<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polemik antara Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan eks pegawai KPK kembali bergulir. Kali ini laporan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar oleh Novel Baswedan cs ditolak dewas. Penolakan laporan tersebut kali kesekian dilakukan Dewas KPK.  Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko menyayangkan sikap dewas tersebut.  Koko menilai dewas seperti tidak senang dan kurang bersemangat melihat adanya aduan terkait dengan pimpinan KPK. Karena itu, dia menyebut sudah seharusnya peran dewas dievaluasi karena kerjanya yang lembek.  Seperti diberitakan, Dewas KPK enggan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Lili Pintauli Siregar. Laporan itu disampaikan dua mantan pegawai KPK pada Kamis (21/10). Yakni, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.  Sebelumnya, Lili pernah dilaporkan ke dewas terkait dengan dugaan pelanggaran etik dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. Lili divonis terbukti melanggar etik dan dijatuhi hukuman berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.  Dalam keterangannya, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyatakan bahwa laporan Novel cs itu sumir karena tidak menjelaskan apa saja dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Lili. Menurut Haris, seharusnya pelaporan dugaan pelanggaran etik itu didasari bukti dan fakta perbuatan terlapor. Serta melampirkan saksi-saksi untuk menguatkan aduan tersebut.

Mantan Direktur KPK Desak Evaluasi Fungsi Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/LILI-SIREGAR-KPK-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko semakin yakin, kalau Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melanggar hukum. Hal ini merespons pernyataan Dewan Pengawas KPK yang enggan melaporkan Lili ke aparat penegak hukum, terkait pertemuannya dengan pihak berperkara. "Balasan Dewas memperkuat dugaan pidana karena di poin dua Dewas menyatakan Lili diduga melakukan perbuatan pidana," kata Sujanarko dikonfirmasi, Senin (20/9). Sujanarko menyayangkan, Dewas KPK yang ogah melaporkan Lili ke aparat penegak hukum. Padahal, seharusnya Dewas KPK bisa melaporkan putusan etik ke penegak hukum jika ada bukti yang kuat. "Dewas mempunyai fungsi pengawasan, sudah menjadi prinsip lembaga pengawas ini kalau menemukan dugaan perbuatan di proses pengawasan wajib melaporkan ke aparat penegak hukum," ucap pria yang karib disapa Koko. Meski demikian, dia mengaku hingga saat ini belum melaporkan Lili ke aparat penegak hukum. Terlebih, Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah lebih awal melaporkan Lili ke Bareskrim Mabes Polri. "Kita sedang konsolidasi dengan teman-teman apakah masih perlu lapor juga ke Mabes Polri," ucap Koko. Sebelumnya, Dewas KPK menolak untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar secara pidana. Hal ini diungkap dalam surat balasan Dewas KPK kepada mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, serta dua penyidik nonaktif Novel Baswedan dan Rizka Anungnata. Surat tertanggal 16 September 2021 tersebut ditandatangani Anggota Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji. Dalam surat tersebut, Dewas KPK menyatakan, permasalahan yang diputusnya tidak berhubungan dengan tugas dewas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. "Bahwa permasalahan yang Saudara sampaikan tidak terkait dengan tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," sebagaimana isi surat tersebut, Minggu (19/9). Dewas menyatakan perbuatan pidana yang diduga dilakukan Lili bukan delik aduan. Sehingga siapapun dapat melaporkan perbuatan itu ke penegak hukum, dan tidak harus Dewan Pengawas KPK yang melaporkannya. Dewas KPK menyebut pihaknya bukanlah aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, Dewas tidak mempunyai kewajiban melaporkan adanya perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP. Pelaporan ke aparat hukum yang dilakukan Dewas berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Mengingat Dewas melalui majelis etik telah memeriksa dan memutus dugaan perkara tersebut. “Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mewajibkan Dewan Pengawas untuk melaporkan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkannya,” tutup surat tersebut.

