seolah menyepelekan keamanan data pribadi masyarakat karena tak juga memberikan penjelasan pasti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi Pemerintah terkait aspek pelindungan data pribadi masyarakat usai serangan siber terhadap PDNS 2,&rdquo; urainya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Pemerintah untuk memberikan kejelasan terkait nasib data pribadi masyarakat usai serangan siber

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dpra-1.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, keterlibatan TNI yang melahirkan konflik di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, tidak sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi). Hal ini dikatakan setelah diberitakan bahwa&nbsp;aparat gabungan TNI-Polri dikabarkan memaksa masuk ke wilayah warga Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tindakan represif terhadap rakyat yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak dibenarkan secara aturan undang-undang. Apalagi tindakan yang dilakukan menyebabkan korban anak-anak,&rdquo; kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (12/9)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">TNI-Polri, kata Sukamta, merupakan pengayom dan pelindung rakyat. Tak seharusnya melakukan tindakan represif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/012955953/buat-para-penggemar-basket-game-nba-2k24-resmi-tersedia-di-seluruh-dunia">Buat Para Penggemar Basket, Game NBA 2K24 Resmi Tersedia di Seluruh Dunia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Posisi TNI-Polri jika ada perusahaan yang menggusur tanah rakyat seharusnya menjadi mediator kedua belah pihak,&rdquo; tegas politisi Fraksi PKS ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjelaskan, bagaimana tugas pokok dan fungsi dari TNI sesuai undang-undang. Jika merujuk pada Pasal 33 ayat (2) UU Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu untuk mengerahkan aparat TNI kepada Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah menetapkan status keadaan konflik sosial di daerah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tugas TNI sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurusi penggusuran lahan. Operasi militer selain perang harus dilaksanakan berdasarkan keputusan politik.&rdquo; ucap Sukamta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012955937/sebelum-bikin-film-porno-rumah-produksi-di-srengseng-sawah-garap-film-bergenre-horor-dan-komedi">Sebelum Bikin Film Porno, Rumah Produksi di Srengseng Sawah Garap Film Bergenre Horor dan Komedi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Pulau Rempang telah resmi ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional pada Agustus 2023 lalu untuk pembangunan Industri, pariwisata dan lainnya. PSN itu bernama "Rempang Eco-City."&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wilayah Rempang juga disebut akan menjadi tempat kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat adat setempat di Pulau Rempang dan Galang tidak menolak pembangunan, namun menolak relokasi sehingga menentang segala upaya penggusuran. Akibatnya, puluhan orang menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri.&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

“Tindakan represif terhadap rakyat yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak dibenarkan secara aturan undang-undang," ujar Sukamta.

Komisi I DPR Nilai Pelibatan TNI di Pulau Rempang Tak Sesuai Tupoksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/Cak-Imin-di-NasDem-2669914264.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan akan hadir memenuhi panggilan KPK." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memastikan akan hadir memenuhi panggilan KPK.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku marah lantaran batal membuka, hadir, hingga berfoto dalam acara MTQ Internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9) kemarin.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Bupati keberatan saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya sudah siap semua, daripada merusak acara, saya menyatakan pada pak kyai Saifullah Ma'shum saya marah," katanya kepada wartawan, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sambil bercanda, ia mengatakan marah karena telah menyia-nyiakan ongkos untuk berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Marahnya saya, saya minta untuk diganti (ongkos)," katanya sambil nyengir yang disambut gelak tawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012931463/alasan-cak-imin-tak-penuhi-panggilan-pemeriksaan-kpk-pkb-akan-buka-acara-mtq-internasional-di-kalsel">Alasan Cak Imin Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, PKB: Akan Buka Acara MTQ Internasional di Kalsel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kedua marahnya saya, 'Saya capek sebetulnya untuk ke sini. Ternyata sampai sini sampean gak jelas ngundang saya. Tau gitu gak usah ngundang saya,'" sambung Ketua Umum PKB itu menirukan percakapan dengan Saifullah Ma'sum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah adanya intimidasi terhadap Bupati Tanah Laut Sukamta yang membuat dirinya batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012941703/dekat-dengan-habib-luthfi-dan-ulama-nu-prabowo-bisa-panen-dukungan-nahdliyin">Dekat dengan Habib Luthfi dan Ulama NU, Prabowo Bisa Panen Dukungan Nahdliyin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, batalnya membuka acara MTQ yang dilaksanakan Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) itu justru memang lantaran penolakan dari Bupati Tanah Laut itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi perlu dicatat tidak ada intimidasi sama sekali," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum PKB itu mengaku sempat bertanya alasan Bupati Tanah Laut tak berkenan dirinya membuka atau bahkan hadir dalam kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'shum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jawabannya memang sebagian anggaran yang digunakan (kegiatan JQH) APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan," ucap Cak Imin.</div>

