<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/29/Hakim-MK-Saldi-Isra-Dery-1-377584543.jpg" alt="Hakim MK Saldi Isra." width="100%">
<figcaption>Hakim MK Saldi Isra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menyinggung sikap perwira tinggi (pati) TNI aktif dalam menangani bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Sumatera. Momen itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada Rabu (3/12). Saldi menyentil pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang sempet meremehkan kondisi banjir, yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pasalnya, Suharyanto menyebut kondisi mencekam hanya terjadi di media sosial (medsos). Kondisi sebenarnya di lapangan tidak seperti di medsos. "Ini saya sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu, dan itu sebetulnya kita berpikir ini (pati TNI yang bertugas di luar institusi TNI) diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja," kata Saldi Isra. Sebagai orang Minang, Saldi menekankan bahwa pernyataan itu penting agar bisa dijadikan refleksi bagi institusi TNI. "Nah, itu salah satu poin sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI, juga Pak Wamenhan," tegasnya. Dalam sidang uji materi UU TNI, pihak pemerintah hadir diwakili Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Dalam kesempatan itu, Eddy turut menjelaskan penempatan prajurit TNI pada 14 kementerian/lembaga berdasarkan permintaan pimpinan kementerian/lembaga kepada Panglima TNI. Eddy menekankan, sebelum prajurit TNI aktif dikirim untuk mengikuti seleksi terbuka pada kementerian/lembaga sebagaimana Pasal 47 ayat 1, harus dilakukan seleksi internal di lingkungan TNI terlebih dahulu. "Sehingga, penempatan prajurit TNI pada jabatan di 14 kementerian atau lembaga tersebut didasarkan pada kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI, bukan atas dasar permintaan TNI," pungkasnya.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala BNPB terkait penanganan bencana di Sumatera, mempertanyakan proses seleksinya.

Sedih Dengar Komentar Kepala BNPB soal Bencana Sumatera, Saldi Isra Pertanyakan Proses Seleksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/41i4xawZKGtFdbGJjBN1BQXBg40ddKG5c4iWOhJo-4018984154.jpg" alt="Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan langkah penanganan banjir dan longsor di Sumut. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan langkah penanganan banjir dan longsor di Sumut. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut), saat melihat langsung dampak bencana di daerah tersebut, Minggu (30/11). Dia tidak menduga dampak bencana di Tapanuli Selatan sangat dahsyat. Lantas siapa dan apa saja kiprah jenderal bintang tiga TNI AD itu? Suharyanto merupakan salah seorang perwira tinggi (pati) TNI AD aktif yang lulus dari Akademi Militer (Akmil) 1989. Dia merupakan seorang pejabat tinggi Angkatan Darat berlatar belakang infanteri. Sepanjang karirnya di TNI, Suharyanto sudah makan asam garam dalam berbagai penugasan di bawah jajaran Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Suharyanto dilantik menjadi kepala BNPB pada Rabu, 17 November 2021. Dia menggantikan Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito. Sejak dilantik sampai hari ini (1/12) lebih kurang 4 tahun Suharyanto menjadi kepala BNPB. Dia merupakan salah seorang kepala BNPB yang bertugas cukup lama.&nbsp; Sebelum mendapat kepercayaan menjadi kepala BNPB, Suharyanto bertugas sebagai panglima Kodam V/Brawijaya pada 2020-2021. Dia juga pernah menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) pada 2019-2020. Tidak hanya itu, pada 2018-2019, Suharyanto yang masih berpangkat brigjen TNI atau pati bintang satu menjabat kepala staf Kodam Jaya/Jayakarta pada 2018-2019.&nbsp; Jauh sebelum berpangkat jenderal, Suharyanto pernah bertugas sebagai komandan pleton hingga komandan yonif. Dia juga pernah bertugas sebagai komandan Kodim 0832/Surabaya Selatan pada 2008 serta komandan Korem 051/Wijayakarta pada 2015-2016. Selama bertugas sebagai kepala BNPB, Suharyanto melalui masa-masa sulit pandemi Covid-19.&nbsp; Tidak hanya itu, berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia medio akhir 2021-saat ini juga ditanggulangi di bawah kendali Suharyanto. Kini, dia tengah memimpin langsung penanggulangan dampak bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Bencana alam itu sudah memakan korban jiwa dengan angka mencapai ratusan orang, dengan ribuan orang lainnya mengungsi.&nbsp;

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf kepada bupati Tapanuli Selatan, Sumut, setelah melihat dampak bencana.