Eks Direktur PJAKI KPK Sayangkan Dewas Tak Laporkan Lili ke Apgakum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sujanarko-credit-ridwan.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menegaskan, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK, sangat berbeda dengan Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Pria yang karib disapa Koko ini menyebut, Perkom 7/2012 biaya perjalanan dinas seluruhnya menerapkan batasan-batasan yang jelas.  Sebab KPK secara kelembagaan berdalih, biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, sudah berjalan sejak 2012. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 3 huruf g, hal komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh pihak/instansi lain maka terhadap komponen biaya yang telah ditanggung tersebut tidak dibebankan lagi pada anggaran komisi.  "Jelas beda maksud isi Perkom 7/2012 dengan Perpim 6/2021. Perkom lama spiritnya seluruh pembiayaan dibiayai oleh KPK dengan menerapkan batasan-batasan yang jelas, tetapi mengakomodasi bila ada pembiayaan dari lembaga lain diatur dengan sangat terbatas, dengan kondisional," kata Koko dalam keterangannya, Selasa (10/8).  Koko menegaskan, sejak 2012 tidak pernah KPK dibiayai oleh APBN lain kecuali anggaran lembaga antirasuah itu sendiri. Hal ini semata untuk menjaga independensi KPK dan menghindari konflik kepentingan.  "Perpim yang baru justru mengharapkan dibiayai oleh panitia pengundang," ucap Koko.  Koko tak memungkiri, aturan ini juga akan menimbulkan komplikasi baru terkait kode etik KPK. Dia mencontohkan, hal ini bisa saja terjadi saat panitia penyelenggara melakukan jamuan makan di restoran atau penyambutan berlebihan akan sulit dihindari.  "Padahal di korporasi, bahkan BUMN luxurious hostapility sudah dilarang, akan tetapi di Perpim perjalanan dinas baru KPK sama sekali tidak diatur," sesal Koko.  Dia menduga, akan banyak daerah yang menganggarkan untuk mengundang KPK sebagai narasumber. Terlebih memang KPK mempunyai alat untuk memferivikasi anggaran daerah terkait kepentingan pemberantasan korupsi di daerah.  "Akan sulit pegawai KPK menjaga kredibilitas, kewibawaan dan indepedensi kalau KPK datang ke daerah dijemput, dikasih uang harian, dibiayai hotel, dikasih makan dan lainnya," cetus Koko.  Dia menyesalkan langkah Pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahiri mengubah aturan perjalanan dinas yang kini bisa dibiayai oleh panitia penyelenggara. Dia mempertanyakan, apa aturan tersebut akan memperkuat KPK atau justru meruntuhkan kinerja KPK.  "Peraturan perjalanan dinas ini secara nyata akan menghancurkan branding pegawai KPK yang unik terkait indenpedensi pegawai. Sebelum peraturan perjalanan dinas ini merusak lebih dalam ke pegawai KPK, saran saya untuk dicabut saja," pungkas Koko.

Rusak Muruah KPK, Sujanarko Minta Perpim Perjalanan Dinas Dicabut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sujanarko-credit-ridwan.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko, berharap sidang dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar tak mengecewakan masyarakat. Pernyataan ini menanggapi Dewan Pengawas KPK yang akan menggelar sidang etik terhadap Lili Pintauli pada Selasa (3/8) besok.  "Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan publik," kata Sujanarko dikonfirmasi, Senin (2/8).  Sujanarko bersama dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli ke Dewas KPK. Mereka menduga, Lili melanggar etik karena berkomunikasi dengan pihak berperkara, dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Muhammad Syahrial.  Meski demikian, Koko mengaku sampai saat ini dirinya belum diperiksa oleh Dewas KPK sebagai pihak pelapor.  "Saya sendiri belum pernah diperiksa, Bang Rizka kayaknya sudah, kita lihat nanti," ujar pria yang karib disapa Koko ini.  Dia tak memungkiri, pelaporan yang dilakukan serupa dengan pernyataan mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dalam persidangan. Sebab dalam persidangan di PN Tipikor Medan, Robin yang dihadirkan sebagai saksi menyebut ada komunikasi antara Lili dengan Syahrial terkait penanganan kasus di KPK.  "Betul (laporan sesuai dengan pernyataan Robin di sidang)," cetus Koko.  Sebelumnya, Dewas KPK akan segera menggelar sidang dugaan pelanggara kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Selasa (3/8) besok. Lili dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan berkomukasi dengan pihak berperkara, dalam hal ini Wali Kota nonaktif Tanjungbalai.  "Selasa besok," ujar anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dikonfirmasi.  Haris menyampaikan, sidang akan digelar secara terturup sesuai dengan Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 03 Tahun 2020. Menurutnya, sidang akan digelar terbuka pada saat pembacaan putusan.  "Sesuai Perdewas No. 03 Tahun 2020, sidang etik berlangsung tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka," ucap Haris.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2021/besok-dewas-kpk-gelar-sidang-dugaan-pelanggaran-etik-lili-pintauli/">Besok Dewas KPK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli</a>  Haris sebelumnya mengatakan, tak segan menjatuhkan sanksi kepada setiap insan KPK apabila terbukti melanggar etik. Hal ini tak menutup kemungkinan juga akan dijatuhkan kepada Lili, jika terbukti bersalah.  "Sejak awal Dewan Pengawas KPK berkomitmen menegakkan prinsip zero toleransi untuk pelanggar kode etik KPK. Siapapun insan KPK, entah pegawai, pimpinan, atau bahkan anggota Dewas sendiri bisa dikenai pasal etik," tegas Haris menandaskan.