"Daripada merusak acara, saya menyatakan pada pak kyai Saifullah Ma'shum saya marah," kata Muhaimin Iskandar kepada wartawan, Rabu (6/9).

Ditolak Bupati Tanah Laut untuk Buka MTQ Internasional, Cak Imin: yang Punya Anggaran Kurang Berkenan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/JWPS8797JPG-690353312.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membeberkan kronologis dirinya yang batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selasa (5/9) kemarin.&nbsp;</p> <div dir="auto">Acara itu diketahui diselenggarakan oleh Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) yang dipimpin oleh KH Saifullah Ma'shum. Cak Imin mengatakan, undangan dirinya untuk membuka kegiatan itu sudah dirancang dari lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," katanya kepada wartawan, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengatakan bahwa saat tiba di lokasi, tetiba Saifullah Ma'shum menyampaikan padanya bahwa Bupati Tanah Laut Sukamta tak berkenan Ketua Umum PKB itu membuka acara tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah sampai di sana tiba tiba KH Saifullah Ma'shum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, pak bupati gak berkenan dan lebih baik tidak ada acara MTQ daripada saya yang membuka," bebernya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012940795/batal-buka-mtq-internasional-di-tanah-laut-cak-imin-tahu-gitu-saya-biayai-sendiri">Batal Buka MTQ Internasional di Tanah Laut, Cak Imin: Tahu Gitu Saya Biayai Sendiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, Cak Imin mengaku tak keberatan dan akan hadir saja sebagai orang biasa dalam kegiatan tersebut karena sudah nanggung di lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan menonton saja. Hadir dan menonton. Tidak usah membuka," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012938786/cak-imin-batal-buka-acara-mtq-di-kalsel-waketum-pkb-bupati-tanah-laut-dapat-ancaman-dan-intimidasi">Cak Imin Batal Buka Acara MTQ di Kalsel, Waketum PKB: Bupati Tanah Laut Dapat Ancaman dan Intimidasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ternyata kehadiran Cak Imin di dalam kegiatan MTQ Internasional itu pun tak diinginkan oleh Bupati Tanah Laut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kemudian salat, kemudian seletah salat pak kiai Saifullah Ma'shum datang lagi ke saya, hadir pun pak bupati berkeberatan. Bupati keberatan saya hadir," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya sudah siap semua, daripada merusak acara, saya menyatakan pada pak kiai Saifullah Ma'shum saya marah," imbuhnya sembari tertawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sambil seolah bercanda, ia mengatakan marah karena merasa rugi lantaran harga tiketnya dari Jakarta ke Banjarmasin jadi sia-sia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kedua marahnya, karena saya capek sebetulnya untuk kesini. Ternyata sampe sini sampean gak jelas ngundang saya. Tau gitu gak usah ngundang saya," kata Cak Imin sambil nyengir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh lagi, ia akhirnya meminta untuk minimal dapat berfoto dengan backdrop acara MTQ Internasional itu. Namun, backdrop yang ternyata merupakan dari videotron, malah dimatikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Backdropnya videotron ternyata dimatikan, tidak bisa dilihat. Dan saya putuskan untuk pulang," pungkas Cak Imin.</div>

Acara MTQ diketahui diselenggarakan oleh Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) yang dipimpin oleh KH Saifullah Ma'shum.

