<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TAJ-YASIN2.jpg" alt="Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Gubernur Jawa Tengah yang juga putra KH Maimoen Zubair, Taj Yasin menyebut pemberhentian Suharso dari kursi Ketum PPP bisa diterima semua pihak di internal partai tersebut. Mengingat kasus amplop kiai yang sempat diucapkan Suharso sebagai bentuk politik uang telah meresahkan kalangan santri dan pesantren.  "Karena (isu amplop kiai) akan berdampak ke elektabilitas dan suara partai, oleh karenanya ini jadi langkah membersihkan nama baik PPP. Kita akan carikan solusi bersama-sama. Apalagi PPP mayoritas pemilihnya dari komunitas santri," kata Taj Yasin kepada wartawan, Rabu (7/9).  "Ya sebisa mungkin bersama mereka. Sehingga kalau kita lihat fenomena kemarin ada gerakan di Jombang, DIY, Banten, Jakarta itu arus gerakan dari bawah. Sehingga saya juga beri masukan dan harus disikapi," imbuhnya.  Ia menyebut, bukan kali ini saja Suharso mengguncang soliditas partai. Banyak proses organisasi baik musyawarah wilayah dan cabang yang tidak berjalan sesuai dengan keaidah organisasi.  "Gejolak itu sebenarnya sudah panjang. Sejak dari Muscab (Musyawarah Cabang), Muswil (Musyawarah Wilayah) sampai penetapan Ketua DPC dan DPW yang menjadi masalah sendiri. Yang namanya PPP kan mengedepankan persatuan yang mesti dimusyawarahkan, tidak pakai tangan besi," jelasnya.  Oleh karena itu, Taj Yasin meminta semua komponen PPP legawa dengan pemberhentian Suharso demi kebaikan dan soliditas partai. Dan soliditas PPP itu menurutnya bukan hanya ditunggu kader-kader partai kakbah, namun juga oleh masyarakat Indonesia.  "Sebagai kader, saya menyambut baik agenda pertemuan KIB dan saya yakin partai di dalam koalisi akan menunggu hasil akhir PPP. Kalau PPP sudah solid ya pasti jalan terus. Saya berharap kader PPP lebih baik lagi, ya. Kita harus legawa bersama untuk membawa PPP ke arah yang lebih baik," tegasnya.  Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya, sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.  ’’Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).  Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.  Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.  ’’Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi,” ungkap Usman. (*)  &nbsp;  &nbsp;

Suharso Didepak, Putra Mbah Moen: Waktunya Bersihkan Nama Baik PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa untuk mundur dari jabatannya usai viralnya video 'amplop kiai' semakin besar. Kali ini ada 3 pimpinan partai tersebut yang meminta hal itu.  Mereka yakni Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Mardiono, dan Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur. Desakan ini dikirim melalui surat yang ditandatangani oleh ketiganya tertanggal 22 Agustus 2022.  Politikus Senior PPP, Rusli Effendi mengatakan, permintaan dari para petinggi ini dilakukan untuk keselamatan dan kehormatan PPP. Sebab, dia meyakini sudah ada pertimbangan matang sebelum surat dikirim kepada Suharso.  “Saya melihat para ketua majelis syariah ini adalah ulama terhormat, bukan orang sembarangan yang ingin merespon publik dan kiai. Ini semua dilakukan demi menyelamatkan partai kita,” ujar Rusli, Sabtu (27/8).  Menurut Rusli, para majelis bukan hanya merespon terkait masalah amplop kiai, namun juga tentang masalah lainnya. Salah satunya, karena banyak aksi yang dilakukan mahasiswa hingga masyarakat berisi meminta Suharso untuk mundur.  “Pernyataan majelis syariah tidaklah satu hal saja, banyak hal lain yang terkait dengan permintaan mundur ketua umum. Tidak ada sepanjang sejarah ada demonstrasi 11 kali di DPP PPP ini fakta baru kali ini, bahkan ada demo juga di Bappenas. Hal ini yang menyebabkan majelis minta Suharso mundur,” jelasnya.  Terkait situasi PPP, Rusli juga menyebut elektabilitasnya di bawah rata-rata saat dipimpin oleh Suharso. Menurutnya, hal ini akan terus menjadi sebuah masalah jika tidak ada pergantian ketua umum.  “Situasi partai saat ini tidak membahagiakan karena elektabilitasnya dibawah partai kecil lainnya. Problem tidak pernah usai, partai ini didikan ulama tapi ketua umumnya bicarakan tentang ulama,” tambahnya.  Sebelumnya, Suharso Monoarfa dalam pembekalan antikorupsi menceritakan pengalaman pribadinya kala bertandang ke sebuah pondok pesantren saat masih menjadi Plt Ketua Umum PPP. Dalam isi pidatonya, Suharso dinilai telah menghina para kiai dan pesantren.