Gelar Sidang Etik Lili, Dewas KPK Diminta Tak Kecewakan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah menyelesaikan laporan pelanggaran kode etik kepada anggotanya, Indriyanto Seno Adji. Hasilnya, Dewas menganggap tidak cukup bukti untuk membawa Indriyanto ke sidang etik, setelah dia turut menghadiri konferensi pers hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK.  "Ya, tidak cukup bukti," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi, Kamis (15/7).  Albertina menyampaikan, Dewas KPK telah mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik Indriyanto kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner KPK Nurul Ghufron, serta beberapa pejabat KPK Cahya Harefa, Ali Fikri, Giri Suprapdiono, Novel Baswedan, Dewa Ayu Kartika Venska, dan Indriyanton Seno Adji sendiri.  Berdasarkan keterangan saksi dan terlapor, diketahui jika kehadiran Indriyanto dalam konferensi pers itu dalam kapasitas sebagai perwakilan Dewas KPK. Kehadirannya juga diketahui dan disetujui oleh Ketua maupun Anggota Dewas KPK, berdasarkan undangan Pimpinan KPK.  Selain itu, Indriyanto juga selama konferensi pers tidak memberikan materi apapun. Disertakannya Dewan Pengawas dalam konferensi pers tersebut sehubungan dengan materi konferensi pers yang akan disampaikan menyangkut organisasi/kelembagaan KPK sehingga perlu dihadiri oleh tiga unsur KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU KPK yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Sekretaris Jenderal sebagai representasi pegawai.  "Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Indriyanto Seno Adji sebagaimana yang dilaporkan dalam pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," demikian bunyi dokumen hasil pemeriksaan Dewas atas laporan kepada Indriyanto.  Sebelumnya, anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini, karena muncul dugaan Indriyanto melanggar kode etik karena berpihak kepada Pimpinan KPK, terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/05/2021/diduga-laggar-kode-etik-indriyanto-seno-adji-dilaporkan-ke-dewas-kpk/">Diduga Langgar Kode Etik, Indriyanto Seno Adji Dilaporkan ke Dewas KPK</a>  “Hari ini kita melaporkan salah satu Anggota Dewas Prof Indriyanto Seno Adji melanggar kode etik,” kata perwakilan pegawai KPK, Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (17/5).  Sujanarko menuturkan, seharusnya sebagai Anggota Dewas, Indriyanto tidak menunjukkan sikap keberpihakan, sekalipun itu kepada Pimpinan KPK. Dewas KPK mempunyai peran pengawasan dan merupakan hakim etik bagi para insan KPK.