Bupati Tanah Laut Bilang, Lebih Baik Tak Ada Acara MTQ daripada Cak Imin yang Membuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/JWPS8797JPG-690353312.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membantah adanya intimidasi terhadap Bupati Tanah Laut Sukamta yang membuat dirinya batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Ia mengatakan, batalnya membuka acara MTQ yang dilaksanakan Jami'yyatul Qurra wal-Huffadz (JQH) itu justru memang lantaran penolakan dari Bupati Tanah Laut itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi perlu dicatat tidak ada intimidasi sama sekali," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012938416/bantah-pernyataan-cak-imin-yenny-wahid-tegaskan-justru-gus-dur-yang-dikudeta-dari-pkb">Bantah Pernyataan Cak Imin, Yenny Wahid Tegaskan Justru Gus Dur yang Dikudeta dari PKB</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum PKB itu mengaku sempat bertanya alasan Bupati Tanah Laut tak berkenan dirinya membuka atau bahkan hadir dalam kegiatan tersebut kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat JQH NU Saifullah Ma'shum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012939051/pemeriksaan-cak-imin-dinilai-politis-kpk-tegaskan-tahun-politik-bukan-halangan-bagi-penegakan-hukum">Pemeriksaan Cak Imin Dinilai Politis, KPK Tegaskan Tahun Politik Bukan Halangan Bagi Penegakan Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jawabannya memang sebagian anggaran yang digunakan (kegiatan JQH) APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan," ucap Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahu gitu saya biayai sendiri," tukasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid alias Gus Jazil menduga, Bupati Tanah Laut selaku penyelenggara acara dapat intimidasi yang mengakibatkan Cak Imin batal hadir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Info yang saya terima, Gus Imin kembali sesuai jadwal kepulangannya. Namun batal membuka MTQ internasional tersebut, atas permintaan Bupati Tanah Laut yang mengaku mendapat tekanan, ancaman dan intimidasi dari pihak tertentu agar Gus Imin ditolak memberikan sambutan pada acara tersebut,&rdquo; kata Gus Jazil kepada wartawan, Selasa (5/9).</div>

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin batal membuka acara MTQ internasional di Kabupaten Tanah Laut

Batal Buka MTQ Internasional di  Tanah Laut, Cak Imin: Tahu Gitu Saya Biayai Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/PKS-2.jpeg" alt="Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam suatu kegiatan partai." width="100%">
<figcaption>Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam suatu kegiatan partai.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Setiap parpol pasti ingin menang pada Pemilu 2024. Untuk mencapai target itu mereka menyiapkan berbagai strategi. Begitu juga dengan PKS, pun menyiapkan langkah-langkah strategis dengan mengumpulkan seluruh legilator dari tingkat DPRD kabupaten/kota, dan provinsi, agar bisa menang di Pemilu 2024 mendatang.<br /> <br /> Pengumpulan para pimpinan anggota dewan dari fraksi PKS seluruh Indonesia itu dirangkai dalam kegiatan konsolidasi yang digelar pada Rabu (23/3) hingga Sabtu (26/3) mendatang.<br /> <br /> "Tujuan utamanya untuk menyamakan langkah pelayanan, menyatukan persepsi kerja parlemen dan menyongsong pemilu 2024," kata Sukamta selaku ketua panitia Kegiatan Konsolidasi Pimpinan Fraksi Seluruh Indonesia pada Selasa (22/3).<br /> <br /> Sukamta menyebut, pada konsilidasi itu dalam agendanya para anggota DPRD dari PKS bakal mendapat arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro Doktor Salim, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.<br /> <br /> Konsolidasi itu, kata Sukamta, juga dimeriahkan dengan pagelaran wayang dengan dalang Sujiwo Tejo. Nantinya Sujiwo Tejo menampilkan wayang dengan judul 'Bradjadentis Mbalelo' atau menjaga sikap oposisi.