3 Petinggi Minta Suharso Mundur Jadi Ketum PPP Untuk Selamatkan Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat pidato amplop kiai yang viral belakangan ini. Laporan diterima Polda Metro Jaya pada Sabtu (20/8) oleh warga bernama Ari Kurniawan.  ”Iya benar betul Sabtu (20/8), kami dampingi Pak Ari selaku kuasa hukum atas dugaan tindak pidana penghinaan terhadap kiai,” kata kuasa hukum Ari, Ali Jufri saat dikonfirmasi, Selasa (23/8).  Laporan tersebut diterima polisi dengan Nomor LP/B/4281/VIII/2002/SPKT/Polda Metro Jaya, tanggal 20 Agustus 2022. Dalam laporan itu, Suharso dikenakan pasal 156 KUHP dan atau pasal 156 a KUHP.  Ali menjelaskan, laporan dibuat karena pernyataan Suharso dianggap sebagai penghinaan terhadap kiai dan pesantren. Kliennya sebagai alumni pesantren merasa tersinggung.  ”Pak Suharso ini kan bicara di depan publik, ini tidak etis. Ini kan sebagai bentuk penghinaan,” ujar Ali Jufri.  Dalam membuat laporan itu, Ali Jufri mengaku membawa beberapa barang bukti. Salah satunya adalah video ketika Suharso menyebut amplop kiai.  Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menyampaikan permohonan maaf kepada kelompok kiai atas pernyataan tersebut. Para kader PPP akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.  ”Kami memohon maaf yang setulus-tulusnya kepada para kiai. Dan, berjanji bahwa jajaran PPP lebih berhati-hati atau ikhtiyat dalam berucap dan bertindak ke depan agar tidak terulang lagi,” ucap Arsul.  Meski demikian, dia menyebut, Suharso dalam pidatonya tak bermaksud untuk merendahkan kiai.  Namun, kalimat yang disampaikan Suharso soal pemberian kepada kiai itu membuka ruang untuk ditafsirkan merendahkan para kiai.

Imbas Pidato Amplop Kiai, Ketum PPP Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/kepala-bappenas.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kuntum Riswan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Kuntum Riswan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa mengeluhkan saat ini banyak yang salah mengartikan kebebasan demokrasi di Indonesia.  Menurut Suharso, demokrasi bukanlah alat untuk melakukan caci maki antara masyarakat. Demokrasi adalah istrumen untuk saling mendukung dan menebarkan manfaat.  "Demokrasi bukanlah alat untuk memecah belah, demokrasi bukan alat untuk mencaci, membenci, demokrasi wajib dijadikan instrumen untuk saling mendukung, memuliakan dan saling membesarkan dengan berlomba-lomba menebar manfaat dan kemaslahatan bagi sesama dan semesta," ujar Suharso dalam pidato kebangsaan secara virtual di YouTube CSIS, Jumat (20/8).  Suharso menegaskan PPP berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang sebenar-benarnya. PPP tidak ingin lagi masyarakat salah mengartikan demokrasi.  "PPP memikul tugas sejarah bersama seluruh unsur kebangsaan yang terpanggil untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah instrumen atau tata cara untuk berlomba lomba mewujudkan kebaikan dan kebajikan," katanya.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menuturkan tidak ada pertentangan antara Islam dengan demokrasi. Demokrasi bukanlah ideologi melainkan tata cara atau tata laksana. Sementara Islam adalah sistem nilai yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur hidup manusia.  "Islam adalah sebuah jendela besar untuk melihat dunia yang membahagiakan lahir batin seutuhnya," pungkasnya.

