<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/WhatsApp-Image-2024-11-26-at-141542-1120056718.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menanggapi insiden penembakan yang menewaskan seorang pelajar dalam aksi tawuran di Semarang. Sugeng menjelaskan, berdasar informasi yang diterima, korban yang meninggal dunia merupakan anggota salah satu dari dua kelompok geng (kreak) yang terlibat bentrokan di depan sebuah minimarket.</p> <p>&rdquo;Tindakan yang diambil polisi dapat dibenarkan. Berdasar standar operasional prosedur (SOP), dalam situasi terancam atau terdesak, petugas memang diperbolehkan melepaskan tembakan untuk melumpuhkan guna mencegah timbulnya korban lebih banyak,&rdquo; ujar Sugeng.</p> <p>Menurut dia, tembakan tersebut kemungkinan diarahkan ke bagian tubuh yang relatif aman, seperti kaki. Namun, kondisi dinamis di lapangan dapat menyebabkan peluru mengenai bagian tubuh lain, seperti pinggang.</p> <p>&rdquo;Tujuannya adalah melumpuhkan, bukan untuk menghilangkan nyawa,&rdquo; jelas Sugeng Teguh Santoso.</p> <p>Sugeng juga mengungkapkan, berdasar informasi awal, polisi yang berada di lokasi kejadian berniat melerai tawuran. Namun, petugas justru diserang kelompok geng motor, sehingga memaksa mereka mengambil tindakan dengan menembak. IPW meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan yang tengah dilakukan Polrestabes Semarang.</p> <p>&rdquo;Kami juga mendengar bahwa ada anggota geng motor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; tambah Sugeng Teguh Santoso.</p> <p>Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombespol Irwan Anwar mengonfirmasi bahwa anggotanya melepaskan tembakan terhadap seorang pelajar berinisial G, yang diduga merupakan anggota kelompok geng motor remaja atau yang biasa disebut kreak di Semarang.</p> <p>Irwan menjelaskan, pada Minggu (24/11) dini hari, polisi menerima laporan adanya tawuran antar-kelompok kreak di tiga lokasi berbeda. Kecamatan Gayamsari, Semarang Utara, dan Semarang Barat.</p> <p>Insiden penembakan terjadi saat G terlibat tawuran di Semarang Barat, tepatnya di depan Perumahan Paramount. &rdquo;Dalam kejadian ini, kami telah memeriksa 12 anak-anak yang terlibat, dan empat di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; ujar Irwan Anwar.</p>

IPW sebut berdasar SOP dalam situasi terancam, petugas diperbolehkan lepaskan tembakan untuk melumpuhkan, cegah korban lebih banyak

Korban Bagian dari Kreak, Soal Penembakan di Semarang IPW Sebut dalam Situasi Terancam, Petugas Boleh Melepas Tembakan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/IMG_20230401_185713-411173979.jpg" alt="Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya." width="100%">
<figcaption>Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan, tindakan premanisme dalam pembubaran acara diaspora yang diselenggarakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (28/9) harus diproses hukum. Acara itu turut dihadiri sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, hingga pakar hukum tata negara Refly Harun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menegaskan, proses hukum terhadap premanisme itu bisa dilakukan tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Ia menegaskan, personel kepolisian yang berjaga di wilayah itu mengetahui secara langsung peristiwa itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peristiwa itu juga akan dibuatkan laporan internal ke Kapolres Jakarta Selatan, sekaligus ke Kapolda Metro Jaya," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng mengingatkan, jika peristiwa itu tidak diproses secara hukum, maka publik beranggapan bahwa polisi melakukan pembiaran terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh sekelompok preman, yang berujung penilaian buruk pada institusi Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, bila aksi-aksi premanisme tidak ditindak, maka akan jadi preseden penggunaan kekerasan dalam hal adanya pandangan berbeda yang akan merusak tatanan Indonesia sebagai negara hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebrutalan preman itu juga pernah terjadi saat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid hendak melakukan konferensi pers, menyikapi hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kejadian itu diproses oleh Polda Metro Jaya, sehingga IPW mengapresiasi Polda Metro Jaya memproses aksi kekerasannya dengan memanggil Ketua Umum Front Pemuda Muslim Maluku, Umar Kei pada Kamis, 26 September 2024," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin membeberkan kronologi terjadinya pembubaran diskusi diaspora di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, massa yang tak dikenal bertindak anarkis memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mik, dan mengancam para peserta yang baru hadir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Din, Acara itu dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di manca negara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Selain Din, hadir sebagai narasumber antara lain Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadhilah, Sunarko, dan beberapa lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015139730/polisi-sebut-ada-25-orang-yang-bubarkan-diskusi-di-hotel-grand-kemang-baru-10-yang-teridentifikas">Polisi Sebut ada 25 Orang yang Bubarkan Diskusi di Hotel Grand Kemang, Baru 10 yang Teridentifikas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Din menyampaikan, sejak pagi hari sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun, Din mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan, kecuali mengeritik para narasumber yang diundang dan membela rezim Presiden Jokowi," ucap Din, Sabtu (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Din melanjutkan, acara tidak sempat dimulai. Karena massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ruangan hotel, dan mengobrak-abrik seisinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Acara akhirnya dimulai dan diubah menjadi konperensi pers," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Peristiwa itu juga akan dibuatkan laporan internal ke Kapolres Jakarta Selatan, sekaligus ke Kapolda Metro Jaya," kata Sugeng