Profil Kepala BNPB Suharyanto yang Minta Maaf Ke Bupati Tapanuli Selatan, Bertugas Sejak Era Jokowi

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/11/BNPB2-3030312978.jpg" alt="Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan mengenai langkah antisipasi curah hujan tinggi dan hujan ekstrem. (dok. BNPB)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan mengenai langkah antisipasi curah hujan tinggi dan hujan ekstrem. (dok. BNPB)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi pada akhir tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif dalam rangka mengurangi curah hujan. Meski bukan satu-satunya cara, namun OMC bisa mengurangi curah hujan dengan cukup signifikan.&nbsp; "OMC sangat bagus, sangat efektif meskipun bukan satu-satunya cara mengurangi bencana yang datang. Kami siap jika ada yang meminta (OMC), kami bergerak setelah ada status kedaruratan," terang dia.&nbsp; Dengan prediksi BMKG, Suharyanto menyatakan bahwa harus ada upaya untuk mengurangi jumlah hujan ekstrem pada akhir tahun ini. "Yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan," ujar perwira tinggi bintang tiga TNI AD tersebut.&nbsp; Suharyanto menambahkan, OMC akan kembali dilakukan jika memang masih kurang dan muncul ancaman banjir. Bahkan, pihaknya siap melakukan terbang malang untuk OMC. Tidak hanya di Jakarta, dia mempersilakan bila daerah lain meminta bantuan untuk melaksanakan OMC.&nbsp; "Jawa Barat sudah menetapkan siaga darurat satu provinsi, nanti di titik-titik mana berdasarkan perkiraan dan rekomendasi BMKG, kita akan adakan OMC secara masif," tambahnya. Selain itu, BNPB akan memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir. "BNPB siap memberikan penebalan logistik dan peralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan," kata Suharyanto. </div>

"Yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan," ujar Suharyanto.

Antisipasi Bencana Akibat Curah Hujan Tinggi pada Akhir Tahun, BNPB Lakukan Operasi Modifikasi Cuaca

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/WhatsApp-Image-2024-05-12-at-111937-1977353592.jpeg" alt="Pantauan drone BPBD Tanah Datar atas banjir bandang di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kab Tanah Datar. Sungai itu berhulu di Gunung Marapi dengan nama Sungai Malana atau Lona" width="100%">
<figcaption>Pantauan drone BPBD Tanah Datar atas banjir bandang di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kab Tanah Datar. Sungai itu berhulu di Gunung Marapi dengan nama Sungai Malana atau Lona</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BNPB bersama BPBD di Sumatera Barat (Sumbar) terus memutakhirkan kondisi evakuasi terhadap korban banjir bandang lahar dingin. Data terbaru disebutkan korban meninggal dunia akibat galodo lahar dingin Gunung Marapi mencapai 50 orang. Sebanyak 27 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Sementara korban luka-luka 37 orang. Warga yang mengungsi mencapai 3.396 jiwa . Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan persnya merinci, korban meninggal dunia di antaranya Kota Padang Panjang 2 orang, Kabupaten Agam (20), Kabupaten Tanah Datar (19), Kota Padang (1), Kabupaten Padang Pariaman (8). "Datanya akan berkembang terus. Untuk membantu mencari (korban) yang masih hilang alat berat masuk harus secepat mungkin karena kan Basarnas punya golden time di 6x24 jam," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada wartawan, Selasa (14/5). "Kita akan tetap upayakan mencari sampai ketemu. Apabila ada pihak keluarga atau ahli waris yang minta tetap dicarikan ya kita harus cari," sambungnya. Selain dukungan dalam aspek pencarian dan pertolongan korban terdampak, Suharyanto memastikan Pemerintah mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar para masyarakat terdampak. "Kita sepakat dan meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul -betul harus dipenuhi dengan baik ketika dia korban, luka-luka, maupun yang sekarang mengungsi," ucap Suhartoyo. "Kita pastikan dan tadi kita sudah berikan bantuan awal baik yang bersifat dana maupun barang kebutuhan sehari hari dan ini akan dievaluasi terus menerus sesuai perkembangan," imbuhnya. Seusai rapat koordinasi, BNPB juga menyalurkan bantuan awal dana operasional berupa Dana Siap Pakai (DSP) kepada pemerintah daerah terdampak banjir lahar dengan jumlah total Rp 3,2 miliar. Selain itu, juga diserahkan bantuan logistik berupa tenda pengungsian, tenda keluarga, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, terpal, selimut, kasur, pompa alpon, jendet light, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan. Pada kunjungan kerja hari kedua, Selasa (14/5) Suharyanto dijadwalkan bertolak ke daerah terdampak sekaligus melakukan tinjauan udara guna melihat dampak kerusakan akibat banjir lahar dan longsor yang terjadi. Adapun lokasi tinjauan di sejumlah titik di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar.

BNPB bersama BPBD di Sumbar terus memutakhirkan kondisi evakuasi terhadap korban banjir bandang lahar dingin.