Ketua Umum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Screen_Shot_2021-02-18_at_12.13.26.jpg" alt="Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa. Bappenas/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kelapa Bappenas Suharso Monoarfa. Bappenas/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa mengatakan demokrasi bukanlah untuk melayani kepada pihak-pihak yang sedang berkuasa. Menurut Suharso, berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada seorang pun yang tertinggal.  "Berdemokrasi bukanlah melayani segelintir elite yang berkuasa atau yang berpunya, berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada seorang pun, tak ada satu pihak pun yang tertinggal atau ditinggal," ujar Suharso dalam pidato kebangsaan secara virtual di YouTube CSIS, Jumat (20/8).  Suharso mengatakan, PPP terpanggil sejarah untuk menegaskan bahwa kebaikan dan kebajikan demokrasi yang terpokok adalah mengorientasikan setiap kebijkannya berpihak kepada rakyat Indonesia.  "PPP berlandaskan prinsip Islam rahmatan lil alamin terpanggil sejarah untuk membuktikan bahwa fungsi terpokok dari demokrasi adalah menyejahterakan umat, memuliakan rakyat dan membangun bangsa," katanya.  Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional demokrasi tanpa mengsejaterahkan rakyat Indonesia adalah gagal. Sehingga PPP terus bekerja untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera.  "Demokrasi niscaya wajib menghasilkan kesejahteraan, demokrasi tanpa kesejahteraan demokrasi yang gagal, PPP terpanggil sejarah untuk membuktikan bahwa demokrasi adalah pohon dengan buah yang manis, bukan pohon berbuah pahit atau racun," ungkapnya.  Selain itu, Suharso mengajak masyarakat untuk menghentikan sikap tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Menurut dia adanya perbedaan bukan berarti harus bermusuhan.  "Islam adalah rahmad bagi sessama bagi semua dan semesta. Kami mengajak akhirnya krisis yang mengganggu dan menciderai, seperti krisis ketidadaan penghormatan kepada perbedaan. Kita tegaskan berbeda bukan bermusuhan," pungkasnya.