Ingin Menang Pemilu 2024, PKS Kumpulkan Semua Legislator se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dpra-1.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tanggal 30 September diperingati setiap tahunnya sebagai upaya kudeta pemerintahan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat itu, PKI mencoba merongrong ideologi Pancasila. Film tentang G30S/PKI yang sempat tidak ditayangkan lagi, kini didorong agar diputar kembali.<br /> <br /> Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan peristiwa G30S/PKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia. Generasi sekarang dan yang akan datang tidak boleh lupa akan sejarah ini.<br /> <br /> "Karenanya kami mendorong TVRI perlu memutar kembali film tersebut sebagai pengingat sejarah," ujar Sukamta kepada wartawan, Selasa (28/9).<br /> <br /> Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan komunisme menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa kita. Hal tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ancaman terhadap bangsa dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, dan seterusnya.<br /> <br /> Sukamta juga menjelaskan beberapa hal dikhawatirkan dapat menghilangkan sejarah yang pahit tersebut dari memori bangsa. Di antaranya penghapusan kata 'PKI' dalam G30S dari buku-buku pelajaran sejarah di sekolah. Sempat juga ada wacana penghapusan TAP MPRS Nomor XXV tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme.<br /> <br /> "Kita bukan ingin membuka luka lama, juga bukan ingin menimbulkan kebencian di tengah masyarakat, tapi hanya agar kita tidak lupa. PKI dulu telah melakukan pembantaian terhadap rakyat Indonesia, khususnya kalangan agamawan,  bahkan jenderal-jenderal kita juga menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dengan isu Dewan Jenderal," katanya.<br /> <br /> "Namun upaya kudeta ini tidak berhasil. Pemerintah setelah peristiwa itu melakukan penumpasan terhadap PKI dengan melakukan penangkapan dan eksekusi terhadap para anggotanya," tambahnya.<br /> <br /> Sukamta menegaskan, mungkin saja masyarakat bisa memaafkan sejarah kelam tersebut, tapi tentu tidak boleh melupakan, agar peristiwa serupa tidak terjadi pada masa datang.<br /> <br /> "Kita juga bukan anti dengan negara komunis. Toh kita juga bekerja sama dengan negara-negara komunis selama ini. Yang kita anti adalah ajaran-ajaran komunis yang tidak berketuhanan merasuk ke dalam pikiran bangsa kita. Ajaran anti-tuhan tersebut jelas bertentangan dengan jati diri bangsa yang berketuhanan yang terkandung dalam Pancasila," ungkapnya. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> &nbsp;