Aksi Premanisme Dalam Acara Diskusi Diaspora, IPW Minta Polri Proses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/08/InShot_20240408_004231407-215111305.jpg" alt="Kebakaran di Gedung Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro pada Minggu (7/4)." width="100%">
<figcaption>Kebakaran di Gedung Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro pada Minggu (7/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto&nbsp;menyelidiki&nbsp; penyebab kebakaran di Gedung Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro pada Minggu (7/4).<br /><br />"Dengan kemampuan Polri melalui pendekatan&nbsp;<em>scientific investigation</em>&nbsp;maka akan dapat dibuka informasi penyebab kebakaran atas Gedung YLBHI tersebut, " kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (8/4).<br /><br />Menurut Sugeng, melalui pendekatan&nbsp;<em>scientific investigation</em>&nbsp;(investigasi dari pendekatan berbagai disiplin keilmuan), maka akan membuat terang kebakaran itu, yang menurut saksi mata dimulai dengan bunyi ledakan yang diduga dari unit AC di lantai 2 dan menyebar ke lantai 3.<br /><br />"Dengan penyelidikan yang kompeten dari Kepolisian&nbsp;diharapkan diketahui apakah sebab kebakaran ini karena kondisi di luar kemampuan kendali pemilik gedung atau karena adanya intervensi pihak luar yang sengaja melakukan pembakaran, " katanya.<br /><br />Sugeng menjelaskan, Kantor YLBHI sebagai tempat persemaian pikiran kritis para aktivis hukum pro-demokrasi dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis memang banyak menimbulkan sikap tidak senang pihak-pihak tertentu baik sejak masa orde baru hingga saat ini.<br /><br />"Gedung YLBHI&nbsp;sebelumnya pernah menjadi sasaran vandalisme, mobil YLBHI di rusak dengan siraman air keras, ban mobil di tusuk benda tajam bahkan pernah dikepung dan digeledah saat banyak aktivis mencari suaka aman di gedung tersebut," ucapnya.<br /><br />Sugeng juga menyebutkan bahkan personel pembela umum YLBHI tidak jarang ada yang diintimidasi oleh oknum-oknum aparat keamanan maupun kelompok sipil tertentu.<br /><br />"Karenanya, penanganan pasca-kebakaran oleh Polda Metro Jaya dan Puslabfor Mabes Polri penting bisa membuat terang sebab musabab kebakaran gedung YLBHI dan semoga kebakaran tersebut adalah hanya kecelakaan belaka, " jelasnya.<br /><br />Sebelumnya kebakaran terjadi di salah satu Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-YLBHI lantai 2, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (7/4) malam dan dikerahkan enam unit mobil pemadam kebakaran (damkar) untuk mengatasinya.<br /><br />Pengurus YLBHI Muhamad Isnur menyampaikan menurut saksi mata, Wasiatun (pemilik warung pecel lele di depan kantor LBH) mendengar tiga kali suara ledakan keras dan percikan api yang diduga berasal dari AC lantai dua Gedung YLBHI.<br /><br />Dari ledakan ini, kata Isnur, kemudian muncul kobaran api yang langsung menjalar ke lantai dua dan tiga gedung. Lalu sekitar pukul 22.15 WIB, sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran datang dan berupaya memadamkan api.</p>

"Dengan penyelidikan yang kompeten dari Kepolisian diharapkan diketahui apakah sebab kebakaran ini," kata Sugeng Teguh.