Ketua Umum PPP: Demokrasi Bukan untuk Melayani Elite yang Berkuasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-24-at-11.37.01.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa menyambut baik penerapan Elektronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional tahap 1 di 12 Polda. Suharso menyebut fungsi Etle tidak hanya untuk melakukan tilang atau menindak pelanggar lalu lintas saja.  “Kami senang sekali, bahwa yang dilakukan oleh polri ini sebuah kemajuan dan saya ingin bisa dipercepat di seluruh provinsi,” kata Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, Rabu (24/3).  Politisi PPP ini mengatakan ETLE nasional tidak hanya memberikan informasi untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas. Lebih dari itu, adanya ETLE bisa mendeteksi kejahatan karena sistem ETLE terintegrasi dengan instansi lain terkait data pelanggar lalu lintas.  “Bahkan ini bisa digunakan bukan hanya informasinya, bukan hanya soal ETLE tapi bisa untuk yang lain dan ke depan mungkin ini satu terobosan yang tidak hanya bisa di manfaatkan di kepolisian khususnya di polantas tetapi bisa (dimanfaatkan) hampir semua,” ujarnya.  Suharso mencontohkan ETLE nasional bisa mendeteksi plat nomor kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Setelahnya, data pelanggar lalu lintas akan muncul. Dari situlah, data terkait pembayar pajak hingga e-KTP pengendara bisa terdekai karena terintegrasi dengan Dukcapil.  “Dengan big data yang kita dapat, dan data intelijen analisis yang dilakukan kita bisa lihat informasi-informasi terutama kita bisa lihat motor atau mobil ini milik yang bersangkutan atau tidak, bayar pajak atau tidak.sehingga bisa dikaitikan dengan NPWP, KTP dan sebagainya,” pungkasnya.  Terakhir, Suharso optimis Etle nasional ini bisa difungsikan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten/Kota. Suharso akan mendukung penerapan Etle nasional secara merata yang ditargetkan sampai 2024. “Sangat optimis. Ini kan secara berharap dan kita berharap bisa selesai di 34 provonsi sampai 2024,” ucapnya.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Etle nasional tahap 1. Dalam tahap 1 ini, sebanyak 244 kamera yang tersebar di 12 Polda mulai memberlakukan tilang elektronik.  Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.  Etle nasional merupakan wujud Korlantas Polri dalam mengimplementasikan program prioritas 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan pemanfaatan teknologi informasi.  Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :  1. Polda Metro Jaya (98 titik) 2. Polda Jawa Barat (21 titik) 3. Polda Jawa Tengah (10 titik) 4. Polda Jawa Timur (55 titik) 5. Polda Jambi (8 titik) 6. Polda Sulawesi Utara (11 titik) 7. Polda Riau (5 titik) 8. Polda Banten (1 titik) 9. Polda D.I.Y (4 titik) 10. Polda Lampung (5 titik) 11. Polda Sulawesi Selatan (16 titik) 12. Polda Sumatera Barat (10 titik)

Suharso Manoarfa Sebut Fungsi ETLE Nasional Lebih dari Tilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppp-pak-amien-sisakan-pada-kami-sedikit-ruang-hormat-untuk-bapak_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengumumkan nama Arwani Thomafi sebagai Sekretaris Jenderal (sekjen) PPP periode 2020-2025.  Suharso mengatakan, Arwani adalah dari kalangan santri usianya pun masih relatif muda. Kiprahnya sudah malang melintang di partai berlambang Kakbah tersebut.  ’’Yang bersangkutan adalah anggota DPR, dari kalangan santri dan juga relatif mudah usianya baru 42 tahun, kiprahnya sudah kita kenal, namanya adalah Arwani Thomafi,’’ ujar Suharso dalam pidatinya di Harlah ke-48 PPP secara virtual di Jakarta, Selasa (5/1).  Suharso mengatakan, Arwani ingin membuktikan totalitasnya sebagai Sekretaris Jenderal PPP karena dia memutuskan mengundurkan diri menjadi Anggota DPR periode 2019–2024.  Suharso mengaku hanya memperkenalkan saja Sekretaris Jenderal di kepengurusan yang ia bentuk ini. Sisa nama-nama kepengurusannya tersebut bakal ia umumkan pada akhir Januari 2021. ’’Jumlahnya mudah-mudahan tidak melabihi 45 sebagaimana digaribawahi di AD/ART partai,’’ katanya.  Suharso melanjutkan, nantinya dalam kepengurusan tersebut PPP dia membaginya dalam tiga kelompok pekerjaan. Pertama adalah kelompok organiasi, kedua kelompok pemberi pandangan, dan ketiga adalah kelompok kegiatan atau pekerja elektoral. ’’Diharapkan ini dapat memastikan suara partai yang dulu pernah dikuasasi dapat kembali dikuasaai,’’ tegasnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0p63K3Chcpw