Hadiri Rilis TWK, Anggota Dewas KPK Dianggap Tak Langgar Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko menyindir sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menyebut, Firli seharusnya berani sama seperti mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memberhentikan pegawai KPK dengan dalih tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Firli harus berani seperti saat mengabaikan perintah presiden," kata Sujanarko kepada JawaPos.com, Selasa (8/6).  Dia lantas menyindir Firli Bahuri yang kerap mendengungkan nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Tetapi justru takut saat dipanggil Komnas HAM untuk diklarifikasi terkait pelaksanaan TWK.  "Katanya Pancasilais, masak dipanggil resmi lembaga negara tidak berani datang," ketus pria yang karib disapa Koko ini.  Koko lantas menyampaikan pesan kepada Firli, seharusnya sebagai pimpinan tertinggi di KPK, bisa mengindahkan pemanggilan Komnas HAM. Dia menuturkan, pemanggilan Komnas HAM merupakan pemanggilan biasa seperti bentuk pemanggilan lembaga negara lainnya.  "Dipanggil Dewas saja datang kok, masak dipanggil Komnas HAM tidak berani datang," sindir Koko.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, sedianya jika Firli Bahuri Cs menghadiri panggilan Komnas HAM akan diklarifikasi terkait polemik TWK. Karena sejumlah pegawai KPK, baik yang lulus TWK dan tidak lulus telah diminta keterangannya.  "Kita akan cross check itu, apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau misalnya sebaliknya, kita juga akan tanya, sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standard, norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak," beber Taufan.  Taufan menegaskan, konfirmasi ini dilakukan untuk mendalami adanya dugaan terkait pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK sebagaimana laporan yang diterima Komnas HAM.  "Ingin memastikan kebijakan ini sesuai dengan standard hak asasi atau tidak. Kalau katakanlah ada pelanggaran tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja," tegas Taufan.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu. Tetapi Pimpinan KPK tidak bisa memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," ujar Ali.  Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.  "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ucap Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/ogah-ke-komnas-ham-firli-cs-malah-tanya-hak-asasi-apa-yang-dilanggar/">Ogah ke Komnas HAM, Firli Cs Malah Tanya Hak Asasi Apa yang Dilanggar</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Firli Bahuri Cs, melalui juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menegaskan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut, KPK telah melaksanakan UU tersebut.</div> </div> </div> </div> "Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ali.

Sujanarko: Katanya Pancasilais Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam sambutannya saat melantik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa (1/6), Ketua KPK Firli Bahuri menyebut jika siapapun yang korupsi adalah penghianat pancasila.  “Kembali kami ingatkan kepada segenap bangsa Indonesia dimanapun berada bahwasanya siapapun yang melakukan korupsi, adalah penghianat pancasila mengingat kejahatan kemanusiaan ini jelas sangat bertentangan dengan setiap butir pancasila,” kata Firli dalam sambutannya di hadapan pegawai KPK, di Gedung Penunjang KPK, Jakarta.  Menanggapi sambutan Firli, mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko langsung bereaksi keras. Dia menilai kalimat tersebut tak pantas diucapkan oleh Firli. Ini karena saat menjadi Deputi Penindakan KPK, dia pernah terbukti melanggar kode etik berat karena bertemu dengan pihak berperkara. Jenderal bintang tiga tersebut, baru-baru ini juga terbukti melanggar kode etik kembali, karena kedapatan naik helikopter saat pulang ke kampung halamannya.  “Kalau seseorang yang diamanati memberantas korupsi terus berkali-kali melanggar kode etik, termasuk penghianat pancasila bukan ya?” cetus Sujanarko menyindir mantan bosnya tersebut.  Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Koko ini pun meminta Firli untuk berkaca pada dirinya sendiri, sebelum mengucapkan sesuatu hal yang berkaitan dengan nilai-nilai pancasila.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01/06/2021/sujanarko-selamat-kepada-firli-bahuri-akhirnya-cita-citanya-tercapai/">Sujanarko: Selamat Kepada Firli Bahuri, Akhirnya Cita-citanya Tercapai</a>  Baca juga: Untuk diketahui, saat menjabat Deputi Penindakan KPK Firli bertemu dengan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) kala itu. Padahal ketika itu KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara. Kemudian, Firli terbukti melanggar kode etik, karena telah menggunakan helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan pada 20 Juni lalu.