IPW Desak Polda Metro Selidiki Kebakaran Kantor LBH-YLBHI

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230314_102529.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).  Ridean/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).  Ridean/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, bahwa Polri wajib hukumnya netral di Pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya, netralitas aparat akan membuat hasil pesta demokrasi lima tahunan mendapat kepercayaan publik yang tinggi.</p> <p>"Polri TNI hukumnya wajib untuk netral di dalam pemilu 2024 netralitas Polri TNI dan ASN hukumnya wajib untuk netral di dalam pemilu 2024 netralitas Polri TNI dan ASN adalah jaminan legitimasi demokrasi 2024 agar hasil pemilu 2024 memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi," kata Sugeng kepada wartawan, Senin (20/11).</p> <p>Sugeng mengatakan, Presiden, pimpinan Polri, dan TNI mesti memastikan netralitas pemilu. Maka, perlu pemantauan yang ketat dari Bawaslu maupun penyelenggara Pemilu.</p> <p>"Dan tiap-tiap tim dari pasangan capres untuk memastikan adanya netralitas ini," katanya.</p> <p>Sugeng pun mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral di Pilpres 2024. Sebab, semua potensi kelompok politik berpotensi mendapatkan dukungan dari institusi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013303957/mahfud-md-sebut-netralitas-aparat-masih-jadi-tanggung-jawabnya-sebagai-menkopolhukam">Mahfud MD Sebut Netralitas Aparat masih Jadi Tanggung Jawabnya Sebagai Menkopolhukam</a></strong></span></p> <p>"Jangan dituduh satu kelompok didukung katakanlah Polri, karena potensi semua kelompok untuk mendapatkan dukungan sama saja oleh karena itu yang penting pemantauan, regulasi terkait atas netralitas ini ada oleh karena itu regulasi harus digunakan," tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut, Sugeng menilai, usulan Panja Netralitas Polri tidak perlukan. Dia khawatir adanya Panja itu hanya untuk kepentingan politik di parlemen demi pemilu 2024.</p> <p>"Usulan Panja netralitas Polri oleh DPR usulan yang tidak perlu karena rakyat tidak perlu itu usulan tersebut muncul karena kepentingan kontestasi pilpres 2024 masing masing pasangan calon pilpres, tentu harus berkompetisi," ujarnya.</p> <p><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>"Tapi penggunaan lembaga parlemen untuk kepentingan politik di dalam pemilu 2024 harus ditolak karena parlemen milik rakyat bukan milik pasangan calon tertentu oleh karena itu tidak perlu ada panja netralitas yang dibutuhkan pemantauan bersama atas dugaan adanya keberpihakan atau tidak netral ini," pungkasnya.</p>

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, bahwa Polri wajib hukumnya netral di Pemilu dan Pilpres 2024.

IPW Minta Sebaiknya Jangan Asal Menuduh Polri Dukung Pasangan Tertentu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/Menteri-Pertanian-Syahrul-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-2-1892486600.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajukan upaya perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajukan upaya perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) menyebut Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar adalah salah satu saksi kunci dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kombes Irwan Anwar adalah saksi kunci di dalam perkara dugaan pemerasan, gratifikasi yang disebutkan oleh SYL kepada pimpinan KPK yang menyeret nama F," ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Senin (9/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, keterangan Irwan akan berpengaruh besar terhadap pengungkapan kasus ini. Bahkan IPW tak meragukan jika keterangan Irwan bisa menjerat pimpinan KPK ke ranah pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, posisi Kombes Irwan Anwar ini sangat penting. Dia bisa menjerat pimpinan KPK dengan keterangannya atau dia bisa kemudian menjadi martir, menahan posisi nanti menjadi tersangka pada dirinya. Oleh karena itu, sangat strategis keterangan dari Kombes Irwan Anwar," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, IPW menilai, Irwan perlu mendapat perlindungan sebagai saksi dalam kasus ini. Polda Metro Jaya harus menjadikan Irwan sebagai <em>whistleblower</em> atau saksi yang bekerja sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kombes Irwan Anwar harus diberi perlindungan terkait dengan keterangannya yang sangat signifikan dan penting agar ia bisa membuka secara terang benderang kasus ini," pungkas Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div>

"Kombes Irwan Anwar adalah saksi kunci di dalam perkara dugaan pemerasan," ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso.