50 Orang Meninggal Akibat Banjir Bandang Sumbar, Basarnas Masih Mencari 27 Warga Yang Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/NASIONAL-Day-2-Erupsi-Gunung-Semeru-diptawahyu10-2730.jpg" alt="TERPUTUS: Kondisi jembatan Geladak Perak Piket Nol yang terputus karena arus abu vulkanik erupsi Gunung Semeru, kemarin, Minggu (5/12/2021). Sejumlah upaya dilakukan oleh tim gabungan untuk melakukan pemantauan di sejumlah lokasi titik yang terkena dampak" width="100%">
<figcaption>TERPUTUS: Kondisi jembatan Geladak Perak Piket Nol yang terputus karena arus abu vulkanik erupsi Gunung Semeru, kemarin, Minggu (5/12/2021). Sejumlah upaya dilakukan oleh tim gabungan untuk melakukan pemantauan di sejumlah lokasi titik yang terkena dampak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forkopimda Jawa Timur bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Letjen TNI Suharyanto mengecek dampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, melalui pantauan udara. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Tim Penanganan Tanggap Bencana Akan membentuk posko secara terpadu sebagai induk informasi terkait penanganan bencana alam.  Dengan begitu kondisi di Lumajang dapat tergambar.  "Logistik yang disiapkan adalah logistik yang siap pakai, agar panglima TNI mengirimkan bantuan pasukan serta personel instansi terkait dalam mendukung pencarian korban serta Prioritas utama adalah evakuasi korban masyarakat," kata Suharyanto.  "BNPB siapkan dana untuk penanganan erupsi, merumuskan kebutuhan kebutuhan lanjutan serta perlu dilakukan peninjauan kembali untuk fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan obat-obatan," tambahnya.  BNPB menyatakan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh panglima TNI dalam rangka penanganan bencana alam di wilayah Lumajang. Tanggap darurat akan dilaksanakan selama 14 hari, dukungan sarana prasara dari semua pihak guna memperlancar penanganan evakuasi.  "Pengungsi yang rumahnya hancur diberikan dana tunggu selama 6 bulan sambil menunggu rumah yang dibangunkan oleh pemerintah," jelasnya.  Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menanbahkan, personel Polri siap mendukung BNPB dengan menurunkan personel pendukung guna membantu mengevakuasi korban bencana alam.  "Posko pengungsian harus ditambah untuk menampung korban terdampak. Pengamanan terkait jalur yang aman untuk digunakan, lalu lintas dan polsek telah membuat spanduk peringatan di mana lokasi yang aman dan tidak," kata Nico.

Tinjau Dampak Erupsi Semeru, Pengungsi Akan Dapat Dana Tunggu 6 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/vaksin-covid-jatim-ist.jpg" alt="Forkopimda Jawa Timur meninjau kegiatan vaksinasi di Gedung Airlangga Convention Center, Kampus C Unair, Surabaya, pada Kamis (23/9). Pengecekan dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suhary" width="100%">
<figcaption>Forkopimda Jawa Timur meninjau kegiatan vaksinasi di Gedung Airlangga Convention Center, Kampus C Unair, Surabaya, pada Kamis (23/9). Pengecekan dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suhary</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forkopimda Jawa Timur meninjau kegiatan vaksinasi di Gedung Airlangga Convention Center, Kampus C Unair, Surabaya, pada Kamis (23/9). Kegiatan ini dalam rangka puncak kegiatan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-66.  Pengecekan dipimpin oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi oleh Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Vaksinasi ditujukan untuk pemulung dan tuna wisma. Ada pun vaksin yang disiapkan untuk beberapa wilayah Jawa Timur hari ini yakni 3500 dosis untuk tahap 1 dan 2.  Khusus di Airlangga Convention Center sebanyak 900 dosis. Sedangkan tenaga kesehatan gabung TNI, Polri, Dinkes Prov Jatim serta Relawan yang dilibatkan 333 orang.  Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, peringatan HUT Lalu lintas ke 66 tahun ini diselenggarakan dengan beberapa kegiatan. Di antaranya kunjungan sosial ke rumah-rumah purnawirawan Polri, kegiatan bhakti sosial, vaksinasi bagi difabel serta pengangkatan orang tua asuh bagi 7.044 anak yatim piatu korban Covid-19 di seluruh Jawa Timur.  "Hari ini kami melaksanakan vaksinasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Polda Jawa Timur, dengan melibatkan seluruh stake holder, TNI, Polri, kepala daerah, dan utamanya adalah kami melaksanakan kegiatan ini untuk mendukung program vaksinasi dan penanganan Covid-19," ucap Nico.  Nico menuturkan, jajaran Polda Jawa Timur khususnya Ditlantas, akan selalu bersinergi dengan pemerintahan Provinsi, dan kepala daerah, serta jajaran Kodam dan Kodim wilayah masing-masing.  "Kami berharap, kegiatan ini akan terus berlanjut, sehingga program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah Kami akan selalu mendukung. Kami dengan Pangdam juga senantiasa mendukung Gubernur, sehingga program bisa berjalan dengan baik. Kami juga mohon doa mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, mohon dukungan masyarakat semoga bisa tercapai target 70 persen," tegas Nico. (*)

Beri 3.500 Dosis Vaksin Covid untuk Pemulung dan Tuna Wisma di Jatim

Suharyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Suharyanto