Sujanarko: Kalau Sering Langgar Kode Etik Penghianat Pancasila Bukan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sujanarko-credit-ridwan.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko, mengomentari pelantikan pegawai lembaga antirasuah yang resmi beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dia menyebut, Firli telah berhasil mengubah kelembagaan KPK yang resmi menjadi rumpun eksekutif.  "Menanggapi pelantikan ASN, saya sampaikan selamat kepada Firli Bahuri, akhirnya yang sudah dicita-citakan cukup lama tercapai sudah. Ronde pertama telah dimenangkannya," kata pria yang karib disapa Koko dalam keterangannya, Selasa (1/6).  Koko memandang, alih status pegawai KPK menjadi ASN banyak disenangi oleh pihak oligarki. Dia berkelakar kinerja KPK kini sangat kuat.  "Ini juga membuktikan mental Firli yang luar biasa baik terkait kesetiakawanan, dengan kebaikan ini, muda-mudahan Firli dikategorikan yang akan masuk surga," kelakar Koko.  Salah satu pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) ini mengharapkan, para pegawai KPK yang kini telah resmi menjadi ASN tetap kompak, serta bisa menjaga integritas dan idealisme.  "Saya pribadi bangga dengan kalian," ungkap Koko.  Dia pun menyebut, empat pimpinan KPK lainnya yakni Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Sirega tidak harus berpura-pura minta maaf kepada 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK. Karena para Pimpinan KPK itu dinilai akan lebih konsisten membebastugaskan 75 pegawai yang hari ini tidak dilantik menjadi ASN.  "Untuk kawan-kawan 75 gimana? biasa kena hook dan jatuh dironde pertama, pertarungan masih panjang, siapkan strategi, stamina dan jangan lupa berdoa. Panjang umur perjuangan," ucap Koko menandaskan.  Sebelumnya, Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini setelah dilakukannya pelantikan dan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Juang KPK pada Selasa (1/6).  Ketua KPK Firli Bahuri memimpinan pelantikan dan sumpah jabatan para pegawai lemabaga antirasuah. Hal ini yang kemudian diikuti para pegawai yang beralih status menjadi ASN.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/31/05/2021/abaikan-protes-firli-tetap-gelar-pelantikan-pegawai-kpk-menjadi-asn/">Abaikan Protes, Firli Tetap Gelar Pelantikan Pegawai KPK Menjadi ASN</a>  "Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bhwa saya bersedia untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian dan kesadaran dan tanggung jawab," ujar Firli seraya diikuti para pegawai KPK di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).

Sujanarko: Selamat Kepada Firli Bahuri, Akhirnya Cita-citanya Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/kpk-di-kudus-donny-Radar-Kudus-1.jpg" alt="Satgas KPK membawa barang bukti usai memeriksa ruangan staf khusus bupati kudus kemarin. (Donny Setyawan/Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Satgas KPK membawa barang bukti usai memeriksa ruangan staf khusus bupati kudus kemarin. (Donny Setyawan/Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hingga tadi malam, nama 51 pegawai KPK yang harus berhenti bekerja per November karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) belum jelas. Begitu pula 24 nama yang ”diselamatkan” untuk diberi pembinaan.  Kondisi itu, menurut Sujanarko, semakin menunjukkan bahwa proses yang terkait dengan TWK tidak transparan.  Pria yang bertugas sebagai direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi (PJKAKI) KPK sebelum dinyatakan tidak lulus TWK tersebut menyatakan, selain prosesnya, hasil tes juga tidak disampaikan secara terbuka oleh KPK. Termasuk pengumuman 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). ”(Waktu itu) kami tidak saling tahu yang 75 itu siapa,” kata Sujanarko kemarin (26/5).  Sebelum bermunculan di media, kata dia, pegawai KPK tidak tahu siapa saja yang tidak lulus TWK. Butuh waktu berhari-hari sampai mereka bisa berkumpul di satu grup. ”Karena memang gelap gulita,” ujarnya. TWK yang bermasalah itu, menurut Sujanarko, seperti operasi intelijen.  Pria yang akrab dipanggil Koko itu menyatakan, hal serupa kembali terjadi setelah BKN dan pimpinan KPK mengumumkan nasib 75 pegawai tersebut. Yakni, menetapkan 51 pegawai KPK tidak bisa diselamatkan dan harus berhenti bekerja serta 24 pegawai yang akan dididik dan dibina.  Sampai kemarin, dia menyebutkan bahwa tidak ada satu pun di antara 75 pegawai KPK yang mengetahui siapa yang harus berhenti dan siapa yang bakal mengikuti pembinaan. ”Nggak ada informasi apa pun, surat nggak ada, pertemuan nggak ada, pemberitahuan e-mail nggak ada,” ungkap Koko. Padahal, keputusan yang sudah diambil itu seharusnya dibeberkan.  