Legislator PKS Dorong Televisi Tayangkan Film G30S/PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10532_28146_Sukamta-PKS.jpg" alt="Sukamta" width="100%">
<figcaption>Sukamta</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Data kementerian dan lembaga di Indonesia dkabarkan kembali dibobol. Pelakunya diduga hacker Tiongkok yang mengaku sebagai Mustang Panda. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, mendesak pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis.<br /> <br /> "Bobolnya data kementerian dan lembaga ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah khususnya BSSN dan Kominfo untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita. Sejak lama saya sudah khawatir, ketika data-data dunia bisnis dan kesehatan bocor, bukan berarti bidang politik tidak ada kebocoran. Ini hanya soal waktu saja, kapan akan terungkap kebocoran datanya," ujar Sukamta, kepada wartawan, Senin (13/9).<br /> <br /> Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik lebih kuat daripada di sektor ekonomi, kesehatan, dan sosial. Menurutnya harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh.<br /> <br /> Sukamta juga berharap, pengamanan situs dan data di Indonesia harus diseriusi oleh pemerintah. Kasus pembobolan jutaan data telah berulang kali namun pemerintah dalam hal ini Kominfo sebagai kementrian leading sector yang bertanggung jawab terhadap data dan informasi seperti macan ompong.<br /> <br /> "Aumannya kencang tapi tidak bisa menggigit. Kasus penipuan online, pembobolan jutaan data seperti angin lalu tak jelas arahnya. Kominfo sebatas bisa memblokir situs-situs porno, judi, penipuan, SARA dan lain-lain," urainya.<br /> <br /> Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini juga memiliki catatan lain yaitu mengenai maraknya serangan hacker berasal dari Tiongkok. Menurutnya, serangan secara massif di berbagai negara yang menjalin kerjasama ekonomi seperti Indonesia saat ini penting untuk diperhatikan.<br /> <br /> "Indonesia bekerjasama dengan Tiongkok di bidang ekonomi, namun menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementrian dan Lembaga di sasar oleh hacker Tiongkok. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker ataukah peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," katanya.<br /> <br /> Menurut Sukamta, spionase oleh Mustang Panda ini kemungkinan juga bukan satu-satunya upaya pembobolan data-data strategis, bisa jadi ada yang lain, namun belum terungkap. Maka tugas BSSN ialah menangkalkan dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus-kasus pembobolan data bisa tuntas.<br /> <br /> "Bila ditemukan ini spinonase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah Tiongkok," tambahnya.<br /> <br /> Diberitakan sebelumnya, The Record berdasarkan laporan dari Insikt Group, divisi riset ancaman siber milik Recorded Future menyatakan bahwa grup hacker mustang Panda adalah kelompok hacker dengan aksi spionase siber di Asia Tenggara. Insikt menemukan pada bulan April 2021, ada malware PlugX dari Mustang Panda di dalam jaringan pemerintah Indonesia.<br /> <br /> Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono meminta pemerintah serius menanggapi dugaan pembobolan terhadap 10 kementerian dan lembaga oleh hacker Tiongkok. Dave menilai pembobolan data itu sebagai bukti lemahnya sistem digitalisasi di RI.<br /> <br /> "Hal ini perlu direspons secara serius ya, apalagi ini berkaitan dengan keamanan negara. Bukan hanya permasalahan data pribadi masyarakat umum. Akan tetapi juga mengenai data-data keamanan negara," kata Dave kepada wartawan, Minggu (12/9/2021).<br /> <br /> Dugaan pembobolan data itu, kata Dave, menunjukkan lemahnya sistem digitalisasi di Indonesia. Padahal, saat ini pemerintah menggencarkan industri 4.0. "Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem digitalisasi kita, padahal kita sudah menggembor-gemborkan industry 4.0 dan juga internet of things. Lalu kita juga terus mendorong untuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat diarahkan ke sistem elektronik," jelasnya.<br /> <br /> Dengan adanya dugaan pembobolan ini, Dave menilai ada indikasi sistem keamanan data pemerintah rentan dibobol. Dia juga menyebut pembobolan data itu juga bisa dialami masyarakat.<br /> <br /> "Bila sistem pemerintah saja rentan, ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal," tuturnya.

10 Kementerian Dibobol Hacker, DPR Anggap Pemerintah Macan Ompong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/dpra-1.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR Sukamta. Humas Fraksi PKS/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta mengatakan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok dan bidang pendidikan merupakan rencana ngawur. Jika dilakukan bisa berdampak berat terhadap rakyat kecil.<br /> <br /> Menurut Sukamta, saat ini masyarakat kecil sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Mestinya pikiran pemerintah itu bagaimana memberikan subsidi sembako supaya harganya stabil dan terjangkau bukan malah akan dipajaki.<br /> <br /> "Sembako itu kebutuhan seluruh masyarakat, bagi rakyat kecil sembako itu barang mewah untuk menyambung hidup. Jika pajak dikenakan pada sembako, harga-harga akan naik dan memicu inflasi, ini juga bisa memunculkan kelangkaan barang. Rakyat kecil akan makin tak berdaya. Jika ini yang terjadi, maka pemerintah gagal melindungi hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan konstitusi," ujar Sukamta kepada wartawan, Senin (14/6).<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/12/06/2021/soal-ppn-pendidikan-politikus-gerindra-angka-putus-sekolah-bisa-naik/">Soal PPN Pendidikan, Politikus Gerindra: Angka Putus Sekolah Bisa Naik</a><br /> <br /> Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga rencana pemerintah memperluas cakupan pajak ini karena ingin mendongkrak pendapatan negara yang saat pandemi mengalami penurunan tajam. Tetapi menurutnya jika cara menaikkan pendapatan dengan membebani pajak sembako hingga jasa sekolah, ini menunjukkan kreativitas pemerintah tumpul.<br /> <br /> "Pemerintah semestinya meningkatkan kinerja ekspor. Pemerintah juga bisa menambah pajak pada barang-barang yang bisa mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan seperti rokok, plastik, makanan berbasis soda dan gula atau manisan. Jadi tolong lebih kreatif, jangan malah bebani rakyat kecil," kata Sukamta.<br /> <br /> Sukamta menyatakan Fraksi PKS jelas akan bersikap menolak adanya rencana pengenaan pajak terhadap sembako, jasa sekolah, dan semua hal yang berdampak membebani rakyat kecil.<br /> <br /> "Selama ini rakyat kecil sudah dapat banyak beban, ada pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Kebijakan yang selama ini berlaku dengan tidak ada PPN untuk sembako semestinya tidak perlu diubah," pungkasnya.