Kapolrestabes Semarang Saksi Kunci Pemerasaan SYL, IPW Yakin Bisa Jerat Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/23/IMG_20230923_100151-2690222069.jpg" alt="Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9)." width="100%">
<figcaption>Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kaltara ditemukan meninggal usai pulang Jumatan atau shalat Jumat (22/9).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Insiden kembali terjadi pada pengawal pribadi petinggi Polri. Kali ini, pengawal pribadi (walpri) Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya bernama Brigpol Setyo Herlambang tewas di rumah jabatan (rumjab) Jumat (22/9) siang. Herlambang ditemukan bersimbah darah di kamarnya. Di samping tubuhnya tergeletak senjata organik Polri jenis HS-9.</p> <p>Awalnya, beredar kabar bahwa Herlambang bunuh diri. Namun, kabar tersebut dibantah Kabidhumas Polda Kaltara Kombespol Budi Rachmat. Menurut dia, dugaan sementara, korban lalai saat membersihkan senjatanya. Tanpa sengaja, senjata itu meletus dan mengenai korban. &rdquo;Bukan bunuh diri,&rdquo; katanya.</p> <p>Terkait dengan kronologi pasti, hingga kemarin polisi masih mendalami. Sebab, Herlambang diketahui sendirian di dalam salah satu kamar di rumah dinas itu. &rdquo;Kejadian pukul 13.10, sehabis orang-orang Jumatan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dia juga belum menyebut bagian tubuh korban yang tertembus peluru. Alasannya, polisi masih menunggu hasil otopsi. &rdquo;Otopsinya sesuai permintaan keluarga dilakukan di Semarang. Jadi, baru dilakukan visum luar saja. Rencana juga dikebumikan di Semarang,&rdquo; terangnya.</p> <p>Dia menerangkan, saat ini Ditreskrimum dan Bidpropam Polda Kaltara telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). &rdquo;Semua masih didalami untuk memastikan penyebab sebenarnya,&rdquo; jelasnya kepada <em>Jawa Pos</em>.</p> <p>Brigpol Herlambang saat ini menjabat Banit 3 Subden 1 Den Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Dia diperbantukan menjadi walpri Kapolda Kaltara. &rdquo;Saya mengenal secara pribadi Brigpol Herlambang. Kami berduka atas meninggalnya rekan tersebut,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya menyatakan ikut berdukacita atas meninggalnya almarhum. &rdquo;Saya dan jajaran Polda Kaltara sangat berduka,&rdquo; tuturnya kemarin.</p> <p>Menurut dia, tim gabungan dari Ditreskrimum, Bidpropam, dan Biddokkes Polda Kaltara tengah melakukan penyelidikan mendalam. &rdquo;Untuk mengungkap penyebab kematian almarhum,&rdquo; kata jenderal bintang dua tersebut.</p> <p>Pada bagian lain, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, seharusnya kasus tewasnya walpri itu ditangani Divisi Propam (Divpropam) Polri. Apalagi meninggalnya di rumah jabatan. &rdquo;Pemeriksaan Propam Polri diperlukan untuk memberikan kejelasan sebab dan latar belakang kematiannya,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi spekulasi di publik. Apalagi, sebelumnya ada kematian Brigadir Yosua yang ditembak atasannya. &rdquo;Yang juga penting, sekarang ini terjadi fenomena anggota Polri yang bunuh diri. Ini perlu ditangani,&rdquo; jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">Dia lantas menyebut tewasnya Bripka AS, anggota Polres Samosir, pada Januari 2023. Bripka AS diduga meminum racun sianida. Lalu, Maret 2023, Briptu RF yang menjabat staf pribadi pimpinan Polda Gorontalo ditemukan tewas dengan luka tembak di dalam mobil dinasnya. &rdquo;Diduga bunuh diri karena jelaga atau bekas mesiu di jarinya,&rdquo; urainya.</p> <p>Pada bulan yang sama, anggota Samapta Polda Banten Bripka DK ditemukan meninggal di kamar rumahnya. Lalu, ada pula Bripda IDF yang tewas di tangan rekannya, Bripda IMS dan Bripka IG. &rdquo;Dari semua peristiwa itu, perlu dikaji problem psikologis sekaligus keteladanan atasan membina bawahan,&rdquo; tegasnya. <strong>(idr/c19/oni)</strong></p>

Insiden kembali terjadi pada pengawal pribadi petinggi Polri. Kali ini, pengawal pribadi (walpri) Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya.