Suharso Monoarfa Tunjuk Arwani Thomafi Jadi Sekjen PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PPP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah berseteru saling klaim kepengurusan. Par‎tai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menggelar islah antara kubu Humprey Djemat dengan Suharso Monoarfa.  Saat dikonfirmasi, Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengatakan akan ada musyawarah kerja nasional atau mukernas partai berlogo Kakbah ini. Agendanya adalah islah antara dua kubu yang selama ini berseteru soal kepengurusan.  "Jadi akan ada islah atau penyatuan PPP. Itu menjadi agenda dalam mukernas," ujar Humphrey saat dihubungi awak media, Selasa (19/11).  Kesepakatan islah ini menurut Humphrey setelah dirinya bertemu dengan Suharso Monoarfa. Sehingga pembahasan islah PPP menjadi salah satu agenda penting dalam mukernas nanti.  "Jadi adanya pertemuan antara saya dan Pak Suharso Monoarfa," katanya.  Sementara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP kubu Suharso Monoarfa, Achmad Baidowi mengatakan sudah tidak ada lagi dualisme di internal partai bernuansa hijau ini. Pembahasan islah rencanakan digelar 14-16 Desember 2019.  "Tidak ada dualisme, dualisme sudah selesai‎," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini.  Dalam mukernas PPP yang salah satu agendanya adalah islah, turut melibatkan DPP, DPW dan juga kepengurusan lainnya. Sehingga islah ini bisa berjalan dengan baik.  "Kemarin kita dapat musibah sebelum pemilu, itu musibah yg sangat berat sekali tetapi alhamdulilah PPP masih lolos. Lalu kita selama lima tahun energi kita habis urus masalah internal, tapi belakangan mulai sadar, hikmahnya dari merosot suara PPP," katanya.  "Jadi kalau masih begini terus PPP akan tenggelam. Maka kemudian timbul kesadaran bersama semua elemen partai harus bersama sama menyelematkan partai ini," pungkasnya.  Sekadar informasi selama ini terjadi dualisme kepengurusan di dalam internal PPP. Kedua kubu Humphrey ‎Djemat mengklaim kepengusan PPP yang sah adalah miliknya. Sementara Suharso Munoarfa pengganti Romahurmuziy juga mengklaim PPP yang sah adalah kepengurusannya.

Setelah Dualisme Panjang, Akhirnya PPP Islah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Pertemuan-ketum-parpol-Gunawan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat ketua umum partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin melakukan pertemuan tertutup. Mereka adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa.  Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jalan Gondangdia, Jakarta. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pertemuan itu merupakan silaturahmi antarpartai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Sebagai anggota koalisi pengusung pemerintahan Jokowi yang selama ini telah berjalan sedemikian rupa dan memiliki tingkat soliditas yang kuat, kokoh, dan harmoni," ujar Surya Paloh di lokasi, Senin (22/7) malam WIB.  Menurut Surya Paloh, suasana kebatinan silaturahmi perlu terus dipertahankan. Hal ini supaya meningkatkan soliditas partai pendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.  "Patut kami syukuri dan kami pertahankan agar suasana kebatinan kokoh dan soliditas partai-partai pengusung Jokowi ini berlanjut, sekarang dan ke depan," katanya.  Surya Paloh menjelaskan dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal ini karena pertemuan dengan para koleganya adalah mendadak. Sehingga dia mengetahui PDIP sedang sibuk dalam persiapan kongres di Bali.  ‎"Nanti kami cari waktu lagi duduk dengan Mbak Mega, lima orang atau semua ketua umum. Harapan kami punya perspektif dan pikiran yang sama," tuturnya.  Terpisah, ‎Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan ‎pertemuan ini untuk melakukan komunikasi agenda-agenda politik ke depan. Sehingga komunikasi ini terus dilakukan supaya semakin membuat koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin solid.  "Ke depan koalisi ini akan membangun komunikasi secara bersama sehingga di agenda politik ke depan yang akan dilakukan koalisi tentunya berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi," ungkap Airlangga.  Kesolidan tersebut harus tetap terjaga. Sehingga terus berada di belakang Jokowi-Ma'ruf Amin untuk mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan.  ‎"Kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami solid dan terus berada dibelakang Pak Jokowi," tutur Airlangga.  Di tempat yang sama, Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa mengatakan ‎memang sudah lama dirinya ingin berkumpul bersama rekan-rekan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan dua pekan lalu dirinya mengusulkan hal itu. Ternyata baru saat ini kesampaian melakukan pertemuan.  "Nah, malam ini kalau boleh saya bisa sampaikan kami punya kekangenan politik untuk berkomunikasi. Jadi kerinduan itu muncul lalu kenapa tidak, tadi ketemunya sendiri-sendiri, kenapa enggak berempat," kata Suharso.  Suharso menuturkan pertemuan tersebut juga membahas masalah kebangsaan. Seperti terus mengawal roda pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi dan Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.  "Kami ingin kekentalan koalisi ini semakin ketat, soliditas itu terjaga. Dengan bertemunya kami berempat ini, ternyata tunningnya itu sama semua. Semua itu untuk mempererat dan memperkuat konsolidasi dan soliditas koalisi," tuturnya.  Sementara, Ketua Umum PKB Cak Imin menuturkan agenda politik ke depan akan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan pertemuan para ketua umum. Sehingga bisa membahas agenda-agenda politik ke depan sembari menunggu dilantiknya Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.  ‎"Kami saling menguatkan antarkoalisi dengan tujuan saling menguatkan demi sukses pemerintah Jokowi-Ma'ruf," kata Cak Imin.  Cak Imin menjelaskan, tidak ada perebutan kursi menteri dan ketua MPR antara PKB dan PPP. Semuanya tetap solid menjaga supaya partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin ini bisa terus bersatu.  "Hari ini saya dan Pak Harso (Ketum PPP) seolah-olah diadu rebutan apa gitu. Padahal enggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada rebutan," bebernya.  "Soliditas dalam koalisi pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan akan terus kami jaga. Bahkan ego masing-masing partai akan dinomorduakan yang penting kebersamaan," pungkas Cak Imin.