Meski belum mengetahui siapa saja yang masuk dalam daftar 24 orang dan 51 orang tersebut, 75 pegawai yang disebut tidak lulus TWK sudah bersikap. Mereka menolak bila dimasukkan dalam kelompok 24 orang yang diputuskan bakal kembali dibina. ”(Sudah) lebih dari 30 orang menyatakan, kalau dimasukkan ke kelompok 24 orang, akan ditolak. Sebab, martabatnya sudah direndahkan,” tegasnya.  Sujanarko menuturkan, harus ada dorongan dari luar untuk menyikapi kondisi tersebut. Khususnya dari Presiden Joko Widodo. Sebab, presiden sudah memberikan arahan yang jelas dan tegas terkait dengan polemik TWK. Di luar itu, presiden merupakan orang yang memiliki kewenangan paling besar menyangkut pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di instansi-instansi di rumpun eksekutif. Termasuk di KPK. ”Kalau (pimpinan KPK) yang didelegasikan (mengelola SDM KPK) sudah tidak profesional, sudah ngawur seperti ini, seharusnya presiden bisa mengambil alih kewenangan pengelolaan pegawai itu,” jelasnya.  Apalagi, sambung Koko, keputusan BKN dan pimpinan KPK berlawanan dengan arahan presiden. ”Ini presiden kan sudah benar-benar dilecehkan, diabaikan begitu,” ujarnya.  Dia menilai, sangat berbahaya bila arahan presiden tidak dituruti. Presiden, lanjut dia, bisa menyikapinya dengan membentuk tim independen. ”Untuk bisa melakukan audit eksternal terhadap proses (TWK) itu,” katanya.  Menurut Koko, audit atau evaluasi harus dilakukan karena TWK bermasalah sejak awal. Dugaan maladministrasi terjadi di banyak soal. Ada juga dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan etik. Seluruh dugaan pelanggaran itu juga sudah dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). ”Urusannya menjadi jauh lebih besar dibanding 75 orang gitu,” ungkapnya.  Dengan tim independen yang dibentuk presiden, Koko optimistis hasil audit bisa menunjukkan secara lebih jelas masalah tersebut. Kekuatan tim independen juga lebih besar karena dibentuk langsung oleh presiden. ”Akan lebih legitimate dan kuat,” ujarnya.  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai penasihat hukum 75 pegawai KPK juga berpandangan bahwa diperlukan langkah tegas dari presiden. Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menegaskan, pihaknya bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi mendorong presiden menarik delegasi wewenang yang diserahkan kepada pimpinan KPK untuk mengurus peralihan status pegawai KPK. ”Karena telah nyata adanya pelanggaran,” tegasnya.  TWK di KPK, tegas Isnur, jelas bermasalah. Bukannya membawa perubahan baik untuk KPK, proses itu malah bisa menjadi jalan untuk merusak lembaga tersebut. ”Alih-alih memastikan alih fungsi pegawai KPK menjadi individu berintegritas dalam menjalankan perannya, justru menjadi legalisasi kezaliman bagi sekelompok individu,” jelas Isnur. Mereka bahkan dicap dan dilabeli ”merah” tanpa penjelasan dan pembuktian yang pasti dan tegas mengenai pelabelan tersebut.  Lebih dari itu, dia menilai ada kekuatan besar yang membuat BKN dan pimpinan KPK berani mengabaikan arahan presiden. ”Perintah presiden diabaikan, kuat kemungkinan ada perintah yang lebih kuat daripada presiden atau ada kekuasaan lebih besar,” ungkapnya.  Hal serupa disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Dia melihat ada pola dan kerja sama yang terbentuk dalam rangkaian TWK. ”Ada persekongkolan jahat di balik TWK itu,” cetusnya.  Salah satu indikasinya tampak beberapa saat setelah hasil TWK yang menyatakan 75 pegawai KPK tidak lulus mencuat ke publik. Pendengung atau buzzer di media sosial langsung bergerak untuk memojokkan KPK. ”Ada dugaan pengerahan pendengung atau buzzer di media sosial,” ungkapnya.  Diskusi-diskusi yang diadakan aktivis antikorupsi juga dihalang-halangi lewat upaya peretasan acara diskusi dan akun WhatsApp mereka.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/twk-bukan-dasar-pemberhentian-75-pegawai-kpk/">TWK Bukan Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK</a>  Kritik terhadap keputusan BKN dan pimpinan KPK juga disampaikan Partai Demokrat. Mereka mempertanyakan keputusan memberhentikan 51 pegawai dan seolah-olah mengabaikan pesan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.  Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan bahwa tak ada upaya pelemahan KPK. Menurut dia, arahan Presiden Jokowi untuk mengalihtugaskan pegawai KPK menjadi ASN menegaskan komitmen pemerintah agar KPK bekerja maksimal. ”Sejak awal, presiden ingin KPK memiliki SDM yang baik dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi,” tegasnya.  Dia menjelaskan, proses alih status pegawai KPK tersebut memiliki payung hukum. Yakni, UU 19/2019, PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN, dan Peraturan KPK 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN. ”Dalam menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi 70/2019, presiden mengingatkan alih status kepegawaian harus memegang prinsip tidak merugikan hak pegawai KPK,” jelasnya.