Rencana Pajak Sembako, Sukamta PKS: Rakyat Kecil Makin Tak Berdaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/com_KASAL-Preskon-Penemuan-Drone-Laut_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menunjukkan Sea Glider di Pushidros TNI AL, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Sea Glider yang ditemukan di perairan Sulawesi Selatan ini digunakan untuk mencari dan merekam data Oseanografi berupa dat" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menunjukkan Sea Glider di Pushidros TNI AL, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. Sea Glider yang ditemukan di perairan Sulawesi Selatan ini digunakan untuk mencari dan merekam data Oseanografi berupa dat</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap terkait ditemukannya drone milik Tiongkok di perairan Selayar, Sulawesi Selatan.<br /> <br /> Menurut Sukamta, drone tersebut perlu diungkap pemerintah supaya nantinya pemerintah bisa mengambil tindakan tegas terkait drone tersebut.<br /> <br /> ’’Sebaiknya pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga pertahanan yang terkait segera bisa mengungkapkan identitas dan asal usul drone tersebut supaya bisa segera diambil tindakan lanjutan yang memadai. Jangan sampai kelamaan,’’ ujar Sukamata kepada wartawan, Selasa (5/1).<br /> <br /> Sukamta berujar pemerintah harus transparan mengenai drone milik Tiongkok tersebut. Karena masyarakat berhak mengetahui apakah itu bagian dari spionase atau tidak.<br /> <br /> ’’Kita juga perlu tahu isi dari drone tersebut, serta apa saja yang dilakukan dengan melihat <em>record-</em>nya. Semua itu perlu segera, untuk kepentingan kita sendiri. Apakah ini sekadar orang iseng atau nelayan yang mau cari ikan, atau Pertamina yang sedang mencari ladang minyak baru, atau itu mata-mata negara asing. Ini perlu segera diungkap,’’ katanya.<br /> <br /> Jika drone tersebut merupakan spionase yang dilakukan oleh Tiongkok. Maka itu sangat berbahaya bagi keamanan Indonesia. ’’Kalau itu membahayakan keamanan nasional, itu kan ada standar kecepatan respons. Dalam hal pertahanan waktu respons itu menentukan keberhasilan mengatasi masalah,’’ ungkap politisi PKS itu.<br /> <br /> Seperti diketahui sebelumnya, seorang nelayan Saeruddin menemukan drone pengintai berbentuk sea glider di perairan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, ketika hendak menangkap ikan. Drone itu berlabel Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences.<br /> <br /> Saeruddin langsung memberikannya ke Polri maupun TNI AL. Jalur penemuan drone disebut merupakan jalur perairan tersibuk di Indonesia, sementara dua drone pengintai lainnya ditemukan di dekat Selat Sunda dan wilayah Lombok. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=BwdKyAxSRUM

Politisi PKS: Pemerintah Perlu Terbuka soal Drone Milik Tiongkok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sukamta

Berita Terkini