Polda Kaltara Sebut Walpri Yang Tewas di Rumjab Kapolda karena Kelalaian saat Membersihkan Senjata Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/IMG_20230401_185713-411173979.jpg" alt="Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya." width="100%">
<figcaption>Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) mendorong Propam Polri segera mengungkap kasus kematian Brigadir Setya Herlambang. Polri harus segera memberikan kejelasan mengenai penyebab kematian ajudan Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya tersebut.</p> <p>"Pemeriksaan Propam Polri perlu segera dilakukan untuk memberikan kejelasan sebab dan latar belakang kematian Briptu Herlambang yang berasal dari kesatuan Brimob tersebut," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/9).</p> <p>Sugeng menilai penyebab kematian Herlambang perlu dibuka secara transparan guna menghindari spekulasi liar. Terlebih, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J oleh atasannya sendiri, Ferdy Sambo, dan kawan-kawan belum bisa dilupakan begitu saja oleh publik.</p> <p>"Di sisi lain, kematian anggota polri karena latar belakang bunuh diri sudah sering terjadi. Oleh karena itu, Polri perlu segera membentuk tim khusus untuk meneiliti sebab dan alasan anggota polri melakukan tindakan bunuh diri agar fenomena bunuh diri pada anggota polisi tidak terjadi di kemudian hari," jelas Sugeng.</p> <p>Sebelumnya, insiden berdarah di internal kepolisian kembali terjadi. pada Jumat (22/9), seorang ajudan Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityajaya bernama Brig Pol HS meninggal dunia di rumah jabatan. Dugaan awal, ajudan tersebut melakukan bunuh diri.</p> <p>Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat membenarkan tewasnya Brig Pol HS di rumah jabatan Kapolda Kaltra. Menurutnya, penyebab kematiannya masih dalam penyelidikan. &rdquo;Jenazah masih diautopsi,&rdquo; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos.</p> <p>Untuk kronologi kematiannya hingga saat ini belum diketahui. Namun, Brig Pol HS diketahui sedang sendirian di salah satu kamar di rumah jabatan. &rdquo;Saat itu orang-orang sedang salat Jumat,&rdquo; terangnya.</p>

Polri harus segera memberikan kejelasan mengenai penyebab kematian ajudan Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya tersebut.

IPW Ingatkan Insiden Pembunuhan Brigadir Yosua, Minta Kematian Ajudan Kapolda Kaltara Diungkap Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/IMG_20230401_185713-411173979.jpg" alt="Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya." width="100%">
<figcaption>Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah pihak mendukung langkah Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto mewaspadai fenomena narkopolitik. Yakni peserta pemilu terlibat narkoba maupun indikasi aliran dana narkoba untuk kontestasi Pemilu 2024 dengan melakukan langkah pencegah sejak dini.</p> <p>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya diterima di Jakarta, Sabtu (3/6), menyebut langkah Kabareskrim memerintahkan jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba tingkat pusat hingga daerah untuk melakukan pemetaan jangan sampai terjadi aliran dana narkoba untuk Pemilu 2024, sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi.</p> <p>"Instruksi Kabareskrim tersebut adalah upaya untuk mencegah hasil pemilu 2024 dijaga kualitasnya, tidak terdistorsi oleh uang haram, yang bisa menurunkan kualitas demokrasi dan merendahkan hasil pemilu itu sendiri," kata Sugeng.</p> <p>Menurut Sugeng, pemetaan terhadap dugaan aliran dana untuk pemilu 2024 juga sangat penting untuk bisa menarik ke belakang adanya dugaan perlindungan praktik peredaran narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.</p> <p>Apabila indikasi adanya dugaan aliran dana tersebut benar, lanjut dia, itu artinya terjalin suatu hubungan haram antara pelaku kejahatan extra ordinary.</p> <p>"Yaitu narkoba dengan jejaring politik ini sangat bahaya. Oleh karenanya, langkah Kabareskrim untuk itu harus diapresiasi," ujar Sugeng.</p> <p>Sementara Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk juga mendukung langkah Kabareskrim Polri menelusuri indikasi uang hasil penjualan narkoba digunakan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024.</p> <p>Menurut Hamdi, apa yang dilakukan Kabareskrim dan jajarannya merupakan langkah yang tepat guna mencegah dan menghentikan upaya pencucian uang hasil penjualan narkoba untuk kegiatan politik.</p> <p>"Sudah benar itu, saya setuju itu. Kan bisa money laundry (pencucian uang) nanti lewat narkoba, uang hitam buat pembiayaan politik," jelas Hamdi.</p> <p>Hamdi pun mengingatkan, Kabareskrim serta jajarannya supaya mengusut tuntas masalah narkopolitik ini. Jangan sampai, dana dari tindak pidana itu dari peredaran narkoba malah mengalir untuk kegiatan Pemilu 2024.</p> <p>"Saya setuju itu dicari, banyak dana-dana haram nantinya yang lari ke politik itu jadi money laundrying nanti itu," kata Hamdi.</p> <p>Sebelumnya, Jumat (2/6), Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan pemetaan dilakukan untuk mengantisipasi uang kejahatan narkoba mengalir ke pesta politik 2024.</p> <p>"Jangankan untuk politik, untuk teroris juga bisa dilakukan. Artinya, kami petakan untuk semua hal," kata Agus.</p> <p>"Jangan sampai narkotika digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang membayakan keselamatan negara, apalagi sampai menimbulkan kontroversi," sambung Agus.</p>