KPK Belum Umumkan Nama 51 Pegawai yang Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/sujanarko-credit-ridwan.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK sekaligus Capim KPK periode 2019-2023, Sujanarko. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko menyesalkan adanya tanda merah terhadap 51 pegawai KPK yang bakal dipecat. Padahal 51 pegawai KPK itu telah mengabdi dalam kinerja pemberantasan korupsi.  "Labeling (pelabelan) merah tidak bisa didik ini mengkonfirmasi panitia seleksi tidak paham metodologi asesmen berbasis psikometri, standart psikometri international test semacam ini, tingkat akurasinya, reablenya hanya 40 sampai dengan 60 persen. Dengan akurasi yang sangat rendah ini sudah berani-beraninya menyatakan warga negara yang mengabdi bertahun-tahun dinyatakan tidak bisa dididik wawasan kebangsaan," kata pria yang karib disapa Koko dalam keterangannya, Rabu (26/5).  Pernyataan Koko menanggapi 51 pegawai KPK yang tidak bisa mengikuti tes wawasan kebangsaan ulang, sedangkan 24 lainnya akan mengikuti tes ulang. Menurut Koko, TWK yang digunakan sebagai syarat alih status Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak jauh berbeda dengan metode atau gaya orde baru.  "Selamat datang lahirnya litsus seperti order baru yang secara serampangan melabeling warga negara tidak bisa dididik wawasan kebangsaan, ini labeling mirip-mirip tahun 65 dulu," beber Koko.  Padahal Koko mengharapkan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK bisa diindahkan. Tetapi justru diabaikan. Kini 51 pegawai KPK nantinya tidak lagi bisa bekerja di lembaga antirasuah.  "Harapannya memang statemen presiden kemarin bukan statemen basa basi, sehingga lembaga eksekutif dibawah koordinasi seperti abai terhadap intruksi lembaga kepresidenan.  Agak menakutkan sih, masa depan republik ini kalau lembaga presiden pun sudah tidak dipatuhi oleh aparatur dibawahnya," sesal Koko.  Sementara, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengklaim tak mengabaikan perintah Presiden Jokowi yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyebut, keputusan 51 pegawai yang tidak lagi bisa mendapat pembinaan telah sesuai dengan undang-undang.  "Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan," ujar Bima di kantornya.  Bima menyampaikan, 51 pegawai yang akan dipecat tidak akan langsung diberhentikan, karena mereka memiliki masa kerja. Menurutnya, lembaga antirasuah masih bisa memiliki pegawai non ASN hingga 1 November 2021 sesuai dengan amanat UU KPK hasil revisi atau UU 19 Tahun 2019 tentang KPK.  "Karena pada saat tanggal 1 November, semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang 51 orang ini nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021," ucap Bima.  Bima lantas mengklaim, keputusan pemecatan 51 pegawai sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun menampik, hal ini merugikan pegawai KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/05/2021/51-pegawai-kpk-tetap-dipecat-mahfud-md-pilih-bungkam/">51 Pegawai KPK Tetap Dipecat, Mahfud MD Pilih Bungkam</a>  Selain UU KPK, sambung Bima, alih status pegawai KPK menjadi ASN ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara," tegas Bima.

Sujanarko Sebut Label Merah Terhadap 51 Pegawai KPK Seperti Orde Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sujanarko

Berita Terkini