Empat Ketum Parpol Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin Bertemu, Bahas Hal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) memilih mundur setelah kena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), Jumat (15/3). Partai tersebut langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Ketua Dewan Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa ditunjuk menjadi pengganti Rommy. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Rommy dari jabatan ke&lrm;tua umum. "Jadi ini ada surat pengunduran diri, dan saya baru baca pengunduran dirinya. Dia mundur dari jam 15.00 WIB," ujar Arsul di DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3). Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan, datangnya surat tersebut membuat keputusan partai bernuansa hijau itu resmi memberhentikan Rommy secara tetap dari jabatan ketua umum PPP. Hal itu berdasarkan AD/ART PPP yang menegaskan tidak boleh ada kader tersangkut masalah korupsi atau narkoba. "Maka, keputusan rapat untuk memberhentikan Bapak Muhammad Romahurmuziy. Ini adalah pertimbangan dati para majelis," katanya. Untuk menjaga PPP terus berjalan dan tidak ada kekosongan jabatan ketua umum, maka ditunjuk pelaksana tugas. Dia adalah Ketua Dewan Pertimbangan PPP Suharso Manoarfa. "Atas ketentuan tersebut, majelis syariah mengusulan dan meminta bapak Suharso Manoarfa untuk menjadi Plt ketua umum. Dalam rangka menyelamatkan partai," katanya. Selanjutnya, keputusan Suharso Manoarfa menjadi Plt Ketua Umum PPP akan dibawa dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) dalam waktu dekat. Tujuannya, untuk dilakukan pengukuhan. "Mukernas akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Informasi akan segara diberitahukan," pungkasnya. Sebelumnya,&nbsp;Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif&nbsp;&lrm;mengatakan pihaknya&nbsp;resmi menetapkan Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy sebagai tersangka. Dia tersandung perkara dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019. Rommy ditetapkan sebagai penerima suap. Selain Rommy, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Yakni, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dalam perkara yang sama. Mereka diduga sebagai pemberi suap. Dalam perkara suap ini, KPK menduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama menerima suap untuk memengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.&lrm;

PPP Tujuk Suharso Manoarfa Sebagai Pelaksana Tugas Menggantikan Rommy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#suharso manoarfa

Berita Terkini