Sejumlah pihak mendukung langkah Kabareskrim Komjen Pol. Agus Andrianto mewaspadai fenomena narkopolitik.

IPW Dukung Langkah Kabareskrim Cegah Fenomena Narkopolitik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/BA6103BE-9D88-4CE0-8C2B-6140A10B82EB-2845044586.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan seluruh jajarannya." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan seluruh jajarannya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk lebih selektif lagi dalam mempromosikan anggotanya.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal itu disampaikan Sugeng sehubungan Irjen Pol Teddy Minahasa yang sudah divonis penjara seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Polri perlu melakulan pembenahan internal dalam hal promosi jabatan dan karir," ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya, diharapkan akan tercipta para perwira berpangkat tinggi yang berkualitas dan tak bermasalah hukum seperti halnya Teddy Minahasa maupun Ferdy Sambo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga perwira yang dipromosikan adalah orang yang berkualitas. Sehingga Polri dapat dipercaya publik," tandas Sugeng.</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Irjen Pol Teddy Minahasa divonis hukuman pidana seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," ujar Hakim Ketua Jon Sarman di muka persidangan, Selasa (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut hakim, Teddy telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari lima kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Hakim.</div>

Polri perlu melakulan pembenahan internal dalam hal promosi jabatan dan karir agar tercipta para perwira berpangkat tinggi yang berkualitas

Terkait Kasus Teddy dan Ferdy, IIPW Minta Kapolri Sigit Lebih Selektif dalam Urusan Promosi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/01/IMG_20230401_185713-411173979.jpg" alt="Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya." width="100%">
<figcaption>Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. ANTARA/ I.C.Senjaya.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) mempertanyakan putusan hakim terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa yang menghukum penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya.&nbsp;</p> <div dir="auto">Vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu menurut Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menunjukkan bahwa peradilan Indonesia belum mempunyai parameter yang pasti untuk menghukum jenderal polisi yang terlibat masalah hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena putusannya mencerminkan tidak terdapatnya parameter yang sama dan adil dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa," ujar Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Sugeng membandingkan vonis hakim terhadap Teddy Minahasa dengan vonis hakim dalam kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Diketahui bahwa Sambo divonis hukuman mati oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila dibandingkan dengan putusan atas Ferdy Sambo, khususnya dalam hal pertimbangan hal-hal yang memberatkan atau meringankan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari dua kasus jenderal polisi itu, ia menilai bahwa atensi dan tekanan dari publik terhadap kasus yang menjerat polisi masih lebih dominan mempengaruhi putusan hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tekanan publik yg masih telah menjadi instrumen yang sangat menentukan kebijakan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi," ucap Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Irjen Pol Teddy Minahasa divonis hukuman pidana seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya. Hal itu disampaikan Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan," ujar Hakim Ketua Jon Sarman di muka persidangan, Selasa (9/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut hakim, Teddy telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana, turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika jenis sabu yang beratnya lebih dari lima kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP," tegas Hakim.</div>

Irjen Pol Teddy Minahasa divonis hukuman pidana seumur hidup atas kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menjeratnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sugeng teguh santoso

Berita Terkini